Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
122 research outputs found
Sort by
Pengantar Redaksi
Full text linkPuji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan energi yang berlimpah kepada kita semua. Akhirnya, Administrtatio kembali menjumpai sidang pembaca yang budiman di Volume 13 Nomor 1 tahun 2022 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para akademiksi dan peneliti lintas institusi.
Artikel pertama ditulis oleh Nevsia Carlina, Alamsyah Alamsyah, dan Zailani Surya Marpaung yang menganalisis dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap modal sosial komunitas ojek online Simpang Musiraya Barat (SIMBAT) Kota Palembang. Temuan penting dari riset para penulis menunjukkan bahwa kebijakan PSBB yang menyebabkan penurunan pendapatan komunitas pengemudi ojek online (ojol) telah memperkuat modal sosial pengemudi ojol yang tergabung dalam Komunitas SIMBAT. Artikel pembuka yang menarik untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut melalui riset selanjutnya.
Artikel kedua ditulis oleh Siti Marwiyah, Andhi Rahmadi, dan Riza Aisyah yang membahas efektivitas program cash for work pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang merupakan salah satu kelurahan yang berkesemapatan untuk melaksanakan program cash for work. Berdasarkan hasil riset menunjukkan Kelurahan Kebonsari Wetan telah melaksanakan kegiatan dan menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) serta program cash for work dalam kegiatan infrastruktur berjalan efektif dan mudah dilakukan dengan mengkaji efektivitas yakni pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.
Selanjutnya, artikel ketiga ditulis Pindo Riski Saputra, Wayan Lendra, Intan Destrilia, dam Fitri Wahyuni yang mengkaji tentang Collaborative Governance dalam pengembangan sektor pariwisata di provinsi lampung. Hasil studi menujukkan adanya suksesi terhadap proses pembangunan berkelanjutan terhadap aspek pariwisata dan ekonomi kreatif. Dimana sektor tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada konsep Collaborative Governance Pembangunan destinasi wisata dan ekonomi kreatif, menjadi bagian dari Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan, dengan membangun sinergitas kolaborasi yang berkesinambungan antara stakeholders pemerintah maupun pihak lain seperti pengusaha, swasta,akademisi, masyarakat dan media.
Artikel keempat ditulis Arif Sugiono dan Prasetya Nugeraha yang menganalisis tentang penciptaan pengetahuan sebagai wujud dari dynamic capabilities yang memungkinkan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Awal muncul kajian proses penciptaan pengetahuan organaisasi, didominasi oleh SECI model, yang dikembangkan oleh Nonaka & Takeuchi (1995). Pada perkembangannya, kajian kritis yang mencoba melengkapi SECI model muncul, diantaranya model Boisot, model EO-SECI dan Model Salmador dan Florin. Jika dicermati secara mendalam, keempat model tersebut pada dasarnya adalah hasil pengembangan dari model yang dikembangkan oleh Nonaka, dengan titik tekan kajian yang berbeda.
Artikel kelima ditulis Tasya Pramasela dan Subagio yang mencoba menguji determinan yang mempengaruhi pembangunan manusia serta pentingnya campur tangan pemerintah. Objek penelitian meliputi negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Sementara itu, foreign direct investment dan korupsi tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia.
Artikel keenam ditulis oleh Lalan Suhendarlan, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti dan Delly Maulana yang mengevaluasi prevalensi stress kerja ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan teknik analisis deskriptif, berdasarkan desain studi potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata tingkat stress kerja ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Banten sebesar 2,57. Terdapat empat kategori tingkat stress kerja yang dialami ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yaitu sangat rendah (SR), rendah (R), sedang (S) dan tinggi (T). Prevalensi terbanyak adalah tingkat stress kerja rendah sebesar 45,59%. Oleh karenanya stakeholder terkair harus dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya stress kerja, terutama terhadap faktor dominan yang terkait tanggung jawab terhadap pekerja maupun orang lain. Hal ini merupakan bagian dalam upaya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
Artikel terakhir ditulis Samsul Ode, Erma Dwiningsih, Hendra Wijayanto, dan Surya Yudha Regif yang ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan perempuan Desa melalui Kelompok Wanita Tani Lestari dalam mengelola komoditas unggul di Desa Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kelompok Wanita Tani Lestari Desa Sungai Ringin yang berfokus untuk mengelola komoditas pertanian Desa. Hasil penelitian menunjukkan dari analisis prinsip pemberdаyааn pada kelompok wanita tani telah dapat melaksanakan 10 prinsip pemberdayaan tersebut. Meski dalam pelaksanaan pemberdayaan dapat terhenti karena terdapat kegiatan yang menjadi ciri khas pada masyarakat dalam pengelolaan komoditi unggul yakni dikenal sebagai “musim pogi” atau musim tanam padi yang dikerjakan secara kolektif pada bulan Januari-Maret untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sedang pemberdayaan komiditi unggul kedua yang sedang digagas dapat dilaksanakan diluar “musim pogi” yakni komoditi sayur untuk dipasarkan.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan.
Salam
Tim Redaksi
Analisis Personalisasi Partai Politik di Era Reformasi
Full text linkPolitical parties must become accountable democratic institutions, but many parties are mired in personalized management. the impact of party personalization in the reform era. Method The research objective is expected to contribute to the understanding of the research used, namely library research. From the results of this study, the reality is that political parties in Indonesia tend to be in a personalization situation, in the form of a very central figure who becomes a determinant for the party. Therefore, the existence of this figure will lead to a very strong dependence of the party on the central figure.
Partai politik harus menjadi lembaga demokrasi yang akuntabel, namun banyak partai yang terperosok pada pengelolaan bersifat personalisasi. dampak personalisasi partai di era reformasi. Metode Tujuan penelitian, diharapkan memberikan kontribusi pemahaman terhadap penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (library research). Dari hasil penelitian ini, realitasnya ditemukan bahwa partai-partai politik di Indonesia cenderung dalam situasi personalisasi, dalam bentuknya tokoh amat sentral menjadi penentu bagi partai. Oleh sebab itu, keberadaan figur ini akan menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat dari partai terhadap sosok sentral tersebut
Analisis Kebijakan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (PD) Sindangkasih Multi Usaha
Full text linkThis study aims to find out how to fulfill the objectives of the capital investment policy that has been carried out by the Regional Government of Majalengka Regency to one of their regional-owned enterprises, namely PD Sindangkasih Multi Usaha. Research method used in this study is mixed methods with concurrent transformative strategies. Qualitative data obtained through unstructured interviews and observations, while for quantitative data obtained through the study of documents related to the indicators that will be examined. The results of the study show that the objectives of equity participation as stated in the regulation of equity participation have been achieved, but further steps are needed to determine whether there is a need for a policy of capital investment again or not.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan tujuan dari kebijakan penanaman modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap salah satu BUMDnya yaitu PD Sindangkasih Multi Usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran dengan strategi transformatif konkuren. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi tidak terstruktur, sedangkan untuk data kuantitatif diperoleh melalui studi dokumen yang berkaitan dengan indikator-indikator yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam peraturan penyertaan modal telah tercapai, namun diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menentukan apakah perlu adanya kebijakan penanaman modal kembali atau tida
Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Komunitas Ojek Online di Palembang
Full text linkThis research was trying to analyze how the Impact of Large-scale Social Restriction Policies on the Social Capital of Online Taxi Community at the West Musiraya Intersection (SIMBAT) in Palembang City. This research method is interpretative qualitative. The research data was from key informants who chosen by purposive, archives, books, documentation, regulations, social media, and websites. The research data was collected with an in-depth interview, observation, documentation, and analyzed using ATLAS.ti 9 software. The research results showing that PSBB policy causes a drop in income drivers makes powering the social capital of the Community of SIMBAT. The authors recommend to before making a policy to resolve COVID-19, the government must be considered impact and risk will soon for target groups. The Government must be prepared a solution if occur what undesirable impact.Artikel ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap modal sosial komunitas ojek online Simpang Musiraya Barat (SIMBAT) Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretatif. Sumber data penelitian berasal dari key informan yang dipilih secara purposif, arsip, buku, dokumentasi, peraturan perundang-undangan, media sosial, dan koran daring. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan model interaktif menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PSBB yang menyebabkan penurunan pendapatan komunitas pengemudi ojek online (ojol) telah memperkuat modal sosial pengemudi ojol yang tergabung dalam Komunitas SIMBAT. Peneliti merekomendasikan agar sebelum membuat kebijakan dalam mengatasi pencegahan COVID-19, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dan resiko yang akan diterima pihak kelompok sasaran. Pemerintah juga perlu mempersiapkan solusi apabila terjadi dampak negatif yang tidak diinginkan
Civil Society (Indonesian Islamic Business Forum) dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda
Full text linkBencana tsunami Selat Sunda meninggalkan trauma dan berdampak pada perekonomian masyarakat. BNPB memiliki misi pemulihan daerah pascabencana dengan recovery yang baik melalui kolaboratif multi stakeholder. Indonesia Islamic Bussiness Forum (IIBF) merupakan salah satu lembaga yang mengambil peran dalam pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran IIBF dalam mewujudkan pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda yang dilakukan IIBF melibatkan dua mitra, yaitu: mitra binaan (warga terdampak) dan mitra “stakeholder”. Melalui kolaborasi stakeholder, muncul kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Tata kelola pemerintah kolaboratif menjadi penting dan dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi akibat dari bencana.Bencana tsunami Selat Sunda meninggalkan trauma dan berdampak pada perekonomian masyarakat. BNPB memiliki misi pemulihan daerah pascabencana dengan recovery yang baik melalui kolaboratif multi stakeholder. Indonesia Islamic Bussiness Forum (IIBF) merupakan salah satu lembaga yang mengambil peran dalam pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran IIBF dalam mewujudkan pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda yang dilakukan IIBF melibatkan dua mitra, yaitu: mitra binaan (warga terdampak) dan mitra “stakeholder”. Melalui kolaborasi stakeholder, muncul kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Tata kelola pemerintah kolaboratif menjadi penting dan dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi akibat dari bencan
The Influence of Public Service Motivation (PSM) on Public Sector Innovation (PSI) at the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung
Full text linkPublic Service Motivation (PSM) research continues to advance. Based on recommendations from prior research, this study was conducted to determine the strength of the relationship between PSM and Public Sector Innovation (PSI). The researchers decided to conduct their research at the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. It is a result of the symptom of a problem in Disdukcapil, which demonstrates that Aparatur Sipil Negara (ASN) treats service users differently based on collusion, and they receive undue benefits from service users. Against this backdrop, this research aims to determine the strength of the relationship between PSM and PSI in Disdukcapil Kota Bandung. This study employs a quantitative method of the survey type. All ASNs in Disdukcapil Kota Bandung, a total of 91 individuals, were recruited to become the respondents in this study using a saturated sampling technique. Questionnaires were used to collect data. The data was then analyzed using the linear regression, t-test, and spearman rank formula to determine the strength of PSM's influence on PSI. The findings revealed that there was a correlation between PSM and PSI. The relationship exists at robust coefficient intervals. However, the effect of PSM on PSI was only 32.3%, with the remainder influenced by other variables not investigated in this study.Penelitian mengenai Public Service Motivation (PSM) terus mengalami perkembangan. Berdasarkan riset sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menentukan kekuatan hubungan antara PSM dengan Public Sector Innovation (PSI). Para peneliti memutuskan untuk melaksanakan riset ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. Hal ini dilatarbelakangi gejala masalah dalam Disdukcapil yang menunjukan bahwa ASN di Lembaga tersebut memperlakukan pengguna layanan secara berbeda karena alasan kolusi dan juga memperoleh imbalan yang tidak semestinya dari pengguna layanan tersebut. Berangkat dari latar belakang ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menentukan kekuatan hubungan antara variabel PSM dan PSI di Disdukcapil Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang jenisnya adalah non-ekpreimental yakni survei. Seluruh ASN di Disdukcapil Kota Bandung yang berjumlah 91 orang direkrut menjadi respoden dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi linear, t-test, dan formula rank-spearman untuk menentukan kekuatan pengaruh PSM terhadap PSI. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berada di interval koofisien yang kuat. Akan tetapi, besarnya pengaruh PSM terhadap PSI hanya 32,3% saja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti melalui riset ini
Pengantar Redaksi
Full text linkPuji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan energi yang berlimpah kepada kita semua. Akhirnya, Administrtatio kembali menjumpai sidang pembaca yang budiman di Volume 13 Nomor 2 tahun 2022 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para akademiksi dan peneliti lintas institusi.
Artikel pertama ditulis oleh Wildan Ahmil Kautsar, Ai Siti Farida, dan Khaerul Umam yang menganalisis bagaimana pemenuhan tujuan dari kebijakan penanaman modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap salah satu BUMDnya yaitu PD Sindangkasih Multi Usaha. Hal penting dari temuan dari riset ini menunjukkan bahwa tujuan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam peraturan penyertaan modal telah tercapai, namun diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menentukan apakah perlu adanya kebijakan penanaman modal kembali atau tidak. Untuk lebih lanjut diperlukan penelitian yang meneliti melalui perspektif studi kelayakan bisnis untuk mengetahui secara lebih mendalam kondisi dari BUMD tersebut.
Artikel kedua ditulis oleh Jerry Indrawan, Restu Rahmawati, Anwar Ilmar, Putrawan Yuliandri, Dede Suprayitno, Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman yang melihat bagaimana mekanisme pembubaran partai politik secara umum berdasarkan UU Partai Politik. Namun, secara khusus penulis akan membahas pembubaran partai politik jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Membubarkan parpol memang tidak seperti membalikkan telapak tangan, alias aturan yang mengaturnya cukup rumit dan sangat prosedural. Namun, bukan berarti membubarkan partai politik, dengan alasan korupsi misalnya, menjadi terhambat masalah regulasi. Demokrasi adalah persoalan kedaulatan rakyat, di mana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Parpol adalah bagian dari pewujudan demokrasi modern yang dikenal dengan demokrasi perwakilan, karena rakyat tidak mungkin menjalankan praktek demokrasi secara langsung. Dengan demikian, jika ada masalah dengan parpol, maka rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi harusnya punya kekuatan (power) untuk membubarkannya. MK sebagai penafsir utama dan satu-satunya dari konstitusi sebaiknya tidak hanya berpedoman pada regulasi baku yang ada di lembaran-lembaran negara, tetapi memberikan penafsiran substantif bahwa memang ada masalah terhadap parpol.
Selanjutnya, artikel ketiga ditulis Nadiah Nur Hana dan Arimurti Kriswibowo yang menganalisis keberlanjutan program CSR PT. Pertamina Gas pengelolaan sampah organik dengan penggunaan BSF di Desa Penatarsewu, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR PT. Pertamina Gas pengelolaan sampah organik dengan BSF dari enam aspek keberlanjutan pengelolaan sampah terdapat tiga aspek menunjukkan hasil yang cukup baik diantaranya aspek teknis pengelolaan, aspek kelembagaan terdapat lembaga yang berperan dalam kegiatan program, dan lingkungan desa yang bersih. Meskipun begitu, diperlukan peninjauan dan pembenahan kembali terhadap aspek-aspek lainnya agar program dapat berimplikasi kepada masyarakat dan lingkungan di wilayah Desa Penatarsewu.
Artikel keempat ditulis Ari Darmastuti, Khairunnusa Simbolon, Astiwi Inayah yang mencoba menganalisis perbandingan kebijakan aktor subnasional dalam penanganan pandemi Covid-19 oleh negara ASEAN-5. Dengan menggunakan analisis pada aktor subnasional, penelitian ini menemukan bahwa aktor subnasional yang menjadi objek kajian menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, dukungan aktor-aktor, dan kondisi penyebaran virus covid-19. Kesamaan yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN-5 dalam penanganan pandeminya adalah kebijakan yang tersentralisir dan digeneralisir, dimana pengambilan kebijakan berada di pemerintah nasional. Hasil analisis menunjukkan, kebijakan tersebut bisa berhasil di negara dengan populasi dan luar kecil seperti Vietnam. Namun, negara besar seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina, kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor subnasional justru lebih efektif dalam menangani pandemi, karena kemudahan aksesibilitas dan pemahaman terhadap permasalahan masyarakat daerahnya
Artikel kelima ditulis oleh Erna Rochana, Ani Agus Puspawati, Vina Karmilasari, dan Damar Wibisono yang menganalisis peran Civil Society (Indonesian Islamic Business Forum) dalam pemulihan ekonomi pasca bencana tsunami Selat Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda yang dilakukan IIBF melibatkan dua mitra, yaitu: mitra binaan (warga terdampak) dan mitra “stakeholder”. Melalui kolaborasi stakeholder, muncul kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Tata kelola pemerintah kolaboratif menjadi penting dan dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi akibat dari bencana.
Artikel keenam ditulis Kristian Widya Wicaksono dan Thesalonica Angeline Lesmana yang menulis mengenai kekuatan hubungan antara Public Service Motivation (PSM) dengan Public Sector Innovation (PSI). Para peneliti memutuskan untuk melaksanakan riset ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. Hal ini dilatarbelakangi gejala masalah dalam Disdukcapil yang menunjukan bahwa ASN di Lembaga tersebut memperlakukan pengguna layanan secara berbeda karena alasan kolusi dan juga memperoleh imbalan yang tidak semestinya dari pengguna layanan tersebut. Berangkat dari latar belakang ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menentukan kekuatan hubungan antara variabel PSM dan PSI di Disdukcapil Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang jenisnya adalah non-ekpreimental yakni survei. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berada di interval koofisien yang kuat. Akan tetapi, besarnya pengaruh PSM terhadap PSI hanya 32,3% saja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti melalui riset ini.
Artikel terakhir ditulis oleh Definitif Endrina Kartini Mendrofa dan Efriza yang mengulas soal personalisasi politik dalam partai. Dari hasil penelitian ditemukan, partai-partai politik di Indonesia cenderung dalam situasi personalisasi, dalam bentuknya tokoh amat sentral menjadi penentu bagi partai. Oleh sebab itu, keberadaan figur ini akan menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat dari partai terhadap sosok sentral tersebut.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan.
Salam
Tim Redaks
Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menguraikan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat beberapa masalah diantaranya penerapan aturan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang belum sesuai dan kurangnya pengawasan internal. Desain penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan terbatas dengan berbagai masalah. Dari aspek regulatif, telah di dasari dengan aturan seperti peraturan desa, SK pengelola maupun AD/ART, namun ada beberapa desa yang terkendala legalisasi karena permasalahan internal. Sedangkan dari aspek normatif, bentuk evaluasi maupun model pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelaporan pengelolaan yang tidak akuntabel. Namun terdapat beberapa upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) beserta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat memabantu mengatasi mencarikan solusi. Hasilnya salah satu desa yakni desa Lampanairi berhasil mendorng peran Badan UsahaMilik Desa nya dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu dari 125 desa di Indonesia yang mendapat predikat Desa Brilliant engan kategori desa pengembang usaha ekonomi ditengah pandemi Covid 19
Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia
Full text linkIndonesia has become an upper-middle-income country since 2020. It is also shifting Indonesia's role in foreign economic cooperation from a recipient country to a donor country. Indonesian foreign aid is not well managed so far because of a lack of coordination between the acting ministries and potentially inconsistent with Indonesia's foreign policy. This research uses qualitative methods through literature studies. The Indonesian Government has established Indonesian AID (LDKPI) to manage and centralize international economic cooperation and providing technical assistance to foreign governments/institutions. Professional and modern management of the institution in foreign aid will be aligned with the government's foreign diplomacy policy, reduce bureaucracy and business processes, also relieve the burden of the Indonesian state-budget.Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Indonesia telah berkomitmen untuk turut serta dalam pembangunan dunia yang berlandaskan perdamaian. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masing-masing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerjasama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerjasama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN
Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Irna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang
Full text linkThis study examines the efforts of woman local leader, namely Pandeglang Regent Irna Narulita in preparing food security in her region. This research is important because in the midst of the issue of gender mainstreaming and woman leadership, it is necessary to continue to work on it as a dedication to the central role of women. The researchers also wanted to analyze the leadership of woman local leader who are currently serving in building food strengthening. This research will provide another perspective in research because it will focus more on women's leadership in strengthening food, while other research on women's leadership sees more of women's representation. The locus of this research is in Pandeglang Regency, Banten Province, because seeing Pandeglang Regency is one of the areas led by woman. Furthermore, Pandeglang an area that still has a very wide potential of agricultural land in Banten. We use a qualitative method with a case study approach. The results of this research present the strengthening of food in Pandeglang Regency through the B2SA program and local food commodities (talas beneng and porang) that have been exported. Then the leadership of “Bupati” Irna was able to be more transformational than transactional. Because of its ability to encourage staff and stakeholders to work together to achieve common goals.Penelitian ini memotret bagaimana upaya kepala daerah perempuan yaitu Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam menyiapkan ketahanan pangan di daerahnya. Urgensi dari riset ini adalah karena di tengah isu pengarusutamaan gender dan woman leadership yang perlu terus dikerjakan sebagai dedikasi terhadap peran sentral kaum perempuan. Tim peneliti juga ingin menganalisis kepemimpinan kepala daerah perempuan yang sedang menjabat dalam membangun penguatan pangan. Riset ini akan memberikan perspektif lain dalam penelitian karena akan lebih memfokuskan pada kepemimpinan perempuan dalam penguatan pangan, sementara riset lainnya mengenai kepemimpinan perempuan lebih banyak melihat keterwakilannya sebagai representasi perempuan. Lokus dari penelitian ini berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Karena melihat Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah yang dipimpin oleh perempuan. Lebih lanjut Kabupaten Pandeglang juga merupakan daerah yang masih memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas di Provinsi Banten. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil riset ini menyajikan penguatan pangan di Kabupaten Pandeglang melalui program B2SA dan komoditas pangan lokal (talas beneng dan porang) yang marketnya sudah ekspor. Kemudian kepemimpinan Bupati Irna mampu lebih bersifat transformasional dibandingkan transaksional karena mampu mendorong jajaran dan para pemangku kepentingan bahu membahu mewujudkan tujuan bersama