1,721,165 research outputs found
PERENCANAAN PROGRESSIVE TOOL UNTUK MEMPRODUKSI PENGATUR SANDARAN KURSI RODA MULTI FUNGSI
Full text linkNama : Hendra Nofrizal
Jurusan : Teknik Mesin
Program Studi : Produksi
Judul L.A : Perencanaan Press Tool pengatur sandaran kursi
roda multi fungsi
(2014: 75 Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran)
Laporan akhir ini berjudul “Perencanaan Press Tool pengatur sandaran kursi
roda multi fungsi”. Studi ini bertujuan untuk menemukan langkah-langkah
dalam pembuatan suatu alat produksi.
Penulis merencanakan alat ini untuk meningkatkan efisiensi dalam proses
pembuatannya jika menggunakan proses secara bertahap atau secara
manual, baik itu efisien dalam segi waktu dan biayanya.
Pengumpulan data dilakukan dengan melalui pengamatan (observasi).
Untuk menganalisa data menggunakan teori pada modul “Teknik Alat
Penepat”
Kesimpulannya bahwa alat ini dibuat untuk menghasilkan pengatur
sandaran pada kursi roda multi fungsi dengan efisiensi harga dan waktu
yang lebih baik.
Penulis menyarankan bahwa press tool sangat baik digunakan untuk
membuat pengatur sandaran kursi roda multi fungsi
KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN MAKAN ILEGAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)
Full text linkKOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)
(Nama : Peldi Nofrizal, BP :1320112062, PK : Hukum Pidana, Jumlah hlm : 103, Tahun 2017)
ABSTRAK
Efektifnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana peredaran obat dan makanan ilegal sangat dipengaruhi oleh bekerjanya subsistem terkait dengan penyelenggaraan proses penegakan hukum sesuai tugas dan wewenang yang menjadi dasar hukumnya, serta berkoordinasi dengan baik dalam tahap penyidikan yakni antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri. Koordinasi merupakan aspek penting untuk terlaksananya proses penegakan hukum yang baik sesuai dengan tujuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat empiris dengan motode penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Padang dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah hukum Polresta Padang dilakukan sejak dikirimnya SPDP, penyerahan berkas perkara (Tahap I), penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar melalui Penyidik Polri Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar. Pemberian bantuan penyidikan oleh Polri kepada PPNS BPOM Padang apabila ada permintaan tertulis. PPNS BPOM Padang tidak meminta bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri dengan alasan bahwa PPNS BPOM Padang berusaha melakukan upaya persuasif terhadap tersangka agar kooperatif untuk datang memberikan keterangan kepada PPNS BPOM Padang. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi yaitu jumlah personil PPNS BPOM Padang belum memadai, kurang harmonis hubungan koordinasi, belum adanya bantuan penyidikan dari penyidik Polri serta kurangnya personil Polri yang mengemban fungsi Korwas PPNS pada Polda Sumbar. Hendaknya penyidik Polri (Korwas) berperan aktif dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM tanpa harus menunggu permintaan bantuan penyidikan dari PPNS. Diharapkan kepada PPNS BPOM Padang untuk meningkatkan koordinasi dengan meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri mulai dari awal penyidikan sampai selesainya proses penyidikan. Perlu adanya kerjasama antara Polri dan BPOM dalam menentukan peredaran obat dan makanan termasuk tindak pidana atau tidak.
Kata Kunci : Koordinasi Fungsional, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipi
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
HAMBATAN PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA TUNTUTAN KEPERDATAAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Full text linkBerdasarkan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara berkaitan dengan pengembalian aset Negara dari hasil korupsi. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara untuk mengembalikan aset korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. 2. Kendala- kendala apakah yang dihadapi dalam pengambilan aset korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Jaksa sebagai Pengacara dapat melakukan perampasan terhadap barang yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi dan memburu asset dan pelakunya. Jaksa sebagai pengacara Negara dapat menghimpun data dan keterangan dimanapun pelaku berada untuk melakukan koordinasi dalam penyidikan untuk menyelematkan asset Negara. Kendala dalam pengambilan aset korupsi masih terkendala perjanjian antar Negara dan perbedaan sistem hukum di tiap Negara, terbatasnya tim investigasi karena kendala pendanaan, penguasaan asset pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelaku korupsi, tidak jelasnya political will pemerintah, dan pelakunya berada diluar negeri yaitu masalah Ekstradisi.
Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Korupsi
Barriers To The Implementation Of The Authority Of The Prosecutor As Lawyer Countries In Efforts To The Demands Of Civil Assets Is The Proceeds Of Crime Of Corruption Based On Law Number 20 Year 2001 On Eradication Of Corruption
(Nofrizal No. BP 1820119011, Andalas University, 166 pp., 2020)
ABSTRACT
Based on the Authority of the Prosecutor As the State's Attorney relating to the return of State assets from proceeds of corruption. The prosecutor's office is given the authority for and on behalf of the state or the government as plaintiff or defendant which in their implementation give consideration or to defend the interests of the state or the government as the state's attorney for the return of assets of corruption. The issues raised in this research 1. How does the authority of the attorney as the executor in making the assets the proceeds of corruption and the payment of money substitutes in a corruption case. 2. The constraints are encountered in the retrieval of the assets of corruption. The research method used is normative juridical. The prosecutor as a Lawyer can do a deprivation of any tangible and intangible assets acquired from the proceeds of corruption and hunt down the asset and the culprit. The prosecutor as the State's attorney can collect data and description wherever the offender is to perform the coordination in the investigation to save the Country's asset. Constraints in the retrieval of assets corruption is still constrained by agreements between Countries and the differences in the legal systems in every Country, limited the investigation team due to funding constraints, the mastery of the assets of a third party not related to the perpetrators of corruption, no clear political will of the government, and the perpetrators are outside the country, namely the issue of Extradition.
Keywords: The Prosecutor Attorney Of The State, Corruptio
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
OPTIMALISASI PENGGUNAAN INPUT PADA PENGOLAHAN SIRUP DAN KUE PALA DI USAHA RAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
Full text linkYovva Nofrizal "Optimalisasi Penggunaan Input Pada Pengolahan Sirup dan Kue Pala di Usaha Rama Kabupaten Aceh Selatan" di bawah bimbingan Ibu Zakiah, SP, M.Si sebagar pembimbing utama dan Ibu Agustina Arida, SP M.Si sebagai pembimbing anggota.Keberadaan Usaha Rama yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu usaha perseorangan yang bergerak dalam usaha pembuatan sirup dan kue pala Pengolahan daging buah pala tersebut dimaksudkan untuk mengawetkan daging buah pala, disamping juga untuk meningkatkan daya guna dari daging buah pala Adapun masalah dapat diidentifikasikan, apakah penggunaan input pada pengolahan sirup dan kue pala di Usaha Rama sudah optimal, penelitian ini bertujuan untuk menghitung penggunaan input yang optimal .Adapun metoae penelitan yang dgunakan adalah metode studi kasus yaitu pada Usaha Rama di Kabupaten Aceh Selatan, dengan model analisis yang digunakan adalah model linier programming (Lindo)Penggunaan sumberdaya modal, daging buah pala dan gula masih dalam jumlah berlebihan dan tenaga kerja masih dalam jumlah yang kurang Penggunaan sumberdaya tenaga kerya merupakan yang sangat peka terhadap perubahan, ini berarti tenaga kerja merupakan sumberdaya yang sangat berpengaruh terhadap produksi sirup dan kue pala pada usaha Rama Berdasakan hasil penelitian diketahui bahwa usaha Rama belum memperoleh keuntungan yang maksimum Keuntungan rata -rata per minggu yang diperoleh usaha Rama adalah Rp.755.000, dan keuntungan maksimun dengan pola optimal Rp. I.250.000Penggunaan sumberdaya modal, daging buah pala dan gula sebaiknya digunakan tidak berlebihan Untuk meningkatkan keuntungan maksimum usaha Rama, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan input yaitu tenaga kera Untuk kedepan Usaha Rama tdak hanya memproduksi sirup dan kue pala saja, tetapi juga dapat melakukan diversifikasi sehingga konsumen dapat memiliki lebih banyak pilihan produk pala
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
