Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
122 research outputs found
Sort by
Reimaginasi Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Memperluas Ruang Sipil di Indonesia
No full textCivil space in Indonesia is commonly understood through the lens of coercive restrictions, yet a less examined dimension is how education and the design of public participation shape young people’s access to policy processes. This study employs a sequential embedded design, combining document analysis of the regulatory framework for participation with an online survey of 567 Indonesian youth aged 16–30, selected through convenience sampling. The findings reveal three participatory capacity gaps: (1) the knowing–understanding gap—96.3% of respondents are familiar with the concept of policy participation, but only 43.7% understand its processes; (2) the understanding–doing gap—direct involvement is very low (19.2%); and (3) the access–influence gap—informational access does not translate into substantive influence. These patterns indicate that participatory exclusion is structural and reproduced through the disjunction between learning processes and regulatory design. This article contributes by offering an integrative framework for public policy–legal education that emphasizes procedural literacy and deliberative experience as strategies to expand a more inclusive civil space for youth.Ruang sipil yang menyempit tidak selalu ditandai oleh pagar kawat atau represi aparat, melainkan juga oleh tata kelola pemerintahan yang bersifat formalistik. Keterbatasan keterlibatan substantif generasi muda dalam proses legislasi dan kebijakan tercermin dari lemahnya implementasi UU Kepemudaan yang belum mampu memperkuat kanal partisipasi, eksklusivitas dalam Perpres 45/2017 yang hanya melibatkan kelompok tertentu, serta formalisme prosedural dalam UU 13/2022 yang menjadikan partisipasi publik sebatas kewajiban administratif tanpa substansi deliberatif. Kondisi ini diperburuk pula oleh sistem pendidikan dan mekanisme sertifikasi yang gagal membebaskan. Pendidikan kebijakan dan hukum, yang semestinya menjadi arena pemberdayaan warga negara, masih terjebak dalam pendekatan teknokratis, elitis, dan terpisah dari realitas partisipasi publik. Fragmentasi kurikulum antara disiplin kebijakan publik dan hukum telah melahirkan generasi profesional yang kompeten secara sektoral, tetapi kehilangan kapasitas deliberatif lintas bidang. Di sisi lain, skema sertifikasi profesi cenderung memperkuat eksklusivitas berbasis kemampuan finansial daripada menjamin keadilan akses masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses legislasi serta kebijakan. Artikel ini menawarkan reimaginasi pendidikan kebijakan dan hukum melalui analisis kritis terhadap hambatan struktural dan yuridis yang berkontribusi pada penyempitan ruang sipil. Dengan berlandaskan teori keadilan partisipatoris, tulisan ini menegaskan bahwa pendidikan kebijakan–hukum yang lebih integratif dan partisipatif merupakan prasyarat bagi perluasan ruang sipil. Artikel ini menekankan implikasi normatif dan agenda reflektif untuk mengembangkan pendidikan kebijakan–hukum yang mampu memperkuat literasi kewargaan generasi muda sekaligus membuka ruang demokratisasi pengetahuan yang lebih adil dan inklusif
Akuntabilitas Publik dalam Penanganan Kecelakaan Kapal melalui Operasi SAR: Studi Kasus Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo
No full textThis study aims to analyze public accountability in the Gorontalo Search and Rescue (SAR) Office across five dimensions: performance, financial, legal, moral, and innovation. These dimensions are theoretically anchored in Bovens’ multidimensional accountability framework, which distinguishes procedural, professional, and outcome-based responsibilities; this grounding clarifies the conceptual meaning and analytical basis of each dimension. Accountability is viewed as a central pillar of institutional legitimacy, especially in crisis settings where public expectations are heightened. A descriptive qualitative approach was employed, supplemented by a structured quantitative scoring procedure. Qualitative indicators derived from interviews, observations, and document analysis were converted into numerical values using predefined rubrics aligned with the accountability framework, allowing transparent and non-arbitrary visualization through radar and bar charts. Findings show that moral accountability received the highest score, reflecting strong humanitarian responsibility, emotional support to victims’ families, and dignified victim handling. Performance accountability also scored well, supported by response speed, procedural compliance, and inter-agency coordination, although resource constraints limited operational effectiveness. Financial and legal accountability demonstrated moderate results, indicating persistent tensions between bureaucratic compliance and operational flexibility. Innovation accountability was the weakest dimension due to limited adoption of advanced technologies such as drones, satellite-based communication, and digital dashboards.Overall, the study indicates that the Gorontalo SAR Office has established a credible accountability foundation but requires strengthened innovation capacity and improved regulatory harmonization. By explicitly grounding the five accountability dimensions in a recognized theoretical framework and employing a transparent qualitative-to-quantitative scoring process, this study offers a more analytically rigorous contribution to understanding accountability within crisis-response institutions in developing countries.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dimensi akuntabilitas publik pada Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gorontalo dengan fokus pada kinerja, keuangan, hukum, moral, dan inovasi. Studi ini berangkat dari pentingnya akuntabilitas sebagai pilar legitimasi lembaga publik, terutama dalam konteks penanganan krisis yang melibatkan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis data kuantitatif melalui visualisasi grafik radar dan grafik batang. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, serta analisis dokumen internal dan regulatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas moral memperoleh skor tertinggi, mencerminkan pentingnya tanggung jawab kemanusiaan, dukungan emosional kepada keluarga korban, dan penghormatan terhadap martabat korban. Dimensi kinerja juga relatif baik, ditandai dengan kecepatan respons, kepatuhan prosedural, dan koordinasi lintas lembaga, meskipun terkendala keterbatasan sumber daya. Akuntabilitas keuangan dan hukum menunjukkan capaian moderat karena masih menghadapi dilema antara kepatuhan birokratis dan kebutuhan fleksibilitas operasional. Dimensi inovasi menempati skor terendah, mencerminkan minimnya adopsi teknologi baru dan sistem digital real-time. Temuan ini menegaskan bahwa Kantor SAR Gorontalo telah memiliki fondasi akuntabilitas yang cukup kuat, namun penguatan inovasi, transparansi, dan harmonisasi regulasi menjadi kunci peningkatan efektivitas serta legitimasi publik. Relevansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya diskursus akuntabilitas publik di sektor respons krisis di negara berkembang, sekaligus menawarkan perspektif strategis mengenai integrasi inovasi dalam tata kelola publik modern
Policy Analysis of Sustainable Waste Management in DKI Jakarta: Public Health and Environmental Implications
Full text linkThis study aims to analyze the sustainable waste management policy in DKI Jakarta within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). This study identifies the challenges faced and evaluates the strategies and efforts implemented to improve the effectiveness of waste management in Jakarta. Using a descriptive qualitative approach, it reviews policy documents, government reports, and in-depth interviews with 15 key informants from various agencies in Central Jakarta. Interviews were conducted with cleaners, residents, and scavengers, and field observations were made at waste t\ransfer stations, waste banks, and Integrated waste processing facility (TPST) Bantargebang. Document studies included regional regulations and performance reports from the DKI Jakarta Environmental Service. The results show that although the Jakarta Government has introduced initiatives such as waste sorting at source, recycling programs, and public awareness campaigns, these efforts are hampered by inadequate infrastructure, limited public participation, and insufficient funding. In addition, coordination between government agencies and the private sector is still less than optimal, which affects the overall impact of the policy. The results of this study conclude that Jakarta's waste management policy is still not fully aligned with the SDGs targets, due to several significant obstacles including lack of public awareness and suboptimal implementation of environmentally friendly technologies. The study emphasizes that Jakarta’s waste management faces significant challenges, particularly in terms of alignment with SDGs. However, the study offers actionable recommendations to improve cross-sector coordination, encourage the adoption of green technologies, and enhance public engagement. The findings can influence policy decisions by advocating for data-driven policy adjustments and better resource allocation. Future research should explore new technologies and compare Jakarta’s practices with leading cities to refine its waste management strategies and achieve more sustainable outcomes.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan di DKI Jakarta dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mengevaluasi strategi serta upaya yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan wawancara mendalam untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Jakarta telah memperkenalkan inisiatif seperti pemilahan sampah di sumbernya, program daur ulang, dan kampanye kesadaran publik, upaya ini terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai, terbatasnya partisipasi publik, dan pendanaan yang kurang mencukupi. Selain itu, koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta masih kurang optimal, akibatnya memengaruhi dampak kebijakan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah Jakarta masih belum sepenuhnya selaras dengan target SDGs, akibat adanyaberbagai kendala yang signifikan termasuk kurangnya kesadaran publik dan penerapan teknologi ramah lingkungan yang belum optimal. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah berkelanjutan. Studi ini memberikan rekomendasi utama terkait perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan, dengan menekankan kontribusi terhadap pencapaian target SDGs. Penelitian ini juga menyarankan adanya penguatan kolaborasi lintas sektor, investasi dalam infrastruktur, dan penerapan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan berkontribusi secara efektif terhadap target SDGs. Rekomendasi untuk Penelitian lanjutan, dapat berupa mengeksplorasi teknologi baru, model bisnis inovatif, dan melakukan studi perbandingan dengan kota-kota yang unggul dalam pengelolaan limbah berkelanjutan
Pemberian Insentif Terhadap Turnover Intention Pada Perusahaan Properti
No full textHuman resources are the driving force of a company that determines performance in achieving company goals. Each employee certainly has a different performance from one employee to another, for example within one month salesperson A can reach the target, while salesperson B does not reach the target. Companies can stimulate employee performance through the provision of incentives which are interpreted as a form of appreciation for achieving a target or exceeding it. Incentive programs need to be designed in an attractive way to generate, increase, and maintain work motivation, so that performance meets targets. If the incentive program is deemed unattractive, employees may feel unappreciated and bored with the work situation, resulting in a desire to leave the company (turnover intention). This research was conducted at a property company located in Jakarta, PT. X has a sales force of 35 people and all of them are used as research respondents. The purpose of this study was to analyze the effect of providing incentives on the level of turnover intention of PT. X with descriptive analysis techniques, normality test, linearity test, simple linear regression test, coefficient of determination test, correlation test, and t test. The results showed that the incentive variable had a significant negative effect on the turnover intention variable by 11.9%.ABSTRACT
Human resources are the driving force of a company that determines performance in achieving company goals. Each employee certainly has a different performance from one employee to another, for example within one month salesperson A can reach the target, while salesperson B does not reach the target. Companies can stimulate employee performance through the provision of incentives which are interpreted as a form of appreciation for achieving a target or exceeding it. Incentive programs need to be designed in an attractive way to generate, increase, and maintain work motivation, so that performance meets targets. If the incentive program is deemed unattractive, employees may feel unappreciated and bored with the work situation, resulting in a desire to leave the company (turnover intention). This research was conducted at a property company located in Jakarta, PT. X has a sales force of 35 people and all of them are used as research respondents. The purpose of this study was to analyze the effect of providing incentives on the level of turnover intention of PT. X with descriptive analysis techniques, normality test, linearity test, simple linear regression test, coefficient of determination test, correlation test, and t test. The results showed that the incentive variable had a significant negative effect on the turnover intention variable by 11.9%.
ABSTRAK
Sumber daya manusia merupakan penggerak suatu perusahaan yang menentukan performa dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap karyawan tentunya memiliki kinerja yang berbeda-beda antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, misal dalam jangka waktu satu bulan tenaga penjualan A dapat mencapai target, sedangkan tenaga penjualan B tidak mencapai target. Perusahaan dapat merangsang kinerja para karyawan melalui pemberian insentif yang diartikan sebagai bentuk apresiasi atas tercapainya suatu target atau melampauinya. Program pemberian insentif perlu dirancang secara menarik untuk memunculkan, meningkatkan, dan menjaga motivasi kerja, sehingga menunjukkan kinerja yang memenuhi target. Apabila program pemberian insentif dirasa kurang menarik, karyawan dapat merasa tidak dihargai dan jenuh dengan situasi kerja, sehingga memunculkan keinginan untuk keluar dari perusahaan (turnover intention). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti yang berlokasi di Jakarta, PT. X memiliki tenaga penjualan sebanyak 35 orang dan seluruhnya dijadikan responden penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif terhadap tingkat turnover intention tenaga penjualan PT. X dengan teknik analisis deskriptif, uji normalitas, uji linieritas, uji regresi linier sederhana, uji koefisien determinasi, uji korelasi, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan variabel pemberian insentif berpengaruh signifikan dengan sifat negatif terhadap variabel turnover intention sebesar 11.9%.
 
Program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah (UHC JKMB) Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Medan dari Prespektif Otonomi Daerah
No full textUniversal Health Coverage (UHC) is a program designed to ensure access to quality healthcare services without financial hardship for all people. In the context of regional autonomy, the Medan City government is responsible for managing the health sector according to local needs, including implementing an ID card-based health service program. This study aims to analyze the success rate of UHC implementation in Medan City by assessing four key indicators: human resources, financial capacity, equipment and supplies, and organization and management. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The study was conducted at the Medan City Health Office and involved various stakeholders, including community members. The results indicate that Medan City has met or exceeded targets across all four indicators. The budget allocation for UHC by the Medan City government surpassed the minimum requirement, positively impacting the availability of healthcare services by expanding access for the community. Additionally, health organizations and management demonstrated significant efficiency despite challenges in inter-agency coordination, as communication relied primarily on essential platforms like WhatsApp groups, needing a more integrated and real-time online information system. While financial commitment and resource management have supported the success of UHC, there still need to be more public awareness, as evidenced by the limited understanding of UHC among community members. These findings suggest that the success of UHC in Medan could be further enhanced by implementing an online information system to improve inter-organizational coordination and increase public awareness of the benefits of UHC.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dilihat dari empat indikator keberhasilan otonomi daerah yakni, manusia pelaksana, kemampuan keuangan, peralatan dan perlengkapan, organisasi dan manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Medan dengan melibatkan pihak-pihak terkait beserta masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa melalui indikator manusia pelaksana, Pemerintah Kota Medan memiliki komitmen yang kuat terhadap kesehatan masyarakatnya dengan merealisasikan sebuah program layanan kesehatan yang memberikan akses layanan menggunakan E-KTP. Melalui indikator peralatan dan perlengkapan, Pemerintah Kota Medan juga memfasilitasi akses layanan program UHC JKMB dengan beberapa rumah sakit di luar Kota Medan untuk memberikan cakupan layanan yang lebih luas serta memaksimalkan tenaga kesehatan guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Selanjutnya, melalui indikator kemampuan keuangan, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sebesar 18,71% dari total APBD tahun 2023 yang melebihi batas minimal ketetapan sebesar 10%, mencerminkan dedikasi yang signifikan dalam memperkuat sektor kesehatan. Kemudian, melalui indikator organisasi dan manajemen, upaya kolaboratif antar OPD yang dilakukan juga telah mempersingkat jenjang hirarki dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Kota Medan memperlihatkan peningkatan yang nyata untuk mencapai tujuan UHC. Namun, diperlukan pengembangan layanan sistem informasi berbasis online yang dapat diakses secara real-time serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan pemahaman dan partisipasi yang lebih luas dalam program ini
Formation of a Special Work Unit for the Optimization of Regional Asset Utilization in the Provincial Government of DKI Jakarta (Case Study: Jakarta Asset Management Center)
Full text linkThis research was conducted to analyze the establishment of specialized unit aimed at optimizing the utilization of regional assets to increase regional original revenue in the Provincial Government of DKI Jakarta. In order to provide Professional asset management services, DKI Jakarta Province restructured the Organization dan Work Procedures of the Regional Asset Management Agency to perform to supporting function for Government affairs in the financial sector, under the name Unit Pengelola Jakarta Management Center (UP JAMC). UP JAMC was established by the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 57 of 2022 concerning the organization and Work Procedures of the Badan Pengelolaan Aset Daerah. this research uses a descriptive qualitative method by collecting data from interviews with key informants, the official website of the DKI Jakarta Provincial Government, and the Regional Government Financial Report of DKI Jakarta Province. The result of this study conclude that with the establishment of UP JAMC, the utilization of regional assets has increased and contributed to the enhancement of regional original revenue
Manajemen Strategis dalam Peningkatan Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
No full textThis study investigates the strategic management process employed by the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) at the University of Lampung to enhance the production of reputable international journal publications. In contemporary academia, publications in prestigious journals are of paramount importance, as they not only contribute to the expansion of knowledge within specific scientific fields but also significantly bolster the university's reputation at both national and international levels. This research adopts a qualitative methodology, utilizing interviews and observations to explore the perspectives and behaviors of participants. The study is further enriched by the analysis of secondary data sources, which provide essential contextual insights. Findings from this research indicate that the strategic management process has not been fully optimized, primarily due to challenges encountered during the initial phase, particularly in environmental scanning. Inadequacies in this phase have a cascading effect, undermining the overall effectiveness of the publication strategy. The theoretical implications underscore the critical role of thorough environmental scanning in strategic management. Comprehensive and detailed environmental analysis is indispensable for informed decision-making and strategic planning, especially for academic institutions striving for excellence in research publication.Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki proses manajemen strategis yang digunakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung untuk meningkatkan publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi. Dalam dunia akademis modern, publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi memiliki arti penting. Tidak hanya memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang domain ilmiah tertentu, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan reputasi universitas di tingkat nasional dan internasional. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara dan observasi untuk menggali perspektif dan perilaku para peserta. Selain itu, analisis sumber data sekunder melengkapi penelitian ini dengan memberikan informasi kontekstual yang berharga. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses manajemen strategis belum sepenuhnya dioptimalkan, terutama karena tantangan yang dihadapi pada tahap awal, terutama selama pemindaian lingkungan. Kekurangan dalam proses pemindaian lingkungan ini kemudian berdampak pada keefektifan seluruh strategi publikasi. Implikasi teoritis dari penelitian ini menekankan pentingnya melakukan pemindaian lingkungan yang kuat dalam domain manajemen strategis. Analisis lingkungan yang komprehensif dan cermat sangat penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis, terutama bagi institusi akademik yang ingin meningkatkan keunggulan publikasi penelitian
Analysis of Adaptation to Digital Transformation in Government Internal Supervision at Yogyakarta City and Sleman Regency Inspectorates
Full text linkThis study aims to examine the digital transformation adaptations undertaken by the Yogyakarta City Inspectorate and the Sleman Regency Inspectorate, functioning as Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and to assess how these adaptations influence the inspectorates’ supervisory roles in today’s digital era. The internal supervision process includes auditing, reviewing, evaluating, monitoring, and conducting other oversight activities to ensure that the tasks and functions of regional apparatus organizations are executed in alignment with established indicators. This qualitative descriptive research collects data through interviews, observation, and document analysis at the Yogyakarta City Inspectorate, Sleman Regency Inspectorate, and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative Office in the Yogyakarta Special Region. The data analysis involves data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. The study specifically examines digital tools and processes such as electronic audit management systems, digital reporting platforms, and data analytics software used by the inspectorates. Results indicate that, as APIP entities both at Level 3, the Yogyakarta City and Sleman Regency Inspectorates have not yet fully integrated digital adaptations into their supervisory roles. However, both inspectorates have made notable progress, advancing from basic digitization toward digitalization and digital transformation, though the process remains incomplete. The use of these digital tools has begun to impact supervisory functions by enhancing data accuracy and streamlining some oversight activities, yet challenges remain in terms of system interoperability and user proficiency. Strong commitment from regional leadership and the inspectorates is essential to enhance regulatory readiness, budgeting, infrastructure, and human resource capabilities to achieve comprehensive digital adaptation in their supervisory functionsThis study aims to examine the digital transformation adaptations undertaken by the Yogyakarta City Inspectorate and the Sleman Regency Inspectorate, functioning as Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and to assess how these adaptations influence the inspectorates’ supervisory roles in today’s digital era. The internal supervision process includes auditing, reviewing, evaluating, monitoring, and conducting other oversight activities to ensure that the tasks and functions of regional apparatus organizations are executed in alignment with established indicators. This qualitative descriptive research collects data through interviews, observation, and document analysis at the Yogyakarta City Inspectorate, Sleman Regency Inspectorate, and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative Office in the Yogyakarta Special Region. The data analysis involves data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. Results indicate that, as APIP entities both at Level 3, the Yogyakarta City and Sleman Regency Inspectorates have not yet fully integrated digital adaptations into their supervisory roles. However, both inspectorates have made notable progress, advancing from basic digitization toward digitalization and digital transformation, though the process remains incomplete. Strong commitment from regional leadership and the inspectorates is essential to enhance regulatory readiness, budgeting, infrastructure, and human resource capabilities to achieve comprehensive digital adaptation in their supervisory functions.
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adaptasi transformasi digital yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dan Inspektorat Kabupaten Sleman, yang berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta untuk menilai bagaimana adaptasi ini mempengaruhi peran pengawasan inspektorat di era digital saat ini. Proses pengawasan internal meliputi audit, review, evaluasi, monitoring, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di Inspektorat Kota Yogyakarta, Inspektorat Kabupaten Sleman, dan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai entitas APIP pada Tingkat 3, Inspektorat Kota Yogyakarta dan Inspektorat Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mengintegrasikan adaptasi digital ke dalam peran pengawasan mereka. Namun, kedua inspektorat tersebut telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, beralih dari digitalisasi dasar menuju digitalisasi dan transformasi digital, meskipun prosesnya belum sepenuhnya lengkap. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan inspektorat sangat penting untuk meningkatkan kesiapan regulasi, anggaran, infrastruktur, dan kemampuan sumber daya manusia guna mencapai adaptasi digital yang komprehensif dalam fungsi pengawasan mereka
Deep Pluralism in Indonesian Foreign Policy Under The Joko Widodo Administration
Full text linkDeep pluralism is used to describe post-colonial global society. At this point, power, wealth, cultural and political authority are widely distributed in a system that is highly interactive and interdependent. This concept has empirical and normative value for understanding Indonesian foreign policy. Empirically, this concept can help explain that Southern countries are the main drivers in the use of deep pluralism in modern history. While normatively, this concept helps to understand Indonesia's role in consensual and contested forms of deep pluralism. Using system dynamics, this article examines how deep pluralism is applied to Indonesia's foreign policy patterns under the Joko Widodo administration. It concludes that Indonesia has a policy pattern that tends towards a consensual form of deep pluralism in the spirit of raison de system.Pluralisme mendalam digunakan untuk menggambarkan masyarakat global pasca-kolonial. Pada titik ini, kekuasaan, kekayaan, otoritas budaya dan politik didistribusikan secara luas dalam suatu sistem yang sangat interaktif dan saling bergantung. Konsep ini mempunyai nilai empiris dan normatif bagi pemahaman politik luar negeri Indonesia. Secara empiris, konsep ini dapat membantu menjelaskan bahwa negara-negara Selatan merupakan pendorong utama penggunaan pluralisme mendalam dalam sejarah modern. Meskipun secara normatif, konsep ini membantu memahami peran Indonesia dalam bentuk pluralisme mendalam yang bersifat konsensus dan kontroversial. Dengan menggunakan dinamika sistem, artikel ini mengkaji seberapa dalam pluralisme diterapkan pada pola kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo. Disimpulkan bahwa Indonesia memiliki pola kebijakan yang cenderung bersifat konsensual berupa pluralisme mendalam dalam semangat raison de system
Improvement of the Public Participation Waste Management System in Banda Aceh City
Full text linkThis study investigates how changing environmental governance in Banda Aceh City can benefit from public participation. The secret to improving environmental governance is figuring out how to involve the public, businesses, and government in the process. The interaction and influencing factors among enterprise pollution control, government oversight, and public engagement are examined using evolutionary game theory, and an empirical study is conducted using data from Banda Aceh City from 2017 to 2021. The findings of the study demonstrate that government oversight has a favorable impact on environmental governance and can motivate businesses to aggressively reduce pollution. The income and cost of businesses limit the impact of government regulation, hence it is necessary to increase the fines for passive pollution control. Enhancing the government's reputational damage can also effectively encourage environmental oversight activity on the part of the government. Three industrial wastes are substantially better governed when the public participates, and the cost and psychological advantages of involvement have a strong correlation with public enthusiasm. To some extent, public participation can take the place of governmental control. Environmental governance benefits from interactions between the public and the government. The study's findings will enhance environmental governance performance and public satisfaction while assisting in the development of an efficient system