1,720,966 research outputs found
Pengakuan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pengingkaran Keabsahan Anak
Get PDFThis research aims to contribute to development of knowledge and legal practices concerning what must be proved in a denial of the legitimacy of child and the implementation of evidence in denial of admission in the examination of the validity of a child case in the courts of religion through statute approach, conceptual approach, case approach and qualitatively analyzed. The validity of proof in the denial of legitimacy of child case must be able prove the two events that cumulatively the law have committed adultery wife and child who was born wife is a result of the adultery. The power of confession evidence in the case of denial of the legitimacy of child assessed as evidence of freedom, namely the strength of evidence submitted to the judge and may require evidence coupled with other. Keywords: recognition, denial of children, adultery, the strength of evidenc
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya
Get PDFPenjualan kendaraan bermotor secara kredit mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga finance akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Jika perjanjian tersebut diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi
KAJIAN YURIDIS TERHADAP GAJI PEKERJA DIBAWAH UPAH MINIMUM KOTA PADA USAHA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM
Get PDFTulisan ini membahas tentang isu tentang permasalahan ketenagakerjaan terkait sistem pengupahan UMK. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban usaha yang tidak berbadan hukum memberikan gaji sesuai UMK dan mengetahui pengaturan hukum UMK pada usaha yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku pada undang-undang. Sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan Undang-Undang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sumber bahan hukum sekunder didapatkan melalui kajian literature dan referensi dari jurnal, artikel dan buku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang tidak berbadan hukum wajib memberikan gaji sesuai dengan ketentuan UMK. Ketentuan pemberian gaji UMK ini harus disesuaikan dengan kebutuhan standar kelayakan pada masyarakat. Penentuan gaji UMK tersebut juga ada dalam pengaturan hukum di Indonesia mengenai kriteria standar gaji di setiap kabupaten dan provinsi. Pengaturan hukum terkait UMK telah disahkan untuk menjamin kehidupan layak bagi seluruh masyarakat di Indonesia
TANGGUNG GUGAT PENGEMBANG APARTEMEN YANG MENJUAL APARTEMEN YANG MASIH BELUM MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Get PDFResearch entitled Liability for Apartments Developers Who Sell Apartments Who Still Have Not Got Building Permits, by addressing the issue How legal protection of consumers who buy an apartment does not have a building permit and How is the liability of apartment developers who sell apartments that still have not obtained a building permit. Research with the approach method of legislation and concept approach, obtained a conclusion as follows: Legal protection of consumers who buy an apartment does not have a building permit, that developers in building an apartment must meet the requirements of which must have IMB. Developers build apartments up to level 25, whereas they do not have an IMB (still in the process of applying for permits), have marketed their apartment, when the DKI Government prohibits apartment developers from building up to elevation / level 20. So it hurts buyers who have bought apartments at that level. Consumers and developers have been bound in the sale and purchase agreement, so that failure gives the right to the consumer to sue for damages. The liability of apartment developers who sell apartments that still do not get a building permit, that developers who failed to build, due to a ban from the DKI Government Agency, can be said to have committed unlawful acts. X Developers who commit unlawful acts, grant the consumer the right as a form of legal protection to obtain compensationPenelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni Bagaimana perlindungan hukum konsumen yang membeli apartemen tidak memiliki izin bangunan dan Bagaimana kewajiban pengembang apartemen yang menjual apartemen yang masih memiliki tidak memperoleh izin bangunan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan legislasi dan pendekatan konsep. kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli apartemen tidak memiliki izin bangunan, bahwa pengembang dalam membangun apartemen harus memenuhi persyaratan yang harus memiliki IMB. Pengembang membangun apartemen hingga level 25, sedangkan mereka tidak memiliki IMB (masih dalam proses mengajukan izin), telah memasarkan apartemen mereka, ketika Pemerintah Provinsi melarang pengembang apartemen membangun hingga ketinggian / level 20. Jadi itu menyakitkan pembeli yang telah membeli apartemen di tingkat itu. Konsumen dan pengembang telah terikat dalam perjanjian jual beli, sehingga kegagalan memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi. Tanggung jawab pengembang apartemen yang menjual apartemen yang masih belum mendapatkan izin bangunan, bahwa pengembang yang gagal membangun, karena larangan dari Badan Pemerintah DKI, dapat dikatakan telah melakukan tindakan melanggar hukum. X Pengembang yang melakukan tindakan melanggar hukum, memberikan hak kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mendapatkan kompensas
Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak
Get PDFKontrak asuransi jiwa merupakan suatu perlimpahan resiko, maka inti dartkontrak tersebut adalah mengenai uang pertanggungan yang akan diterima danpremi yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalamkontrak tersebut; dengan demikian, kontrak asuransi dapat dikatakan sebagaisuatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban tiap pihak dalam kontraktersebut. Para pihak tersebut adalah pertama - penanggung atau asurandor, yaituorang atau badan hukum - perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih danI atau menerima resiko, dalam bentuk pembayaran kerugian. dan yang kedua -tertanggung yang berkewajiban membayar premi dan menerima penggantiankerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang telah ditentukan pula dalam kontraktersebut. Akan tetapi, pihak tertanggung dapat mengajukan perubahan terhadapketentuan dalam polisnya, dengan mnegajukan kepada pihak perusahaan asuransiuntuk merubah polis tersebut menjadi polis bebas premi ataupun memperkeciljumlah premi sesuai kemampuan tertanggung berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak ; apabrl:a terjadi suatu perselisihan atau sengketa, maka pihaktertanggung dapat mengajukan ke pengadilan negeri atau melalui Arbitrase sesuaidengan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No: 422IKMR/0612003 yangmelarang adanyapembatasan upaya hukum bagipara pihak
KEKUATAN HUKUM PEMBELI TANAH PETOK D YANG TIDAK DIAKUI JUAL BELINYA OLEH AHLI WARIS
Get PDFPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bentuk Kekuatan pembuktian pada akta dibawah tangan memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila isi dalam akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak, atau dengan kata lain mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis serta tanda tangan para pihak dalam perjanjian tersebut. Sesuai pasal 1857 BW kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat disamakan dengan akta otentik. Suatu perjanjian jual beli dengan menggunakan akta dibawah tangan adalah sah jika di kaji dalam pasal 1320 BW karena telah memenuhi unsur dalam syarat sah perjanjian tersebut. Metode penelitian memakai penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konsep. Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, karena syarat mutlak pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memberikan ijin kepada pihak pembeli untuk melakukan pendaftaran Petok D melalui jual beli guna dapat mengurus Balik Nama tanpa keikutsertaan dari pihak ahli waris guna pendaftaran sertipikat Hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional
DAMPAK TERHADAP KONSUMEN DARI PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT PARA PELAKU USAHA SEPEDA MOTOR
Get PDFEvery business actor in Indonesia must be in a situation of fair and fair business competition, so as not to cause a concentration of economic power on certain business actors, by still obeying various existing laws and regulations in force in the State of Indonesia. In addition, in principle in the business world, efforts to obtain the maximum profit is a reasonable behavior, as long as it does not cause monopolistic practices and unfair business competition. If that happens in Indonesia, of course it will also be detrimental to the Indonesian people in general as consumers
Keywords: business competition, business actors, motorbikes
Setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha-usaha tertentu, dengan tetap mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Indonesia. Selain itu, pada prinsipnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya itu merupakan perilaku yang wajar, sepanjang perilaku itu tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika hal tersebut sampai berlaku di Indonesia tentunya juga akan banyak merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai konsumen
Kata kunci : Persaingan bisnis, pelaku usaha, sepeda moto
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUALAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFPenjualan barang sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering dilakukan anggota masyarakat. Aplikasi elektronik sebagai media yang sering dipilih oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Di era digital saat ini, perangkat elektronik dapat digunakan sebagai sarana penunjang terjadinya transaksi jual beli barang, khususnya barang bergerak, yang harus dilakukan beradasar asas kepentingan nasional dan hukum yang berlaku. Prakteknya, barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, dan harga sudah dibayar. Dalam hal ini pembeli dapat minta peranggungjawaban kepada perusahaan jasa elektronik dan penjual atas kasus yang dialaminya
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Yang Kemudian Dirampas Untuk Negara Dalam Kasus Illegal Logging
Get PDFFidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan fidusia dapat disita oleh negara jika digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti kasus yang menimpa PT Astra Sedaya Finance, sebagai perusahaan pembiayaan yang merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan hukun kejahatan llegal logging.yang mengakibatkan benda objek jaminan dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap objek jaminandalam kasus illegal logging ini tidak bertentangan dengan droit de suite yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat droit de suite tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh negara, dapat diuraikan sebagai berikut bahwa, (1) debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh negara; (2) mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi utangnya
- …
