74 research outputs found
Male and Female Commentators on Indonesian Pandemic in Channel News Asia : Stylistic Analysis
No full textThe research aims to find out the types of language style, to analyze how and why those types of language style are realized by the male and female commentators in giving a comment. In conducting this research, the researcher uses documentation method in collecting the data and applied qualitative descriptive analysis in analyzing the types of language style. The data of this research are the sentence and phrase of the comments used by male and female commentators. While, the source of data of this research is downloaded from Channel News Asia via Youtube broadcast platform
https://www.youtube.com/watch?v=CGLmH3wfa1k&feature=youtu.be
that published on May, 28 2020.The data are analyzed based on the theory of Language style that proposed by Joos. The results of this research are, the male commentators employed the types of language style in giving comments to the video. Language styles used by male commentators are Consultative style, Casual style, and Intimate style. However, Frozen style and Formal style are not used. While, female commentators used Consultative style, Casual style and Intimate style. However, Frozen and Formal styles are not used. Therefore, male and female commentators used three language styles. Those types of language style are realized with different realization. Frozen style and Formal style are not used by the male and female commentators. It was not used by the male and female commentators because there were not the sentencesexpressed by the commentators to the video to express those types, while frozen style is not used by the commentators because that type is only use in the very formal situation, which means that the sentences must be more formal and grammatical. But in this comment, the researcher did not find the frozen style used by the male or female commentators. Those types of language style are realized in these comments because that is the standard in giving a comment and the male and female commentators applied the types of language style in order to give the comment by using complex sentence and well structured, to do a semiformal communication which words are chosen with care, to give a comment such among friends with the informal situation, and to give a comment by intimate family or friends. It could be concluded that types of language style are realized by the male and female commentators.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis gaya bahasa, menganalisis bagaimana dan mengapa jenis-jenis gaya bahasa tersebut digunakan oleh komentator pria dan wanita dalam memberikan komentar. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dan menerapkan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis jenis-jenis gaya bahasa. Data penelitian ini berupa kalimat dan frase komentar yang digunakan oleh komentator pria dan wanita. Sedangkan sumber data penelitian ini diunduh dari Channel News Asia melalui platform siaran Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=CGLmH3wfa1k&feature=youtu.be
yang dipublikasikan pada 28 Mei 2020.Data dianalisis berdasarkan teori gaya bahasa yang dikemukakan oleh Joos. Hasil dari penelitian ini adalah, hasil penelitian ini adalah komentator laki-laki menggunakan jenis gaya bahasa dalam memberikan komentar pada video. Gaya bahasa yang digunakan oleh komentator pria adalah Consultative style, Casual style, dan Intimate style. Namun,Frozen style dan Formal style tidak digunakan. Sedangkan para komentator wanita menggunakan Consultative style, Casual style dan Intimate style. Namun, Frozen style dan Formal style tidak digunakan. Oleh karena itu, komentator pria dan wanita menggunakan tiga gaya bahasa. Jenis gaya bahasa tersebut diwujudkan dengan karakteristik yang berbeda.Frozen style dan Formal style tidak digunakan oleh komentator priadanwanita.Jenis-jenis gaya bahasa tersebut tidak digunakan oleh komentator pria dan wanita karena tidak ada kalimat yang diungkapkan oleh komentator pada video untuk mengekspresikan tipe tersebut, sedangkan jenis gaya bahasa Frozen tidak digunakan oleh komentator pria dan wanita karena tipe tersebut hanya digunakan dalam situasi yang sangat formal, yang berartibahwakalimatharuslebih formal danmenggunakantatabahasa yang baik. Namun dalam komentar ini, peneliti tidak menemukan Frozen style yang digunakan oleh komentator pria ataupun wanita.Jenis-jenis gaya bahasa tersebut diwujudkan dalam komentar-komentar ini karena itulah yang menjadi standar dalam memberikan komentar dan komentator pria dan wanita menerapkan jenis-jenis gaya bahasa tersebut untuk memberikan komentar dengan menggunakan kalimat yang kompleks dan terstruktur dengan baik, untuk melakukan komunikasi semiformal. Kata-kata mana yang dipilih dengan hati-hati, memberi komentar di antara teman-teman dengan situasi informal, dan memberi komentar oleh keluarga atau teman dekat.Dapatdisimpulkanbahwajenisgayabahasadiwujudkanolehkomentatorpriadanwanita.99 HalamanTesis Magiste
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian
Full text linkSmooth traffic will bring smoothness in all efforts; otherwise, if traffic cannot create smoothness and regularity well, it causes many congestion and accidents which may influence to all social life. In writing this thesis, the author applies the method of literature review (library research) to examine secondary data and field research by doing research in the District Court Class I Medan and Medan Police. The factors affecting the increase of traffic accidents on the highways are caused by people’s lack of awareness and adherence to obey any traffic regulations. People always blame law enforcement officers (police) without realizing and filtering their own mistakes first. Indeed, to create the military and regularity in the traffic there must be a good cooperation between law enforcement officers and the people because without intertwining between the rights and obligations of law of the enforcement officers and the public, it is impossible to create tranquility, order and comfort in traffic. Such traffic accidents have happened since years ago and always increase up to now in Indonesia
Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Dengan Acara pemeriksaan singkat
No full textThe implementation of criminal examinations using a short examination procedure is only carried out in cases of crimes or violations which do not include minor crimes, which according to the Public Prosecutor, the proof and application of the law is easy and simple in nature. In accordance with the provisions of Article 203 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, those examined according to the short examination procedure are cases of crimes or violations which do not fall under the provisions of Article 205 and which according to the public prosecutor, the proof and application of the law is easy and simple in nature. During a brief examination, the defendant's rights are still taken into account, such as the right to be immediately tried by the Court (Article 50 paragraph (3), the right to be informed clearly in a language he understands about what he is accused of (Article 51 letter b), the right to give information in a clear manner. free to the judge (Article 52). Based on this conclusion, the author suggests that the judge who examines the brief examination proceedings wisely and tactfully pays attention to judicial principles and considers the interests of the parties to the dispute, so that a simple, fast and low-cost trial can be achieved. Therefore, it is recommended that the judge who examines the brief examination proceedings wisely and tactfully pays attention to the principles of justice and considers the interests of the parties to the dispute, so that a simple, fast and low-cost trial can be achieved.Keywords: Examination, Crime, Short Examination Procedure
Rekonstruksi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisis hakikat pelaksanaan bantuan hukum bagi
masyarakat kurang mampu dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat
kurang mampu serta merekontruksi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
kurang mampu yang berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Jenis penelitian ini
termasuk penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan, historis, sistem hukum. Sumber data penelitian diperoleh
dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek
penelitian dan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran bahan-bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data yang
digunakan adalah analisis deksriptif. Penelitian ini menemukan: 1) Hakikat
pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan hak
konstitusional yang dijamin oleh konsitusi. Dalam penegakan hukum pidana,
bantuan hukum merupakan suatu syarat dalam menentukan proses hukum yang
adil dan tidak memihak (fair trial) dan pemenuhan prinsip (due process law) yang
terkandung di dalam KUHAP. 2) Hambatan-hambatan tersebut sangat dipengaruh
oleh subsistem dalam sistem bantuan hukum itu sendiri, yang meliputi substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara substansial UU Bantuan
Hukum belum mampu mendorong suatu sistem bantuan hukum yang
komprehensif dan responsif. Secara struktural, Advokat yang memiliki kewajiban
untuk memberikan bantuan hukum belum terdorong dan memiliki gairah untuk
melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-
cuma bagi masyarakat miskin. Pemberi bantuan hukum, belum dapat menjangkau
masyarakat miskin, khuussnya yang berada di pedesaan. Dilihat dari budaya
hukum, belum muncul kesadaran hukum dari seluruh elemen bangsa, bahwa
bantuan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam memperoleh akses keadilan
dan mendapat keadilan dari hasil akhir dari suatu proses hukum. Rekontruksi
pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berbasis nilai
keadilan yang bermartabat, perlu adanya upaya untuk menciptakan suatu konsep
bantuan hukum yang komprehensif dan responsif. Komperehensif dalam hal ini
adalah mendorong seluruh elemen untuk turut berpedan dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum, dengan menyatukan konsep bantuan hukum yang
selama ini telah berjalan, yaitu konsep bantuan hukum individual, bantuan hukum
konstitusional dan bantuan hukum struktural. Responsif, adalah suatu konsep
yang tidak hanya terfokus pada pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat
miskin saja, melainkan juga berupaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur.
Kata Kunci : Rekontruksi, Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Kurang
Mampu
Metode Hybrid Particle Swarm Optimization - Neural Network Backpropagation Untuk Prediksi Hasil Pertandingan Sepak Bola
No full textHybrid is using two methods to a problem with the aim to improve their approach towards the specified target data. Hybrid PSO-ANN one optimal algorithm to solve such predictions in football matches. The process begins with determining the outcome of test dataset with the neural network architecture, specify the input parameters, the value of weight up to the value of hidden layer and output layer. Then the optimization of the results of the first test on a training dataset optimized by Particle Swarm Optimization. Testing will continue over using back propagation neural network until the maximum iteration and the results of the initial approach the target value. Furthermore, from the output obtained to search the value of the average error.</jats:p
Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Full text linkThe impact of progress in the field of information technology is that wiretapping is carried out to be used as evidence. One example of a criminal act that can be carried out by wiretapping is the crime of corruption which is an extraordinary crime. All wiretapping actions carried out by the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Commission) and any agency that has wiretapping devices must be given strict limits and supervision. The research method used is normative juridical legal research with a normative juridical approach using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Based on the research results, it is understood that the legal regulation of wiretapping in criminal acts of corruption according to the ITE Law is an act that is prohibited by the Law. ITE and its changes and the perpetrators can be subject to criminal sanctions. The exception to the provisions prohibiting wiretapping or interception is interception carried out in the context of law enforcement at the request of the police, prosecutor's office or other institutions whose authority is determined by law. One of the law enforcement institutions authorized by law to carry out wiretapping is the KPK. Keywords: Wiretapping, KPK, Corruption
Criminal Sanctions Against Corporations Committing Forest Burning: A Perspective of Environmental Law in Indonesia
Full text linkCriminal Sanctions Against Corporations Committing Forest Burning: A Perspective of Environmental Law in Indonesi
Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Full text linkThe state, via the Institute for the Protection of Witnesses and Victims (LPSK), leads the way in addressing crime victim compensation as a means of fulfilling state obligations and securing the welfare of the populace. LPSK stands for the Witness and Victim Protection Agency, an organization mandated with safeguarding the rights and safety of witnesses and/or victims. In accordance with the Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, LPSK guarantees equal legal certainty. Compensation is regulated in Law Number 13 of 2006 jo. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution emphasizes that "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection, fair legal certainty, and equal treatment before the law." Law Number 31 of 2014, PERMA (Chief Regulation) Number 1 of 2022, Government Regulation (PP) Number 8 of 2014, and PP Number 7 of 2018 are designed to provide state protection for the rights of crime victims in the UK. However, it\u27s important to note that compensation is only available in certain cases. Additionally, the form of non-monetary compensation guaranteed by state regulation doesn\u27t have a clear monetary value. Providing compensation to victims is a challenging task due to the lack of clarity concerning the form and scope of compensation. This will aid in ensuring that crime victims obtain certainty in their compensation rights. The state has a responsibility to revise or create regulations related to the implementation of non-monetary compensation to overcome the obstacles in resolving compensation issues. This is a study involving descriptive-analytical methods in normative legal research. The findings reveal a regulatory gap that exists in the explanation of non-monetary compensation in compensation payments. This gap creates complexity and uncertainty for the victims. The LPSK, an institution of the state, should establish a standard value as a benchmark to guarantee that victims receive proper compensation. However, compensation is not always in monetary form. The state, through LPSK, is obliged to provide compensation to protect victims\u27 rights. To ensure consistency in payment and guarantee the protection of crime victims\u27 rights beyond statutory classification, the government must adhere to assessments presented in various journals
HUKUMAN MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Full text linkAbstract Capital punishment is the toughest criminal punishment of all types of crimes; therefore, the threat of capital punishment is only directed at certain criminals. The offense threatened with capital punishment, is relatively smaller than the others. Such death penalty is a type of punishment that always causes pros and cons because it is considered contrary to human rights. Based on the above background, this journal discussion presents the relationship between the death penalty and human rights.The implementation of capital punishment is the most violent reaction to a crime because it does not provide an opportunity for the perpetrators to correct their behavior. On the other hand, the capital punishment is also a tool for fulfilling legal objectives, and it can also be a kind of shock therapy for other criminals or people who intend to commit crimes. The regulation of the death penalty in Indonesian criminal law as well as in other laws and regulations is still maintained because it is in accordance with the spirit of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the death penalty is not contrary or violates human rights
Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas
Full text linkAbstractThe position of the State Finance as a separated asset which is included as regional capital in BUMD (Regional Owned Enterprises) incorporated as a limited liability company becomes the property of BUMD Persero and disconnected from the State / Regional Finance so that if the BUMD loses in carrying out its activities. If the loss is caused by an error or negligence of the Directors / management through examination and determination by a Public Accountant Consultant; consequently, the Directors / management can be prosecuted in civil but not criminal cases. BUMN (State-Owned Enterprises) /BUMD must submit to the State Finance Law because management and supervision are subject to the laws of a limited company, not following the APBN (Budget for State Revenues and Expenditures) or APBD (Budget for Regional Revenues and Expenditures) system. Keywords: BUMD, Public Money, Private Mone
- …
