Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
    122 research outputs found

    Reassessing LPDB’s Strategic Readiness for 2025–2029: A Case-Based Strategic Diagnosis Integrating Public-Sector Governance and Strategic Management Frameworks

    No full text
    This research examines the strategic readiness of LPDB-KUMKM in implementing its 2025–2029 business transformation roadmap. Using a qualitative case study approach supported by PESTEL, McKinsey’s 7S, SWOT, IFE, EFE, IE, and TOWS analyses, the study explores strategic alignment, organizational capacity, and external opportunity structures. The data were drawn from institutional documents, policy inputs, and non-direct interview insights designed to capture perspectives from internal stakeholders. Findings show that LPDB holds significant growth opportunities driven by national cooperative policy, digital finance expansion, and emerging green and Islamic financing sectors. However, internal challenges persist, including uneven HR competence, limited ESG assessment capability, cooperative literacy gaps, and the need for stronger digital and risk governance systems. The IE matrix positions LPDB in the Grow and Build quadrant, indicating that strategic expansion is viable if balanced with capability strengthening. The TOWS mapping further suggests scenario pathways emphasizing digitalization, green financing, partnership models, and human capital development. This study contributes to public finance literature by demonstrating how institutional transformation in government financial agencies requires phased implementation, ecosystem support, and alignment between strategy ambition and operational capacity.Penelitian ini menganalisis Rencana Strategi Bisnis Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi RI, tahun 2025–2029, menggunakan kerangka PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environment, and Legal), 7S McKinsey, dan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).  Metode kualitatif diterapkan dengan triangulasi data primer-sekunder serta analisis matriks IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (External Factor Evaluation), dan IE (Internal-External) serta TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths). Hasilnya menunjukkan bahwa LPDB berpeluang besar menerapkan rencana strategi bisnis secara efektif berkat dukungan kebijakan nasional dan digitalisasi. Namun, LPDB mengahadapi tantangan ketidakpastian global, keterbatasan SDM, dan risiko tata kelola koperasi. Penelitian menegaskan pentingnya inovasi produk, penguatan organisasi dan tata kelola, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung peran LPDB sebagai motor penggerak koperasi modern di Indonesia

    Analisis Implementasi Birokrasi Ideal Weber Pada Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

    No full text
    This study analyzes the implementation of Max Weber's ideal bureaucracy in the Bureau of Headship within the Secretariat General of the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia. Weber defines ideal bureaucracy as an organizational system governed by five core principles: legal-rational authority, hierarchical structure, technical competence, impersonality, and a merit-based career system. This research adopts a qualitative approach, utilizing literature review, direct qualitative observation, and in-depth interviews with three informants: two civil servants from the DPD Secretariat (one an IPDN graduate, the other a non-IPDN official), and a governance scholar. The findings reveal that efficiency and rationality are generally well-applied through structured task distribution and formal procedures. However, patron-client relationships among IPDN alumni pose challenges to impersonality and meritocracy. To enhance the validity of the findings, data triangulation was conducted through cross-verification of interviews, field observations, and official bureaucratic documents. Strengthening reform through transparent recruitment, performance-based promotion, and institutional oversight is essential. With these measures, the Bureau of Headship has the potential to become a model of effective, accountable, and professional governance within Indonesia’s public sector.Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan birokrasi ideal Max Weber di Biro Kesekretariatan Pimpinan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Teori birokrasi Weber, yang menekankan pada hierarki, pembagian tugas, dan rasionalitas, menjadi kerangka analisis utama, didukung oleh metode kualitatif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa birokrasi ideal sebagian besar telah diterapkan dalam hal efisiensi dan rasionalitas, di mana pembagian tugas dan prosedur pengambilan keputusan mengikuti aturan formal yang jelas. Struktur hierarki yang terorganisasi memastikan bahwa kewenangan dan tanggung jawab terdistribusi dengan baik, sehingga meminimalkan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas. Namun, keberadaan hubungan patron-klien yang berbasis alumni IPDN menciptakan tantangan terhadap prinsip impersonalisme dan meritokrasi. Hubungan ini, meskipun memperkuat koordinasi internal dan membentuk jaringan informal, dapat menyebabkan favoritisme dan melemahkan standar profesional jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, hubungan ini berpotensi menciptakan ketergantungan yang mengikis objektivitas yang seharusnya dijunjung dalam sistem birokrasi. Kesimpulannya, meskipun prinsip birokrasi ideal Weber telah diterapkan dengan baik, fenomena patron-klien perlu ditangani melalui reformasi birokrasi yang menekankan meritokrasi, pengawasan yang ketat, proses rekrutmen yang transparan, dan penguatan kompetensi teknis di kalangan pejabat. Dengan langkah-langkah tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan dapat menjadi model berkelanjutan bagi tata kelola yang efektif, akuntabel, dan profesional di sektor publik Indonesia. &nbsp

    Determining Selection Criteria for Prospective Census and Survey Enumerators at BPS Kutai Kartanegara Regency

    No full text
    The selection of census and survey enumerators plays a crucial role in ensuring the quality of statistical data produced by Statistics Indonesia (BPS). However, at BPS Kutai Kartanegara Regency, the recruitment process for field enumerators remains administrative and lacks measurable and systematic criteria. The number of accepted enumerators is also disproportionate to actual needs. In 2024, out of 992 applicants, 784 were accepted, but only around 112 individuals (15%) were involved in field activities throughout the year. The unclear selection and assignment criteria creates an impression of subjectivity, resource inefficiency, and potential decline in public trust toward the recruitment process.This study aims to identify, analyze, and prioritize the selection criteria for census and survey enumerators to strengthen the recruitment governance. The Analytical Hierarchy Process (AHP) was employed, as it allows systematic weighting of various criteria through expert judgment and enables objective quantification of qualitative aspects. A total of 21 expert respondents were purposively selected based on their experience in recruitment and field implementation. Although limited in number, this approach emphasizes expertise validity and logical consistency (CR ≤ 0.1) over statistical representativeness. The main criteria were analyzed, namely: field experience, basic competence, digital literacy, commitment and integrity, as well as attitude and work ethics. The results show that attitude and work ethics, along with commitment and integrity, hold the highest weights of importance. This study offers an evidence-based analytical framework that can be replicated to improve recruitment governance for census and survey enumerators at the local/regional level.Pemilihan petugas sensus dan survei memegang peran krusial dalam menjamin kualitas data statistik yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, proses seleksi mitra kerja lapangan selama ini masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kriteria yang terukur dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan kriteria seleksi petugas sensus dan survei di BPS Kabupaten Kutai Kartanegara guna memperkuat tata kelola rekrutmen mitra statistik. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), penelitian ini melibatkan 21 responden ahli yang dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman mereka dalam proses rekrutmen dan pelaksanaan kegiatan lapangan. Lima kriteria utama yang dianalisis meliputi: pengalaman lapangan, kompetensi dasar, literasi digital, komitmen dan integritas, serta sikap dan etika kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap dan etika kerja serta komitmen dan integritas memiliki bobot kepentingan tertinggi dalam penilaian. Temuan ini memberikan dasar bagi perumusan model seleksi petugas yang berbasis bukti dan dapat direplikasi di wilayah lain. Penelitian ini turut berkontribusi dalam mendukung inovasi kebijakan manajemen sumber daya manusia sektor publik, khususnya dalam konteks penguatan tata kelola rekrutmen mitra kerja statistik di tingkat daerah

    Transmigrasi di Indonesia: Tinjauan Sistematis tentang Arah Kebijakan, Dampak Sosial-Ekosistem, dan Implikasi bagi Administrasi Desa (1959-2025)

    No full text
    Transmigration has long served as a tool for regional equity and reducing population pressure in Java-Bali, but its success was often judged by physical outputs alone. This study synthesizes cross-era evidence to (i) map shifting policy rationales and instruments, (ii) summarize recurring socio-ecological impacts, and (iii) draw operational lessons for village governance. Using a Scopus-based Systematic Literature Review of publications from 1959 to 2025, 95 articles were selected after title, abstract, and full-text screening. Thematic synthesis covers three periods: 1959-1999, 2000-2014, and 2015-2025. Over time, there has been a shift from standardized interventions to context-sensitive and governance driven approaches: spatial planning based on land and water suitability, basic services aligned with livelihood cycles and market access, community forest management, and stronger procedural justice through inclusive participation and rights recognition. Recent trends emphasize rapid land conversion, frontier related relocations, and the need for conflict mediation at the village level. Today, transmigration success is better measured by the quality of spatial choices, livelihood stability, and policy legitimacy. Village administrations play a central role through participatory socio-biophysical mapping, adaptive service SOPs, socio-ecological regulations, and transparent mediation tools bridging national policies with practical, local outcomes.Transmigrasi telah lama menjadi alat untuk mewujudkan keadilan regional dan mengurangi tekanan populasi di Jawa-Bali, namun keberhasilannya sering dinilai hanya berdasarkan hasil fisik semata. Studi ini mensintesis bukti lintas era untuk (i) memetakan perubahan rasionalitas kebijakan dan instrumen, (ii) merangkum dampak sosial-ekologis yang berulang, dan (iii) menarik pelajaran operasional untuk tata kelola desa. Menggunakan tinjauan literatur sistematis berbasis Scopus dari publikasi tahun 1959 hingga 2025, 95 artikel dipilih setelah penyaringan judul, abstrak, dan teks lengkap. Sintesis tematik mencakup tiga periode: 1959-1999, 2000-2014, dan 2015-2025. Seiring waktu, terjadi pergeseran dari intervensi standar ke pendekatan yang sensitif terhadap konteks dan berorientasi pada tata kelola,  perencanaan ruang berdasarkan kesesuaian lahan dan air, layanan dasar yang selaras dengan siklus mata pencaharian dan akses pasar, pengelolaan hutan komunitas, serta keadilan prosedural yang lebih kuat melalui partisipasi inklusif dan pengakuan hak. Tren terbaru menyoroti konversi lahan yang cepat, relokasi terkait perbatasan, dan kebutuhan mediasi konflik di tingkat desa. Saat ini, keberhasilan transmigrasi lebih baik diukur melalui kualitas pilihan spasial, stabilitas mata pencaharian, dan legitimasi kebijakan. Pemerintahan desa memainkan peran sentral melalui pemetaan socio-biologis partisipatif, SOP layanan adaptif, regulasi socio-ekologis, dan alat mediasi transparan, menghubungkan kebijakan nasional dengan hasil praktis di tingkat lokal

    Triple Helix Collaboration Model for Improving the Performance of Socio-Economic Empowerment Programs for Traditional Fishing Families in Medang Deras

    Full text link
    Fishermen empowerment programs have thus far failed to sustainably improve the socio-economic conditions of fishing families. According to data from Statistics Indonesia (BPS) in 2023, the national poverty rate remains at 9.36%, far from the 0% poverty target set for 2024, with 70% of the poor population residing in coastal areas, most of whom are engaged in fishing. This failure is attributed to the government's lack of preparedness in understanding the actual conditions of coastal communities, as well as the absence of coordination with innovative university research in the design of empowerment programs. The gap between key actors has rendered intervention efforts less effective. This study aims to integrate the Triple Helix collaboration model as an innovative approach to improve the performance of socio-economic empowerment programs for traditional fishing families by utilizing local waste potential into calcium-based product innovation. The research was conducted in two hamlets of Nelayan Village, Medang Deras Subdistrict, Batubara Regency, North Sumatra, using a social engineering approach through the Participatory Action Research method over one year. The intervention involved mentoring and knowledge transfer through socialization, focus group discussions (FGDs), and training for fisher households. The findings show that the majority of fishers live in conditions of structural poverty, with daily incomes below IDR 50,000 and trapped in debt cycles with middlemen. The training and mentoring intervention on coastal waste processing into calcium-based product innovation successfully led to the formation of innovation-based fisher groups, formalized through the signing of an Institutional Arrangement (IA) with the subdistrict government, which was subsequently adopted as a policy. This study not only presents a contextually relevant collaborative model but also offers a prototype of an empowerment system that is collaborative, circular, and rooted in local needs and potential.Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi model Triple-helix dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan sosial ekonomi keluarga nelayan tradisional di Desa Medang, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Keterbatasan pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi ekonomi wilayah pesisir. Gap yang terjadi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat pesisir perlu dijembatani untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Kajian ini bertujuan untuk merekomendasikan model pemberdayaan berbasis kolaborasi triplehelix yang dapat mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat nelayan tradisional, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan keterampilan, pengangguran, serta pemanfaatan limbah pesisir yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan social engineering dengan metode participatory action research selama satu tahun dengan melakukan pendampingan dan membentuk kelompok nelayan binaan inovasi yang akan diperkenalkan oleh pemerintah kabupaten. Melalui  knowledge transfer yang melibatkan sosialisasi, FGD, dan pelatihan kepada keluarga nelayan, diharapkan muncul alternatif pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nelayan hidup dalam kemiskinan struktural dengan pendapatan harian di bawah Rp50.000, serta terjebak dalam siklus utang kepada tengkulak. Intervensi pelatihan dan pendampingan dalam pengolahan limbah pesisir menjadi inovasi produk berkalsium yang bernilai ekonomi berhasil membentuk kelompok nelayan binaan inovasi lewat penandatanganan Institutional Arrangement (IA). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi inovatif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan mengentaskan kemiskinan melalui model Triple Helix yang berkelanjutan

    Integrating Population Education within Multilevel Governance in Indonesia: A Systematic Literature Review

    Full text link
    This study investigates the integration of population education within the framework of multilevel governance in Indonesia, focusing on its implementation across formal, non-formal, and informal educational pathways. The objective is to identify the challenges and opportunities that emerge in aligning national policy with decentralized governance practices. Using a systematic literature review method, the study analyzes empirical and theoretical works on education policy, governance models, and demographic strategies, complemented by national data on population education initiatives. The findings reveal a strong concentration of population education in formal institutions, indicating vertical dominance in governance. Meanwhile, non-formal and informal channels remain underutilized, despite their potential for community engagement and contextual adaptability. The study highlights key governance challenges, including fragmented coordination, limited cross-sector collaboration, and weak institutional linkages between government levels. However, it also identifies promising opportunities in decentralized networks and digital policy tools to support more inclusive and adaptive education delivery. The study concludes that a shift toward collaborative, multilevel governance is essential to transform population education into a participatory and equitable policy instrument across Indonesia’s diverse regional contexts.Studi ini mengkaji integrasi pendidikan kependudukan dalam kerangka tata kelola multilevel di Indonesia, dengan fokus pada implementasinya melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan praktik tata kelola yang terdesentralisasi. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis, studi ini menganalisis karya-karya empiris dan teoretis terkait kebijakan pendidikan, model tata kelola, dan strategi kependudukan, serta dilengkapi dengan data nasional mengenai inisiatif pendidikan kependudukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kependudukan masih terpusat pada institusi formal, yang mencerminkan dominasi vertikal dalam tata kelola. Sementara itu, jalur non-formal dan informal masih kurang dimanfaatkan, padahal memiliki potensi besar dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan adaptabilitas kontekstual. Studi ini menyoroti berbagai tantangan tata kelola, termasuk koordinasi yang terfragmentasi, kolaborasi lintas sektor yang terbatas, dan lemahnya keterkaitan institusional antar tingkat pemerintahan. Namun, studi ini juga mengidentifikasi peluang yang menjanjikan melalui jaringan desentralisasi dan pemanfaatan alat kebijakan digital untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Studi ini menyimpulkan bahwa pergeseran menuju tata kelola multilevel yang kolaboratif sangat penting untuk mentransformasi pendidikan kependudukan menjadi instrumen kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan di tengah konteks regional Indonesia yang beragam

    Village Archives Management: The Foundation of Organizational Effectiveness Towards Good Governance

    Full text link
    Archive management plays an important role in public administration services implemented by government agencies, both central and regional, especially in meeting the needs of the community. Effective archive management can improve organizational efficiency, which ultimately supports the principles of good governance. In the villages of Jatilawang District, archive management has not been fully optimized, resulting in public administration services not meeting community expectations. This study aims to analyze archive governance, the challenges faced, and their impact on the effectiveness of organizational work. In the long term, this study is expected to contribute to the development of administrative management science, especially in maintaining organized archives to support village development towards good governance. This study uses a mixed method approach, data collection through observation, interviews, and questionnaires. The findings show that although the villages in Jatilawang District have implemented an archiving process from recording to disposal, these villages have not fully complied with existing regulations due to certain constraints. This has an impact on the efficiency of the organization in providing public services, because archive management has a direct impact on organizational performance.Pengelolaan kearsipan memegang peranan penting dalam pelayanan administrasi publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan kearsipan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi organisasi, yang pada akhirnya mendukung prinsip tata kelola yang baik. Di desa-desa Kecamatan Jatilawang, pengelolaan kearsipan belum sepenuhnya optimal sehingga mengakibatkan pelayanan administrasi publik tidak sesuai harapan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kearsipan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap efektivitas kerja organisasi. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen administrasi, khususnya dalam menjaga kearsipan yang terorganisir untuk mendukung pembangunan desa menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Temuan menunjukkan bahwa meskipun desa-desa di Kecamatan Jatilawang telah menerapkan proses pengarsipan mulai dari pencatatan hingga pembuangan, namun desa-desa tersebut belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang ada karena adanya kendala tertentu. Hal ini berdampak pada efisiensi organisasi dalam memberikan pelayanan publik, karena pengelolaan kearsipan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi

    Transformation of Public Service: A Bibliometric Analysis and A Study of The Population and Civil Registration Office in Palembang City

    Full text link
    This study aims to see research trends related to the digital transformation of public services globally and combine them with field studies to see the readiness of government agencies in digital public service transformation using the government-to-citizen theory consisting of support, capacity, and value. This study uses a bibliometric analysis method sourced from Scopus as a database and a descriptive qualitative method with data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. The data used are data from 2019-2024 using Scopus and bibliometric analysis using Vosviewers software. The results of the study show that in terms of support, Disdukcapil has allocated human resources and created several digital innovations such as PACAKELAH TERUS, SIJAGO, and AMPERA CAKEP. Then in terms of capacity, employees are considered competent because they have undergone training, but the technology used is still limited, the waiting room is uncomfortable, and there is a limited budget for the construction of a new building. Then the bibliometric study shows that research on service digitalization, especially in the 2021-2023 period, is growing with a focus on the use of big data, artificial intelligence, collaboration and process automation to improve service effectiveness. The connection is by knowing and understanding this trend, so it is recommended that Disdukcapil can align digitalization strategies with global developments, such as agency preparation in this case meaning strengthening internal capacity and collaborating with other parties to achieve goals.Penelitian ini bertujuan untuk melihat tren penelitian terkait transformasi digital layanan publik secara global dan menggabungkannya dengan studi lapangan untuk melihat kesiapan instansi pemerintah dalam transformasi layanan publik digital dengan menggunakan teori Government-to-citizen yang terdiri dari support, capacity, dan value. . Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometrik yang bersumber dari Scopus sebagai database dan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data tahun 2019-2024 menggunakan Scopus dan analisis bibliometrik menggunakan software Vosviewers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil sudah cukup baik dalam melaksanakan pelayanan berbasis digital dari ketiga indikator Government to citizen, namun perlu adanya perbaikan dari sisi teknologi yang digunakan, ruang tunggu yang tidak nyaman, dan anggaran pembangunan gedung baru. . Hasil lain yang diperoleh sebanyak 699 artikel dengan jenis artikel. Hasil analisis ditemukan sembilan klaster dan klaster yang paling dominan adalah klaster pertama dan klaster kedua. Dengan banyaknya publikasi yang jarang dilakukan, hal ini memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema tersebut untuk dapat dilakukan

    Efisiensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Identitas Digital : Analisis Integratif dalam Perspektif Nilai Islam di Provinsi Riau

    No full text
    The digital transformation of public services has become an urgent necessity, including in civil administration. This study analyzes the efficiency of administrative services through the implementation of the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital or IKD) in Riau Province, incorporating Islamic values as a distinctive evaluative and ethical framework in digital governance. Using a descriptive qualitative method with in-depth interviews, observation, and documentation, the findings reveal that IKD has improved service efficiency, reducing processing time from an average of 30 minutes to under 10 minutes per citizen. However, several challenges remain, including limited digital literacy, suboptimal inter-agency coordination, and low public awareness of data privacy. Islamic ethical principles such as amanah (trustworthiness), ihsan (excellence in conduct), and maslahah (public interest or common good) are applied as a normative and evaluative lens aligned with universal values such as integrity, professionalism, and public welfare. Unlike previous evaluations that focused primarily on technical or procedural aspects, this research uniquely integrates faith-based ethics into empirical assessment, offering broader relevance for digital ID initiatives in Muslim-majority contexts and developing nations. This study suggests enhancing digital literacy with value-based content, strengthening infrastructure, and institutionalizing Islamic ethical principles in digital public service policies to ensure trust, accountability, and sustainability.Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk dalam administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pelayanan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Riau dengan mengintegrasikan perspektif nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IKD telah meningkatkan efisiensi pelayanan dari segi waktu, biaya, dan akurasi data. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya literasi digital, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai seperti amanah, keadilan, ihsan, dan kemaslahatan menjadi landasan moral yang penting dalam mengelola layanan berbasis digital secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur, serta internalisasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pelayanan publik digital.  Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Efisiensi Pelayanan, Nilai Isla

    Assessing Digital Innovations in Public Service Delivery of West Java Province versus South Korea and Mexico

    Full text link
    This research evaluates the effectiveness and challenges of the Digital Public Service Mall (MPP Digital) in West Java, Indonesia, compared to established digital service models in South Korea and Mexico. The study explores critical challenges faced in public administration and service delivery in a global shift towards digital governance. Employing a qualitative comparative methodology, insights were gathered from various stakeholders, including government officials, service users, and community representatives. The findings indicate notable improvements in service efficiency and user satisfaction, with processing times decreasing from an average of 30 days to around 10 days. Furthermore, 85% of users preferred digital services over traditional methods, reflecting a shift towards more responsive governance models. However, the research also identifies significant challenges, including disparities in digital literacy and access, which impede equitable service delivery. To mitigate these issues, the study advocates targeted training programs to enhance digital skills among marginalised populations, ensuring broader access to digital innovations. The novelty of this study lies in its thorough comparative analysis that highlights Indonesia's specific socio-cultural factors and offers insights to refine existing conceptual models in digital governance. By addressing these dimensions, the research contributes to the ongoing discourse on digital transformation in public administration and provides actionable recommendations for policymakers and public administratorsPenelitian ini mengeksplorasi peran krusial inovasi digital dalam meningkatkan penyampaian layanan publik, dengan fokus pada Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) di Jawa Barat, Indonesia. Di tengah tren global menuju pemerintahan digital, studi ini menangani tantangan mendesak dalam administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan tata kelola publik. Tujuan utama adalah untuk menilai efektivitas MPP Digital dibandingkan dengan model layanan digital yang mapan di Korea Selatan dan Meksiko. Dengan menggunakan metodologi komparatif         kualitatif, penelitian ini mengandalkan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengguna layanan, dan perwakilan komunitas. Temuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam efisiensi layanan dan kepuasan pengguna, dengan waktu pemrosesan yang berkurang dari rata-rata 30 hari menjadi sekitar 10 hari. Secara mencolok, 85% pengguna menyatakan preferensi untuk layanan digital dibandingkan metode tradisional, menekankan pergeseran transformasional menuju tata kelola yang berpusat pada warga. Namun, studi ini juga mengidentifikasi tantangan, seperti ketimpangan literasi digital dan masalah aksesibilitas, yang menghalangi akses yang setara terhadap layanan publik digital. Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian merekomendasikan program pelatihan terarah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital di antara populasi yang terpinggirkan. Pendekatan ini memastikan bahwa semua warga dapat memanfaatkan inovasi digital, mendorong inklusivitas dalam penyampaian layanan publik. Kebaruan dari studi ini terletak pada analisis komparatif yang komprehensif, yang tidak hanya menyoroti konteks sosial- budaya unik Indonesia tetapi juga menarik pelajaran berharga dari praktik terbaik internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus tentang transformasi digital dalam administrasi publik, menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan administrator publik yang ingin meningkatkan efektivitas tata kelola melalui inovasi digital strategis

    82

    full texts

    122

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇