51 research outputs found
PANDANGAN DUNIA DEWI ANGGRAENI DALAM NOVEL MY PAIN MY COUNTRY: KAJIAN STRUKTURALISME GENETIK LUCIEN GOLDMANN (DEWI ANGGRAENI’S WORLD VIEW IN MY PAIN MY COUNTRY: LUCIEN GOLDMANN GENETIC STRUCTURALISM STUDY)
No full textAbstract Dewi Anggraeni’s World View in My Pain My Country: Lucien Goldmann Genetic Structuralism Study. This research aims to uncover human facts, collective subject, the structure of the novel My Pain My Country, which illustrates the character's problems, both concerning other characters and the environment, and the worldview expressed by the author as part of a social class group supported by Dewi Anggraeni's authorship helped to reconstruct the author's worldview. The analysis uses genetic structuralism with a dialectical method based on the concept of understanding and explanation in finding coherence of meaning. The data source is Dewi Anggraeni’s novel ”My Pain My Country”. The results showed that the author described “My Pain My Country” as human facts through geographical, sociological, psychological, historical, and ideological facts. Dewi Anggraeni describes the collective subject in two different social classes, namely the Chinese ethnic group to be described as the capitalists and indigenous people as the proletarians. The structure of “My Pain My Country” was constructed by relating the characters and the environment. The author represented the relationship between the characters in human opposition. Meanwhile, the relationship between the characters and the environment were represented through natural, social and cultural oppositions. The structure of the novel reflected the Dewi Anggraeni’s worldview as a form of sympathy, not only towards the victims of the 1998 tragedy from Chinese but also towards the lower middle class of indigenous people; and world views on nationalism, justice, and Chinese integration. Key words: genetic structuralism, human fact, world view Abstrak Pandangan Dunia Dewi Anggraeni dalam Novel My Pain My Country: Kajian Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta kemanusiaan; subjek kolektif; struktur novel My Pain My Country yang menggambarkan permasalahan tokoh, baik dalam hubungannya dengan tokoh lain maupun dengan lingkungannya; dan pandangan dunia yang diekspresikan pengarang sebagai bagian dari kelas sosial yang didukung oleh jejak kepengarangan yang turut merekonstruksi pandangan dunia Dewi Anggraeni. Analisis menggunakan strukturalisme genetik dengan metode dialektik yang berdasarkan pada konsep pemahaman dan penjelasan dalam menemukan koherensi makna. Sumber data adalah novel My Pain My Country karya Dewi Anggraeni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel My Pain My Country sebagai fakta kemanusiaan digambarkan pengarang melalui fakta geografis, sosiologis, psikologis, historis, dan ideologis. Subjek kolektif dimunculkan Dewi Anggraeni dalam dua kelas sosial yang berbeda, yaitu kelompok etnis Tionghoa yang digambarkan sebagai kaum kapitalis dan pribumi sebagai proletar. Struktur novel My Pain My Country dibangun oleh hubungan antartokoh, serta tokoh dan lingkungan. Hubungan tokoh dan tokoh digambarkan dalam oposisi manusia. Sementara itu, hubungan tokoh dan lingkungan digambarkan melalui oposisi alamiah, sosial, dan kultural. Struktur novel itu merefleksikan pandangan dunia Dewi Anggraeni sebagai wujud keprihatinan, baik terhadap korban tragedi 1998 dari Tionghoa maupun kelompok menengah ke bawah, serta pandangan tentang nasionalisme, keadilan, dan integrasi Tionghoa. Kata-kata kunci: strukturalisme genetik, fakta kemanusiaan, pandangan duni
The Right to Freedom of Expression on Social Media in the Perspective of Human Rights and Islam
No full textFreedom of expression is one of the human rights (HAM) that is still often violated. Until now, there are still many people who do not respect and respect one\u27s right to freedom of expression. The purpose of this study is to protect the right to freedom of expression on social media under Law on Information and Electronic Transactions (ITE) and the right to freedom of expression on social media from the perspective of human rights (HAM) and Islam. The method used in this research is normative legal research or instructional research. The results of the research obtained are that the protection of freedom of expression has not received adequate protection in Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). In this ITE Act there is only one article provision related to the right to freedom of expression through internet media, in this case social media, namely Article 27(3). The right to freedom of expression in social media belongs to the first generation of rights from a human rights perspective, which are identical to a person\u27s civil, political and religious rights, save for a personality right that requires their fulfilment and protection.Keywords: Right to Freedom, Opinion, Islam AbstrakKebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan atas hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk mengetahui hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet dalam hal ini media sosial, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia, merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil, politik, beragama seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya.Kata Kunci: Hak Kebebasan, Berpendapat, Isla
Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints
No full textLegal pluralism poses a challenging issue in the application of law in society. Indonesia, as a pluralistic country with diverse ethnicities, customs, and religions, faces conflicts between legal systems. This study addressed the conflicts between Islamic law, state law, and customary law regarding inheritance within the kinship system of Indonesian society. Data were collected from court decisions and legal scholars\u27 opinions, which were then analyzed using the theories of legal pluralism, receptio in complexu, and receptio a contrario. The study found that legal conflicts arise among customary laws within the matrilineal, patrilineal, and parental kinship systems, particularly in inheritance matters. Legal conflicts occur when faced with Islamic law, which resonates with religious practices, and state law, which applies to all citizens. Based on several court decisions, the inheritance distribution resulting from differences in legal systems, especially within the customary kinship system, is disregarded in favor of state and Islamic law. This study implies a shift in the inheritance distribution system, which is no longer purely based on the kinship system of indigenous communities. Keywords: legal pluralism; Islamic law; state law; inheritance distribution AbstrakPluralisme hukum menjadi isu yang menantang dalam penerapan hukum di suatu masyarakat. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki perbedaan suku, adat, dan agama menghadapi pertentangan antar sistem hukum. Studi ini membahas pertentangan hukum Islam, hukum negara dan hukum adat dalam soal pembagian waris dalam sistem kekerabatan masyarakat Indonesia. Data dikumpulkan dari putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum yang kemudian dianalisis dengan teori pluralisme hukum, teori receptio in complexu dan teori receptio a contrario. Studi ini menemukan bahwa terjadi konflik hukum antar hukum adat dalam sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental, khususnya dalam pembagian waris. Konflik hukum juga terjadi ketika dihadapkan pada hukum Islam yang menjadi afinitas masyarakat dalam beragama dan hukum negara yang menjadi hukum bagi semua warga negara. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, pembagian waris akibat perbedaan sistem hukum, khususnya dalam sistem kekerabatan dalam hukum adat dikesampingkan dari hukum negara dan hukum Islam. Studi ini berimplikasi pada bergesernya sistem pembagian waris yang tidak lagi murni berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat. Kata Kunci: pluralisme hukum; hukum Islam; hukum negara; pembagian wari
The Tax Court\u27s Existence as a Judicial Institution in Indonesia
No full textAbstract:In Indonesia, the Tax Court is essential in resolving tax disputes, upholding legal certainty, and upholding justice. However, these institutions face difficult obstacles, such as the complexity of tax laws and limited resources. This research aims to determine the function and authority of the Tax Court in the context of Indonesian taxation, analyze the legal challenges and judicial processes this institution faces, and assess the efforts made to improve its existence. This research uses qualitative methods, including literature-based methodology and document analysis. Data was obtained through reviewing relevant literature, analyzing official documents related to the Tax Court, and monitoring the latest tax policies and reforms. Based on research findings, the Tax Court plays an essential role in upholding justice in the Indonesian tax system. However, difficulties posed by the complexity of tax laws and limited resources hinder the effectiveness and speed of the justice system. Therefore, to increase the existence of the Tax Court, efforts have been made to involve the public, increase transparency, and reform laws and regulations. Additional steps are needed to ensure the sustainability and effectiveness of the Tax Court as a solid and reliable Indonesian judicial institution.Keywords: Tax Court; Judicial Institution; Tax Dilemma Abstrak:Di Indonesia, Pengadilan Pajak berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, menegakkan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan. Meskipun demikian, lembaga-lembaga ini menghadapi kendala yang sulit, seperti kompleksitas undang-undang perpajakan dan keterbatasan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan wewenang Pengadilan Pajak dalam konteks perpajakan Indonesia, menganalisis tantangan hukum dan proses peradilan yang dihadapi lembaga ini, dan menilai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk metodologi berbasis literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh melalui kajian literatur yang relevan, analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, dan pemantauan terhadap kebijakan dan reformasi perpajakan terkini. Berdasarkan temuan penelitian, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun, kesulitan yang ditimbulkan oleh kompleksitas undang-undang perpajakan dan terbatasnya sumber daya menghambat efektivitas dan kecepatan sistem peradilan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberadaan Pengadilan Pajak, upaya telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mereformasi peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah tambahan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan Indonesia yang kuat dan dapat diandalkan.Kata Kunci: Pengadilan Pajak; Lembaga Peradilan; Dilema Paja
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR TULUNGAGUNG
No full textDewi Anggraeni Syaputri, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Mufatikhatul Farikhah S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya [email protected]  ABSTRAK Penelitian artikel ini berdasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana perjudian togel online di Kepolisian Resor Tulungagung. Serta upaya dan kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian togel online di Kepolisian Resor Tulungagung. Penulis memilih tema tersebut dilatar belakangi berdasarkan data rekapitulasi kasus perjudian togel online yang mengalami peningkatan di akhir tahun 2018. Serta perjudian togel online berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Karena tindak pidana ini dilakukan dunia maya, sehingga dalam proses penyidikan terdapat perbedaan dengan tindak pidana pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang hasilnya bahwa proses penyidikan tindak pidana perjudian togel online di kepolisian resor tulungagung menggunakan ketentuan berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dan kendala yang dihadapi oleh penyidik terbagi menjadi dua yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang di hadapi oleh penyidik adalah Tindak pidana perjudian togel online tidak di jerat menggunakan pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku di jerat dengan pasal 303 KUHP mengenai perjudian yang dilakukan secara konvensional.sedangkan kendala non yuridis yang dihadapi oleh penyidik adalah Alat yang kurang mumpuni dalam proses penyidikan perjudian togel online. Untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan perjudian togel online. Penyidik  melakukan koordinasi dengan Kepolisian daerah guna memohon bantuan dalam proses pemunculan alat bukti yang sengaja di hapus oleh pelaku. Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Perjudian Togel Online  ABSTRACT This research aims to find out and analyze the investigation of online toggle gambling in Tulungagung District Police. As well as the efforts and obstacles faced in the process of investigating the crime gambling at the District Police in Tulungagung. The author chooses the theme based on the data recapitulation of online gambling cases which increased at the end of 2018. The criminal characteristics of the gambling online toggle is different compared to the general criminal. Because of this crime is carried out by the cyberspace, so the investigation process is different. This research used empirical legal method, and the result shows that the investigation process of online toggle gambling at District Police in Tulungagung uses the provisions based on procedures that have been set out in the Criminal Procedure Code and Regulation of the Head of the Indonesian National Police No 14 Year 2012 concerning The Management of Criminal Investigations. Furthermore, the obstacles faced by investigators are divided into two categories, namely juridical constraints and non-juridical constraints. Juridical obstacle faced by investigators is that the crime of online toggle is not snared by Article 27 Paragraph (2) concerning the Information and Electronic Transaction Act. The perpetrators are snared by Article 303 of Criminal Code regarding gambling conducted conventionally. While non-juridical obstacles faced by investigators are less qualified tools in the process of online toggle gambling investigations. To overcome obstacles in the process investigation, Investigators coordinate with the regional police to ask for help in the process of generating evidence that was intentionally deleted by the perpetrators. Keywords: Investigation, Crime, Online Toggle Gamblin
LEGAL ASPECT OF FOREIGN FRANCHISE AGREEMENT PROTECTION IN BUSINESS DEVELOPMENT IN INDONESIA
No full text<p>The concept of the franchise business has become a popular topic that has given new breakthroughs to the dynamics of the Indonesian economy, especially as a form of business development. Remember franchise is a successful business. p potential protective law for foreign franchising business in Indonesia has been governed by various regulations. However, the franchise agreement is the main legal aspect in providing legal protection for foreign franchises. This paper aims to study the Legal Protection for Foreign rapidly growing franchise in a business venture in Indonesia. Using normative studies by collecting primary data and secondary data.</p>
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003 PASAL 151 AYAT 3 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textKita sering mendengar tentang masalah pekerjaan dan tenaga kerja di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Salah satunya adalah ketika perusahaan memecat karyawan tanpa peringatan, seperti yang terjadi di Indonesia ketika perusahaan memecat karyawan tanpa peringatan. Karena ekonomi global, ada lebih banyak PHK selama epidemi COVID-19. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat di banyak negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan masyarakatnyaâ€. Atas dasar itu, identifikasi dan perumusan masalah meliputi keputusan penyelesaian pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hambatan Pengangguran Bagi Tenaga Kerja yang di-PHK secara sepihak. Dengan menggunakan teknik hukum (statute approach) dengan pendekatan konseptual, inilah hukum empiris (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terdapat kerangka dasar yang diatur dalam Pasal 151 UU Cipta Kerja yang menjelaskan tentang cara kerja PHK. PHK diatur dalam Pasal 153 UU Cipta Kerja. Formulir Pemberitahuan PHK mencantumkan beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sah apabila tidak sepihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi karyawan atau buruh. Pasal 153 UU Cipta Kerja melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab (PHK). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melarang secara sepihak dan jelas, kecuali dalam hal-hal yang terbatas
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK ISTRI DALAM PENGAJUAN KHULU’ BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textPerceraian, meskipun diizinkan, namun tetaplah menjadi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”. Dalam Hukum Islam khulu’ merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ dan hubungan ketentuan khulu’ dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya
ISLAMIC PERSPECTIVE ON PANCASILA VALUES IMPLEMENTATION IN HUMAN RIGHTS PRACTICES
No full textThe values contained in Pancasila are real representations of the scope of human rights (HAM) practice. In various views, human rights (HAM) are an absolute thing and need to be upheld for every human being, including in the view of Islam. Pancasila is the ideology of the Indonesian nation that has been agreed upon fairly and cannot be changed just because it follows current developments. This country, which has been contained in Human Rights (HAM) such as equality in the eyes of God Almighty (YME) and human attitudes in respecting other individuals, is an illustration that this country is a state of law. Meanwhile, one of theconditions for running a democracy is the protection of human rights (HAM), which is the main goal of a Pancasila democratic state. This study aims to describe the values of Pancasila in practice in the context of human rights (HAM) and from an Islamic point of view. The method used in this study uses a qualitative method. The results of this study explain that Pancasila isthe philosophy of the Indonesian nation. It consists of the essential values for living in Indonesia. Protecting human rights is the goal and condition for democracy to work in Indonesia. Islam and Pancasila are not two contradictory ideas
Right of Reply and Correction of the Press Toward Reporting the Media
No full textLaw Number 40 of 1999 concerning the Press is a special provision that regulates the implementation of journalistic activities, starting from searching, sorting and reporting them to the mechanism for solving problems that arise as a result of press reporting. The universal principle applies, Lex specialist de rogate legi generali, special provisions override general provisions. Indonesian journalists serve the right of reply and right of correction proportionally. In order to resolve differences in perception between the press and those who are disadvantaged, the press provides resolution of press disputes by using the right of reply and correction. The purpose of this study was to determine and analyze the position of Law Number 40 of 1999 concerning the Press in terms of the perspective of the hierarchy theory and the existence and position of the right of reply and the right of correction based on Article 5 of Law Number 40 of 1999 concerning the press associated with Article 10 of the Council Regulation. Press Number: 6/Peraturan-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decree Number 03/SK-DP/III/2006 concerning Journalistic Code of Ethics as a Press Council Regulation. Normative juridical research used in this study. The position of Law Number 40 of 1999 concerning the Press from a Theoretical Perspective In seeking, processing and conveying press information, the provisions stipulated in the Press Law and the Journalistic Code of Ethics shall apply. the press to work based on journalistic principles, including the press, still obtain legal protection in carrying out their profession. Thus the press remains free to seek, obtain, possess, store, process and broadcast information. Keywords: Right of Reply, Right of Press Correction
- …
