1,720,955 research outputs found
Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Get PDFPenelitian ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu tindak lanjut yang lebih konkret setelah putusan itu dibacakan di depan pengadilan, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis tentang makna final dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang dan juga pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Non-Self Executing yang masih membutuhkan klausul ataupun frasa yang tegas dan jelas dalam pelaksanaan judicial order. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Semua bahan hukum yang telah di himpun dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna final dalam putusan MK yang terdapat dalam UU mengartikan bahwa semenjak putusan itu dibacakan di depan pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan putusan pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lagi, dan secara otomatis akan mengikat secara umum kepada semua orang sebagaimana asas erga omnes dan akan mempengaruhi kehidupan sosial maupun politik negara Indonesia. Sedangkan dalam Islam istilah proses pembentukan perundangan-undangan disebut Taqnin al-Ahkam, sedang undang-undanganya disebut qanun yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan judicial order untuk putusan yang bersifat Non-Self Executing belum ada prosedur pelaksanaannya. Putusan yang bersifat konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, perumusan norma baru dan juga putusan yang dinyatakan berlaku dalam waktu tertentu secara umum maka masih memerlukan revisi, pembuatan maupun regulasi lanjut atas putusan MK tersebut. Untuk putusan yang bersifat self-executing maka dalam putusan MK, ayat atau pasal yang dinyatakan batal, maka seketika dapat langsung dilaksanakan dan tidak memerlukan adanya tindak lanjut
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TUBAN
Get PDFSkripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perbedaan proses mediasi antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Kedua, bagaimana penerapan dan hasil mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban. Dan Ketiga, adakah perubahan signifikan pada proses mediasi di Pengadilan Agama Tuban sebagai akibat PERMA No. 1 Tahun 2016. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara kepada hakim, hakim mediator serta observasi terhadap proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tuban. Selain itu pengumpulan data lain juga peneliti menggunakan dokumentasi data dari hasil mediasi di Pengadilan Agama Tuban yang dianalisis menggunakan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara aturan PERMA NO. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Diantara perbedan yang signifikan adalah lama waktu mediasi dan adanya iktikad baik dan iktikad tidak baik. Selain itu peneliti juga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tuan telah menerepkan proses mediasi pad aturan PERMA yang terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun hasil mediasi masih banyak kasus yang gagal. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi keadaan ini salah satunya adalah para pihak yang sudah terlanjur emosional dan tetap ingin bercerai dari pasangannya dan juga kurangnya kreatifitas hakim mediator. Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan kepada Pengadilan Agama Tuban dan juga Pengadilan Agama di berbagai kota dan daerah lainnya agar lebih bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sehingga hasil yang diharapkan itu dapar meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah
Get PDFHuman Rights are the basic rights of humans that inherent to them since they were born. As a constitutional state, Indonesia has legally recognized the existence of those regulations as mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, as religion, Islam also has an expert theory or ahliyyah (the appropriateness of someone to act and take responsibility for his or her actions). The purpose of this paper is to find out the relevance of human rights to the expert theory or ahliyyah. By using descriptive normative analysis, it can be concluded that human rights and expert theory have relevance, where the theory of ahliyyah al-wujub had been given before someone was born and the theory of Ahliyyah al-ada’ has newly been given when they are capable or mature. In this case, human rights were given when he or she was born into the world. Of course, this connection is important because Indonesia makes Islamic law as one of the sources in the formation of legislation
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
