1,722,108 research outputs found
Copyright Violation of Duplication of Books for Sale Buy it at E-Commerce in Medan
No full text89 HalamanHak Cipta yang melekat pada pencipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena yang melekat terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi. Maraknya pelanggaran hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di kota Medan, dan minimnya penegakan hukum secara in action mengakibatkan kerugian pada penulis, penerbit dan konsumen buku, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce 2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta buku yang di perjualbelikan di e-commerce di Kota Medan 3. Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan. Peneneltian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada peristiwa hukum tertentu. Hasil Penelitian ini menunjukkan dengan tegas bahwa industri e-commerce belum menerapkan perlindungan yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta untuk melindungi karya asli pencipta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana penggandaan buku yang diperjualbelikan melalui e commerce di kota Medan, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan, yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau Penulis dan Penerbit buku. Untuk itu, disarankan masyarakat dapat lebih mengapresiasi hasil karya khusunya buku dengan tidak melakukan pembelian buku bajakan baik secara langsung maupun melalui platform e-commerce. Disisi lain pemerintah harus bertindak tegas memberantas pelaku pembajakan buku dengan melakukan inspeksi berkala kepada platform e-commerce yang disalahgunakan untuk menjual buku-buku hasil penggandaan tanpa izin penulis dan penerbit buku
tersebut serta merubah delik aduan menjadi delik biasa dan merubah frasa pelanggaran menjadi kejahatan. Copyright attached to the creator is different from other intellectual property rights, because the inherent consists of two types of rights, namely moral rights (moral rights) and economic rights. The rise of violations of book copyright laws traded through e-commerce in the city of Medan, and the lack of law enforcement
in action resulting in losses to authors, publishers and consumers of books, the problems in this study can be formulated as follows: 1. How is the legal regulation of copyright books traded in e-commerce 2. What is the form of copyright infringement of books traded in e-commerce in Medan City 3. How are the obstacles
in legal protection of copyright books traded in e-commerce in Medan City, Normative-Empirical Law research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to certain legal events.The results of this study show unequivocally that the e-commerce industry has not implemented strict protections against copyright infringement to protect the original work of creators. Factors that affect law enforcement for the criminal act of copying books traded through e-commerce in the city of Medan, namely:
statutory factors, in the matter of complaint offenses, who can complain are parties who feel aggrieved, namely the creator or author and publisher of the book. For this reason, it is recommended: People can better appreciate the work of especially books by not buying pirated books either directly or through e-commerce platforms. On the other hand, the government must act decisively to eradicate perpetrators of book piracy by conducting periodic inspections of e-commerce platforms that are misused to sell duplicated books without the permission of the author and publisher of the book and change the offense into ordinary offense and change the phrase offense to crime
Implementation of Providing Remissions for Child Prisoners Who Abuse Narcotics at the Class II A Binjai Correctional Institution
No full text65 HalamanUndang-Undang perlindungan anak merupakan upaya pemerintah memberikan bantuan hukum kepada anak yang tersandung pidana. Setiap anak harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selama menjalai hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun jaminan anak ini adalah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, sebagaimana anak terpidana peyalahgunaan narkotika diKota Binjai. Penulis menggunakan metode penelitan yuridis empiris. Hasil penelitian dari penerapan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai sesuai Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keppres Nomor 93 Tahun 2000 tentang Remisi. Remisi anak narapidana narkotika harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai pada pokoknya tidak dapat memberikan remisi kepada anak narapidana narkotika, melainkan melimpahkannya kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang berwenang memberikan remisi, syarat mendapatkan remisi ditentukan berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Hasil sidang tersebutlah seorang anak dapat atau tidak diberikan remisi berdasarkan kelakuan dan masa hukumannya. Kendala yang dihadapi adalah mengenai kelengkapan administrasi serta perilaku anak yang tidak kunjung membaik. Dapat disimpulkan pemberian remisi kepada narapidana anak narkotika harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi seluruh syarat. The child protection law is the government's effort to provide legal assistance to children who are involved in crimes. Every child must receive special attention from the government while serving his sentence in a correctional institution. The guarantee for this child is to receive remission or a reduced sentence, like children convicted of narcotics abuse in Binjai City. The author uses empirical juridical research methods. Research results from the implementation of remissions at the Binjai Class IIA Correctional Institution in accordance with Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remissions and Presidential Decree Number 93 of 2000 concerning Remissions. Remission of children of narcotics convicts must take into account the Child Protection Law. The Binjai Class IIA Correctional Institution is basically unable to grant remissions to children of narcotics convicts, but delegates them to the Special Child Development Institution, which has the authority to grant remissions. The conditions for obtaining remissions are determined based on a session of the Correctional Observer Team. The result of the trial is that a child may or may not be given remission based on his behavior and the period of his sentence. The obstacles faced are related to administrative completeness and children's behavior which does not improve. It can be concluded that granting remission to juvenile narcotics prisoners must be in accordance with statutory regulations, by fulfilling all the requirements
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Enforcement of Criminal Smuggling Laws Narcotics by Air in the Office Supervision and Service Middle Type Customs and Excise Customs B Kualanamu
No full text71 HalamanTindak pidana penyelundupan narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi
oleh Indonesia, salah satu modus mengedarkan narkotika di Indonesia adalah
penyelundupan melalui berbagai cara mulai dari jalur udara, darat, laut sampai
dengan jalur ekspedisi jasa pengiriman paket, seperti yang diketahui bahwa
narkotika sungguh berbahaya bagi penerus bangsa. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan
narkotika jalur yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu; bagaimana faktor penghambat
penegakan hukum penyelundupan narkotika jalur udara di bandara internasional
kualanamu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Kualanamu; penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan
sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu
(KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki peran utama dalam penegakan hukum
dan mengawasi lalu lintas barang guna mencegah tindak pidana penyelundupan
narkotika di Bandara Internasional Kualanamu berdasarkan undang-undang yang
berlaku. (KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki faktor penghambat dalam
menjalankan tugasnya meliputi: Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum,
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor budaya.
Simpulan penelitian ini bahwa (KPPBC TMP B) Kualanamu berperan sebagai
Penindak dan Penyidik terhadap penegak hukum tindak pidana penyelundupan
narkotika yang terjadi di Bandara Kualanamu Sumatera Utara. Narcotics smuggling crime is a problem faced by Indonesia, one of the modes of
distributing narcotics in Indonesia is smuggling through various means ranging
from air, land, sea to package delivery service expedition routes, as it is known
that narcotics are really dangerous for the nation's successors. The purpose of
writing in this study is to find out the legal arrangements regarding the criminal
smuggling of narcotics carried out by the Office of Customs and Excise
Supervision and Services Type Madya Pabean B Kualanamu; to find out the
factors inhibiting law enforcement of narcotics smuggling by air at kualanamu
international airport by the Office of Customs and Excise Supervision and
Services Type Madya Pabean B Kualanamu; the author uses normative juridical
methods, with the nature of analytical descriptive research. The results showed
that the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Kualanamu
Type Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Kualanamu has a major role in law
enforcement and overseeing the traffic of goods to prevent criminal acts of
narcotics smuggling at Kualanamu International Airport based on applicable
laws. (KPPBC TMP B) Kualanamu has inhibiting factors in carrying out its
duties including: Law factors, law enforcement factors, facilities that support law
enforcement, community factors, cultural factors. The conclusion of this research
is that (KPPBC TMP B) Kualanamu acts as an Actor and Investigator against law
enforcement of narcotics smuggling crimes that occur at Kualanamu Airport,
North Sumatera
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Implementation of the Procurement of Goods and Services at the University of North Sumatra in the Perspective of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education
No full text118 halamanPengadaan Barang dan Jasa dilakukan untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam prosesnya Stake Holders terkadang memandang hal ini sebagai perbuatan bisnis semata, ada resiko, keuntungan bahkan kerugian. Penelitian ini bertujuan agar pihak terkait satu sikap dan semangat dalam upaya
memenuhi kebutuhan barang dan jasa sekaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Memahami Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1 Tahun 2018, dalam upaya pencapaian cita-cita penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dinyatakan di undangundang nomor 12 tahun 2012. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara/ pengamatan langsung di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa. Data Sekunder diperoleh dari dokumen Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan Biro Pengelolaan Aset dan Usaha Universitas Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengadaan, pemeriksaan dan penyerahan kepada user sebagian besar sudah memenuhi peraturan yang berlaku, namun masih banyak fakultas membutuhkan sarana lebih baik dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Penulis menyarankan pemenuhan sarana dan prasarana ditingkatkan dari segi jumlah dan pagu anggarannya, karena minim sarana dan kenyamanan untuk tempat belajar. Koordinasi antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengguna (Users) ditingkatkan agar Users tidak enggan atau takut dalam pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM Pengadaan, perlindungan terhadap pelaksana pengadaan yang
bermuara pada pelaksanaan secara efesien dan efektif, agar prinsip tranparan, akuntabel, persaingan yang adil untuk pemanfaatan anggaran secara maksimal dapat tercapai. Procurement of Goods and Services is carried out to meet Education Facilities and Infrastructure, Improvement of Public Services and the development of Higher Education Tridharma. In the process Stake Holders sometimes see this as a mere business act, there are risks, profits and even losses.
The aim of this research is for related parties to have an attitude and enthusiasm in efforts to meet the needs of goods and services related to improving the quality of education at the University of North Sumatra. Understanding Government Regulation number 16 of 2018 and Rector of North Sumatra University number 1 of 2018, in an effort to achieve the ideals of higher education as stated in law number 12 of 2012. Data used in the form of primary data from interviews / direct observations in the
Goods and Services Procurement Work Unit. Secondary data were obtained from the Goods / Services Procurement document at UKPBJ and the North Sumatra University Asset and Business Management Bureau. Data analysis method used is descriptive analysis. Research shows that planning, procurement, inspection and submission to users largely meet the applicable regulations, but there are still many faculties that need better facilities in the achievement of educational goals. The author suggests that the fulfillment of facilities and infrastructure be improved in terms of the amount and ceiling of the budget, because of the lack of facilities and comfort for the place of learning. Coordination between the Goods and Services Procurement Work Unit and Users is increased so that Users are not reluctant or afraid
of procurement, increase the professionalism of Procurement HR, protection of procurement executives that lead to efficient and effective implementation, so that the principles of transparency, accountability, fair competition for maximum utilization of the budget can be achieved
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Pengaruh Hasil Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Peternakan Kabupaten Asahan
No full textPeningkatan kualitas Pegawai dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan utama diadakannya pendidikan dan latihan (diklat) adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan, untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja pegawai pada Dinas Peternakan Kabupaten Asahan, dan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari hasil pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap kinerja pegawai pada Dinas Peternakan Kabupaten Asahan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kuantitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untutk memecahkan suatu masalah dengan cara pengumpulan data-data, dan menganalisis dengan teknik korelasi product moment dan mengadakan interpretasi data sehingga memberikan suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif berdasarkan teori yang ada. Sampel pada penelitian ini berjumlah 46 orang. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan cara mempergunakan korelasi product moment dan selanjutnya diuji melalui uji t dan selanjutnya diuji kembali dengan uji determinasi.
Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui dari hasil penelitian yang diuraikan pada setiap bab, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap kinerja pegawai pada dinas peternakan Kabupaten Asahan. Hal ini dibuktikan dengan antara variabel (X) hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan variabel (Y) kinerja pegawai, yang menghasilkan harga rxy adalah 0,788. Maka harga (X) hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan (Y) kinerja pegawai sebesar 0,788 menunjukan bahwa kedua variabel tersebut bervariasi secara positif dan signifikan. Dari hasil uji determinasi didapatkan D = 62,09%, ini berarti bahwa kira-kira 37,91% dari variasi Y yaitu kinerja pegawai dapat diterangkan oleh X yang dalam hal ini hasil pendidikan dan pelatihan. Jadi 62,02% yang tidak diteliti. Dari hasil uji t didapatkan hasil bahwa thitung = 8,489 > ttabel = 1,678, artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara hasil pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja pegawai pada dinas peternakan Kabupaten Asahan
Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung
No full textPenelitianinidilakukan dengantujuanuntukmengetahuibagaimana pelaksanaansistem pengendalian intern penyaluran pembiayaanmurabahahyangditerapkanBPRS Puduarta Insaniserta untukmengetahuiperanansupervisior marketing dan account officerdalammeningkatkankegiatan pembiayaan padaBPRS Puduarta InsaniPenelitianinimenggunakanpendekatanstudi kasusdenganmetodedeksriptifyangmemaparkanbagaimanapelaksanaanpenyaluran pembiayaan murabahahpadaBPRS Puduarta Insani.Datayangdigunakanadalahdataprimerdandatasekunderberupadokumentasidanhasilwawancaradengansupervisiormarketingdanbagianaccount officer.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapelaksanaan spi pembiayaan murabahahbelumsepenuhnya dilakukan BPRSPuduarta insani.Supervisior marketing dan account officerbelumberperan dalammeningkatkan kegiatanpenyaluran murabahah ini.Halinibisadilihatkeadaannonperformingfinancedari tahun 2016 ke 2017 mengalamipeningkatan dan terjadinya pembiayaan tanpa menggunakanjaminan.Walaupunmengalamipenurunan daritahun2015 ke 2016akantetapimasihbelumbisamencapaiunsur unsur SPI dalamkegiatanpembiayaan murabaha
- …
