1,721,248 research outputs found
The Role of Land Registration in Indonesia is Reviewed According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960
No full text54 HalamanDengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Undang-Undang Pokok Agraria telah diupayakan agar terdapatnya kepastian
hukum di bidang pertanahan. Untuk menciptakan adanya kepastian hukum di
bidang pertanahan ialah dengan dilaksanakannya kegjatan pendaftaran tanah~
Pemerintahan sebagai ujung tombak dalam melaksanak:an kegiatan
pendaftaran tanah dengan tiada henti-hentinya selalu berusaha untuk menghimbau
agar warga masyarakat mengetahui hak-haknya mengenai pendaftaran tanah. Hal
ini berguna untuk mengantisipasi sedini mungkin timbulnya masalah-masalah di
bidang pertanahan, sehingga kelak di kemudian hari tidak terdapat lebih banyak
sengketa-sengketa tanah.
Adapun permasalah yang dikemukakan dalam tulisan ini: apakah manfaat
dan arti pendaftaran bagi peralihan hak atas tanah, apakah syarat-syarat bagi
pendaftaran hak atas tanah.
Metode yang digunakan adalah metode Penelitian kepustakaan (Liberary
Research) yaitu melalui penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data-data,
yang merupakan data sekunder, dari bahan-hahan bacaan di perpustakaan, baik
yang berupa Text Boo~ Journal, Kamus-kamus, Majalah dan lainnya yang isina
ada hubungannya dengan materi skripsi.
Setelah penulis memhahas dan mempelajari bahan...:bahan yang
berhubungan dengan skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan
adalah : adapun manfaat pendaftaran peralihan hak atas 1anah sebagaimana yang
telah dijelaskan di atas ada!.ah demi untuk menciptakan adanya kepastian hukum
bagi si pemegang hak, tidak terdaftarnya sebagian besar hak atas tanah yang
aktanya dibuat oleh PPAT merupakan masalah bagi Pemerintah dalam
mewujudkan program pendaftaran tanah khususnya demi untuk menciptakan
kepastian hukum di bidang Pertanahan.
With the issuance of Law Number 5 of 1960 concerning
Attempts have been made to the Basic Agrarian Law to provide certainty
land law. To create legal certainty in
the land sector is by carrying out land registration activities
Government as the spearhead in carrying out activities
land registration unceasingly always trying to appeal
so that citizens know their rights regarding land registration. Matter
This is useful for anticipating problems as early as possible
the land sector, so that in the future there will not be more
land disputes.
The problems raised in this paper: what are the benefits
and the meaning of registration for the transfer of land rights, what are the conditions for
registration of land rights.
The method used is the library research method (Liberary
Research), namely through this research the author tries to get data,
which is secondary data, from reading materials in the library, either
in the form of Text Boo~ Journals, Dictionaries, Magazines and other contents
it has to do with thesis material.
After the writer discusses and studies the materials...: the materials used
related to this thesis, then the conclusions that can be put forward
are: as for the benefits of registering the transfer of rights over land as
has been described above there!. ah for the sake of creating legal certainty
for the right holder, most of the land rights are not registered
the deed made by PPAT is a problem for the Government in
realize the land registration program in particular for the sake of creating
legal certainty in the field of land
Overview of the Transfer of Land Rights Through Private Sale and Purchase Agreements
No full text63 HalamanPembahasan skripsi ini adalah sekitar keberadaan dua perundang-undangan yaitu KUH Perdata sebagai ketentuan dasar pengaturan perjanjian dan PP No. 24 Tahun 1997 diketemukan dalam suatu pembahasan tentang perjanjian jual beli tanah Permasalahan yang diuraikan di dalam skripsi ini adalah : Mengapa terjadi
pemindahan hak atas tanah dengan cara perjanjian jual beli dilakukan di bawah tangan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan
Tanggung Jawab Pemegang Saham Akibat Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Medan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Penelitian di Medan)
No full textRefers to the Article 114 of the Limited Company Acts the liquidation for a company could take place due to expired date of the establishment and according to the request of the Shareholders General Meeting mentioning not extend the operation of company and also due to adjudication consequence of court upon a request by one or some shareholders. This is as seen in Article 117 chapter 1 in the limited company Acts. Therefore, a study to the liquidation refers to the Limited company Acts about the legal consequence in such implementation as to result in hold responsibility of shareholder on the company or to the third side. In order to have completion to the above matter, in this case the study was executed in analytical descriptive. The location of study on Pengadilan Negeri, District Court of Medan. Sample to this research was taken either adjudication by Pengadilan Negeri Medan. For collecting the data was taken by interview. While secondary data collected by library research observed in qualitative approach. The result of research noted that the implementation of liquidation for a limited company shall be accordance with the legal order that has been mentioned in Regulations No. I of 1995 concerning Limited Company and any legal Consequence of it either a limited company should immediately conduct repair on that limited company, to the third side or to those shareholders itself, where in the case for liquidation of this limited one those shareholder should responsible for the number of stock he belonging. It is suggestible the government review the existence of the Limited Company Acts Number I of 1995 about the limitation of responsibility as shareholders in detail. if breaking the regulation of Article 3 of chapter 2. of Limited Company Acts.Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan dapat terjadi dikarenakan jangka waktu berdirinya berakhir dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak memperpanjang berdirinya perseroan dan juga akibat penetapan pengadilan atas permohonan salah seorang atau beberapa pemegang saharn. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 117 ayat 1, menyebutkan bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan rnelalui penetapan pengadilan..Oleh karena itu pengkajian terhadap pembubaran perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai akibat hukum dari pelaksanaan tersebut yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab pemegang saham terhadap perseroan maupun terhadap pihak ketiga. Untuk melengkapi permasalahan tersebut diatas, maka penelitian bersifat deskriftif analatis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Sebagai sample penelitian diambil dari penetapan putusan Pengadilan Negeri Medan. Alat pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan diamati dengan pendekatan kualitatif . Hasil penelitian diternuken bahwa pelaksanaan pembubaran PT adalah sesuai dengan tata cara yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perseroan Terbatas dan akibat hukum daripadanya adalah bahwa Perseroan Terbatas tersebut harus segera rnelakukan pemberesan dan terhadap perseroan maupunterhadap pihak ketiga juga terhadap pemegang saham, dimana dalam hal pembubaran perseroan ini pemegang saharn adalah bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Disarankan kepada plhak pemerintah supaya dapat ditinjau kembali Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 balk mengenai batasan-batasan tanggung jawab pemegang saham secara terperinci, jika melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengenai pelaksanaan pembubaran perseroan.120 halamanTesis Magiste
Realization of Compulsory Insurance Agreement in Labor Security and Its Implementation
No full text58 HalamanPengembangan sektor ketenagaketjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan man usia, serta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewuj udkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materil maupun sprituil. Peran serta tenaga ket:ja dalam pembangunan nasionaJ semakin meningkat
dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga ket:ja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar, dan wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong yaitu berlakunya subsidi silang antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, antar·a tenaga kerja yang berusia tua dengan tenaga ketja yang berusia muda, juga antara tenaga ketja yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah dan dalam praktiknya pelaksanaan Jaminan Sosial. Tenaga Kerja tersebut tidak terdapat seleksi atau pelaksanaannya bersifat anti seleksi
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Application of Good Faith Principles in Mark Registration (A Juridical Review of the PN Court Decision No. 01/ Merk.PN MEDAN 2002). Medan Thesis 2009)
No full text56 HalamanPada umumnya tujuan merek adalah sebagai alat pembeda agar masyarakat tahu untuk membedakan merek yang satu dengan merek yang lain. Masyarakat yang dikemukaan oleh penulis adalah apakah di dalam menciptakan merek, pemegang merek telah mengikuti aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh Undang
- undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tujuan penulis adalah sebagai gambaran praktis serta wawasan bagi semua pihak tentang merek secara umum dan juga memberikan saran - saran pada pemegang merek
apabila ditemukan kelemahan dari sisi hukum dalam menciptakan merek. Dari basil penelitian dan penulisan ini dengan metode studi research dan field Research dapat disimpulkan bahwa pemegang merek telah menjalan amanah dari Undang-Undang tersebut
The Role of a Notary in Credit Agreements between Banks and Customers (Study: Marsella SH. Mkn Notary Office)
No full text65 HalamanPerjanjian kredit merupakan perjanjian baku (standard contract) di dalam, penulisan skripsi ini pihak-pihak yang berkepentingan atau yang mendapat hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit ini adalah Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur. Dan Notaris disini adalah pejabat umum yang mempunyai peran dalam perjanjian kredit bank ini untuk membuat akta akta yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank, peranan Notaris dalam perjanjian kredit bank ini harus sesuai dengan kewenangan serta kewajiban dari pada Notaris. Dalam hipotesa yang telah penulis buat dari permasalahan yang diangkat dalam peulisan ini terdapat beberapa persamaan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Dari hipotesa yang pertama yang. mengatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Notaris dengan Bank adalah hubungan kerjasama, namun bagaimana ketentuan ketentuan dalam hubungan kerjasama itu masih belum jelas, dan &ri hasil penelitian yang penulis lakukan maka di dapatkanlah hasil bahwa memang benar ada hubungan kerjasama antara Notaris dengan Bank, hubungan ini merupakan hubungan hukum yang memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa-jasa Notaris kepada Bank. ketentuan yang ada dalam hubungan kerjasama antara Notaris dengan Bank adalah bahwa Notaris hams membuatkan akta-akta untuk semua kegiatan perbankan dari bank tersebut yaitu kegiatan dalam hal setiap pemberian fasilitas
kredit Bank. Mengenai tentang pembuatan akta-akta Notaris, merupakan hipotesa ke dua dalam penuisan skripsi ini. Yang merupakan hipotesa dari permasalahan tentang sejauhmana peranan Notaris dalam perjanjian kredit Bank. dan hipotesa yang penuis buat adalah bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian kredit, namun penulis tidak mengetahui akta apa yang diperbuat Notaris dalam perjanjian kredit Bank. dari penilitan penulis mengenai permasalahan ini di dapatlah informasi tentang peranan Notaris dalam Perjanjian kredit Bank ini. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa memang benar hipotesa yang telah penulis buat, karen,a dalam perjanjian kredit Bank Notaris berperan untuk membuat akta sebagaimana yang menjadi kewenangan serta kewajiban dari pada tugas Notaris. Notaris disini membuat akta pengakuan hutang dan kuasa menjual serta memberikan Grosse atas akta tersebut yang
mana memberikan Grosse merupakan kewajiban dari pada Notaris
Legal Consequences of Arrears in Premium Payments in Life Insurance Agreements at the Life Insurance Company Bersama Bumi Putra 1912 Kirange Branch Office
No full text68 HalamanDalam pelaksanaan pet:j anjian asuransi maka kontra prestasi yang tetjadi antara para pihak adalah salah satu pihak diwajibkan untuk membayar premi atas penanggungan yang dibuatnya sementara satu pihak wajib menanggung resiko apabila suatu keadaan yang tidak akan tetjacli sebagaimana yang mereka perjanjikan.
Jika ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan pet:janj ian asuransi khususnya Asuransi J iwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Kisaran dimana pihak tertanggung ternyata melakukan penunggakan pembayaran premi, dapatkah asas konsensualitas itu diberlakukan kepada
sitertanggung? resiko apa harus ditanggung oleh si penanggung atau dengan kata lain bagaimana akibat hukumnya. Bentuk petjanjian di ataslah yang mendasari latar belakang pembahasan skripsi ini dimana penulis ingin melihat dimana letak akibat hukum adanya tunggakan pembayaran premi dalam petjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama' Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran
The definition of property rights over land in terms of civil law and the Basic Agrarian Law
No full text58 HalamanAdapun tujuan dan maksud pembahasan judul ini adalah untuk memncoba menguraikan perkembangan yang terjadi terhadap hak milik atas tanah yang terdaftar dan terdapat di kehidupan masyarakat. Disamping itu tujuan penulis adalah untuk memberikan gambaran bagaimana kompleksnya hak milik di Indonesia. Untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang perbedaan hak milik tersebut ditinjau dari KUH Perdata dan
Undang-undang Pokok Agraria yang sudah jelas berbeda. Apabila kita perhatikan pengertian hak milik adalah merupakan suatu hak yang utama atau hak yang paling penting dan pokok, terkuat dan terpenuh jika
dibandingkan dengan hak lain, misalnya Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak pakai dan Lan-lain.
Walaupun hak milik merupakan hak yang paling pokok dan utama, didalam prakteknya pengaturan dan penggunaannya mempunyai batas-batas tertentu yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan sosial.
Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Perdata adalah berasal dari barat dimana keperluan hidupsangat berbeda dengan keperluan hidup dengan hidup orang Indonesia, yang membedakannya adalah kebutuhan hidup pada masyarakat barat adalah bersifat individual dan hal yang sama juga terdapat pada hukum perdata, sedangkan di Indonesia menganut sistem Pancasila, gotong royong, kekeluargaan dan memperhatikan kepentingan orang banyak atau kepentingan sosial dan ini merupakan ciri-ciri daripada Hukum Agraria yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Di dalam melaksanakan penulisan Skripsi ini, penulis menemukan adanya aspek gotong royong dan pengertian dalam pembinaan tentang hak milik,
dan ini sudah diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita dimana hal ini tetap dijiwai dan dipertahankan sampai sekarang. Dengan demikian pengertian hak milik atas tanah menurut Undnag-undang Pokok Agraria dan KUH Perdata adalah sangat berbeda baik dalam segi pengaturannya ataupun dalam segi kehidupan di
masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, maka sistem pertanahan kolonial telah dihapus, berarti dengan demikian terlaksanalah suatu kodifikasi hukum khusus mengenai tanah sebagai wadah asli hukum adat nasional. Suatu hal yang penulis temukandalam penelitian adalah sulitnya mendapatkan bahan dasar di dalam adat istiadat tentang hak atas tanah karena selain dari pada penjelasan dari buku kuranglah lengkap, selain itu perbedaan adat-istiadat yang ada di setiap daerah. Dengan demikian dapat penulis sirnpulkan didalam mengumpulkan bahan dalam menyelesaikan Skripsi ini adalah: Bahwa perbedaan antara pengetian hak milik atas tanah di dalam KUH Perdata kepentingan individu didahulukan sedangkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria malah sebaliknya, kepentingan umum adalah yang utama. Dalam KUH Perdata pemisahan adalah secara Vertikal yang berarti bahwa tanah dan semua yang ada diatasnya adalah satu sebagai benda yang tidak bergerak, sedangkan menurut Undang-undang
Pokok Agraria yang bersumber dari Hukum adat mengenal pemisahan horizontal yang berarti bahwa tanah adalah tidak satu dengan benda dan tanaman yang ada di atasnya. Sebagaimana yang akan kita bahas maka saya berkesimpulan bahwa Bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku mengenai
peraturan hak milik, maka ternyata hak milik tersebut mengalami perkembangan baik mengenai adanya kecenderungan timbulnya kesimpangsiuran di dalam masyarakat sehari-hari. Dengan berlakunya UUP A ten tang pengaturan tanah dengan resmi maka segala peraturan mengenai tanah yang diatur oleh KUH Perdata tidak berlaku sepanjang tidak diatur oleh UUP A
- …
