Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
122 research outputs found
Sort by
IDENTIFIKASI KESIAPAN DESTINASI WISATA SEKITAR TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDURACHMAN (TAHURA WAR) MENUJU DESA WISATA BERBASIS SMART TOURISM
Full text linkThis study aims to identify the readiness of tourism villages around the Taman Hutan Raya WAR to adopt the concept of Smart Tourism. The conceptual framework used in this research is based on the concept of Smart Tourism, which includes the use of information and communication technology (ICT) in managing tourist destinations. The research method used is qualitative research with a descriptive type. The study was conducted in Sumberagung Village, Kemiling District, Bandarlampung, and covered seven tourist destinations, namely Kampung Vietnam, Puncak Vietnam, Lembah Vietnam, Jukung Vietnam, Rusa Breeding, Lengkung Langit 2, and Gerbang Alam. The data collection process was carried out using observation and structured interviews. The data were analyzed using qualitative analysis techniques, namely content analysis. The results of the study indicate that tourism villages around Taman Hutan Raya WAR still need a lot of improvement in terms of infrastructure, services, and the implementation of information technology. However, they have great potential to develop Smart Tourism as one of the strategies to enhance the attractiveness of tourist destinations in the area. Therefore, this study provides an important theoretical contribution to the development of the concept of Smart Tourism in tourism village areas, as well as recommendations for stakeholders in developing the area.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan destinasi wisata sekitar Taman Hutan Raya Wan Abdurachman (TAHURA WAR) dalam menjadi desa wisata berbasis smart tourism. Konsep smart tourism memperhitungkan kebutuhan dan keinginan wisatawan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki kualitas layanan dan pengalaman wisata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan TAHURA WAR dalam menjadi desa wisata berbasis smart tourism dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas layanan dan pengalaman wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan respondennya adalah pengelola destinasi wisata, wisatawan dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kesiapan destinasi untuk dikembangkan menjadi smart tourism masih belum memenuhi unsur vital yakni moda transportasi dan sarana transportasi yang memadai
Exogeneus Force Theory, Sebuah Antitesis Teori Negara Otonom Dalam Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya
Full text linkAutonomous state theory is a view to see how public policy is implemented. Even if a policy is unable to overcome economic problems because it is not tied to the provision of public goods, the state still has the power to make its own policies. From the perspective of social goals to avoid damage, climate change and disaster adaptation policies in Indonesia are examples of appropriate policies that can be developed using this. This research aims to analyze whether the Autonomous State Theory can be reapplied to the emergence of climate change adaptation policies in the city of Palangka Raya or whether exogenous incentives have more influence on the implementation of climate change policies or not. In this research, the author used qualitative methods. Conducting an in-depth case study on the implementation of climate change policies in the City of Palangka Raya. This may involve interviews with policy makers, stakeholders, and analysis of policy documents. In-depth interviews were conducted with various parties involved in the climate change policy formulation process, namely, government, academics, environmental activists and other stakeholders. In addition, Analyze policy documents, reports and other information resources to understand the context, objectives and impact of climate change policies in the City of Palangka Raya. The data sources for this research are generally primary and secondary data. To be able to answer this research question, analysis techniques using qualitative methods are needed. The results of the research conclude that the exogenous theory is the antithesis of the Autonomous State Theory in formulating public policy regarding climate change in the city of Palangka Raya. This theory emphasizes the importance of involving actors other than the state in reducing the impacts of climate change. Countries must work together with private companies, international organizations, and civil society to develop effective solutions.Teori negara otonom (Autonomy state theory) merupakan pandangan untuk melihat bagaimana kebijakan public dilaksanakan. Sekalipun suatu kebijakan (Policy) tidak mampu untuk mengatasi persoalan ekonomi karena tidak terikat pada penyediaan barang publik dimana, negara masih mempunyai kekuasaan dalam membuat kebijakannya sendiri. Dari kacamata tujuan sosial untuk menghindari kerusakan, kebijakan perubahan iklim dan adaptasi bencana di Indonesia adalah contoh kebijakan yang tepat yang dapat dikembangkan dengan menggunakan Ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Teori negara otonom (Autonomy state theory) dapat diterapkan kembali terhadap munculnya kebijakan adaptasi perubahan iklim di kota Palangka Raya ataukah insentif eksogen yang lebih berpengaruh terhadap implementasi kebijakan perubahan iklim atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini umumnya adalah data primer dan sekunder. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian ini diperlukan teknik analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa teori eksogen merupakan antitesis dari Teori Negara otonom (Autonomy state theory) dalam merumuskan kebijakan publik mengenai perubahan iklim di kota Palangka Raya. Teori ini menekankan pentingnya melibatkan aktor selain negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara-negara harus bekerja sama dengan perusahaan swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi yang efektif
Arah Kebijakan Dalam Penataan Kawasan Sempadan Rel Kereta Api di Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
Full text linkThe research conducted aims to implement policies regarding the arrangement of railroad border areas, especially settlements located in Labuhan Ratu District based on Regional Regulation Number 4 of 2021-2041 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of Bandar Lampung City. The research method used is descriptive qualitative. The research was conducted along the railroad tracks in Labuhan Ratu Subdistrict. The data collection stage was carried out using field observation methods and interviews with resource persons both local residents and related parties. The results showed that the existence of settlements has become a problem in itself both for the safety of train travel and the security and quality of life of the community. This happens because the existing policies have not been implemented optimally, so there is a need for alternative policies in structuring residential areas located on the railroad border. his research provides a theoretical contribution in making alternative policy directions in structuring residential areas on the railroad border, especially in Labuhan Ratu District, Bandar Lampung City.Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai penataan kawasan sempadan rel kereta api khususnya permukiman yang berada di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021-2041 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di sepanjang rel kereta api Kecamatan Labuhan Ratu. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi lapangan dan wawancara terhadap narasumber baik warga setempat maupun pihak – pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan permukiman sudah menjadi permasalahan tersendiri baik untuk keselamatan perjalanan kereta api maupun keamanan serta kualitas hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena kebijakan yang ada belum diterapkan secara maksimal sehingga perlu adanya alternatif kebijakan dalam penataan kawasan permukiman yang berada di sempadan rel kereta api
ANALISIS KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA (Suatu Studi di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat)
Full text linkBefore village regulations are discussed jointly with the BPD, village officials draft village regulations. Village officials have a very important role in preparing quality village policy designs. Therefore, village officials must have adequate competence in drafting village regulations. The purpose of this study was to analyze the Competence of the Sidomakmur Village Government Apparatus in Compiling Village Policies (Village Regulations) and to analyze the competency weaknesses of the Sidomakmur village government apparatus in formulating village policies (village regulations). This research is a descriptive qualitative research using data collection methods by interviews and documentation studies. The results of the study show that the Sidomakmur Village apparatus does not yet have good enough competencies to formulate a village policy. The competencies that are still lacking are academic competence and technical competence. This is because the majority of village apparatus only graduated from high school and they also have good competence in using computers. The recommendation that the author gives is to provide scholarships to officials to pursue higher education and organize training in the use of technology and information such as computers.Sebelum peraturan desa dibahas bersama-sama dengan BPD, rancangan peraturan desa disusun oleh perangkat desa. Perangkat desa dengan demikian memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiapkan rancangan kebijakan desa yang berkualitas. Oleh karena itu, maka perangkat desa hendaknya memiliki kompetensi dalam merancang peraturan desa yang akan dibahas oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Kampung Sidomakmur dalam Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa) dan menganalisis kelemahan kompetensi aparatur pemerintah kampung Sidomakmur dalam perumusan kebijakan desa (peraturan desa). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Tiyuh Sidomakmur belum memiliki kompetensi yang cukup baik untuk menyusun suatu kebijakan desa. Kompetensi yang masih kurang adalah kompetensi akademis dan kompetensi teknis. Hal tersebut dikarenakan mayoritas tingkat pendidikan aparatur desa masih sebatas lulusan SMA dan mereka juga memiliki kompetensi penggunaan komputer yang baik. Rekomendasi yang penulis berikan adalah memberi beasiswa kepada aparatur untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penggunaan komputer
Inisiatif Digitalisasi Usaha Desa dan Dampaknya Bagi Sosial dan Ekonomi: Studi Kasus Pasardesa.id sebagai Mitigasi Ekonomi Panggungharjo Selama COVID-19
No full textVillages are still stigmatized as backward areas, especially with digitization. Human resources are the main reasons villages cannot develop as massively as urban areas. Even though now the village is currently growing well. The COVID-19 pandemic is challenging for all regions. However, several studies show that the village is a survival area in the face of the COVID-19 pandemic. So it needs a reflection on how the village can have such a strong resilience that make it survive. This study aims to dig deeper into this matter. The case study was conducted in Panggungharjo Village, Bantul, D.I. Yogyakarta. This village is considered successful in working on clinical and non-clinical mitigation in handling COVID-19. This research focuses on economic mitigation through the Pasardesa.id platform as a form of village business digitization initiative to meet the needs of the village community. The method used is a case study qualitative method. As a result, Panggungharjo village has resilience values such as trust cooperation which later became the basis for deals to run this Pasardesa.id platform and were accepted by the community. In addition, several innovations result from the collaboration of actors, which foster various ideas and perspectives for the development of Pasardesa.id.Desa masih dicap sebagai daerah tertinggal, apalagi dengan digitalisasi. Sumber daya manusia menjadi alasan utama desa tidak bisa berkembang secara masif seperti perkotaan. Padahal saat ini desa tersebut sedang berkembang dengan baik. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi semua wilayah. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa desa tersebut merupakan survival area dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga perlu refleksi bagaimana desa bisa memiliki resiliensi yang begitu kuat sehingga mampu bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hal tersebut. Studi kasus dilakukan di Desa Panggungharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta. Desa ini dinilai berhasil melakukan mitigasi klinis dan non klinis dalam penanganan COVID-19. Penelitian ini berfokus pada mitigasi ekonomi melalui platform Pasardesa.id sebagai bentuk inisiatif digitalisasi usaha desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus. Hasilnya, desa Panggungharjo memiliki nilai ketangguhan seperti kerja sama kepercayaan yang kemudian menjadi dasar kesepakatan untuk menjalankan platform Pasardesa.id ini dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, beberapa inovasi hasil kolaborasi para aktor, yang menumbuhkan berbagai ide dan perspektif untuk pengembangan Pasardesa.id
Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean
Full text linkTujuan dalam pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Terdapat enam indikator untuk menilai Tata Pemerintahan yang Baik diantaranya dengan Voice and Accountability, Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule Of Law, dan Control Of Corruption. Kajian ini berpusat pada analisis sepuluh negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam, dengan rentang waktu penelitian tahun 2017 hingga 2021 menggunakan metode analisis data panel dengan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi Eviews versi 10. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini mengindikasikan variabel Voice and Accountability, Political Stability, Regulatory Quality, dan Control of Corruption tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan partai dan pemimpin, berserikat, kebebasan berpendapat, dan berekspresi, dan kebebasan dalam menentukan public policy tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Political Stability dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang berbeda, dan kemajuan dalam mencapai salah satu aspek tidak selalu berdampak pada kemajuan pencapaian aspek yang lain. Selain itu, sebaik apapun kemampuan pemerintah dalam memberikan regulasi, implementasi kebijakan, public regulations (peraturan publik), serta efektifitas dalam perkembangan tidak mempengaruhi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Korupsi memiliki peran sebagai dorongan finansial yang mendorong pengusaha menghindari keterlambatan, sehingga membuat proses transaksi lebih efisien dibandingkan dengan melibatkan sektor publik. Korupsi yang bersifat "speed money" berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, variabel Government Effectiveness dan Rule of Law memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Government Effectiveness ditandai dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rule of Law berfungsi membatasi wewenang pemerintah, mencegah terjadinya korupsi dalam pemerintahan sehingga dapat berkontribusi secara signifikan pada kemajuan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan menaati aturan hukum yang berlaku agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta bertanggung jawab terhadap kewenangannya agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara nya semakin baik dan terus meningkat. Para pelaku ekonomi maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan agar dapat menciptakan good governance dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Tujuan dalam pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Terdapat enam indikator untuk menilai Tata Pemerintahan yang Baik diantaranya dengan Voice and Accountability, Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule Of Law, dan Control Of Corruption. Kajian ini berpusat pada analisis sepuluh negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam, dengan rentang waktu penelitian tahun 2017 hingga 2021 menggunakan metode analisis data panel dengan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi Eviews versi 10. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini mengindikasikan variabel Voice and Accountability, Political Stability, Regulatory Quality, dan Control of Corruption tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan partai dan pemimpin, berserikat, kebebasan berpendapat, dan berekspresi, dan kebebasan dalam menentukan public policy tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Political Stability dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang berbeda, dan kemajuan dalam mencapai salah satu aspek tidak selalu berdampak pada kemajuan pencapaian aspek yang lain. Selain itu, sebaik apapun kemampuan pemerintah dalam memberikan regulasi, implementasi kebijakan, public regulations (peraturan publik), serta efektifitas dalam perkembangan tidak mempengaruhi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Korupsi memiliki peran sebagai dorongan finansial yang mendorong pengusaha menghindari keterlambatan, sehingga membuat proses transaksi lebih efisien dibandingkan dengan melibatkan sektor publik. Korupsi yang bersifat "speed money" berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, variabel Government Effectiveness dan Rule of Law memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Government Effectiveness ditandai dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rule of Law berfungsi membatasi wewenang pemerintah, mencegah terjadinya korupsi dalam pemerintahan sehingga dapat berkontribusi secara signifikan pada kemajuan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan menaati aturan hukum yang berlaku agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta bertanggung jawab terhadap kewenangannya agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara nya semakin baik dan terus meningkat. Para pelaku ekonomi maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan agar dapat menciptakan good governance dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Medan
Full text linkKebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online merupakan kebijakan pemerintah dalam kegiatan penerimaan calon peserta didik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun tujuan dari kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru online ini adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan baik dari keluarga tidak mampu, anak buruh dan penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kota Medan yang berfokus pada komunikasi dan ketersediaan sumber daya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh menggunakan analisis teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Kota Medan dari indikator komunikasi, proses penyampaian informasi masih perlu diperbaiki seperti kejelasan informasi, penggunaan kata ayng mudah dimengerti serta kemudahan pengaksesan infomasi sehingga kedepannya dapat menghindari adanya ketidakpahaman orangtua siswa serta meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara serta oknum orangtua siswa karena hal tersebut sangat bersebrangan dengan tujuan adanya kebijakan PPDB ini. Melalui indikator sumber daya dapat diketahui bahwa jumlah panitia pelaksana masih sedikit jumlahnya, sehingga banyak orangtua siswa dan siswa yang mengeluh menengenai lambannya tanggapan yang diberikan panitia dalam menangani keluhan. Dengan demikian, berbagai kendala yang telah dipaparkan harus diperbaiki sehingga implementasi kebijakan PPDB dapat berjalan dengan maksimal.The online New Students Admission (PPDB) policy is a government policy in the activity of admitting prospective students based on the Minister of Education Regulation Number 1 of 2021 concerning New Students Admission for Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools and Vocational High Schools. The purpose of this online New Learner Admission policy is to provide quality and equitable education services for poor families, children of laborers and people with disabilities. This research aims to find out how the implementation of the Online New Students Admission (PPDB) policy in Medan City focuses on communication and resource availability of the North Sumatra. Education Office. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results obtained using the analysis of policy implementation theory proposed by George Edward III show that the online New Students Admission (PPDB) policy in Medan City from the communication indicator, the process of delivering information still needs to be improved so that in the future it can minimize acts of fraud committed by unscrupulous organizers and unscrupulous parents of students because this is very contrary to the purpose of this PPDB policy. Through the resource indicator, it can be seen that the number of organizing committees is still small, so that many parents and students complain about the slow response given by the committee in handling complaints. Thus, the various obstacles that have been described must be improved so the implementation of the PPDB policy can run optimall
Koordinasi Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Deli Serdang
Full text linkPutus sekolah adalah suatu keadaan dimana murid tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai dari masa studinya. Banyaknya kasus anak putus sekolah akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan di suatu negara yang kemudian akan menghambat indeks pembangunan manusia. Kemiskinan menjadi faktor utama penyebab banyaknya anak putus sekolah pada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Pantai Labu, khususnya pada kawasan pesisir. Penyelengaraan pendidikan merupakan bagian dari tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat dan berhasil tidaknya suatu pendidikan sangat bergantung dari usaha terpadu yang dilaksanakan secara sinergis antara unit-unit terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi intansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini mengarah kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya koordinasi antara instansi terkait yang dibuktikan dengan tidak adanya kesatuan tindakan dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah dan cenderung memiliki ego sektoral.Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan masalah-masalahyangterkaitdengananakputussekolahdankoordinasiinstansipemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini mengarahkepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Penelitianini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasildari penelitian menunjukkan sebagai berikut: Pertama, secara umum anak putussekolahdiDesa RantauPanjangadalahlaki-lakiyangrata-ratausianya11sampai 18 tahun dan berhenti sekolah paling banyak di kelas 4 dan 5 SD; Kedua,lemahnyakoordinasi antaraantaraDinasPendidikandanDinasSosialKabupatenDeliSerdangyang dibuktikandengantidakadanyakesatuantindakanantarakedua dinastersebut
Collaborative Governance Review on G20’s Global Health Infrastucture Priority Issue – The Indonesia Presidency 2022
Full text linkIn 2022, Indonesia will serve as the forum's president. This brings Indonesia to the attention of the global community. Due to restrictions, the COVID-19 pandemic has been plaguing the world for about two years, making it difficult to implement the G20 in Indonesia. Thus, the three main topics of discussion at the 2022 G20 will be: 1) digital transformation; 2) sustainable energy transition; and 3) global health architecture. This paper employs the Collaborative Governance model developed by Ansell & Gash (2008) to examine how the Indonesian G20 Presidency in 2022 collaborates on important global health architecture issues. A review of the literature and internet-based data analysis using the Vos Viewer application comprise the qualitative research methodology. The results of this research are: 1) the relevance of collaborative governance theory to the G20 forum. Seeing how G20 members and participants interact in discussing priority issues of global health architecture. 2) describe the G20 collaboration process using the Ansell & Gash (2008) collaborative governance model. 3) pentahelix as a tool to further emphasize the role of G20 members and participants in the ongoing collaboration process. This research has theoretical implications which prove that collaborative governance can be used to analyze the G20 forum and answer the challenges of the Covid-19 Pandemic
Manajemen Strategi Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Desentralisasi Ekonomi Pasar
No full textChanges in economic conditions during the covid-19 pandemic, triggered a decline in the level of the economy in Indonesia. The impact of these events resulted in a weakening of public purchasing power at large. The government is optimistic about implementing the National Economic Recovery (PEN) program, both nationally and through regional authorities specifically in East Java Province. The East Java Provincial Government took the initiative to create a trade mission program, involving cooperation between partner provinces. Through the implementation of the trade mission program, the government is collaborating with several agencies, especially the Department of Trade and Industry, regional apparatus organizations, and business actors. This study aims to identify and analyze the strategic management of the Department of Industry and Trade in developing small, medium and large industries to increase the market economy between the provincies of East Java and North Sulawesi. The method used in this research is qualitative research. Data collection used through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the trade mission program between East Java and North Sulawesi from three aspects of strategic management, which shows the good implementation of programs such as environmental monitoring, strategy formulation and strategy implementation which play a role in reducing the market economy inflation rate. Even so it is necessary to make improvements to other aspects in order to have a sustainable impact on the implementation of the dagang mission program being carried out.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi pelaksanaan program misi dagang dalam menciptakan desentralisasi ekonomi pasar anatara Jawa Timur dengan Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data penelitian berasal dari key informan yang mengetahui maupun berperan dalam program. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan program misi dagang dilakukan secara sistematis dengan melakukan pengamatan kebutuhan antar provinsi, keterlibatan kerjasama lintas OPD, fasilitasi, hingga evaluasi koordinasi hasil kerjasama yang dilakukan.Sehingga menyebabkan pelaku usaha dapat mengembangkan potensi penjualan pada provinsi mitra. Peneliti memberi saran agar adanya keterlibatan masyarakat (pelaku usaha) dalam memperoleh hasil akurat sebagai pihak yang merasakan pemenuhan kebutuhan suatu daerah