14 research outputs found
The Effect of Brand Image and Consumer Attitudes on The Decision to Purchase Batik Jetis Sidoarjo Mediated by Intent to Buy
No full textIn the context of regional economic development, the development of the local economy according to its potential is a very important factor. The owners of the batik industry face problems in marketing. In an effort to influence consumer decisions to buy, they must try one of them is to attract consumers. Therefore, they must pay attention to the image and attitude factors of the industrial owners so that consumers also have a positive attitude towards the image of their products. The purpose of this study was to determine the effect of brand image and consumer attitudes on purchasing decisions directly and indirectly mediated by intent to purchase. The population in this study were consumers of Batik Jetis Sidoarjo with a sample of 100 people taken using judgment sampling method. Data collection method uses a questionnaire. Then, the data were analyzed using path analysis with the IBM SPSS 21 program. The results showed thatbrand image has a positive and significant direct effect on purchasing decisions; (2) consumer attitudes also has a significant direct effect on purchasing decisions; (3) Brand image and consumer attitudes have a positive and significant indirect effect on purchasing decisions through intent to purchase. It is advisable for Batik Jetis Sidoarjo innovate their batik products, both from the combination of motivesand colors. They also have to improve the kiosk spatial sector and adequate facilities, and organize batik events and festivals. Increased promotion and marketing see objects classified as new, strategies for batik events to sell and demand and have their own image by visitors
The Mapping of Electronic Commerce Issues and Consumer Protection Policy in Indonesia
No full textIn the post-economic crisis in 1998, Indonesia experienced significant economic growth. Public consumption activities have become vulnerable due to open economic activities. In this case, the government has issued Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection to protect consumers in fulfilling their needs. In September 2020, the Central Statistics Agency recorded that the millennial generation and generation Z dominate the population structure in Indonesia. This population structure also changes consumption patterns due to their lifestyle, including trends in electronic commerce or e-commerce. This study explores how consumer incidents relate to electronic commerce or e-commerce activities. It also strives to see the government’s role in formulating policies related to consumer protection in electronic commerce or e-commerce. This study used the descriptive qualitative method of policy analysis. The findings of this study indicate that responsive policies are needed to minimize consumer incidents and strengthen cross-ministerial/institutional coordination related to consumer protection with ministries/agencies coordinating consumer protection
The Consumer Protection on Access to Information on Sugar, Salt, and Fat
No full textAround 70 percent of deaths in Indonesia are non-communicable diseases (NCDs) due to excessive consumption of sugar, salt, and fat. This study aims to determine consumer protection over sugar, salt, and fat information access. This research used a descriptive qualitative approach. Data were collected in March 2022 through Focus Group Discussions with informants from regulators, business associations, and consumer protection activists, as well as field observations in South Tangerang City and Semarang. The sampling method used was purposive sampling. Government regulations, business compliance, and supervision influence consumer rights to access sugar, salt, and fat information. Government regulations are still limited, and there needs to be an explanation of the implementation and standards. Many modern and traditional retailers still need to include information about sugar, salt, and fat, as well as health messages, in their product packaging. The government needs to intensify socialization and educate business actors regarding the obligation to include nutritional value information and health messages. Consumers also need to be educated about the dangers of excessive sugar, salt, and fat consumption and the nutritional literacy of their products
Sanksi bagi Mucikari dalam pasal 296 dan 506 Kitab undang-undang hukum pidana perspektif hukum pidana islam
No full textBeberapa bentuk perilaku negatif di masyarakat seperti pergaulan bebas, prostitusi, pelacuran, perzinahan, dan perselingkuhan, yang dilatarbelakangi oleh Pekerja Seks Komersial (PSK), merupakan masalah sosial yang sering melibatkan pihak yang bertindak sebagai pengelola atau penyedia jasa prostitusi, biasa disebut mucikari. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi bagi mereka yang menyediakan layanan prostitusi melalui ketentuan yang tercantum dalam pasal 296 dan 506 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi mucikari pada pasal 298 dan 506 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk mengetahui sanksi bagi mucikari dalam hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui pemberatan sanksi hukum bagi mucikari dalam hukum pidana Islam. Mengacu pada ketentuan dalam surat An-Nur ayat 33 yang menjelaskan tentang larangan keras bagi siapapun yang berperan sebagai mucikari atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan zina dan pelacuran serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan mucikari yang berbunyi “ Dan segala sesuatu yang mendatangkan kepada perbuatan yang haram maka hukumnya haram”. Dengan menggunakan teori sanksi hukum pidana, teori pemberatan sanksi serta dikaitkan dengan teori zina dan turut serta melakukan jarimah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, yaitu metode penelitian sistematis guna menganalisis isi dokukumen, teks, atau materi lainnya yang dapat mendukung penelitian normatif. Penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan bacaan sebagai sumber utama dan dilakukan melalui analisis teks atau naskah dan study literature. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa sanksi yang diberikan kepada mucikari yang dijelaskan dalam pasal 296 KUHP adalah hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan dan dalam pasal 506 ancaman hukumanya adalah selama satu tahun. Mengenai sanksi yang diberikan terhadap mucikari adalah ta’zir, ta'zir merupakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran atau tindak kriminal yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam had. Seorang mucikari dapat dikenai pemberatan hukuman dalam hukum pidana Islam jika dalam tindakannya terdapat indikasi jarimah lain atau jika perbuatan tersebut dilakukan secara berulang. Pemberatan hukuman bagi mucikari ini termasuk dalam kategori ta'zir, dengan sanksi yang dapat diperberat sesuai dengan kebijakan dan keputusan Ulul amri
Badai kenaikan harga bahan pokok tiap tahun
No full textLatar Belakang: Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 272,68 juta jiwa dan meningkat menjadi 275,77 juta jiwa pada tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk ini berkorelasi dengan kebutuhan bahan pokok bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kenaikan harga bahan pokok dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan bahan pokok sebagai bentuk perlindungan konsumen. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi publik dengan narasumber. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan RI, APDI (Asosiasi Pedagang Daging Indonesia), DPP APRINDO, Perum Bulog, Satgas Pangan Mabes Polri, serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen-dokumen hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan studi BAPOKTING (bahan pokok dan bahan penting). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Temuan: Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok adalah kondisi geografis, iklim global, penawaran dan permintaan, rantai distribusi barang, munculnya kartel. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dari hulu ke hilir adalah menyiapkan champion lokasi, memberikan bimbingan teknis kepada petani hortikultura, membuat tol laut, Selanjutnya dalam pengawasan dan evaluasi dilakukan operasi pasar di setiap daerah secara berkesinambungan. Kesimpulan: Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan harga komoditas di Indonesia, termasuk tantangan alam, ekonomi, dan logistik. Pendekatan multi-segi yang dilakukan pemerintah, mulai dari memperbaiki praktik-praktik pertanian hingga memantau distribusi, menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan konsumen. Namun, upaya-upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan stabilisasi harga yang efektif dan berkelanjutan
PENGARUH BRAND IMAGE DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BATIK JETIS SIDOARJO DIMEDIASI OLEH MINAT BELI
No full textDalam rangka pengembangan ekonomi daerah, maka pengembangan ekonomi lokal sesuai potensinya menjadi suatu hal yang sangat penting. Para pemilik industri batik dihadapkan pada permasalahan dalam pemasarannya. Dalam upaya mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli, salah satunya adalah berusaha untuk menarik minat konsumen. Citra dan sikap merupakan beberapa faktor yang harus diperhatikan para pemilik industri agar konsumen memiliki sikap positif terhadap citra dari produk itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand image dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian secara langsung dan secara tidak langsung yang dimediasi minat beli
Land and property mafia issues in Indonesia
No full textBackground: Land disputes in Indonesia have escalated, with nearly 90 million land areas affected and 8,000 cases still unresolved. The issue is largely due to inadequate supervision by stakeholders, weak law enforcement, and insufficient regulations. Additionally, land mafia cases are often concealed by involved parties. This research aims to provide insights, reduce, and prevent the duplication of land certificates, which contributes to the ongoing land disputes. Methods: This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected from consumer complaints submitted to the National Consumer Protection Agency (BPKN) and Focus Group Discussions (FGD) with various stakeholders, including developers, banks, the Attorney General’s Office, Regional Legislative Council, Indonesia National Land Office, Batam Authority, and KLH of Batam City. The study also reviews relevant laws and regulations, with analysis conducted through descriptive methods. Findings: The study finds that the land mafia practices in Indonesia violate consumer rights as stipulated in Article 4 sections (3), (5), and (7) of the Consumer Protection Law No. 8/1999. These sections address consumers' rights to accurate, clear, and honest information regarding goods or services; the right to advocacy, protection, and dispute resolution; and the right to fair treatment without discrimination. The problem spans the pre-development (pre-transaction), development (transaction), and post-development (post-transaction) stages of property transactions. Addressing the land mafia issue requires significant efforts in education, control, and prevention to safeguard consumer rights. Conclusion: Land mafia practices pose a serious threat to consumer rights in Indonesia, affecting all stages of property transactions. The government must take decisive action to enhance supervision, strengthen law enforcement, and prevent the duplication of land certificates. A bold and firm approach is necessary to ensure proper consumer protection and resolve land disputes effectively. Novelty/Originality of This Study: This research highlights the intersection of land disputes and consumer protection, emphasizing the need for robust regulatory frameworks and effective enforcement mechanisms. It provides a unique analysis of the legal violations linked to land mafia practices, offering practical recommendations to prevent further abuses and protect consumer rights in Indonesia's property sector
Peranan Fisikawan Medik di RSPAD Gatot Soebroto
No full textRumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) merupakan rumah sakit kepresidenan yang sering menjadi rujukan bagi Perwira TNI dan pejabat negara. RSPAD Gatot Soebroto memiliki fasilitas radioterapi dan kedokteran nuklir yang memadai untuk diagnostik dan terapi penyakit kanker. Pada kegiatan Kerja Praktik dilakukan berbagai pembelajaran terkait dengan pekerjaan fisikawan medik, dan juga budaya militer terkait komunikasi dan etika selama berada di kawasan RSPAD Gatot Soebroto. Di Instalasi Radioterapi telah dipelajari terkait Quality Control Linear Accelerator, perencanaan radioterapi melalui Treatment Planning System, dan pemeriksaan CT Scan. Kemudian, di Instalasi Kedokteran Nuklir telah dipelajari Quality Control SPECT CT, inspeksi ruangan dan pengelolaan limbah, pelayananan kedokteran nuklir, proteksi radiasi, dan proses pembuatan radiofarmaka. Pengalaman terjun ke lapangan secara langsung, berinteraksi dengan pasien, fisikawan medik dan tenaga kesehatan lainnya, merupakan pelajaran yang berharga bagi mahasiswa untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait profesi dan jenjang karir yang akan dijalani nantinya
Evaluasi Perubahan: Bauran Pemasaran Penerbitan Pers untuk Meningkatkan Efektifitas Organisasi
No full textThe Purpose of the research is to analyze whether the marketing mix increase the organization effectiveness in PT Jawa Pos. To make it depth and more focus, this research stress on four variable in marketing mix. Those are product, price, distribution, and promotion
PENGARUH BRAND IMAGE DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BATIK JETIS SIDOARJO DIMEDIASI OLEH MINAT BELI
No full textDalam rangka pengembangan ekonomi daerah, maka pengembangan ekonomi lokal sesuai potensinya menjadi suatu hal yang sangat penting. Para pemilik industri batik dihadapkan pada permasalahan dalam pemasarannya. Dalam upaya mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli, salah satunya adalah berusaha untuk menarik minat konsumen. Citra dan sikap merupakan beberapa faktor yang harus diperhatikan para pemilik industri agar konsumen memiliki sikap positif terhadap citra dari produk itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand image dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian secara langsung dan secara tidak langsung yang dimediasi minat beli
