Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
122 research outputs found
Sort by
Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM Sebagai Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19
Full text linkThis research analyzes the possibility of hajj fund investment innovation in the field of superior product-based increasing ease of doing business (Ease of Doing Business) and competitiveness of the Indonesian economy. At the same time, we will try to examine the potential benefits of the UMKM hajj fund investment for the community and economic recovery after Covid-19. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Descriptive method is used to provide a detailed description or explanation of a problem. Collecting data in this study using the information literacy method, the information literacy model used is The Seven Pillars of Information Literacy. The results show that investing in the MSME sector has several advantages that can be optimized with the availability of supporting regulations and the choice of products and strategies for implementing MSMEs that are potential to be developed. The MSME sector has potential benefits with shared risks, such as the parable, "don't put eggs in one basket". So it can be said to be an innovation when the risk of investing in Hajj funds can be minimized with a deployment strategy. Another result of hajj financial investment in the MSME sector is also very compatible to be implemented with kafah (comprehensive) sharia.Penelitan ini menganalisis kemungkinan inovasi investasi dana haji dalam bidang UMKM berbasis produk unggulan sebagai salah satu strategi optimalisasi peningkatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dan daya saing ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif. Sekaligus akan coba ditelaah seberapa besar kemungkinan kebermanfaatan investasi dana haji bidang UMKM tersebut bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara terperinci terhadap suatu masalah. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode literasi informasi (information literacy), model literasi informasi yang digunakan ialah The Seven Pillars of Information Literacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berinvestasi pada sektor UMKM memiliki beberapa keunggulan yang dapat dioptimalkan dengan ketersediaan regulasi yang mendukung dan pilihan produk dan strategi penerapan UMKM yang memang potensial untuk dikembangkan. Sektor UMKM memiliki potensi keuntungan dengan resiko yang terbagi, seperti perumpamaan, “jangan menempatkan telur dalam satu keranjang”. Maka dapat dikatakan inovasi ketika resiko investasi dana haji dapat diminimalisir dengan strategi penyebaran. Hasil lainnya investasi keuangan haji pada sektor UMKM juga sangat kompatibel untuk diterapkan dengan syariah yang kafah (menyeluruh)
Analisis Kebijakan Program Sejuta Rumah: Sebuah Tinjauan Literatur
Full text linkKebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Bertambahnya jumlah manusia tidak dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal itu berdampak pada peningkatan angka backlog perumahan karena keterisian rumah yang tersedia tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Kebijakan perumahan dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka backlog melalui program sejuta rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur tentang program sejuta rumah di Indonesia. Metode literatur review digunakan untuk untuk mengumpukan, menyaring, dan menentukan literatur yang layak untuk dianalisis. Sumber literatur didapatkan dari database Google Scholar dengan subjek program sejuta rumah sebagai kriteria utama. Hasil penelitian menunjukan terdapat 25 literatur tentang program sejuta rumah yang terbit pada tahun 2015-2021. Literatur tesebut digolongkan berdasarkan pandangan umum tentang program sejuta rumah dan fokus penelitian yang dilakukan. Evaluasi program dalam skala mikro dengan memperhatikan implementasi standar pembangunan dapat diperhatikan lebih lanjut untuk menambah fokus literatur tentang program sejuta rumahKebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Bertambahnya jumlah manusia tidak dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal itu berdampak pada peningkatan angka backlog perumahan karena keterisian rumah yang tersedia tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Kebijakan perumahan dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka backlog melalui program sejuta rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur tentang program sejuta rumah di Indonesia. Metode literatur review digunakan untuk untuk mengumpukan, menyaring, dan menentukan literatur yang layak untuk dianalisis. Sumber literatur didapatkan dari database Google Scholar dengan subjek program sejuta rumah sebagai kriteria utama. Hasil penelitian menunjukan terdapat 25 literatur tentang program sejuta rumah yang terbit pada tahun 2015-2021. Literatur tesebut digolongkan berdasarkan pandangan umum tentang program sejuta rumah dan fokus penelitian yang dilakukan. Evaluasi program dalam skala mikro dengan memperhatikan implementasi standar pembangunan dapat diperhatikan lebih lanjut untuk menambah fokus literatur tentang program sejuta ruma
Transformasi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Fakir Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)
Full text linkProgram Keluarga Harapan (PKH) exists as a government program that provides conditional assistance to families belonging to the poor. Since its birth in 2007, PKH has changed along with the dynamics of society. To see these developments, and how the reality of recipients belonging to poor families receiving PKH benefits is something that needs to be known scientifically. Therefore, in this study, structural functionalism is used as an analytical tool for solving theoretical problems that arise from the existence of PKH. This study uses a qualitative method with case study analysis. In addition, this study is also supported by quantitative data in the form of secondary data. This research was conducted in Wonodadi Village, Gadingrejo District, Pringsewu Regency. With this method and the field of study to be studied, this study will produce the reality of PKH beneficiary families in their social life. The aim is to find out the condition of the community comprehensively, and it is useful to provide an overview and solutions that can be offered if the assistance does not succeed significantly. From the description found, PKH Beneficiary Families (KPM PKH) have not been able to be socially independent so they tend to look dependent
Prospek Pembangunan Area Percontohan Smart City Polder Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Full text linkThis research aims to identify and evaluate the prospect of creating a pilot smart city area in North Sangatta Polder, Kutai Regency, in order to increase the development of a technology-based smart city. In this analysis, data collection techniques were obtained through the use of purposive sampling and accidental sampling techniques. The data analysis used in this study is a qualitative review that aims to explain in detail the growth prospects of East Kutai Regency, which is a smart city pilot area in North Sangatta. The results showed, for the North Sangatta Polder Research, East Kutai Regency, the prospect of developing a Smart City pilot area. Increase tourist visits outside the region, improve the regional economy, promote access to information for the community, increase technology understanding, create jobs, attract tourists by building tourism in North Sangatta Polder with the promotion of tourist objects that involve the government, private sector, and the community in management, growth, construction, and development of tourist objects.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prospek terciptanya kawasan kota pintar percontohan di Polder Sangatta Utara, Kabupaten Kutai, dalam rangka peningkatan pengembangan kota pintar berbasis teknologi. Dalam analisis ini, teknik pengumpulan data diperoleh melalui penggunaan purposive sampling dan teknik accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail prospek pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur yang merupakan kawasan percontohan smart city di Sangatta Utara. Hasil penelitian menunjukkan, untuk Penelitian Polder Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, prospek pengembangan kawasan percontohan Kota Cerdas. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke luar daerah, meningkatkan perekonomian daerah, mempromosikan akses informasi bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman teknologi, menciptakan lapangan kerja, menarik wisatawan dengan membangun pariwisata di Polder Sangatta Utara dengan promosi objek wisata yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan, pertumbuhan, pembangunan dan pengembangan objek wisata
Loka Pengawas Obat dan Makanan: Transformasi New Public Service dalam Reformasi Administrasi BPOM
Full text linkSince the implementation of regional autonomy in 1999, the health sector has become a government affair carried out by the regions. Thus, the Ministry of Health no longer has a Regional Office like the Ministry of Finance or the Ministry of Religion. However, as a follow-up to regional autonomy, President Abdurrahman Wahid issued a Presidential Decree on Non-Departmental Government Institutions, which, regulates the establishment of the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM functions as a central agency that has regional apparatus. In 2018, BPOM carried out administrative reforms by adding 40 new Echelon IV-level units in Loka Pengawas Obat dan Makanan. This study portrays administrative reform from the New Public Service perspective using an evaluation of the business process change framework, namely civil servants, citizens, public institutions, and processes. Loka POM's presence through BPOM administrative reform shows several New Public Service values in civil servants, citizens, public institutions, and processes. This transformation is also supported by several performance data that show the expansion of drug and food control scope, allowing citizens to feel protected from drugs and foods that pose health risks. It requires comprehensive tools to measure outcomes, especially for citizens' elements. Through those tools, BPOM can identify their roles for citizens accurately.Sejak implementasi otonomi daerah tahun 1999, sektor kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah seperti halnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Walau demikian, sebagai tindak lanjut otonomi daerah pula, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang antara lain mengatur berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM berfungsi sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di daerah. Pada tahun 2018, BPOM melakukan reformasi administrasi melalui penambahan 40 Unit Pelaksana Teknis baru setingkat Eselon IV berupa Loka Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini memotret reformasi administrasi tersebut dalam perspektif New Public Service menggunakan kerangka pikir evaluasi perubahan proses bisnis, yaitu PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Kehadiran Loka POM melalui reformasi administrasi BPOM memperlihatkan hadirnya sejumlah nilai-nilai New Public Service baik pada elemen PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Transformasi tersebut juga ditunjang dengan sejumlah data-data capaian yang memperlihatkan perluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Diperlukan suatu perangkat yang relevan dan komprehensif untuk dapat mengukur outcome terutama pada elemen masyarakat sehingga peran dari BPOM secara umum maupun Balai Besar, Balai, dan Loka POM secara khusus pada masyarakat dapat diketahui dengan lebih cermat
Strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam Mengembangkan Unit Usaha Baru Kabupaten Kuantan Singingi
Full text linkKuantan Singingi Regency must also strengthen the BUMDes owned by the village. Based on the data obtained, Kuantan Singingi Regency has a total of 218 villages, of which there are as many as 100 villages that already have BUMDes and 118 villages that do not have BUMDes. From villages that already have BUMDes, one of them is Sako Margasari Village, Logas Tanah Darat District Kuantan Singingi. The reality of BUMDes in Sako Margasari Village is still moving in saving and borrowing activities for the villagers. BUMDes owned by Sako Margasari Village have not been engaged in forming new business units in an effort to strengthen bumdes capital to support the community economy. This research found that the strategy of BUMDes Bintang Muda Jaya Sako Margasari Village in developing new business units through technological innovations in Sako Margasari Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency is still running not maximum. While the factors that hinder the implementation of bumdes strategy Bintang Muda Jaya Sako Margasari Village in developing new business units through technological innovations in the village of Sako Margasari District Logas Tanah Darat Kuantan Singingi regency is the low competence of BUMDes managers, the lack of business capital to open new business units and the lack of partners factor from BUMDes.Kabupaten Kuantan Singingi juga harus melakukan penguatan terhadap BUMDes yang dimiliki desa. Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah desa sebanyak 218 desa, dari jumlah desa tersebut ada sebanyak 100 desa yang sudah memiliki BUMDes dan 118 desa yang belum memiliki BUMDes. Dari desa yang sudah memiliki BUMDes salah satunya adalah Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Realitas BUMDes di Desa Sako Margasari masih bergerak dalam kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat desa. BUMDes yang dimiliki oleh Desa Sako Margasari belum bergerak dalam membentuk unit-unit usaha baru dalam upaya memperkuat permodalan BUMDes guna menunjang perekonomian masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam mengembangkan unit usaha baru melalui inovasi teknologi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan belum maksimal. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penerapan strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam mengembangkan unit usaha baru melalui inovasi teknologi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor rendahnya kompetensi pengelola BUMDes, faktor minimnya modal usaha untuk membuka unit usaha baru dan faktor kurangnya mitra dari BUMDes
Inovasi Pendanaan E-Village dalam Pendekatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi
No full textDalam beberapa penelitian sebelumnya tentang e-village budgeting di Banyuwangi, asas good governance belum diteliti secara utuh, namun masih secara parsial. Penggunaan good governance hanya sebagai kerangka konseptual semata. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi e-village budgeting dalam keselarasannya dengan asas-asas good governance. Penulis menggunakan pengertian dan asas good governance berdasarkan UNESCAP. Penulis membatasi penelitian dengan meneliti dari segi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, rule of law dan equity and inclusiveness. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi e-village budgeting ini memenuhi asas good governance sehingga dikatakan bahwa inovasi ini berdampak pada masyarakat. Penulis juga menemukan bahwa dasar pemikiran penerapan e-village budgeting adalah kebutuhan untuk menunjang pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam sistem demokrasi yang telah terinstitusioalisasi dan menjadi norma yang berlaku dalam dunia global
Penerapan Kebijakan Larangan Mudik Lebaran pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Masyarakat Indonesia
Full text linkHomecoming is one of the unique cultures where Indonesian people go to their hometowns during Eid. Sometimes going home is the main cause of traffic jam and crowds in some areas. This is a big challenge for the Indonesian people in the midlle of the Covid-19 pandemic. The government issued a ban on going home in 2021 aimed at reducing the spread of Covid-19 in Indonesia. The issuance of the policy caused various perceptions from the public. Community responses and perspectives are very important aspects in analyzing policy success. So that a study was conducted on how the public's perception of the ban on going home during the COVID-19 pandemic era was conducted. The research was carried out thoroughly covering the entire territory of Indonesia and carried out online. This research method uses a descriptive quantitative approach to Secondary Data Analysis (SDA). The results of this study are data on the decrease in the volume of homecomers, in 2020 the number of homecomers is 10.44% while in 2021 it is 4.6%. This proves that the community's perspective after the issuance of the homecoming ban policy is getting better and shows the results that the community provides a positive perspective. The government creates a positive perspective for the community regarding the ban on going home through the use of social media and technology, organizing a video contest for Eid gathering, and a sociological anthropological approach.
Keywords: Covid-19;Government;Homecoming; PerceptionMudik merupakan salah satu budaya unik dimana masyarakat Indonesia pergi ke kempung halaman di saat lebaran. Tidak jarang mudik menjadi penyebab utama kemacetan dan kerumunan di beberapa wilayah. Tantangan besar bangsa Indonesia pada saat pandemic covid-19 ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik tahun 2021 bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dikeluarkannya kebijakan tersebut menyebabkan berbagai persepsi dari masyarakat. Respon dan perspektif masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam menganalisis keberhasilan kebijakan. Sehingga dilakukan penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan mudik di era pandemi COVID-19. Peneliian dilakukan secara menyeluruh mencakup keseluruhan wilayah Indonesia dan dilaksanakan secara online. Berpedoman kepada metode penelitian seskriptif kualitatif memalui pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). Hasil dari penelitian ini adalah data penurunan volume pemudik, tahun 2020 jumlah pemudik adalah 10,44% sedangkan tahun 2021 adalah 4,6%. Hal ini membuktikan bahwa perspektif masyarakat setelah dikeluarkannya kebijakan larangan mudik semakin membaik dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat memberikan perspektif positif. Pemerintah menciptakan perspektif positif masyarakat terkait larangan mudik melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi, penyelenggaraan kontes pembuatan video silaturahmi lebaran, dan pendekatan sosiologis antropologi.
Kata Kunci: Covid-19; Mudik; Persepsi; Pemerintah
 
Literature Study on the Use of Big Data and Artificial Intelligence in Policy Making in Indonesia
Full text linkThe use of big data and artificial intelligence in decision making in Indonesia is still rarely implemented. But in the business world, big data and artificial intelligence are very commonplace to boost targets. This study discusses the use of big data and artificial intelligence in policy Making in Indonesia. The method used in this paper is qualitative research with a literature study approach. The result of this research is that the dynamics in the implementation of public services require appropriate and fast decision making, considering that this is a community demand. Therefore, public leaders need to disrupt themselves in public services so that these services can be served quickly. In conclusion, big data and artificial intelligence can help public leaders make decisions to deliver the best policies
Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Full text linkThis study aims to determine the role of the village government in the development of the agricultural sector in Wates Village, Jenangan District, Ponorogo Regency. The type of research is qualitative with a descriptive approach. The research location is in Wates Village, Jenangan District, Ponorogo Regency. The key informants in this study were the Head of Wates Village and representatives of the Wates Village Farmer Group Association (Gapoktan). The research instrument consisted of interview guidelines, field observation notes, and documentation. From the research results, it is known that the Head of Wates Village has a very significant role in agricultural development in Wates Village, which is shown by: 1) Head of Wates Village is able to provide direction to subordinates in implementing development, 2) Head of Wates Village is able to make decisions in the process of implementing development, 3 ) Head of Wates Village is able to coordinate the implementation of village development; 4) Head of Wates Village is able to supervise activities in the process of implementing village governmentPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap pembangunan sektor pertanian di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Wates dan perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) Desa Wates. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara catatan observasi lapang, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui jika Kepala Desa Wates mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan pertanian di Desa Wates, yaitu ditunjukkan dengan: 1) Kepala Desa mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, 2) Kepala Desa mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, 3) Kepala Desa mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa; 4) Kepala Desa mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa