1,720,969 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Full text linkIndonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar 1945 maka segala praktek menjalankan due proses of law harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban keuangan negara yang berdimensi merugikan dan atau tidak merugikan keuangan negara dalam perspektif hukum pidana harus berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum,kemanfaatan, keadilan, teori pembuktian dan bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku sehingga kerugian negara mampu dikembalikan dengan hukum yang efektif yaitu melalui hukuman denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasikebijakan pidana denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Methode penelitian ini memakai metode yuridis normatif yaitu methode penelitian dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Peneliti berkesimpualan pertama; Pengaturan pertanggungjawaban hukuman denda hanya terdapat dalam Pasal 10, Pasal 30 dan 31 KUHP sedangkan dalam tindak pidana korupsi hukuman denda tidak mengatur secara rinci kemudian uang pengganti pada terpidana korupsi diatur dalam pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) Undang undang No.31 tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua; perlu adanya Formulasi kebijakan dalam peraturan perundang undangan mengenai hukuman denda dan uang pengganti yang terdapat dalam Undang undang tindak pidana korupsi khususnya mengenai pidana denda dan uang pengganti agar tidak diganti dengan penjara tapi dengan cara di cicil dengan kesepakatan waktu yang diberikan kepada pelaku dan tidak diganti dengan hukuman penjara sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan
Rekonstruksi Hak- Hak Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan
Full text linkDalam perkara pidana peran dan hak hak advokat sangat di perlukan
dalam perlindungan hukum bagi klien pada perkara pidana yang bebas
dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi sehingga mampu
membangun sistem penegakan hukum yang sesuai dengang cita cita
keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan
mengenai hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara
pidana serta untuk menganalisis bagaimna implementasi, kelemahan
kelemahanya dan rekontruksinya. Metode penelitian yang digunakan
dalam pembahasan penelitian ini adalah methode social legal, atau
penelitian lapangan, yaitu suatu methode mengumpulkan dan
menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang
sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisis rasional berdasarkan
acuan yuridis melalui penelitian penelitian lapangan dan Kepustakaan.
Hasil Penelitian ini yaitu Pertama,.pengaturan advokat diatur dalam
KUHAP terdapat dalam pasal 53 sampai dengan pasal 74 selanjutnya
di undang undang advokat terdapat dalam pasal 14 sampai dengan
pasal 21. Kedua, Implementasi hak advokat dalam pendampingan
klien pada perkara pidana belum berjalan maksimal akibat adanya
batasan batasan advokat dalam menjalankan profesinya hal ini
berimbas tidak maksaimalnya bantuan hukum dan keadilan
klien,.Ketiga, Rekontruksi berdasarkan peraturan terdiri dari
rekontruksi pasal 54 dan pasal 70 ayat (1) dan rekontruksi Undang
undang advokat pasal 17 dan pasal 31, kemudian rekontruksi nilai
dalam desertasi ini agar pendampingan klien oleh advokat sesuai
dengan nilai keadilan bermartabat,implikasi dalam penelitian ini
apabila tidak ada rekontruksi terhadap hak hak advokat dalam
pendampingan klien pada perkara pidana maka dapat dipastikan
keadilan klien akan menjadi harapan saja, oleh karena itu perlu adanya
rekontruksi hak hak advokat dalam pendampingan klien agar sesuai
dengan prinsip prinsip kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Kata Kunci : Advokat., Klien, Perkara Pidana, Keadila
The Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Logging Based on the Value of Justice
Full text linkForests are the lungs of the earth that contribute to environmental balance. In practice, the enforcement of environmental law through various regulations, such as Forestry Law, has brought both positive and negative impacts. This study aims to find out the regulations on illegal logging and to identify the effectiveness of law enforcement on illegal logging based on the value of justice. This study was conducted in Kuningan District Regional Government, Ciremai Mountain National Park (TNGC), Kuningan District Forestry Service, Kuningan District Court, Kuningan District Police Office, and Kuningan District Prosecutors Office. This qualitative study applied an empirical juridical or socio-legal approach in order to find data relating to law enforcement on illegal logging as well as preventive and repressive actions based on justice values carried out by law enforcement officials in Kuningan District. The results showed that Illegal logging is regulated in Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forests Destruction as well as the Supreme Court Circular No. 01 of 2008 concerning Guidelines for Handling Forestry Criminal Cases. Yet, there is no Kuningan District regulation that specifically regulates illegal logging. Further, the effectiveness of law enforcement on illegal logging in Kuningan District can be seen in terms of its legal substance, structure and culture. Efektivitas Penegakan Hukum Illegal Logging Berbasis Nilai Keadilan Hutan merupakan paru paru dunia yang berkontribusi terhadap keseimbangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui berbagi regulasi seperti undang undang kehutanan telah banyak memiliki nilai positif dalam prakteknya, akan tetapi juga ada nilai negatifnya Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Penegakan Hukum Illegal Logging Berbasis Nilai Keadilan (Studi Di Kabupaten Kuningan) ” Lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Kuningan yaitu pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, TNGC, Dinas Kehutanan Kabupaten Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai illegal logging saat ini serta bagaimana penegakan hukum illeggal loging Kabupaten Kuningan. Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosio legal dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mencari data mengenai penegakan hukum illeggal logging di Kabupaten Kuningan serta tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat hukum berbasis nilai keadilan. Hasil Penelitian yaitu pengaturan Illegal logging diatur dalam Undang Undang Undang Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan sedangkan dalam peraturan lainya juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Sedangkan di Kabupaten Kuniningan belum ada perda tentang Illegal logging, Selanjutnya Efektivitas penegakan hukum illegal loging di Kabupaten Kuningan berdasarkan hasil penelitan dapat dilihat Dewan Perwakilan Rakya
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
