Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
122 research outputs found
Sort by
PEMBERDАYААN PEREMPUАN DESА MELАLUI KELOMPOK WАNITА TАNI LESTАRI DАLАM MENGELOLА KOMODITАS UNGGUL DI DESА SUNGАI RINGIN KАBUPАTEN SEKАDАU KАLIMАNTАN BАRАT
No full textThis study aims to determine the implementation of village women's empowerment through the Women Farmers Lestari Group in managing superior commodities in Sungai Ringin Village, Sekadau Regency, West Kalimantan. Women Farmers Sustainable Village Sungai Ringin Village which focuses on managing village agricultural commodities. The type of research used is descriptive research with qualitative methods. The data collection used was observation at the Women Farmers Lestari Group, interviews with the main information, and supplementary with complete documentation in the field and analyzed through the theory of empowerment principles, namely volunteerism, autonomy, independence, participatory, egalitarian, democracy, openness, togetherness, accountability, decentralization. The results showed that from the analysis of the principles of empowerment the women farmer group had been able to implement the 10 principles of empowerment. Although the implementation of empowerment can be stopped because there are activities that are characteristic of the community in the best management of commodities, such as what is known as the rice planting season, which are carried out collectively in January-March to meet the needs of the household season. Meanwhile, the empowerment of the second superior commodity that is being initiated can be carried out outside the "pogi season" namely vegetable commodities to be marketed. Supporting factors are Government, Natural Resources, and Human Resources. While the Inhibiting Factors are internal groups related to management and membership to the influence of plant pests and changes in seasons (climate).Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengetаhui penyelenggаrааn pemberdаyааn perempuаn Desа melаlui Kelompok Wаnitа Tаni Lestаri dаlаm mengelolа komoditаs unggul di Desа Sungаi Ringin, Kаbupаten Sekаdаu, Kаlimаntаn Bаrаt. Kelompok Wаnitа Tаni Lestаri Desа Sungаi Ringin berfokus untuk mengelolа komoditаs pertаniаn Desа. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn аdаlаh penelitiаn deskriptif dengаn metode kuаlitаtif. Pengumpulаn dаtа yаng digunаkаn аdаlаh observаsi, wаwаncаrа, dаn dokumentаsi. Dаlаm mengаnаlisis hаsil penelitiаn, peneliti menggunаkаn teori prinsip-prinsip pemberdаyааn dаri Soedijаnti (Hаlimаh, 2019). Dаri hаsil penelitiаn dаpаt disimpulkаn bаhwа pemberdаyааn Kelompok Wаnitа Tаni Lestаri Desа Sungаi Ringin menjаdi lаngkаh pembelаjаrаn untuk perempuаn Desа Sungаi Ringin khususnyа аdаlаh ibu rumаh tаnggа menjаdi lebih mаndiri dаlаm mengelolа komoditаs pertаniаn, bаik di Kebun Demplot mаupun di pekаrаngаn rumаh аnggotа Kelompok Wаnitа Tаni Lestаri Desа Sungаi Ringin. Selаmа duа tаhun terbentuk, pаrа аnggotа Kelompok Wаnitа Tаni Lestаri Desа Sungаi Ringin semаkin berkembаng kemаndiriаn dаn potensi dаlаm mengelolа komoditаs pertаniаn. Hаl tersebut tidаk terlepаs dаri beberаpа fаktor pendukung, yаitu Pemerintаh Kаbupаten Sekаdаu, Pemerintаh Desа Sungаi Ringin, Sumber Dаyа Mаnusiа, dаn Sumber Dаyа Аlаm. Selаin itu, terdаpаt pulа fаktor penghаmbаt, diаntаrаnyа аdаlаh dаri keаnggotааn Kelompok Wаnitа Tаni Lestаri Desа Sungаi Ringin dаn kegаgаlаn budidаyа komoditаs pertаniаn
Partai Politik Korup: Perlukah Dibubarkan?
Full text linkKorupsi di Indonesia sejak memasuki era reformasi justru semakin meningkat kuantitasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan usahanya dalam melakukan penangkapan tersangka korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberatasan korupsi di negeri ini belum tuntas. Salah satu pihak yang sering terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK adalah pejabat publik, yang umumnya berasal dari partai politik. Selama ini pihak yang harus bertanggung jawab adalah pejabat publik itu sendiri. Namun, menurut penulis partai politik juga mempunyai peran yang tidak sedikit. Partai harusnya mempersiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon pejabat-pejabat publik di semua tingkatan. Partai harus melatih mereka sedemikian rupa agar tidak tergoda oleh perbuatan korupsi. Oleh karena itu, jika kader-kadernya melakukan korupsi saat mereka sudah duduk di pemerintahan, maka sudah seharusnya partai bertanggung jawab. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, untuk itu penulis mengusulkan agar jika sebuah partai korupsi, maka ia harus dibubarkan. Mekanisme pembubaran partai sudah diatur dalam UU Partai Politik, dengan kewenangan pembubaran ada pada Mahkamah Konstitusi. Sekalipun sampai saat ini belum ada partai yang dibubarkan, bahkan sekedar diajukan untuk dibubarkan, karena kasus korupsi. Implikasi teoritis dari riset ini adalah parpol yang melanggar prinsip-prinsip dasar dari demokrasi, apalagi terkena kasus korupsi, sebaiknya dibubarkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer diperoleh melalui teknik observasi lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan menggunakan studi dokumentasi. Pencarian data dilakukan pada awal sampai pertengahan tahun 2021 dengan melakukan observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder melalui buku, jurnal ilmiah, dan artikel di media massa daring. Tulisan ini akan melihat bagaimana mekanisme pembubaran partai politik secara umum berdasarkan UU Partai Politik. Namun, secara khusus penulis akan membahas pembubaran partai politik jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.Korupsi di Indonesia sejak memasuki era reformasi justru semakin meningkat kuantitasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan usahanya dalam melakukan penangkapan tersangka korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberatasan korupsi di negeri ini belum tuntas. Salah satu pihak yang sering terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK adalah pejabat publik, yang umumnya berasal dari partai politik. Selama ini pihak yang harus bertanggung jawab adalah pejabat publik itu sendiri. Namun, penulis merasa bahwa partai politik juga mempunyai peran yang tidak sedikit. Partai harusnya mempersiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon pejabat-pejabat publik di semua tingkatan. Partai harus melatih mereka sedemikian rupa agar tidak tergoda oleh perbuatan korupsi. Oleh karena itu, jika kader-kadernya melakukan korupsi saat mereka sudah duduk di pemerintahan, maka sudah seharusnya partai bertanggung jawab. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, untuk itu penulis mengusulkan agar jika sebuah partai korupsi, maka ia harus dibubarkan. Mekanisme pembubaran partai sudah diatur dalam UU Partai Politik, dengan kewenangan pembubaran ada pada Mahkamah Konstitusi. Sekalipun sampai saat ini belum ada partai yang dibubarkan, bahkan sekedar diajukan untuk dibubarkan, karena kasus korupsi. Tulisan ini akan melihat bagaimana mekanisme pembubaran partai politik secara umum berdasarkan UU Partai Politik. Namun, secara khusus penulis akan membahas pembubaran partai politik jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi
The Comparison of Subnational Actor Policies in Handling the Covid-19 Pandemic by ASEAN-5 Countries
No full textPandemi COVID-19 yang merebak pada akhir tahun 2019 menyebabkan seluruh elemen negara di dunia harus melakukan langkah cepat dan tepat agar dampaknya dapat diminimalisir. Akibat penyebaran virus yang berbeda di tiap daerah, serta perbedaan sumber daya masing-masing wilayah subnasional memiliki penanganan dan perkembangan pandemi yang berbeda satu sama lain, termasuk di negara-negara ASEAN-5. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari data-data COVID-19 di negara ASEAN-5, baik data resmi pemerintah, Lembaga internasional, dan berita dari kanal resmi. Dengan menggunakan analisis pada aktor subnasional, penelitian ini menemukan bahwa aktor subnasional yang menjadi objek kajian menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, dukungan aktor-aktor, dan kondisi penyebaran virus covid-19. Kesamaan yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN-5 dalam penanganan pandeminya adalah kebijakan yang tersentralisir dan digeneralisir, dimana pengambilan kebijakan berada di pemerintah nasional. Hasil analisis menunjukkan, kebijakan tersebut bisa berhasil di negara dengan populasi dan luar kecil seperti Vietnam. Namun, negara besar seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina, kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor subnasional justru lebih efektif dalam menangani pandemi, karena kemudahan aksesibilitas dan pemahaman terhadap permasalahan masyarakat daerahnyaPandemi COVID-19 yang merebak pada akhir tahun 2019 menyebabkan seluruh elemen negara di dunia harus melakukan langkah cepat dan tepat agar dampaknya dapat diminimalisir. Akibat penyebaran virus yang berbeda di tiap daerah, masing-masing wilayah subnasional memiliki penanganan dan perkembangan pandemi yang berbeda satu sama lain, termasuk di negara-negara ASEAN-5. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari data-data COVID-19 di negara ASEAN-5, baik data resmi pemerintah, Lembaga internasional, dan berita dari kanal resmi. Hasil dari penelitian ini adalah aktor subnasional yang menjadi objek kajian menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, dan ditemukan fakta, negara besar seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina, kebijakan yang didasarkan pada kekhasan daerah justru lebih efektif dalam menangani pandemi
Keberlanjutan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pengelolaan Sampah Organik dengan Black Soldier Fly (BSF) oleh PT. Pertamina Gas di Desa Penatarsewu
No full textIncreasing population growth can be a problem not only for social and economic aspects but also for the environment. The impact of an increasing population on the environment causes an increase in the amount of waste. Organic waste generation has a higher percentage than other types of waste, both nationally and specifically in Sidoarjo Regency. One of the innovations in reducing organic waste is by using Black Soldier Fly (BSF) larvae. In dealing with waste problems, not only the government but also the active participation of the community and the private sector are needed. PT. Pertamina Gas is one of the BUMN initiated the innovation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program for organic waste management using BSF to empower the community in Penatarsewu Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. This study aims to analyze the sustainability of the CSR program of PT. Pertamina Gas manages organic waste using BSF in Penatarsewu Village. The research method used in this research is a qualitative research method. The data in this study was collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that the CSR program of PT. Pertamina Gas waste management with BSF is quite sustainable. From six aspects, there are three aspects that show good results, while the other three aspects require review and improvement to support the sustainability of the program.Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dapat menjadi masalah tidak hanya baik dari segi sosial dan ekonomi tetapi juga lingkungan. Dampak dari bertambahnya penduduk pada lingkungan salah satunya menyebabkan bertambahnya jumlah sampah. Timbulan sampah organik mempunyai jumlah persentase lebih tinggi dibanding jenis sampah lainnya baik secara nasional maupun secara spesifik di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu inovasi dalam mengurangi sampah organik yaitu dengan menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF). Dalam menangani permasalahan sampah tidak hanya pemerintah tetapi juga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta. PT. Pertamina Gas merupakan salah satu BUMN yang menginisiasi inovasi program Corporate Social Responsibility (CSR) pengelolaan sampah organik dengan menggunakan BSF di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan program CSR PT. Pertamina Gas pengelolaan sampah organik dengan penggunaan BSF di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR PT. Pertamina Gas pengelolaan sampah dengan BSF cukup berkelanjutan, dari enam aspek terdapat tiga aspek menunjukkan hasil yang baik sedangkan ketiga aspek lainnya diperlukan peninjauan kembali dan pembenahan untuk menunjang keberlanjutan program
Kreasi Pengetahuan Organisasi : Sebuah Kajian Kritis Atas SECI Model
No full textKnowledge creation is something that is important and is a manifestation of dynamic capabilities that support organizations to achieve sustainable competitive advantage. So this study received the attention of many parties. The research method used is literature study with a phenomenological approach. The beginning of the study of the birth process of the organization which was dominated by the SECI model, which was developed by Nonaka & Takeuchi (1995). In its development, critical studies that complement the SECI model emerged, including the Boisot model, the EO-SECI model and the Salmador and Florin model. If we look closely, the four models are basically the result of the development of the model developed by Nonaka, with different points of study.Penciptaan pengetahuan merupakan sesuatu yang penting dan merupakan wujud dari dynamic capabilities yang memungkinkan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sehingga kajian ini mendapat perhatian banyak pihak. Awal muncul kajian proses penciptaan pengetahuan organaisasi, didominasi oleh SECI model, yang dikembangkan oleh Nonaka & Takeuchi (1995). Pada perkembangannya, kajian kritis yang mencoba melengkapi SECI model muncul, diantaranya model Boisot, model EO-SECI dan Model Salmador dan Florin. Jika dicermati secara mendalam, keempat model tersebut pada dasarnya adalah hasil pengembangan dari model yang dikembangkan oleh Nonaka, dengan titik tekan kajian yang berbed
Efektivitas Program Cash For Work (CFW) Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo): (Studi Pada Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo)
No full textThe issue of layoffs is currently an important issue in the sector, marked by figures that have increased significantly due to the COVID-19 pandemic. Through the cash for work program, mitigation efforts are carried out by the Indonesian government to push back the pace of the community's economy. This paper intends to examine the effectiveness of the cash for work program during the COVID-19 pandemic in Kebonsari Wetan Village, Kanigaran District, Probolinggo City, which is one of the kelurahan that has the opportunity to implement the program. This study used descriptive qualitative method. The selection of informants was chosen intentionally which was considered to be about the things to be studied, took data from sources that were considered relevant according to the problems and themes raised, so as to produce reliable data and determine the accuracy of the research results. This study uses the theory of effectiveness according to Sutrisno (in Wulandari 2018: 6), namely program understanding, timeliness, accuracy of targets, goals and changes. This research feels that in terms of program understanding indicators, targeting, timeliness, achieving a sense of effectiveness, but in real change it is less effective because this program is only temporary so that the community will tend to interfere when the program is completed. The form of mitigation in the cash for work program has fulfilled several requirements, namely the involvement of various parties, the principle of the main priority being vulnerable groups. The implication of the cash for work program is that it has a good impact in helping to increase people's income and settlement problems in the Kebonsari Wetan Village areaThe issue of layoffs is currently an important issue in the employment sector, marked by a significant increase in the unemployment rate due to the COVID-19 pandemic. Various strategies and policies were issued by the Indonesian government to push back the pace of the community's economy through the cash for work program launched by the Ministry of Public Works and Public Housing during the COVID-19 pandemic. The form of mitigation carried out between natural and non-natural disasters is certainly different, seeing the phenomena that are happening, the Indonesian government should take mitigation efforts. This paper intends to examine the effectiveness of the cash for work program during the COVID-19 pandemic in the Kebonsari Wetan Village, Kanigaran District, Probolinggo City, which is one of the villages that has the opportunity to implement the cash for work program. This study used descriptive qualitative method. The selection of informants was chosen deliberately who was considered to understand the matter to be studied, took data from sources that were considered relevant according to the problems and themes raised, so as to produce reliable data and determine the accuracy of the research results. Based on the results of interviews and field studies, it was found that the implementation of the cash for work program during the covid-19 pandemic in Kebonsari Wetan Village had carried out activities and implemented principles in accordance with standard operating procedures (POS) and the cash for work program in infrastructure activities was running effectively. and easy to do by reviewing effectiveness according to Sutrisno (in Wulandari 2018:6) namely program understanding, timeliness, target accuracy, goal achievement and real change.
 
Pengembangan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Lampung Dalam Perspektif Collaborative Governance
Full text linkGood development in the tourism sector is not only seen from the level of acceleration of economic growth in an area such as an increase in the level of economic contribution to PAD (Regional Original Income). Tourism development and the creative economy, if managed optimally and responsibly, will ensure progress in other growth-enhancing sectors such as increasing awareness about the importance of natural and cultural preservation in society, and opening up employment opportunities so that in this case it will affect the community welfare index. The writing method in this research is a qualitative method using a descriptive approach. This descriptive approach describes an empirical phenomenon and fact, by presenting data on Collaborative Governance in the development of the tourism sector in the province of Lampung. The results of the succession to the process of sustainable development on aspects of tourism and the creative economy. Where the sector will contribute to improving the welfare of society. In the concept of Collaborative Governance, the development of tourist destinations and the creative economy, becomes part of a sustainable development plan, because with continuous collaboration and synergy between stakeholders (businessmen, government, academics, the community and the mediaPembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab, kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, metode penulisan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data tentang Collaborative Governance dalam pengembangan sektor pariwisata di provinsi lampung. Hasil dari suksesi terhadap kinerja pembangunan pariwisata nasional tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan perolehan pertumbuhan ekonomi saja. Melainkan juga atas kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan destinasi wisata dan ekonomi kreatif pada tingkatan wilayah dan kota di Provinsi Lampung hendaklah menjadi bagian dari Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan, karena dengan kolaborasi dan sinergitas antara stakeholders (akademisi, pengusaha, pemerintah, masyarakat, media)
The Middle-income Trap: Upaya Pembangunan Manusia dan Pentingnya Peran Pemerintah
No full textThe most important reason why the middle-income countries, including Indonesia, can't reach the level of economic growth in high-income countries is that their level of productivity is lower than high-income countries. In order to increase their productivity levels, they must primarily increase human development. The study aims to test determinants that influence human development and the importance of government intervention. The research object is middle-income countries in the period 2015--2019. Data panel is used and tested using fixed effect model approach. The results showed household consumption and government expenditure had positive effect on human development. Meanwhile, foreign direct investment and corruption have no effect on human development. The results of this study are expected to be inputs and considerations for the Indonesian government in order to create strategies and public policies that support national development that focuses on improving the capabilities and competitiveness of their people through human development.Salah satu penyebab utama negara berpendapatan menengah (middle-income countries-MICs), termasuk Indonesia, tidak dapat mencapai pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara berpendapatan tinggi adalah tingkat produktivitas dan pembangunan ekonomi yang lebih rendah. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pembangunan ekonomi, MICs tersebut harus meningkatkan pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan yang mempengaruhi pembangunan manusia serta pentingnya campur tangan pemerintah. Objek penelitian meliputi negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 2015--2019. Data yang digunakan merupakan data panel yang diuji menggunakan pendekatan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Sementara itu, foreign direct investment dan korupsi tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan strategi dan kebijakan publik yang mendukung pembangunan nasional yang fokus pada peningkatan kemampuan dan daya saing masyarakat melalui pembangunan manusia
PREVALENSI STRESS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BANTEN
Full text linkWorkers in Indonesia are vulnerable to psychological problems or emotional disorders in the form of job stress. The results of the Mercer Marsh Benefit (MMB) survey (2021), which involved more than 1,000 workers in Indonesia, found that 2 out of 5 workers experienced stress due to work. One of the workers who are at risk of experiencing job stress is the government employees (ASN) at the secretariat of the Banten regional people's representative council (abbreviated: DPRD Banten). The purpose of this study was to evaluate the prevalence of ASN job stress at the secretariat DPRD Banten, in accordance with applicable regulatory standards. This study uses a quantitative approach with descriptive analysis techniques, based on a cross-sectional study design. The results showed that the average job stress level of ASN at the secretariat DPRD Banten was 2.57. There are four categories of job stress levels experienced by ASN at the secretariat DPRD Banten, namely very low (SR), low (R), moderate (S), and high (T). The highest prevalence is a low job stress level of 45.59%. The second order is the prevalence of moderate job stress levels of 25.33%. Furthermore, the prevalence of high job stress levels is 4.5%. The smallest prevalence comes from the very low job stress category of 2.3%. The main factor that becomes a stressor is the burden of responsibilities too to themselves and others.Pekerja di Indonesia rentan akan masalah psikologis atau gangguan emosional berupa stress kerja. Hasil survei Mercer Marsh Benefit (MMB) (2021), yang melibatkan lebih dari 1.000 pekerja di Indonesia, menemukan 2 dari 5 pekerja mengalami stress akibat pekerjaan. Salah satu pekerja yang berisiko mengalami stress kerja adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi prevalensi stress kerja ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif, berdasarkan desain studi cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata tingkat stress kerja ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebesar 2,57. Terdapat empat kategori tingkat stress kerja yang dialami ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yaitu sangat rendah (SR), rendah (R), sedang (S) dan tinggi (T). Prevalensi terbanyak adalah tingkat stress kerja rendah sebesar 45,59%. Urutan kedua adalah prevalensi tingkat stress kerja sedang sebesar 25,33%. Selanjutnya, prevalensi tingkat stress kerja tinggi sebesar 4,5%. Prevalensi terkecil berasal dari kategori tingkat stress kerja sangat rendah sebesar 2,3%. Adapun faktor utama yang menjadi stressor, adalah beban tanggung jawab terhadap orang lain
MODEL PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA PEKANBARU
Full text linkoai:jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id:article/15ABSTRACT. Implementation of organizing good Governence, essentially demanding theinvolvement of all components of the stakeholders, both in environmental red tape aswell as in the environmental community. The essence of good governance is characterizedby this public service is good, this is in line with the essence of the policy ofdecentralization and regional autonomy which is intended to give discretion to the regionset up and take care of the local community and improve public services. This researchexamines the application of models of comprehensive principles of good governance in theservice of licensing in Kota Pekanbaru, factors that inhibit and supports the application ofgood governance in the service of licensing in Kota Pekanbaru. Results of the study foundthat the public approved the application of the principles of good governance in theservice of licensing conducted by the Agency of Integrated Services and capital investment(BPTPM) Kota Pekanbaru. Factors that hinder the application of the principles of goodgovernance in the service of the Agency's Integrated Services in licensing and Investment(BPTPM) Kota Pekanbaru is the factor of human resources and community patterns ofthought against the ministry. While the factors that support the application of theprinciples of good governance in the service of the Agency's Integrated Services inlicensing and Investment (BPTPM) Kota Pekanbaru is a factor and infrastructure, policysupport and financial support.
Keywords: Good Governce, Public Service and Licensing ServiceABSTRAK. Pelaksanaan pengorganisasian pemerintahan yang baik, pada intinya menuntutketerlibatan semua komponen pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan merahmaupun lingkungan masyarakat. Penelitian ini menguji penerapan model prinsipkomprehensif tata kelola yang baik dalam pelayanan perizinan di Kota Pekanbaru, faktorfaktor
yang menghambat dan mendukung penerapan good governance dalam pelayananperizinan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat menyetujuipenerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan perizinan yang dilakukan olehBadan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru.. Faktor-faktoryang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BadanPelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaruadalah faktor sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat terhadap kementerian.Sedangkan faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good governancedalam pelayanan Badan Pelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal(BPTPM) Kota Pekanbaru adalah faktor dan infrastruktur, dukungan kebijakan dandukungan finansial.
Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik dan Pelayanan Perizina