12 research outputs found
Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia
No full textSepak bola adalah olahraga paling populer di Indonesia. Indonesia sendiri, sudah memiliki aturan tentang olahraga dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional. Olahraga harus menghindari segala macam pengaturan pertandingan oleh mafia sepak bola. Namun, di Liga 2 Indonesia beberapa waktu lalu. Kasus pengaturan skor akhirnya membuat heboh sepak bola Indonesia. Hal ini membuat PSSI memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Mabes Polri untuk membuat MOU. Tindak lanjut dari MOU tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk satgas anti mafia bola sesuai dengan perintah Kapolri No.3678 Tahun 2021. Penelitian ini akan mengkaji peran dan fungsi satgas anti mafia bola dalam memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menjunjukkan bahwa, pertama, telah terjadi disfungsi pada satuan tugas anti mafia bola, karena laporan dan fungsi satuan tugas anti mafia bola tidak terlihat dan hanya bersifat simbolis, hal ini terlihat dari tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan pertandingan kepada pihak kepolisian, padahal match fixing adalah organize crime. Kedua Eksistensi Satgas anti mafia bola juga menjadi persoalan, hal ini dikarenakan satgas anti mafia bola hanya bersifat ad hoc dan eksistensi yuridisnya juga hanya berupa perpanjangan surat edaran kapolri. Bagian penutup yakni, pertama, pemerintah harus membuat aturan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Kedua, PSSI harus memberikan sanksi tegas kepada mafia bola sehingga menimbulkan efek jera
CYBERPORN ANALYSIS IN THE PERSPECTIVE OF THE IUS CONSTITUTUM IN INDONESIA
No full textTechnology and the internet continue to experience extraordinary developments. The progress of the internet has brought a lot of positive progress towards a country. However, the internet can also negatively affect a nation. Many new crimes arise with the development of technology and the internet, one of which is cyberporn crime. In simple terms, cyberporn is also called the sin of pornography by using the internet as a crime tool. Based on the facts that we have found to date, cyberporn crimes continue to increase. This is a result of technological and internet developments that are not used well. The research in this paper uses a normative juridical approach. The research in this paper uses a prescriptive legal approach. The formulation of the problem is how is the regulation of cyberporn crimes a positive law in Indonesia? This research concludes that a constitutional renewal is needed with this cyberporn crime. Because the existing legislation cannot punish the perpetrators of cyberporn crimes. Then, the suggestions in this research include the House of Representatives (DPR) to formulate a law that explicitly regulates the problem of cyberporn crime.Keywords: crime, cyberporn, ius constititu
PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL : PENGATURAN IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN ITALIA
No full textMekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatan melalui impeachment process awalnya dikenal di dalam Hukum Tata Negara Amerika Serikat, lalu berkembang sehingga diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi, diataranya Indonesia dan Italia. impeachment sendiri dapat diartikan sebagai tuduhan atau dakwaan. Sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara tersebut dari jabatannya. Mekanisme ini dinilai sebagai wujud saling mengawasi satu sama lain antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam jurnal ini rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah perbandingan mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden antara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Italia ?, Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat Perbandingan Hukum (comparative law). Simpulan dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Italia sama-sama melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara mekanisme kedua negara mempunyai impeachment process yang berbeda. Saran dalam penelitian ini adalah Indonesia harus mengatur lebih jelas terkait syarat-syarat Presiden dan/atau wakil presiden bisa di-impeach. Hal ini dikarenakan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 7A tidak menjelaskan terkait perbuatan tercela seperti apa sehingga menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa dilakukan Impeachment Process. Kata Kunci : Impeachment, Konstitusi, Presiden
Constitutional Comparison Between Indonesia And Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment
No full textThe constitution is often equated with the Basic Law, each State has its own characteristics in drafting their Constitution, the Constitutional differences between one State and another also have an impact and influence the constitutional amendment system of each State. The purpose of this article is to find out how the comparison of the constitutions of Indonesia and Switzerland is related to the mechanism for amendment the constitutions of the those State. The results of this study indicate that in changing the constitution Indonesia must have 2/3 members of the MPR. Meanwhile, Switzerland in making amendment to their constitution gives the people veto rights to participate in determining amendment to their State's constitution. The conclusion in this study is that the Indonesian constitution is more rigid than the Switzerland constitution, the rules regarding amendment to the constitution that are rigid after the fourth amendment can be returned as the rules for changing the constitution before the amendment are more flexible, this will have a positive effect on the constitutional system in Indonesia. The writer's suggestion in this paper is that the Executive and Legislative Institutions immediately make a fifth amendment to replace outdated rules and strengthen the existing government system in Indonesi
KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN KOMEPETISI SEPAK BOLA DI INDONESIA (THE AUTHORITY AND ROLE OF GOVERNMENT IN THE ORGANIZING OF FOOTBALL COMPETITION IN INDONESIA)
No full textPada 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi dari organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Ini terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Statuta FIFA pasal 13 dan 17 memperjelas bahwa ia menolak segala bentuk intervensi oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Di sisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi wewenang oleh hukum untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam lingkup Negara Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, apa wewenang dan peran pemerintah dalam menyelenggarakan olahraga sepakbola profesional di Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan kompetisi sepakbola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI? . Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Sementara itu, dengan pembekuan PSSI ini, otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak dapat melakukan tugas dan fungsi untuk mengadakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan layanan dan kenyamanan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, PSSI AbstractOn May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows: Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia ?, Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing ?. Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author's suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia.Keywords: Authority, Government, PSS
Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
No full textThis study aims to determine the accountability of shareholders in an individual company in the perspective of Job Creation Law ( as known as Undang-undang Cipta Kerja) and related Government Regulations. This research is a normative juridical study which is based on library-literal research in order to obtain secondary data. Data obtained from legal principles, regulations, and books were analyzed using qualitative methods. This qualitative research produces descriptive-analytical data. The results showed that shareholders in an individual company are only responsible for the shares they own , as long as there are no exempt matters as mentioned in Article 153 J paragraph 2. Based on the results of the research, the authors suggest two things, which are, first for individual company shareholders should run the company in good faith so that the individual company can be utilized properly in accordance with the philosophy of its formation. , secondly, the executive and legislative bodies should be able to make clearer rules regarding the establishment, amendment and discontinuation of individual companies and also supervision due to there is no notary role in the establishment, amendment and dissolution of individual companie
Dynamics of Legal Protection of Customary Land Rights in Batu Belah Village Kampar Regency
No full textThe rights of customary law communities are divided into two, namely individual and communal rights. The land tenure of customary law communities contained in the UUPA is a customary right (territory) to show to the land which is the environmental area of the legal community concerned. One of the problems related to customary land in Batu Belah Village is regarding the boundaries of the land. Unclear customary land boundaries give rise to disputes. The same thing ultimately hinders the process of registering customary land in Batu Belah Village, Kampar Regency. Based on this background, the main issues that the author wants to raise, among others, are first, How is the protection of customary land laws in Batu Belah Village, Kampar Regency? Second, what is the status of customary land in Batu Belah Village, Kampar Regency?, The type of research used by the author is sociological legal research, sociological legal research is also called empirical law research. The results of the study show that Batu Belah Village, Kampar Regency has not been registered because of several constraints. Thus, until now customary land in the region has not had a clear legal basis and is only interpreted on the basis of customary recognition in the sense that it has not received clear legal protection
Partisipasi Akademisi dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan
No full textSalah satu permasalahan utama dalam pemilu adalah terkait dengan daftar pemilih tetap yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak pilih warga. Logistik yang tidak akurat, baik dari segi jenis maupun jumlah, dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pemilu dan merugikan proses demokrasi. Distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran menjadi hambatan serius yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara dan penghitungan hasil. Permasalahan teknis lainnya melibatkan akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc dalam mengelola proses pemilu secara efektif. Di samping permasalahan teknis, terdapat masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik, yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk menjaga integritas pemilu. Untuk mengantisifasi dan penanganan konflik tersebut perlu dijelaskan oleh akademisi dalam peningkatan pemahaman pencegahan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Academics' Participation in Dispute Prevention in the General Election Process in Pelalawan Regency Abstract: One of the main problems in elections is inaccurate permanent voter lists, which can lead to inequality in citizens' voting rights. Inaccurate logistics, in terms of type and quantity, can cause election obstacles and harm the democratic process. Late and misdirected logistics distribution is a serious obstacle that can disrupt the smooth conduct of voting and counting results. Other technical issues involve the accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement procedures, and the inability of ad hoc bodies to manage the electoral process effectively. In addition to technical issues, there are non-technical problems such as low voter turnout, money politics, intimidation, violence, criminalization of election officials, and low public trust, all of which require serious attention to maintain the integrity of elections. To anticipate and handle these conflicts, academics must increase their understanding of preventing election process disputes in the Pelalawan Regency
Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
No full textAdvokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi kliennya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. Diantara hak-hak seorang advokat yaitu memiliki hak independence, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. hak memperoleh honorium dan melakukan retensi, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberikan somasi dan hak membuat legal coment atau legal opinion. Selain hak-hak tersebut, advokat memiliki kewajiban menjunjung kode etik profesinya, menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia dan bersungguh - sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan
