1,720,965 research outputs found
Kesalahpahaman Barat tentang Perempuan Muslim: Kritik Lila Abu- Lughod dalam Do Muslim Women Need Saving?
Full text linkKalangan Barat menganggap bahwa persoalan keterbatasan hak perempuan Muslim masih sering terjadi. Persoalan tata cara berpakaian, kejahatan kehormatan dan lainnya dianggap sebagai batasan-batasan bagi seorang Muslim. Anggapan tersebut memicu pesan bahwa “perempuan muslim perlu diselamatkan”. Lila Abu-Lughod melalui karyanya “Do Women Muslim Need Saving” mencoba untuk mengkiritisi anggapan ini. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan. Sumber data berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan feminisme dan buku karya Lila Abu Lughod yang berjudul “Do Women Muslim Need Saving?”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu pengkajian ulang mengenai asumsi Barat terhadap Islam khususnya perempuan Muslim. Perempuan Muslim menjalankan aktifitasnya sesuai dengan apa yang diyakini. Segala ketidakadilan yang menimpa perempuan Muslim pada dasarnya merupakan kasus yang berlaku secara global kepada siapa saja tidak hanya perempuan yang beragama Islam. Apabila terdapat ketidakadilan maka hal tersebut bukanlah datang dari Agama Islam melainkan pada tatanan sosial, budaya, kebijakan Pemerintah dan lain sebagainya. Karena di dalam Islam, hak-hak seorang Muslim telah dijamin tanpa membedakan baik laki-laki ataupun perempuan.
[Westerners think that the issue of limited Muslim women\u27s rights still occurs frequently. For example, the issue of dress codes, honor crimes and others. This assumption triggers the message that "Muslim women need to be saved". Lila Abu-Lughod through her work “Do Women Muslim Need Saving” tries to criticize it. This paper uses the library method. The data sources are books and journals related to feminism and a book by Lila Abu Lughod entitled “Do Women Muslims Need Saving?”. The results obtained indicate that there is a need to review Western assumptions about Islam, especially regarding Muslim women. Muslim women carry out their activities in accordance with what is believed. All injustices that befell Muslim women are basically cases that apply globally to anyone, not only women who are Muslim. If there is injustice then it does not come from religion but social conditions, government and so on. Because in Islam, rights are guaranteed regardless of whether men or women.
Tinjauan hukum Islam terhadap sistem diskon: Studi kasus di pertokoan Pasar Besar Palangkaraya
No full textINDONESIA:
Konsep jual beli dalam Islam ialah jual beli yang membawa keuntungan dan manfaat pada pelakunya yang berdasarkan atas ketuhanan, etika, kemanusiaan dan keseimbangan. Keuntungan dari pihak penjual adalah apa yang didapatkan berdasarkan kuantitas penjualan barang. Ada banyak cara yang dilakukan sebagai upaya mempengaruhi pembeli agar membeli barang yang dijualnya. Salah satunya ialah dengan melakukan promosi diskon dalam sistem pemasaranya. Ada kalanya pembeli yang senantiasa memiliki references price menyadari bahwa barang yang didiskon harga awalnya dinaikan terlebih dahulu dan barang yang dikenakan diskon adalah barang yang berkualitas jelek.
Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem diskon yang dilakukan di pertokoan pasar Baru Palangkaraya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem diskon di pertokoan pasar Baru Palangkaraya.
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis peneltian field research Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperikasa, dan disusun secara cermat serta sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem diskon yang berlaku pada pertokoan Pasar Baru Palangkaraya diantaranya: pembelian barang dengan jumlah banyak, dilakukan pada saat-saat tertentu misalnya ketika akan tiba hari raya, diberikan pada barang yang sedang “trend” di kalangan pembelidan diberikan pada barang-barang stok lama. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem diskon di pertokoan pasar Baru Palangkaraya dibagi menjadi dua, yaitu: diperbolehkan karena rukun dan syarat pada akad jual beli telah terpenuhi yaitu yang terdapat pada toko Setiawan dan toko Any dan menjadi diharamkan karena terdapat syarat pada objek akad yang tidak terpenuhi dan terdapatnya unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu tadlis dan najasy. Hal ini ditemukan pada sistem jual beli diskon toko Yenie. Pihak toko Yanie tidak memeriksa kualitas barang yang dijual dengan sistem diskon, sehingga terdapat barang cacat yang tetap dijual kepada pembeli, selain itu harga barang sebelum dikenakan diskon telah dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga harga barang yang dikenakan diskon sebenarnya merupakan harga normal.
ENGLISH:
The concept of buying and selling in Islam is the sale and purchase that brings the advantages and benefits to the subject based on divinity, ethics, humanity, and balance. Advantages of the seller what they obtained from the quantity of goods sales. There are many ways to influence the buyers to buying the goods. One of them is using a discount promotion in the marketing system. There are times when the buyers have reference price realized that the goods with discounted, the initial price has increased in advance and those goods has poor quality.
Researches conducted this study with the aim to find out how the discount system performed by shops of Pasar Baru Palangkaraya and how Islamic legal review the discount system in shops of Pasar Baru Palangkaraya.
To achieve these objectives, research used a qualitative approach and type of field research. While the data collected in the form of primary and secondary data was done by using observation, interviews, an documentation and data edited, checked and arranged carefully and n such away then analyzed by qualitative descriptive.
These results indicate that the discount system applicable to the shops of Pasar Baru Palangkaraya include: the purchase of goods on large quantities, performed at certain times such as when holiday will arrived, provided on the goods are being “trend” among buyers and given on the old stock of goods. Islamic law overview to the discount law in the stores of Pasar Baru Palangkaraya are devided into two: it is allowed because the pillars and the conditions for the sales and purchase agreement have been fulfilled. It found in the Setiawan and Any Shops. It is forbidden because there is a requirement in the agreement could not be fulfilled and the presence in the prohibited elements in the sale and purchase that is tadlis and najasy. It is found in the discount in Yenie Shop. The Yenie Shop not check the quality of the goods which sold by the discount system. So there is flawed goods is sold to buyer, more ever the price of goods before charged by discount have been raised following the market price of goods subjected by discount actually is a normal price
SPATIAL POLICY IN CENTRAL BORNEO AND THE IMPLICATIONS FOR THE INVESTMENT CLIMATE
Full text linkSpatial Plan has a significant influence on economic development in a region caused by many economic functions related to environmental areas that can be used as a means of investment. The issuance of Regional Regulation No. 5 on year 2015 on Provincial Spatial Plan can potentially arise a limited issue of investing.m This study aims to improve spatial policy in central Borneo and look at its implications for the investment climate. This type of research is empirical juridical research with qualitative-descriptive approach. The data analysis method used is descriptive-qualitative. Based on this research, it can be obtained an overview of the spatial policy direction of Central Borneo Province aimed at realizing the spatial order of agriculture-oriented areas of agribusiness and agro-industry, as well as energy barns and food barns while considering the carrying capacity and capacity of the environment. Based on the data obtained, it can be seen that investment realization from year to year has not increased significantly. Spatial policy has an influence on the investment climate in the plantation sector because this sector must occupy the cultivation area or land user area (Area Penggunaan Lahan/LAND USER AREA) in order to run the company.
Keywords: Spatial Policy, Investment Climat
Sistem Jaminan Produk Halal : sertifikasi halal dan peran pemerintah daerah dalam melindungi UMKM di Kalimantan Tengah
Full text linkBuku ini menjelaskan mengenai sistem jaminan produk halal, khususnya terkait prosedur sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan PBJPH (sebelum dan sejak berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal), dapat pula dijadikan bahan kajian dan evaluasi setelah menakar peran Pemerintah Daerah dalam hal ini di Kalimantan Tengah sebagai wujud perlindungan hukum dalam Sistem Jaminan Halal produk pangan UMKM. Sejau
Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)
Full text linkHalal certification for products is the obligation of all business actors (Article 4 UUJPH). MSMEs also need to enjoy the facility of halal certification from local governments, but the number of halal-certified UMKM products in Central Kalimantan tends to be low. This research raises two problems, first, how to facilitate the implementation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan. Second, what is the role of the Central Kalimantan regional government in providing legal protection to MSMEs by facilitating halal certification of food products. This is an empirical or socio-legal legal research that uses primary data and secondary data. The results of this study concluded: 1. The facilitation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan was carried out in the form of, first, socialization and training of MSMEs regarding non-formal halal certification; Second, the budget policy for the cost of halal certification for new MSME entrepreneurs 2018-2019 at the Ministry of Trade and Industry of Central Kalimantan Province, however, is not a priority and has very little quota compared to the number of MSMEs; Third, the realization of certification fee assistance is carried out every year but information and coordination between the Provincial and Regency / City Governments is still weak as a result of limited access to MSMEs. 2. The Central Kalimantan government has played a role in providing preventive legal protection for MSMEs through the facilitation of halal certification in the sector of Industry, Ministry of Industry and Industry of Central Kalimantan and regencies / cities, but this has not been maximally implemented
Sociological and Philosophical Study of Ijarah and Ijarah Muntahiya bi Tamlik
Full text linkMuamalah is a matter that is constantly evolving following the progress of the times, including the ijara
Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)
Full text linkHalal certification for products is the obligation of all business actors (Article 4 UUJPH). MSMEs also need
to enjoy the facility of halal certification from local governments, but the number of halal-certified UMKM
products in Central Kalimantan tends to be low. This research raises two problems, first, how to facilitate the implementation of halal certification for UMKM products in Central Kalimantan. Second, what is the role
of the Central Kalimantan regional government in providing legal protection to MSMEs by facilitating halal certification of food products. This is an empirical or socio-legal legal research that uses primary data and
secondary data. The results of this study concluded: 1. The facilitation of halal certification for UMKM
products in Central Kalimantan was carried out in the form of, first, socialization and training of MSMEs
regarding non-formal halal certification; Second, the budget policy for the cost of halal certification for new
MSME entrepreneurs 2018-2019 at the Ministry of Trade and Industry of Central Kalimantan Province, however, is not a priority and has very little quota compared to the number of MSMEs; Third, the realization of certification fee assistance is carried out every year but information and coordination between the Provincial and Regency / City Governments is still weak as a result of limited access to MSMEs. 2. The Central Kalimantan government has played a role in providing preventive legal protection for MSMEs through the facilitation of halal certification in the sector of Industry, Ministry of Industry and Industry of Central Kalimantan and regencies / cities, but this has not been maximally implemented
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL (STUDI PADA UMKM NON-MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA)
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh para pelaku usaha makanan nonmuslim yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut membuat para konsumen muslim ragu membeli makanan yang dijual pelaku usaha nonmuslim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM nonmuslim di Kota Palangka Raya? dan mengapa pengusaha UMKM nonmuslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH? Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha rumah makan yang pemiliknya nonmuslim. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan UU dan Socio Legal. Hasil dalam penelitian ini: Realitas sertifikasi halal pada rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya sangat sedikit karena sosialisasi dari lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada pengusaha rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya, sehingga menyebabkan pengusaha rumah makan yang pemiliknya nonmuslim tidak mengetahui tentang UUJPH yang mewajibkan sertifikasi halal kemudian alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal dan juga biaya yang di keluarkan mahal rata-rata biaya untuk Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000. hal tersebut memberatkan pengusaha ditambah lagi efek pandemic yang membuat pendapatan pengusaha mengalami penurunan.Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, dan Non-Muslim.
Implementasi sertifikasi halal (studi pada umkm non-muslim di Kota Palangka Raya)
Full text linkThis research was motivated by non-Muslim food businesses that did not register halal certification of their products. Even though the registration of halal certification is an obligation for business actors. This makes Muslim consumers hesitant to buy food sold by non-Muslim businesses. The focuses of this research ware what is the reality of halal certification of non�Muslim UMKM products in Palangka Raya City? and why do non-Muslim UMKM entrepreneurs not register their products with BPJPH? The subjects of this study were restaurants whose
owners were non-Muslim. The data in this study was collected by observation, interview and documentation methods. This type of research in this study is empirical research using uu and socio legal approaches. Results in this study: The reality of halal certification in non-Muslim restaurants in Palangka Raya City was very little this is due to the socialization carried out by authorized institutions no one has reached non-Muslim restaurant entrepreneurs in Palangka Raya City, it is causing restaurant entrepreneurs whose non-Muslim owners do not know about the existence of UUJPH which requires halal certification then the reason restaurant
entrepreneurs do not register their products with BPJPH is because of the they does not know about halal certification obligations and also the average cost for Palangka Raya City of 3,500,000.00 is very burdensome for restaurant entrepreneurs, especially now that restaurant entrepreneurs experience a decrease in income due to the pandemic
Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah
Full text linkFinancial technology not only uses a conventional system but also uses a sharia system where one of the contracts is to use a mudharabah contract or the principle of profit sharing. The mudharabah contract itself is part of mu'amalah which of course when it comes to getting a strong argument according to sharia, it must be based on the verses of the Qur'an by understanding the interpretation, especially regarding the interpretation of the muamalah verse. This article aims to discuss the mudharabah contract and its relevance to modern conditions, namely transactions with Islamic financial technology based on the muamalah verse. The research method used is normative research with a qualitative approach. The results of this study are that the mudharabah contract is related to several verses of mu'amalah interpretation, namely Q.S Al-Baqarah: 278-280 and Q.S. An-Nisa: 29 which implies that muamalah transactions must avoid things that are forbidden, one of which is usury. The mudharabah contract is also one of the solutions in the sharia economic system so that transactions do not contain harm and falsehood and the parties in the transaction must like each other (an-tharadhin). The relevance of the Mudharabah Agreement with Modern Transactions is in Sharia Financial Technology where by using sharia principles it can lead to the benefit of the people and avoid harm
- …
