111 research outputs found

    Constructed Wetland Air Lindi TPA Klotok Kota Kediri Menggunakan Lili Paris, Melati Air, dan Lidi Air

    Get PDF
    The leachate produced from the Klotok landfill, Kediri City is collected and managed at a facility called the Leachate Management Installation (IPAL). Leachate can be accomodated within the IPAL because the Klotok Landfill in Kediri City employs a sanitary landfill system. The collected leachate contains organic materials such as COD, BOD, pH, ammonia, nitrate, and nitrite. Prior to being discharged into water bodies, leachate must undergo treatment. One type of leachate treatment that is cheap and easy to maintain is with a constructed wetland. A constructed wetland is a leachate water treatment system designed to emulate natural processes involving the function of plants, media and microbes for the processes that occur in the reactor. This research involves several variations such as flow rate, water flow direction, plant species, and sampling time to determine the most effective pollutant removal. The results of this indicate that the water jasmine (Echinodorus palaefolius) achieved the highest percentage removal of TSS, COD, and Total-N at a flow rate of 5L/day with subsurface flow, reaching 96.30%, 94.44%, and 89,64%. Meanwhile, the cattail plant (Typha angustifolia) yield favorable results with TSS, COD and Total-N removal percentages of 96.30%, 90% and 89.16% at 5L/day subsurface flow. For the spider plant (Chlorophytum comosum), the highest percentage of TSS, COD and Total-N removal at 5L/day surface flow reached 95.37%, 94.44% and 89.40%. The highest treatment efficiency was observed on the 14th day of sampling and at a flow rate of 5L/day. In this treatment, both gravel and soil serve a role in reducing these parameters. Constructed wetland treatment is effective in treating leachate if the incoming waste has been pre-treated, reducing its concentration

    TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DITEMPAT OLEH KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan kewenangan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan dan bagaimana tinjauan yuridis mengenai penembakan di tempat oleh kepolisian berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, saat kepolisian memutuskan untuk melakukan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan atau tersangka, jalan ini dipilih oleh aparat kepolisian untuk menghentikan perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka di karenakan pihak kepolisian sudah tidak memiliki pilihan lain untuk menghentikan perbuatan pelaku kejahatan, ini merupakan pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan jika tidak diambil tindakan tembak di tempat akan membawa dampak lebih bahaya untuk Polri maupun masyarakat, faktor penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan pihak kepolisian meliputi faktor kondisi di lapangan, faktor pelaku kejahatan tindak pidana , faktor klasifikasi kasus, dan faktor jumlah korban yang ada dalam kasus kejahatan tersebut. Di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekutan Dalam Tindakan Kepolisian ini dengan tegas menyebutkan tahapan-tahapan apa dan bagaimana tindakan yang harus diambil kepolisian ketika menghadapi situasi dan kondisi yang dapat membahayakan korban, masyarakat, maupun anggota polri itu sendiri, tidak bisa serta merta langsung menggunakan senjata api, karena senjata api merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis; Tembak Di Tempat; Diskresi; Polis

    Penurunan TSS, COD, dan Total Nitrogen Air Lindi dengan Constructed Wetland Menggunakan Melati Air (Echinodorus palaefolius)

    Get PDF
    Leachate is water that comes from waste seepage which carries dissolved and suspended contents from the decomposition waste material dan waste decay. The parameters contained in leachate include temperature, TSS, pH, Dissolved Oxygen, total ammonia, nitrate, iron, sulfate, COD, and BOD. One of the leachate treatments is constructed wetlands. Processing using the constructed wetlands method is a wetland processing system engineered for wastewater treatment which utilizes plants, soil, and microorganisms. This research utilizes water jasmine plants using subsurface flow with a continuous system. In this study varying discharge and sampling time. This research was carried out on a laboratory scale by testing the decrease in concentration on the parameters TSS, COD, and Total-Nitrogen parameters. The sampling time was carried out on the 6th, 8th, 10th, 12th, and 14th days. In this study, the largest TSS results were obtained at a discharge of 5L/day with a sampling time of the 14th day reaching 96,3%. The highest reduction in COD at a discharge of 5L/day on day 14 was 94,4%. The decrease in total nitrogen at 5L/day discharge on the 14th day was 89.64%. The pH and temperature were observed for 14 days of research and obtained an average pH and temperature of 7.9 and 26.77℃. pH and temperature in this study are pH and temperature with the optimal range in constructed wetland processing

    An Etrusco-Italic Antefix of Potnia Theron from Ardea

    Get PDF
    This article discusses an unpublished Etrusco-Italic terracotta antefix decorated with a Potnia Theron previously in the Etruscan collection at the Israel Museum, Jerusalem (today temporarily deposited at the Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale in Rome). Based on the antefix’s technical description and interpretation, the author establishes that it belongs to a series of mould-made objects produced during the 3ʳᵈ century B.C. in Ardea, Latium. The Potnia Theron was depicted in Etruria and Central Italy from the 7ᵗʰ to the 1ˢᵗ century B.C. in various materials and on objects, such as jewellery, vases, and architectural elements like the antefix. Her image, distributed throughout all of Etruria and Central Italy, appeared in religious and public areas and represented a strong nature goddess laden with symbolic apotropaic powers

    Reflexiones sobre la guerra civil. Seditio en Ardea (Ab urbe condita 4.9-10)

    No full text
    El relato de la seditio de Ardea es una reflexión sobre lo destructivo que puede llegar a ser para una comunidad un conflicto interno. El objetivo de este trabajo es analizar dicho episodio a fin ver cómo construye Tito Livio la guerra civil en una sociedad que no encarna las virtudes romanas. La hipótesis que guía esta investigación es que la construcción de este episodio le posibilita al autor contraponer la situación que había presentado acerca de los patricios y plebeyos en Roma al comienzo del libro IV y, por ese medio, resaltar las virtudes romanas de moderatio y modestia. Abstract  The story of the seditio of Ardea is an example of the destructive consequences that an internal conflict could carry for a community. The aim of this essay is to analyze this episode to see how Livy constructs the civil war in a society that does not embody the Roman virtues. The hypothesis that underlies this research is that the construction of this episode enables the author to contrast the situation that he had already presented at the beginning of book IV about the conflicts between patricians and plebeians in Rome, and by this means, to highlight the Roman virtues of moderatio and modestia.&nbsp

    Gambaran Kepuasan Kerja pada Guru Honorer di SDN Purworejo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah

    Get PDF
    Profesi guru di Indonesia dibedakan menjadi dua status kepegawaian, yaitu guru honorer dan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keduanya memiliki beban kerja yang sama namun dengan gaji yang berbeda. Penghasilan guru honorer jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah minimum kabupaten/kota dan tidak disertai tunjangan, berbeda dengan yang diterima oleh guru dengan status PNS. Pada akhirnya memunculkan permasalahan baru yaitu masih rendahnya kesejahteraan pada guru honorer. Salah satu aspek kesejahteraan yang perlu diperhatikan adalah kepuasan kerja pada guru honorer. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kepuasan kerja pada guru honorer di SDN Purworejo, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam pengambilan datanya. Informan utama dalam penelitian ini yaitu 4 guru dengan status honorer dan 2 informan pendukung yaitu kepala sekolah dan satu guru PNS di SDN Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja pada guru honorer di SDN Purworejo cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyamanan saat bekerja, minat, budaya kerja kekeluargaan, dan rekan kerja yang mendukung, sehingga dalam memaknai penghasilan yang diterima yaitu dengan cara bersyukur agar selalu merasa cukup

    Implementation of Restorative Justice in the Rembang District Attorney's Office Based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice

    Get PDF
    Abstract. Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is implemented on the basis of case resolution that emphasizes restoration to the original state and not with retaliation. This regulation emphasizes using conscience in resolving cases. The purpose of this study is to determine how the implementation of the termination of prosecution of fraud crimes is based on restorative justice, what are the obstacles, and how effective the implementation of restorative justice is in resolving fraud crimes at the Rembang District Attorney's Office. The research aproach used in this study is an empirical legal aproach method with a descriptive research type. The problem aproach used is to use primary and secondary data obtained from literature studies and field studies at the Rembang District Attorney's Office, then data processing is carried out by evaluating data, classifying data, and systematizing data, then analyzing it using qualitative analysis. The results of the study indicate that the implementation of the termination of prosecution in criminal acts of fraud based on restorative justice at the Rembang District Attorney's Office runs in accordance with aplicable laws and regulations and reaches an agreement between the victim and the perpetrator. As for the most dominant obstacle if the victim and the suspect do not reach an agreement to forgive each other and the suspect provides compensation or restitution. Regarding the effectiveness of the implementation of restorative justice at the Rembang District Attorney's Office, it runs well, marked by the achievement of restorative justice between the victim and the suspect
    corecore