1,720,971 research outputs found
STUDY OF LEGAL PHENOMENCES IN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL RELATIONS AND POWERS
Full text linkThe type of research used is normative research, legal research which is carried out by examining library materials that use the object of writing studies such as existing libraries, books, magazines, and regulations that have a correlation in problem discussion, so this writing is also writing library (library research).Various legal facts show the existence of power possessed by the state which does not aim to provide justice for society, whereas as it is known that the state is given power by the society on the basis of an agreement (social contract) in order to provide legal protection in the form of justice, one of them is reflected in the case of farmer mistreatment in Mesuji, Lampung due to seizure of land. Because the society feels that they do not get maximum justice as the goal of law in legal philosophy, so then the society can reclaim the power they have given to the authority. As for the basis used by the community in reclaiming the power they have given to the authority, because in the concept of “pactum subjectionis”, society has formed an agreement as to who deserves to hold power. After the agreement is made, the powers given to the state are legitimated by using social facts and laws
REKONSTRUKSI REGULASI UANG PENGANTI DALAM UPAYA PENANGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA
Full text linkKorupsi merupakan kejahatan partikular yang memberikan kerugian khususnya bagi keuangan negara. Korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai sektor baik publik maupun privat. Dikarenakan akibat dari korupsi yang memberikan skala besar, maka muncul urgensi untuk pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara, dimana dalam Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat kebijakan bahwakerugiankeuangannegaraituharus dikembalikanataudigantiolehpelakukorupsi. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis dan menemukan regulasi uang pengganti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila; (2)Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi uang pengganti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini; (3) Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi uang penganti dalam upaya penangulangan tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan Pancasila.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Teori hukum yang dipergunakan sebagai pisau analisis yaitu teori keadilan pancasila sebagai grand theory; teori pemidanaan dan teori sistem hukum sebagai middle range theory; teori hukum progresif dan teori hukum pengembalian kerugian negara (Asset Recovery) dalam tindak pidana korupsi.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatifdan menggunakan metode pendekatan socio legal research.
Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi uang pengganti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan Pancasila dikarenakanseluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan regulasi uang pengganti dalam upaya pemberantasan korupsi belum mengatur secara khusus mengenai lingkup pidana uang pengganti. Pengaturan mengenai “Penyitaan” dan “Pengembalian” aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di indonesia terbatas pada dua model “Pengembalian” dan “Penyitaan” (2) Kelemahan-kelemahan regulasi uang pengganti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini dapat dilihati dari (a) aspek subtansi hukum, dimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari pada undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) aspek struktur hukum, dimana faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum,; dan (c)budaya hukum, dimana budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejabatan di lingkungannya.(3) Rekonstruksi regulasi uang penganti dalam upaya penangulangan tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu (a)Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi di kalikan inflasi pada saat perkara di sidangkan; (b) Pasal 18 ayat (3) Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana kerja sosial yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Kata Kunci : Uang Pengganti; Tindak Pidana; Korupsi;Keadilan; Pancasil
Sanksi Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien Di Pengadilan
Full text linkABSTRAKPerkembangan Advokat di Indonesia yang sangat pesat ini merupakan indikasi banyaknya pencari keadilan yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum terutama bagi golongan yang tidak mampu dimana mereka mendatangi Lembaga Bantuan Hukum maupun Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan hukum dan mencari keadilan bila tertimpah kasus hukum.Sebagaimana diketahui, telah banyak lembaga-lembaga yang mendirikan untuk melakukan bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut ada yang berada di sektor swasta, dan ada juga yang berada di bawah naungan perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya ada kode etik yang mengatur tentang bagaimana tindakannya sebagai seorang Advokat yang akan beracara dimuka Pengadilan untuk membantu menyelesaikan suatu perkara. Advokat tersebut harus tunduk pada kode etik tersebut dan bila dilanggar maka Advokat itu akan mendapatkan sanksinya. Advokat dalam menangani suatu perkara harus dengan sepenuh hati supaya perkara yang ditangani akan dapat terselesaikan dengan sebaik -baiknya.Dalam praktek sehari-sehari sering ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan dikalangan Advokat. Adanya Advokat melakukan tindak pidana menyalah gunakan tugasnya dalam membelah kliennya terkadang melakukan perbuatan yang sangat tercelah dengan melakukan pemalsuan dokumen klien di Pengadilan supaya perkara yang ditanganinya menang di Pengadilan.Bagaimana sanksi hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kilen di Pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan demikian data yang utamanya data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.Kata Kunci: Sanksi Advokad,Tindak pidana Pemalsuan Dokumen,klie
STATUS TERDAKWA SETELAH SURAT DAKWAAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA
Full text linkABSTRACT In line with the objective of intending to explore legal principles and legal systematics, and seeking clarity on the status of the accused after the indictment was declared null and void by law in the Indonesian legal system, the type of research was classified as normative legal research which did not intend to test the hypothesis.The method of data collection is carried out by means of library research, which records the literature / references related to this research, in order to obtain secondary data by examining primary legal materials consisting of statutory regulations and secondary legal materials in the form of text books, scientific journals as well as documents relating to this study that have transitions for reference in research on the defendant's problem after the indictment has been declared null and void by law is fixed in its legal position, then the Public Prosecutor refines the indictment and is sent back to the Court for trial. Keywords: Indictment, Public Prosecutors, Judge
HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Full text linkHukuman mati, akhir-akhir ini kembali menjadi suatu wacana yang menarik untuk dibicarakan secara serius dengan memperhatikan berbagai efek yang akan muncul. Adanya hukuman semacam itu menimbulkan pro-kontrak di masyarakat, dengan berbagai alasannya. Realitas ini mendorong penyusunan untuk meneliti persoalan tentang hukuman mati yang diterapkan di Indonesia berdasarkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang yang berlaku di Indonesia berdasarkan persepektif hokum islam, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama islam. Di samping itu, karena hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia sebagai sanksi hokum dalam kasus kejahatan-kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berancana
Mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia
Full text linkThe right of the community to live in peace and prosperity was guaranteed by the government in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. The government must coordinate better and convene all necessary stakeholders in order to stop the Covid-19 virus from spreading throughout Indonesia. The current issue is the criminal law policy. To battle the epidemic, this kind of normative legal research takes an analytical, conceptual, and legislative approach. When laws or regulations have been passed into legal products by government organizations, law enforcement is a technique to put the will into action. When enforcing laws during a time of emergency, the police will apply criminal punishments; however, they must also educate the public and protect them legally when they use repressive measures. This will be done through the Chief of Police's Declaration
Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia
Full text linkThe purpose of this study was to determine the urgency of the nationalization of foreign investment by the Government of the Republic of Indonesia. The legal research method used is normative legal research. The Government of the Republic of Indonesia is currently in a position to nationalize foreign capital companies by prioritizing the potential of the nation and state and not closing themselves on the entry of foreign capital for the sake of realizing economic growth. Foreign investment in the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning Investment must prioritize the welfare of the Indonesian people by prioritizing the potential possessed by the nation and state without neglecting Indonesia's economic and political sovereignty. the nationalization carried out by Bolivia, Venezuela and Mexico can be used as a comparison and lesson for the Government of the Republic of Indonesia in nationalizing that the President, he uses his power to realize the will of the people in the aim of restoring economic and political sovereignty over its natural resources
MASA DEPAN KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN URGENSI REVISI UU KEPAILITAN DAN PKPU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Full text linkDalam menjalankan usahanya para pelaku usaha sering mengadakan perjanjian utang piutang.Perjanjian utang piutang merupakan suatu hal yang umum dilakukan antara kreditor dan debitor.Namun tidak jarang menimbulkan sengketa antara debitor yang lalai dan tidak sanggup membayar atas utang-utangnya kepada kreditor.Salah satu upaya untuk mengatasi utang yang tidak terbayarkan adalah melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) yang dimohonkan oleh debitor atau kreditor. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Sedangkan PKPU adalah penyelesaian utang piutang dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Kapailitan dan PKPU dalam penerapannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Rechtsreglement Buitengewesten(RBg), dan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Didalam pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU yang terdapat dalam berbagai peraturan dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, masih terdapat kekurangan yang perlu dianalisis untuk memberikan dasar hukum terhadap pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU. Mengingat akan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka dalam penelitian ini akan menganalisis beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KEBIJAKAN HUKUM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS PENDIDIKAN DASAR ANAK TELANTAR
Full text linkAbstrak. Tahap pertama dalam mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan tinggi adalah membekali mereka dengan pengetahuan dasar, kemampuan, dan sikap yang dituntut oleh masyarakat. Dalam artikel ini mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam menyikapi hak konstitusional anak terlantar atas pendidikan dasar. Selain itu, mereka memeriksa tindakan yang diambil di Kota Palembang untuk memenuhi hak konstitusional warga atas pendidikan. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif-analitik. Kajian ini berupaya untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menganalisis beberapa sisi situasi dan kondisi seputar perwujudan hak atas pendidikan bagi masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai solusi terbaik bagi anak terlantar dalam hak pemenuhan konstitusionalnya.Kata Kunci : Hak konstitusional, Anak terlantar, Tanggung jawa
- …
