1,730,267 research outputs found
Kelimpahan dan Keanekaragaman Jenis Ikan Pelagis (Scombridae) di Perairan Tapanuli yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Sibolga
No full textSibolga is one of the areas located on the west coast of Sumatra. The main
potential of the economy comes from fisheries, tourism, services, trade and
maritime industry. The high level of fishing activity in Sibolga can be seen from
the existence of the Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) and Tangkahan which
is able to accommodate fishermen's catches which are then marketed to meet
local, foreign and even export fisheries needs. This study aims to determine the
abundance and diversity of the abundance and diversity of pelagic fish
(Scombridae) in the Tapanuli waters which landed at the Sibolga Archipelago
Fisheries Port (PPN). The research method used was purposive sampling with a
sample of 150 pelagic fish landed at PPN Sibolga. The data analysis technique
used is the analysis of Relative Abundance (KR), Diversity Index (H'), Uniformity
Index (E), and Dominance Index (C). The results showed that the Diversity Index
(H') was 0.90, the Uniformity Index (E) was 0.50; Dominance Index (C) 0.53 and
Relative Abundance (KR) for Katsuwonus pelamis 70.90%, Thunnus obesus
10.93%, Thunnus albacares 0.05%, Euthynus affinis 14.46%, Auxis thazard 0.77
and Rastelliger kanagurta 2.88%72 HalamanSkripsi Sarjan
Kajian Bioekonomi Perikanan Rawai Tuna di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat
No full textHigh demand and production of tuna fish in PPN Palabuhanratu has caused exploitation of tuna increased and potentially affect the biological condition and sustainability of fishing business. This study aimed to know biological condition, utilization status, and optimum management of tuna fish resources. Diversity index of shannon-wiener (H’), length at first maturity, length-weight relationships, and bioeconomy model was used in this study for data analyses. Result of this study show that the H’ value was 1.60-2.42. Based on the length at first maturity parameter, 3.84 - 41.02 % for bigeye tuna, 0.72% for yellowfin tuna, and 65.63% for swordfish was lower than unallowable catch size. The length-weight relationships of bigeye and yellowfin tuna were indicated negative allometric growth model, whereas swordfish positive allometry. Actual effort of tuna fishery in PPN Palabuhanratu was not indicated a biological overfishing condition, however it indicated an economical overfishing condition. Bioeconomy optimalization was achieved at fishing effort of 597 trips, production of 2481.14 tons, and economic rent of Rp 67.704.000.000,-
sj-docx-1-ppn-10.1177_15271544211050611 - Supplemental material for Policy Advocacy and Nursing Organizations: A Scoping Review
No full textSupplemental material, sj-docx-1-ppn-10.1177_15271544211050611 for Policy Advocacy and Nursing Organizations: A Scoping Review by Patrick Chiu, Greta G. Cummings, Sally Thorne and Kara Schick-Makaroff in Policy, Politics, & Nursing Practice</p
sj-docx-2-ppn-10.1177_15271544211050611 - Supplemental material for Policy Advocacy and Nursing Organizations: A Scoping Review
No full textSupplemental material, sj-docx-2-ppn-10.1177_15271544211050611 for Policy Advocacy and Nursing Organizations: A Scoping Review by Patrick Chiu, Greta G. Cummings, Sally Thorne and Kara Schick-Makaroff in Policy, Politics, & Nursing Practice</p
KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE: STUDI KASUS PADA APARTEMEN LR
No full textJasa pengelolaan gedung yang diserahkan oleh perhimpunan penghuni rumah susun strata title
dikategorikan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Penentuan subjek PPN menjadi tidak jelas, karena
perbedaan definisi antara surat edaran ini dengan ketentuan-ketentuan mengenai pihak yang berkewajiban
memungut PPN. Meskipun perhimpunan penghuni apartemen LR memiliki peredaran bruto melebihi batasan
pengusaha kecil, perhimpunan penghuni tetap tidak diwajibkan sebagai pengusaha kena pajak. Ditinjau dari
objek PPN juga tidak memberikan kepastian hukum karena pada hakekatnya jasanya termasuk dalam
pengertian fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai sebagai pengertian jasa kena pajak
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 huruf c UU PPN, sehingga ketentuan dalam surat edaran ini bertentangan
dengan ketentuan di atasnya. Ditinjau dari dasar pengenaan PPN-nya menimbulkan ketidakjelasan besarnya
penerimaaan yang diperoleh dari iuran pengelolaan dapat menjadi dasar pengenaan PPN atau tidak, karena
terdapat perbedaan definisi objek PPN antara surat edaran dengan ketentuan-ketentuan PPN lainnya
ANALISIS PPN MEMBANGUN SENDIRI UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK DI INDONESIA
Get PDFPengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri dibedakan bila
dilakukan dengan perolehan melalui jasa kontraktor. Akibat dari perbedaan perlakuan PPN atas kedua
transaksi di atas berimplikasi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Fakatnya dalam pelaksanaanya
peraturan ini menjadi tidak efektif disebabkan dengan mudahnya Pengusaha Kena Pajak menghindari hal yang
kurang menguntungkan seperti pada pengenaan atas PPN membangun sendiri. Penulisan ini memfokuskan pada
perbandingan bila pengenann atas PPN pada Pengusaha Kena Pajak berbentuk Perseroan Terbatas untuk
kegiatan membangun sendiri diperlakukan sama dengan perolehan gedung melalui kontraktor. Dari penelitian
yang dilakukan dengan metode penelitian secara komparatif dan deskriptif didapatkan hasil bahwa perlakuan
yang sama atas pengenaan PPN membangun sendiri pada Pengusaha Kena Pajak tidak mengurangi penerimaan
pajak penghasilan dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor. Sebaliknya peraturan PPN membangun
sendiri bagi Pengusaha Kena Pajak berbentuk Perseroan Terbatas menjadi tidak efektif. Disamping itu karena
PPN masukkan bagi perolehan dengan cara membangun sendiri yang tidak dapat dikreditkan berimplikasi pada
inefisiensi yang pada gilirannya tidak mendukung iklim dunia usaha yang kondusif
PENGARUH JUMLAH PKP, SPT MASA PPN, SSP PPN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KPP PRATAMA GRESIK UTARA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN , dan STP PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan. Data yang diperoleh untuk penelitian penulis berasal dari KPP Pratama Gresik Utara, meliputi jumlah PKP Terdaftar, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP, jumlah SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, jumlah STP PPN yang dikeluarkan oleh fiskus, dan jumlah penerimaan PPN.
Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan unit data bulanan selama 3 tahun yaitu sebanyak 36 buah sampel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari basis data ini dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda.
Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi tidak ada pengaruh antara PKP, SPT Masa PPN, dan STP terhadap penerimaan PPN. (2) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.
Kota Gresik dikenal sebagai kota santri yang bisa disebut Kawasan Industri. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa para pengusaha yang ada di Kota Gresik patuh terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah
- …
