4 research outputs found
Pola Hidup Konsumtif Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro)
No full textThis study aims to determine the consumptive actions practiced by the Hope Family Program beneficiaries. This study uses a qualitative approach with the perspective of Baudrillard's theory. Informants were selected using a purposive sampling technique. Data analysis and interpretation techniques were carried out with a deeper understanding. Consumptive behavior practiced by PKH recipient communities is demonstrated through consumption or shopping activities based on desire, not based on needs. These actions were found in activities, including: (1) Women beneficiaries of PKH assistance more often spend the funds received within two to three days, (2) the funds are used to shop for large amounts of consumption materials, ( 3) besides that it is also used to buy household furniture such as cooking utensils. To control the use of funds to PKH recipient communities, the village government held a socialization program which was held once a month. The conclusions of this study are: (1) The theory of consumptive society Jean Baudrillard is shown by the shopping practice of PKH members who buy on the basis of desires, not based on needs, (2) PKH members do not have knowledge of economic literacy so that they have consumptive behavior in using PKH funds Therefore, the village government needs to provide understanding related to economic literacy in the socialization program.Penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan konsumtif yang dipraktikkan oleh penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori Baudrillard. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dan teknik interpretasi dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Perilaku konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima PKH ditunjukkan melalui aktivitas konsumsi atau berbelanja atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan. Tindakan tersebut ditemukan dalam kegiatan, diantaranya : (1) Ibu-ibu penerima manfaat bantuan PKH lebih sering menghabiskan dana yang diterima dalam waktu dua hingga tiga hari saja, (2) dana tersebut dipergunakan untuk berbelanja bahan-bahan konsumsi dalam jumlah yang besar, (3) selain itu juga digunakan untuk membeli perabot rumah tangga seperti peralatan masak. Untuk mengontrol penggunaan dana terhadap masyarakat penerima PKH, pemerintah desa mengadakan program sosialisasi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard ditunjukkan dengan praktik berbelanja anggota PKH yang membeli atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan, (2) anggota PKH tidak memiliki pengetahuan tentang literasi ekonomi sehingga memiliki perilaku konsumtif dalam menggunakan dana PKH, oleh karena itu pemerintah desa perlu memberikan pemahaman terkait literasi ekonomi dalam program sosialisasi
PERJALANAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan
No full textPerjalanan sejarah NU sekitar tahun 1973-1984 sangat menarik untuk dikaji, sebab pada saat tersebut NU berusaha keluar dari kemelut konflik yang disebabkan oleh hegemoni dan korporasi pemerintah. Masalah mulai muncul ketika tahun 1973 pemerintah menerapkan korporatisme partai, yaitu menggabungkan partai menjadi satu berdasarkan ideologinya. Tindakan tersebut sangat merugikan NU yang pada pemilu 1971 menjadi partai pemenang ke dua setelah Golkar. Kebijakan fusi membuat kiprah politik NU menjadi semakin terbatas dan eksistensinya secara otomatis terenggut oleh PPP.Dari peristiwa tersebut akhirnya muncul masalah-masalah baru yang melanda NU maupun PPP. Terkait dengan hal itu maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah keterlibatan NU di dunia politik?, 2). Bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan hegemoni terhadap PPP dan NU? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitin sejarah yang terdiri dari heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun sumber utama yang digunakan adalah dokumen putusan Munas Alim Ulama Situbondo tahun 1973 dan Laporan Muktamar ke-27 Situbondo tahun 1984.Berdasarkan penemuan hasil analisis data, dapat dinyatakan bahwa konflik yang mengiringi perkembangan NU dan PPP pada tahun 1973-1984 muncul akibat hegemoni dan korporasi pemerintah, korporasi tersebut berupa pemaksaan fusi terhadap sembilan partai politik yang disederhanakan berdasarkan ideologinya menjadi dua saja. Sedangkan hegemoni pemerintah adalah upaya pengkerdilan partai politik melalui beberapa kebijakan. Beberapa diantaranya yaitu kebijakan fusi partai, ikut campurnya pemerintah dalam urusan internal partai (terutama suksesi kepemimpinan), pemaksaan RUU melalui parlemen meliputi RUU Perkawinan, RUU Parpol dan Golkar, RUU Pemilu, pembahasan aliran kepercayaan dan pelembagaan P4 (meskipun ada bebrapa pasal yang berhasil digagalkan oleh NU) serta kebijakan asas tunggal.Pada saat Muktamar Situbondo tersebut selain membahas tentang penerimaan Pancasila juga menyatakan sikap keluar dari PPP (bahkan politik praktis) setelah mengalami beberapa kali marjinalisasi politik dan puncaknya adalah ketika merasa dicurangi dalam penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) oleh Naro.Kata Kunci : Politik, NU, PP
PEMANFAATAN SITUS KOTA TUA PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI OBJEK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS DIGITAL HISTORY
No full textThe region of Padangan Sub District has local history and an old town building site, but their existence is rarely known among students until general community. This research aimed to find out the historical value of Padangan Old Town site, the relevance of Padangan Old Town site as an object of contextual learning and utilization strategy in digital history based learning. This research employed qualitative descriptive approach. Data collection was carried out through site observation, survey, interview, and exploring some documents in the form of books and relevant journals. The results of this research showed that Padangan sub district has historical attractiveness with the event of Bojonegoro Regency establishment. The first capital city of Bojonegoro Regency was located in Padangan region. Old town side on the other hand showed that Padangan region became a modern civilization with dense population since colonialism era. Some of these heritages could be utilized as history learning objects at Senior High School in material of change and sustainability. The strategy of site utilization in digital history learning could be conducted through four stages namely 1) introduction, 2) observation, 3) discussion, and 4) result. The benefit of digital based contextual learning in Padangan Old Town is to introduce the site presence to students at once disseminating information to public through digital media. The more attractive content information about Padangan Old Town, then the more popular it becomes among the community until it can be made as one of integrated historical tourism destination in Bojonegoro Regency. Wilayah Kecamatan Padangan memiliki sejarah lokal dan situs bangunan kota tua, namun keberadaannya jarang diketahui kalangan pelajar hingga masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai sejarah situs Kota Tua Padangan, relevansi situs Kota Tua Padangan sebagai objek pembelajaran kontekstual dan strategi pemanfaatan dalam pembelajaran berbasis sejarah digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, survey, wawancara, dan penggalian beberapa dokumen berupa buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Padangan memiliki daya tarik sejarah dengan peristiwa pembentukan Kabupaten Bojonegoro. Ibukota pertama Kabupaten Bojonegoro terletak di wilayah Padangan. Kota tua di sisi lain menunjukkan bahwa wilayah Padangan menjadi peradaban modern dengan populasi padat sejak era kolonialisme. Beberapa peninggalan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek pembelajaran sejarah di SMA dalam materi perubahan dan keberlanjutan. Strategi pemanfaatan situs dalam pembelajaran sejarah digital dapat dilakukan melalui empat tahap yaitu 1) pengenalan, 2) observasi, 3) diskusi, dan 4) hasil. Manfaat pembelajaran kontekstual berbasis digital di Kota Lama Padangan adalah untuk memperkenalkan kehadiran situs kepada siswa sekaligus menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Semakin menarik konten informasi tentang Kota Tua Padangan, maka semakin populer di kalangan masyarakat hingga dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah terpadu di Kabupaten Bojonegoro.
Pengantar Redaksi
No full textPuji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan energi yang berlimpah kepada kita semua. Kami berharap, walaupun saat ini di tengah Pandemi Covid-19, semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sehat dan tetap produktif dalam menjalankan aktivitas keseharian. Akhirnya, Administrtatio kembali menjumpai sidang pembaca yang budiman di Volume 11 Nomor 2 tahun 2020 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para akademiksi dan peneliti lintas institusi.
Artikel pertama ditulis oleh Ferdiansyah, Cucu Sugiarti dan Haura Atthahara yang melakukan riset mendalam tentang penanggulangan banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi. Sebagaimana diketahui Kota Bekasi termasuk kategori tinggi untuk bencana banjir, karena Kota Bekasi sendiri terletak pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS). Permasalahan bencana banjir di Kota Bekasi selalu terjadi setiap tahunnya apabila sudah memasuki musim penghujan dan hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Bekasi berpotensi direndam banjir. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap pra bencana tindakan mitigasi dilakukan dengan memasang early warning system di lima lokasi aliran Sungai Cikeas-Cileungsi, kemudian menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi sosialisasi tanggap bencana belum dilakukan menyeluruh kepada masyarakat korban banjir Kota Bekasi. Selanjutnya pada saat bencana, BPBD belum bisa mengevakuasi warga korban banjir Kota Bekasi secara maksimal dan menyeluruh. Pada tahap pasca bencana, BPBD melakukan rehabilitasi pembersihan sampah dan lumpur pasca banjir serta melakukan trauma healing korban banjir. Kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali rumah yang rusak, sejauh ini masyarakat menggunakan uang pribadi masing-masing dan tidak mendapat dana bantuan apapun dari pemerintah.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Siti Soviah, Delly Maulana, dan Arif Nugroho tentang tata kelola pengelolaan pariwisata di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan harapan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik. Selanjutnya dalam hal Public Private Partnership tercipta kontrak yang baik antara pihak swasta dan pemerintah, namun dari pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, dan pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di daerah tersebut.
Artikel ketiga ditulis oleh Wehelmina Lodia Kause dan Sirilus M. Lelan. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan proses manajemen pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang meliputi perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggerakan pendidikan dan pengawasan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa perencanaan analisis kebutuhan guru belum didukung dengan data yang lengkap, pengorganisasian Nusa Tenggara Timur terlampau besar, penggerakan berupa motivasi guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi serta pengawasan masih terbatas baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
Selanjutnya, artikel keempat ditulis oleh Arnelis Jessika, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, dan Ardy Herliansyah tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung. Penyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Provinsi Lampung, hal ini diketahui berdasarkan data pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang menunjukkan bahwa terhitung sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah tindak pidana tersebut cenderung meningkat.Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, dan kerangka internasional dalam pencegahan penyelundupan benih lobster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung terjadi karena tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat atas dampak lingkungan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum memberikan edukasi, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan tindakan preventif dan tindakan represif.
Artikel kelima ditulis Muhammad Eko Subagtio. Penelitian yang ditulis Eko Subagtio bertujuan untuk mengetahui tindakan konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dan teknik interpretasi dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Perilaku konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima PKH ditunjukkan melalui aktivitas konsumsi atau berbelanja atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan. Tindakan tersebut ditemukan dalam beberapa perilaku, diantaranya : (1) Ibu-ibu penerima manfaat bantuan PKH lebih sering menghabiskan dana yang diterima dalam waktu dua hingga tiga hari saja, (2) dana tersebut dipergunakan untuk berbelanja bahan-bahan konsumsi dalam jumlah yang besar, (3) aktivitas belanja di pasar membuat mereka membeli berbagai macam jenis barang yang awalnya tidak direncanakan. Untuk mengontrol penggunaan dana terhadap masyarakat penerima PKH, pemerintah desa mengadakan program sosialisasi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
Selanjutnya artikel ditulis oleh Vina Karmilasari, Devi Sutrisno Putri, dan Dodi Faedlulloh tentang Eco-Shool. Eco-school merupakan program besar yang mewadahi keinginan sekolah untuk berperan dalam melestarikan lingkungan. Program eco-school menggabungkan pembelajaran dan tindakan, sehingga menjadi metode yang efektif untuk mengubah perilaku dan membentuk karakter. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan pentingnya melakukan revolusi karakter bangsa. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini sejalan dengan agenda Nawacita penguatan karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, secara implisit ditegaskan Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Untuk dapat mencapai target maksimal dari penerapan eco-school maka dibutuhkan strategi yang sesuai dan mumpuni dalam mengeksekusi seluruh program tersebut. Mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, maka penelitian memperoleh formulasi strategi berupa langkah kerja eco-school yakni: a) sosialisasi; b) pendidikan; c) pemberdayaan; d) pembudayaan; e) kerjasama peran stakeholder. Model strategi yang tersebut diharapkan dapat berkontribusi guna membentuk karakter siswa peduli lingkungan yang kemudian secara beriringan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelajutan (sustainable development) melalui karakter peduli lingkungan.
Artikel terahkir ditulis oleh Tego Suroso, Diar Budi Utama, Wilopo, dan Siswo Hadi Sumantri tentang implementasi kesiapsiagaan Pt Daya Radar Utama dalam menghadapi risiko bencana. Kesiapsiagaan bencana salah satu perhatian penting dalam kesiapsiagaan non alam yakni meminimalisir risiko terjadinya kegagalan teknologi pada kapal. Sering kali berita kecelakaan kapal terjadi karena kegagalan teknologi maupun ketidaksiapan dari personel untuk memenuhi fasilitas dalam proses produksi kapal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi kesiapsiagaan PT DRU dalam menghadapi risiko bencana. Secara umum PT DRU belum menjalankan kolaborasi dengan berbagai instansi kebencanaan untuk mengantisipasi terjadinya risiko bencana yang besar. Responsivitas PT DRU melalui HSE sebagai unit yang menangani kesiapsiagaan bencana dalam lingkup internal menunjukkan adanya ketidakmajuan organisasi dalam peningkatan kapasitas personel maupun kelengkapan fasilitas keselamatan. Dalam unit organisasi menunjukan bahwa HSE terbentuk saat PT DRU berdiri karena mengingat pentingnya unit pengelolaan risiko bencana dengan mengoptimalkan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan-pelatihan.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan
