53 research outputs found
Politik hukum perbankan syariah di Indonesia
No full textLanguage
Select Language
Journal Content
Search
Search Scope
Browse
By Issue
By Author
By Title
Other Journals
Open Journal Systems
Free counters!
http://www.コールプット.com/waterfall/shukkinmondaiboushi.html
Home About Login Register Search Current Archives Announcements EDITORIAL TEAM Author Guidelines Focus and Scope Publication Ethics Indexing Site DOWNLOAD FULL TEXT PEER REVIEW PROCESS PLAGIARISM AUTHOR FREE CHARGE PUBLICATION FREQUENCY COPYRIGHT NOTICE
Home > Vol 40, No 2 (2016) > Ramadhan
POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Muhammad Ramadhan
Abstract
Abstrak: Politik hukum merupakan sesuatu yang mendasari kebijakan dasar diundangkannya suatu regulasi, dan dasar kebijakan diberlakukannya suatu regulasi tertentu dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan keberlakuan regulasi perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif politik hukum adalah sesuatu yang patut untuk dipahami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan komparatif deskriptif sebagai analisis berpikirnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah menjadi cerminan dalam dimensi kebijakan dasar (basic policy). Regulasi perbankan syariah merupakan respons atas perkembangan industri perbankan syariah yang membutuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam suatu regulasi yang jelas. Dalam dimensi kebijakan keberlakuan hukum (enactment policy) regulasi perbankan syariah diyakini memberikan manfaat (utility) dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan dipandang sejalan dengan tujuan ekonomi nasional. Eksistensi regulasi perbankan syariah di Indonesia saat ini memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan memperkuat paradigma hukum profetik dalam sistem hukum nasional.
Abstract: Legal Policy of Islamic Banking in Indonesia. Legal policy is something that underlies basic policy of a regulation and a basic policy of enactment specific regulation in the national legal system order. Setting and enforceability of Islamic banking regulations in Indonesia on political law perspective is something that deserves to be understood. This study uses qualitative research with descriptive comparative as its thinking analysis. This study shows that the regulation of Islamic banking was a reflection of basic policy dimension. Islamic banking regulation was a response to growing Islamic banking industry that need of legaly and legal justice in a clear regulation. In the enactment of policy dimension, regulation of Islamic banking is believed to provide utility and benefit for Indonesia people and seen as a goal of national economic objectives. The existence of Islamic banking regulations in Indonesia nowadays reinforces the theory of Islamic law positivism and strengthening the legal prophetic paradigm in the national legal system
Copyright Violation of Duplication of Books for Sale Buy it at E-Commerce in Medan
No full text89 HalamanHak Cipta yang melekat pada pencipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena yang melekat terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi. Maraknya pelanggaran hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di kota Medan, dan minimnya penegakan hukum secara in action mengakibatkan kerugian pada penulis, penerbit dan konsumen buku, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce 2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta buku yang di perjualbelikan di e-commerce di Kota Medan 3. Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan. Peneneltian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada peristiwa hukum tertentu. Hasil Penelitian ini menunjukkan dengan tegas bahwa industri e-commerce belum menerapkan perlindungan yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta untuk melindungi karya asli pencipta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana penggandaan buku yang diperjualbelikan melalui e commerce di kota Medan, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan, yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau Penulis dan Penerbit buku. Untuk itu, disarankan masyarakat dapat lebih mengapresiasi hasil karya khusunya buku dengan tidak melakukan pembelian buku bajakan baik secara langsung maupun melalui platform e-commerce. Disisi lain pemerintah harus bertindak tegas memberantas pelaku pembajakan buku dengan melakukan inspeksi berkala kepada platform e-commerce yang disalahgunakan untuk menjual buku-buku hasil penggandaan tanpa izin penulis dan penerbit buku
tersebut serta merubah delik aduan menjadi delik biasa dan merubah frasa pelanggaran menjadi kejahatan. Copyright attached to the creator is different from other intellectual property rights, because the inherent consists of two types of rights, namely moral rights (moral rights) and economic rights. The rise of violations of book copyright laws traded through e-commerce in the city of Medan, and the lack of law enforcement
in action resulting in losses to authors, publishers and consumers of books, the problems in this study can be formulated as follows: 1. How is the legal regulation of copyright books traded in e-commerce 2. What is the form of copyright infringement of books traded in e-commerce in Medan City 3. How are the obstacles
in legal protection of copyright books traded in e-commerce in Medan City, Normative-Empirical Law research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to certain legal events.The results of this study show unequivocally that the e-commerce industry has not implemented strict protections against copyright infringement to protect the original work of creators. Factors that affect law enforcement for the criminal act of copying books traded through e-commerce in the city of Medan, namely:
statutory factors, in the matter of complaint offenses, who can complain are parties who feel aggrieved, namely the creator or author and publisher of the book. For this reason, it is recommended: People can better appreciate the work of especially books by not buying pirated books either directly or through e-commerce platforms. On the other hand, the government must act decisively to eradicate perpetrators of book piracy by conducting periodic inspections of e-commerce platforms that are misused to sell duplicated books without the permission of the author and publisher of the book and change the offense into ordinary offense and change the phrase offense to crime
Implementation of Providing Remissions for Child Prisoners Who Abuse Narcotics at the Class II A Binjai Correctional Institution
No full text65 HalamanUndang-Undang perlindungan anak merupakan upaya pemerintah memberikan bantuan hukum kepada anak yang tersandung pidana. Setiap anak harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selama menjalai hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun jaminan anak ini adalah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, sebagaimana anak terpidana peyalahgunaan narkotika diKota Binjai. Penulis menggunakan metode penelitan yuridis empiris. Hasil penelitian dari penerapan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai sesuai Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keppres Nomor 93 Tahun 2000 tentang Remisi. Remisi anak narapidana narkotika harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai pada pokoknya tidak dapat memberikan remisi kepada anak narapidana narkotika, melainkan melimpahkannya kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang berwenang memberikan remisi, syarat mendapatkan remisi ditentukan berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Hasil sidang tersebutlah seorang anak dapat atau tidak diberikan remisi berdasarkan kelakuan dan masa hukumannya. Kendala yang dihadapi adalah mengenai kelengkapan administrasi serta perilaku anak yang tidak kunjung membaik. Dapat disimpulkan pemberian remisi kepada narapidana anak narkotika harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi seluruh syarat. The child protection law is the government's effort to provide legal assistance to children who are involved in crimes. Every child must receive special attention from the government while serving his sentence in a correctional institution. The guarantee for this child is to receive remission or a reduced sentence, like children convicted of narcotics abuse in Binjai City. The author uses empirical juridical research methods. Research results from the implementation of remissions at the Binjai Class IIA Correctional Institution in accordance with Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remissions and Presidential Decree Number 93 of 2000 concerning Remissions. Remission of children of narcotics convicts must take into account the Child Protection Law. The Binjai Class IIA Correctional Institution is basically unable to grant remissions to children of narcotics convicts, but delegates them to the Special Child Development Institution, which has the authority to grant remissions. The conditions for obtaining remissions are determined based on a session of the Correctional Observer Team. The result of the trial is that a child may or may not be given remission based on his behavior and the period of his sentence. The obstacles faced are related to administrative completeness and children's behavior which does not improve. It can be concluded that granting remission to juvenile narcotics prisoners must be in accordance with statutory regulations, by fulfilling all the requirements
Enforcement of Criminal Smuggling Laws Narcotics by Air in the Office Supervision and Service Middle Type Customs and Excise Customs B Kualanamu
No full text71 HalamanTindak pidana penyelundupan narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi
oleh Indonesia, salah satu modus mengedarkan narkotika di Indonesia adalah
penyelundupan melalui berbagai cara mulai dari jalur udara, darat, laut sampai
dengan jalur ekspedisi jasa pengiriman paket, seperti yang diketahui bahwa
narkotika sungguh berbahaya bagi penerus bangsa. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan
narkotika jalur yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu; bagaimana faktor penghambat
penegakan hukum penyelundupan narkotika jalur udara di bandara internasional
kualanamu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Kualanamu; penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan
sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu
(KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki peran utama dalam penegakan hukum
dan mengawasi lalu lintas barang guna mencegah tindak pidana penyelundupan
narkotika di Bandara Internasional Kualanamu berdasarkan undang-undang yang
berlaku. (KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki faktor penghambat dalam
menjalankan tugasnya meliputi: Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum,
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor budaya.
Simpulan penelitian ini bahwa (KPPBC TMP B) Kualanamu berperan sebagai
Penindak dan Penyidik terhadap penegak hukum tindak pidana penyelundupan
narkotika yang terjadi di Bandara Kualanamu Sumatera Utara. Narcotics smuggling crime is a problem faced by Indonesia, one of the modes of
distributing narcotics in Indonesia is smuggling through various means ranging
from air, land, sea to package delivery service expedition routes, as it is known
that narcotics are really dangerous for the nation's successors. The purpose of
writing in this study is to find out the legal arrangements regarding the criminal
smuggling of narcotics carried out by the Office of Customs and Excise
Supervision and Services Type Madya Pabean B Kualanamu; to find out the
factors inhibiting law enforcement of narcotics smuggling by air at kualanamu
international airport by the Office of Customs and Excise Supervision and
Services Type Madya Pabean B Kualanamu; the author uses normative juridical
methods, with the nature of analytical descriptive research. The results showed
that the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Kualanamu
Type Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Kualanamu has a major role in law
enforcement and overseeing the traffic of goods to prevent criminal acts of
narcotics smuggling at Kualanamu International Airport based on applicable
laws. (KPPBC TMP B) Kualanamu has inhibiting factors in carrying out its
duties including: Law factors, law enforcement factors, facilities that support law
enforcement, community factors, cultural factors. The conclusion of this research
is that (KPPBC TMP B) Kualanamu acts as an Actor and Investigator against law
enforcement of narcotics smuggling crimes that occur at Kualanamu Airport,
North Sumatera
Implementation of the Procurement of Goods and Services at the University of North Sumatra in the Perspective of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education
No full text118 halamanPengadaan Barang dan Jasa dilakukan untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam prosesnya Stake Holders terkadang memandang hal ini sebagai perbuatan bisnis semata, ada resiko, keuntungan bahkan kerugian. Penelitian ini bertujuan agar pihak terkait satu sikap dan semangat dalam upaya
memenuhi kebutuhan barang dan jasa sekaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Memahami Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1 Tahun 2018, dalam upaya pencapaian cita-cita penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dinyatakan di undangundang nomor 12 tahun 2012. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara/ pengamatan langsung di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa. Data Sekunder diperoleh dari dokumen Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan Biro Pengelolaan Aset dan Usaha Universitas Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengadaan, pemeriksaan dan penyerahan kepada user sebagian besar sudah memenuhi peraturan yang berlaku, namun masih banyak fakultas membutuhkan sarana lebih baik dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Penulis menyarankan pemenuhan sarana dan prasarana ditingkatkan dari segi jumlah dan pagu anggarannya, karena minim sarana dan kenyamanan untuk tempat belajar. Koordinasi antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengguna (Users) ditingkatkan agar Users tidak enggan atau takut dalam pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM Pengadaan, perlindungan terhadap pelaksana pengadaan yang
bermuara pada pelaksanaan secara efesien dan efektif, agar prinsip tranparan, akuntabel, persaingan yang adil untuk pemanfaatan anggaran secara maksimal dapat tercapai. Procurement of Goods and Services is carried out to meet Education Facilities and Infrastructure, Improvement of Public Services and the development of Higher Education Tridharma. In the process Stake Holders sometimes see this as a mere business act, there are risks, profits and even losses.
The aim of this research is for related parties to have an attitude and enthusiasm in efforts to meet the needs of goods and services related to improving the quality of education at the University of North Sumatra. Understanding Government Regulation number 16 of 2018 and Rector of North Sumatra University number 1 of 2018, in an effort to achieve the ideals of higher education as stated in law number 12 of 2012. Data used in the form of primary data from interviews / direct observations in the
Goods and Services Procurement Work Unit. Secondary data were obtained from the Goods / Services Procurement document at UKPBJ and the North Sumatra University Asset and Business Management Bureau. Data analysis method used is descriptive analysis. Research shows that planning, procurement, inspection and submission to users largely meet the applicable regulations, but there are still many faculties that need better facilities in the achievement of educational goals. The author suggests that the fulfillment of facilities and infrastructure be improved in terms of the amount and ceiling of the budget, because of the lack of facilities and comfort for the place of learning. Coordination between the Goods and Services Procurement Work Unit and Users is increased so that Users are not reluctant or afraid
of procurement, increase the professionalism of Procurement HR, protection of procurement executives that lead to efficient and effective implementation, so that the principles of transparency, accountability, fair competition for maximum utilization of the budget can be achieved
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis: Sebuah Kajian Literatur
No full textMathematics is formed from human experience in the world empirically. Then the experience is processed in the world of ratios, processed analytically with reasoning in the cognitive structure so that mathematical concepts are formed so that the mathematical concepts formed are easily understood by other people and can be manipulated appropriately, then mathematical language or mathematical notation is used. global value. In this research, the author examines the understanding of problem solving based on several experts and research that has been carried out and draws conclusions from the literature review. The type of research used in this study is Library Research by searching for various articles from national and international journals on Google Scholar which are useful as a theoretical basis for the topic discussed, namely mathematical problem solving abilities. Mathematical problem solving ability is thinking that is directed directly to finding a solution or solution to a specific problem in the development of high-level thinking that can connect several concepts
Effect of reaction time and polyethylene glycol monooleate-isocyanate composition on the properties of polyurethane-polysiloxane modified epoxy
No full textEVALUASI KETERLAMBATAN JADWAL PROYEK PLTU TANJUNG JATI B DENGAN MENGGUNAKAN METODE FAST TRACK PADA PT SSP
No full textJika membutuhkan abstrak atau isi jurnal silakan menghubungi author melalui email [email protected] atau [email protected]
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AGAMIS MELALUI PENDIDIKAN AKHLAQUL KARIMAH: KKN KONVERSI
No full textOPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AGAMIS MELALUI PENDIDIKAN AKHLAQUL KARIMAH
Muhammad Nafhan Ramadhan1), Aep Kusnawan2)
1 Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
[email protected]
2 Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
[email protected]
(*) Corresponding Author
Artikel Info : Diterima : 00-00-0000 | Direvisi : 00-00-0000 | Disetujui : 00-00-0000
Abstract
Belum ada upaya pengoptimalisasian yang signifikan terkait pemberdayaan masyarakat yang agamis melalui Pendidikan akhlaqul karimah, khususnya di Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kec. Ciwidey. Menyikapi hal ini, saya sebagai peserta KKN Konversi membuat program dalam upaya pengoptimalisasian sumber daya masyarakat tersebut dengan berbagai program diantaranya, program mengaji anak-anak, pengajian pemuda, pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. Hasil penelitian saya, bahwa program ini akan memberikan dampak positif dan hasil yang signifikan bagi masyarakat sehingga program ini harus dilaksanakan dengan kontinyu
Keywords: Babakan Lampit, Pengabdian, KKN, Program, Masyarakat
1. PENDAHULUAN
Akhlak merupakan bagian dari hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, karena dengan akhlak yang baik kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang damai. (Baraja, 2009)
Berdasarkan data dan fakta, kebanyakan masyarakat Kampung Babakan Lampit Desa Panundaan Kec. Ciwidey itu rendah dalam perihal pendidikan, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kemorosatan akhlak terutama dikalangan para remaja, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya peranan orang tua sebagai panutan atau contoh yang baik untuk anak-anaknya.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab rusaknya akhlak masyarakat adalah rendahnya pendidikan moral, dan kurang bijaknya masyarakat menggunakan teknologi, dan ternyata masalah moral ini dapat terselesai secara efektif melalui pendidikan agama, karena pendidikan agama ini merupakan pendidikan yang bukan hanya mendidik ilmu pengetahuan ilmiah saja tetapi juga mendidik untuk menjadi pribadi yang shalih-shalihah. Jika pendidikan Agama Islam ini sudah mampu di terapkan dikehidupan sehari-hari, maka optimis warga masyarakat kampung Babakan Lampit akan menjadi masyarakat yang agamis dan berakhlakul karimah.
2. IDENTIFIKASI MASALAH
Masalah yang menjadi persoalan di tengah masyarakat Desa Panundaan ini adalah rendahnya Pendidikan anak, sehingga sangat minim sekali moral dan akhlak masyarakatnya dan ini merupakan sebuah tantangan yang besar bagi saya seorang mahasiswa untuk menyelesaikan ini semua dengan memberikan solusi yang efektif, diantaranya memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat terutama Pendidikan dibidang keagamaan melalui pembinaan akhlaqul karimah.
3. METODE PELAKSANAAN/METODE PENELITIAN
KKN merupakan wujud nyata bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu dengan aspek pengabdian kepada masyarakat, oleh karena itu metode pengabdian yang saya gunakan dalam pelaksanaan KKN Konversi di Desa Babakan Lampit ini dengan mengoptimalisasikan dan mengembangkan kembali sarana pendidikan agama yang sudah tidak efektif serta menciptakan program peningkatan layanan pendidikan dengan mengadakan pengajian rutinan bapak-bapak, pengajian rutinan ibu-ibu, pengajian rutinan pemuda karang taruna, pengajian anak-anak, ziarah serta kegiatan tawasulan dan marhabaan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
KKN mengajar ini menyediakan pelayanan pendidikan agama kepada masyarakat dengan berbagai macam program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang keagamaan dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pendidikan agama dalam membina akhlak, diantaranya adalah sebagai berikut:
Program pengajian anak-anak
Pelaksanaan program pengajian anak-anak ini disesuaikan dengan kebutuhan anak, jika anak masih kesulitan dalam membaca, maka saya memberikan fasilitas kepada mereka belajar calistung. Jika anak sudah mampu menguasai calistung, maka akan diberikan materi hafalan do’a wudhu dan do’a sholat.
Gambar 1.1
Kegiatan Belajar Mengajar Santriwan-Santriwati
Program pengajian pemuda karang taruna
Pemuda karang taruna merupakan salah satu elemen kampung yang sangat berharga, karena majunya suatu kampung harus ada peran pemuda didalamnya, maka oleh karena itu, pelaksanaan program pengajian pemuda karang taruna ini lebih ke pembinaan akhlak dengan metode pengajaran ngaji sambil ngopi, sedikit demi sedikit memberikan para pemuda arahan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan contoh yang baik, sehingga metode ini diharapkan mampu memberikan hasil yang efektif.
Gambar 1.2
Kegiatan Belajar Mengajar Pemuda Karang Taruna Ikhtiyar
Pengajian Rutinan ibu-ibu dan Bapak-bapak
Peran ibu-ibu dan bapak-bapak sangatlah penting dalam mendidik anak-anaknya dan menjadi figur utama yang menjadi panutan bagi anak-anaknya, maka oleh karenanya pelaksanaan program pengajian ini yaitu dengan metode ceramah memberikan masukan, pengetahuan, saran dan pengalaman kepada ibu-ibu, dan bapak-bapak betapa pentingnya pendidikan agama dalam membina rumah tangga.
Dari program-program diatas, dampak yang ditimbulkan antara lain:
Mengetahui berapa besar kepedulian masyarakat terhadap betapa pentingnya pendidikan akhlaqul karimah.
Mengetahui berapa besar kepedulian masyarakat terhadap pendidikan agama.
Mampu meningkatkan pendidikan anak-anak di desa Panundaan.
Permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan program dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
Penyelenggaraan pendidikan anak
Sebagian masyarakat belum bisa memanfaatkan sumber daya manusia sehingga sehingga banyak anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, maka oleh karenanya saya mengadakan program cara cepat membaca Al-Quran setiap hari jam 15:00 WIB setelah ashar.
Penyelenggaraan pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak
Pengajian rutin dengan metode ceramah tentu membutuhkan skill penyampaian yang baik dan menarik sehingga mampu membuat para pendengar betah didalam pengajian, maka oleh karenanya saya bekerja keras untuk meningkatkan skill ceramah ini dengan terus berlatih setiap hari dengan guru pembimbing saya yaitu Bapak KH. Muhammad Asep Ridwan Al-Haswani., M.Ag
5. KESIMPULAN
Penelitian ini menyajikan informasi terkait pengoptimalisasian pemberdayaan masyarakat Babakan Lampit Desa Panundaan Kec. Ciwidey yang agamis melalui pendidikan akhlaqul karimah, karena selama ini Pendidikan akhlaqul karimah sangat tidak prioritaskan sehingga permasalahan ini sangat berdampak kepada kepribadian setiap masyarakat, jadi sosialisasi yang saya lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang agamis dengan pembinaan dan Pendidikan akhlaqul karimah yang alhamdulillah memberikan dampak positif dan hasil yang signifikan sehingga program ini perlu terus dilaksanakan secara kontinyu.
6. REFERENSI
Baraja, U. A. (2009). Akhlakul Banin Juz 2. Bandung: Nurul Ilmi.
Ghazali, I. (2009). Ihya Ulumuddin . Bandung: DKI Indonesia.
Ghazali, I. (2018). Ayyuhal Walad. Surabaya: Nurul Ilmi.
Kamal, M. (2019). Implementasi Akhlakul Karimah di Kehidupan Sehari-hari. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
Nawawi, I. (2010). Nashaihul Ibad. Surabaya: Imaratullah.
 
- …
