Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
122 research outputs found
Sort by
Prospek dan Tantangan Ekspor Indonesia ke Pasar Non-Tradisional: Mengukur Daya Saing Produk Indonesia di Pasar UEA
No full textThe US-China Trade War and the COVID-19 pandemic are unprecedented incidents involving Indonesia's traditional markets as the main actors, i.e. the US and China which impacted Indonesia's economy and trade indirectly. Market diversification to new market or non-traditional market is one way out that can be done to minimize the impact of the global crisis on the country, when traditional markets are unreliable, such as the United Arab Emirates (UAE) that has made a positive contribution both in investment and trade for Indonesia in the midst of a pandemic. However, Indonesia's exports to the UAE experienced a significant decline in 2018 after theprevious two years continued to increase. So that knowing the competitiveness of Indonesia's export products in the UAE is the purpose of this study. This research answers the prospects and challenges of Indonesian export products in the UAE by measuring the export performance in 2016-2018 using the Constant Market Share (CMS) and Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis methods. This research uses descriptive quantitative method with secondary data and triangulation of data sources, methods, and theories as the validity and reliability methods. The results of this study indicate that the results of CMS and RCA are different so that the prospects and challenges for Indonesian products are also explained by the Indonesian approach and trade policies which lead to the conclusion that the UAE is a potential market to become non-traditional market for Indonesian economic development when its traditional markets are unreliable.Perang Dagang AS-Tiongkok dan pandemi COVID-19 merupakan peristiwa otentik yang melibatkan pasar tradisional Indonesia sebagai aktor utamanya, yaitu AS dan Tiongkok yang secara tidak langsung berdampak pada perekonomian dan perdagangan Indonesia. Diversifikasi pasar ke pasar baru atau pasar non-tradisional merupakan salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak krisis global terhadap tanah air, ketika pasar tradisional tidak dapat diandalkan, seperti Uni Emirat Arab (UEA) yang telah melakukan kontribusi positif baik dalam investasi dan perdagangan bagi Indonesia di tengah pandemi. Namun ekspor Indonesia ke UEA mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 setelah dua tahun sebelumnya terus meningkat. Maka mengetahui daya saing produk ekspor Indonesia di UEA menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menjawab prospek dan tantangan produk ekspor Indonesia di UEA dengan mengukur kinerja ekspor tahun 2016-2018 menggunakan metode analisis Constant Market Share (CMS) dan Revealed Comparative Advantage (RCA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dan triangulasi sumber data, metode, dan teori sebagai uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil CMS dan RCA berbeda sehingga prospek dan tantangan produk Indonesia juga dijelaskan oleh pendekatan dan kebijakan perdagangan Indonesia yang mengarah pada kesimpulan bahwa UEA merupakan pasar potensial untukmenjadi pasar non-tradisional untuk perkembangan ekonomi Indonesia ketika pasar tradisional tidak dapat diandalkan
Implementasi Kesiapsiagaan PT Daya Radar Utama dalam Menghadapi Risiko Bencana
Full text linkThe implementation of the policy is not just discussing the problem of implementing the decision, but further the implementation of the policy discusses the actualization step which is more interactive between the government and the community. Disaster preparedness is one of the important concerns in non-natural preparedness, namely minimizing the risk of technological failure on ships. Oftentimes news of ship accidents occur because of technological failures and the unreadiness of personnel to provide facilities in the ship production process. The purpose of this study is to examine the implementation of PT DRU's preparedness in dealing with disaster risks. In general, PT DRU has not yet collaborated with various disaster agencies to anticipate the occurrence of major disaster risks. The responsiveness of PT DRU through HSE as a unit that handles disaster preparedness on an internal basis shows the organization's lack of progress in increasing the capacity of personnel and completeness of safety facilities. In the organizational unit it shows that HSE was formed when PT DRU was established because of the importance of disaster risk management units by optimizing disaster preparedness through training.Pelaksanaan implementasi kebijakan bukan hanya sekedar membahas masalah pelaksanaan keputusan, tetapi secara lebih jauh implementasi kebijakan membahas mengenai langkah aktualisasi yang lebih bersifat interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Kesiapsiagaan bencana salah satu perhatian penting dalam kesiapsiagaan non alam yakni meminimalisir risiko terjadinya kegagalan teknologi pada kapal. Sering kali berita kecelakaan kapal terjadi karena kegagalan teknologi maupun ketidaksiapan dari personel untuk memenuhi fasilitas dalam proses produksi kapal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi kesiapsiagaan PT DRU dalam menghadapi risiko bencana. Secara umum PT DRU belum menjalankan kolaborasi dengan berbagai instansi kebencanaan untuk mengantisipasi terjadinya risiko bencana yang besar. Responsivitas PT DRU melalui HSE sebagai unit yang menangani kesiapsiagaan bencana dalam lingkup internal menunjukkan adanya ketidakmajuan organisasi dalam peningkatan kapasitas personel maupun kelengkapan fasilitas keselamatan. Dalam unit organisasi menunjukan bahwa HSE terbentuk saat PT DRU berdiri karena mengingat pentingnya unit pengelolaan risiko bencana dengan mengoptimalkan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan-pelatihan
Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap
Full text linkTahapan penting proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang akan menetukan suatu proses, dimana tujuan dan dampak kebijakan akan dihasilkan. Beberapa faktor yang penting bagi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi baik secara mandiri maupun bersama sama terhadap keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan bersifat analisis kuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dianalisis dengan statistik regresi regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mandiri hanya variable Komunikasi (X1) dan Struktur Birokrasi (X4) yang mampu berpengaruh signifikan terhadap implementasi program P2K2. Namun secara bersama-sama Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar 76,5%, sedangkan 23,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum kami teliti
Political Dynasty in Banten: Improvement or Threat to Democracy
Full text linkIn many developing countries, namely in South East Asia, political leaderships are marked by numerous hereditary systems, also include Indonesia. Banten is the writers selected region as a research subject in this writing. The former Governor of Banten, Ratu Atut Chosiyah, has relatives in seven regencies and cities all across Banten, including national scale, in such creates her own political dynasty. This paper are about to answer two questions and reveal some close facts to discuss in Indonesia related to political dynasty. Does this hereditary systems works well in serving the people’s need? Does political dynasty close other people opportunity to run for public offices as well? If this so, political dynasty will be a threat for ongoing Indonesian democratic practices, especially bureaucratic reform efforts. Research metdhod is done through qualitative descriptive with literature study to gain data and information required. The conclusion of this writing is that political dynasty do more harm than give benefit and it would definitely endanger the lives of local democracy. In terms of public service, little advantages received from this sort of practices.Di banyak negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara, kepemimpinan politik ditandai dengan cukup banyaknya sistem keturunan, termasuk di Indonesia. Banten menjadi daerah yang penulis pilih sebagai subjek kajian dalam tulisan ini. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, memiliki keluarga di dalam tujuh kabupaten dan kota di seluruh Banten, termasuk juga di tingkat nasional, sehingga menciptakan dinasti politiknya sendiri. Tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan dan mengungkapkan fakta-fakta terkait dinasti politik yang jarang dibahas di Indonesia. Pertama, apakah sistem keturunan dalam politik mampu bekerja dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat? Kedua, apakah dinasti politik menutup kesempatan masyarakat biasa untuk mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan publik? Apabila iya, dinasti politik akan menjadi ancaman bagi praktek-praktek demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, khususnya usaha-usaha reformasi birokrasi. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan studi pustaka untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dinasti politik lebih banyak menghasilkan kerugian dibandingkan keuntungan, serta pastinya mengancam kelangsungan hidup dari demokrasi lokal. Dalam konteks pelayanan publik, keuntungan yang didapatkan sangat kecil dari praktek-praktek seperti ini
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung
Full text linkPenyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Provinsi Lampung, hal ini diketahui berdasarkan data pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang menunjukkan bahwa terhitung sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah tindak pidana tersebut cenderung meningkat.Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, dan kerangka internasional dalam pencegahan penyelundupan benih lobster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung terjadi karena tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat atas dampak lingkungan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum memberikan edukasi, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat paling dominan dalam tindakan preventif adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, selanjutnya dalam tindakan represif adalah faktor perundang-undangan yang mewajibkan adanya koordinasi proses penyidikan antara penyidik kepolisian dengan PPNS dan faktor penegak hukum yakni tidak semua penyidik berpendidikan sarjana hukum serta menumpuknya beban kerja. Kerangka internasional pencegahan penyelundupan benih lobster bersumber dari ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, serta RPOA.
 
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten
Full text linkThis study aims to determine how the Neutrality Of The State Civil Apparatus In The 2019 General Election In Banten Province and to find out what are the supporting factors and inhibiting factors. The research method used in the research is a qualitative descriptive method using purposive sampling technique then the data collection technique is by interview and documentation. The result of this study indicate that the Neutrality Of The State Civil Apparatus In The 2019 General Election In Banten Province has not gone well, because there are still Civil Apparatus Of The Banten Provincial goverment that are not neutral by supporting one of the candidates for the Regional Representative Council and one of the candidates for Presiden/Vice President. The inhibiting factor of the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2019 general election in Banten Province is caused by the mindset that has not yet been formed, the existence of kindship relations and sanctions that are still weak. Therefore, the Banten Provincial government needs to incrase supervision, guidance, and provide strict sanctions for state Civil Apparatus that are not Neutral In The 2019 General Election.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik Purposive Sampling kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten belum berjalan dengan baik, karena masih adanya Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Banten yang tidak netral dengan mendukung salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah dan salah satu calon Presiden/Wakil Presiden. Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, adanya hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Full text linkThis Study aims to determine the tourism Management Governance in Special Economic Zone of Tanjung Lesung. This Research method is descriptive qualitative. Data accumulation techniques used are: Interview, Documentation, and observation. The location of this research is around the Tanjung Lesung KEK tourism area. Based on the results of this study it can be concluded: First. Tourism Management in Pandeglang Regency, especially in the Tanjung Lesung Special Economic Zone Tourism area run accordance with several indicators of tourism managementOf all indicators on the road well but for public relations the private sector and the government has done its best but it is deniable that conflicts often occur, but it can be resolved well, because nothing is difficult as long as there is good intention; and second. Public Private Partnership is agreement or contract between the private and the government based, based on that the transfer of function is left to the private sector from the regional Government and determined based on existing regulations.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Wawancara, dokumentasi dan Obeservasi. Lokasi penelitian ini adalah di sekitar kawasan pariwisata KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Tata kelola pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang khususnya di kawasan pariwisata KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan beberapa indikator pengelolaan pariwisata untuk masa depan dari semua indikator dijalan dengan baik, namun untuk hubungan masyarakat pihak swasta dan Pemerintah sudah melakukan sebaik mungkin namun tidak bisa dipungkiri jika seringkali terjadi konflik namun hal tersebut bisa diselsaikan dengan baik, karena tidak ada yang sulit selama ada niat baik. 2. Publik Private Partnership yaitu perjanjian atau kontrak antara pihak swasta dengan Pemerintah didasari bahwa, alih fungsi diserahkan kepada pihak swasta dari Pemerimtah Daerah dan ditentukan berdasarkan peraturan yang ada. 
Pola Hidup Konsumtif Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro)
Full text linkThis study aims to determine the consumptive actions practiced by the Hope Family Program beneficiaries. This study uses a qualitative approach with the perspective of Baudrillard's theory. Informants were selected using a purposive sampling technique. Data analysis and interpretation techniques were carried out with a deeper understanding. Consumptive behavior practiced by PKH recipient communities is demonstrated through consumption or shopping activities based on desire, not based on needs. These actions were found in activities, including: (1) Women beneficiaries of PKH assistance more often spend the funds received within two to three days, (2) the funds are used to shop for large amounts of consumption materials, ( 3) besides that it is also used to buy household furniture such as cooking utensils. To control the use of funds to PKH recipient communities, the village government held a socialization program which was held once a month. The conclusions of this study are: (1) The theory of consumptive society Jean Baudrillard is shown by the shopping practice of PKH members who buy on the basis of desires, not based on needs, (2) PKH members do not have knowledge of economic literacy so that they have consumptive behavior in using PKH funds Therefore, the village government needs to provide understanding related to economic literacy in the socialization program.Penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan konsumtif yang dipraktikkan oleh penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori Baudrillard. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dan teknik interpretasi dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Perilaku konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima PKH ditunjukkan melalui aktivitas konsumsi atau berbelanja atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan. Tindakan tersebut ditemukan dalam kegiatan, diantaranya : (1) Ibu-ibu penerima manfaat bantuan PKH lebih sering menghabiskan dana yang diterima dalam waktu dua hingga tiga hari saja, (2) dana tersebut dipergunakan untuk berbelanja bahan-bahan konsumsi dalam jumlah yang besar, (3) selain itu juga digunakan untuk membeli perabot rumah tangga seperti peralatan masak. Untuk mengontrol penggunaan dana terhadap masyarakat penerima PKH, pemerintah desa mengadakan program sosialisasi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard ditunjukkan dengan praktik berbelanja anggota PKH yang membeli atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan, (2) anggota PKH tidak memiliki pengetahuan tentang literasi ekonomi sehingga memiliki perilaku konsumtif dalam menggunakan dana PKH, oleh karena itu pemerintah desa perlu memberikan pemahaman terkait literasi ekonomi dalam program sosialisasi
Strategi Program Eco-School Dalam Menghadirkan Karakter Peduli Lingkungan
Full text linkThe phenomenon of natural disasters that has come and gone recently has jolted our minds and made us think backward to relate these incidents to the educational process that has been applied. Eco-school is a large program that accommodates the desire of schools to play a role in preserving the environment. Eco-school programs combine learning and action, making them an effective method for changing behavior and shaping character. Law Number 20 of 2003 concerning the National education system and Presidential Regulation Number 87 of 2017 concerning Strengthening Character Education emphasize the importance of carrying out a national character revolution. The Character Education Strengthening Program (PPK) is in line with the Nawacita agenda of strengthening the character of the nation through character and character building of students as part of the mental revolution. In the National Long-Term Development Plan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, the Government implicitly emphasized that character development is one of the priority programs of national development. To be able to achieve the maximum target from implementing eco-school, an appropriate and capable strategy is needed in executing all these programs. Prioritizing the process of deep communication interaction between the researcher and the phenomenon under study, the strategy model that will be formulated through this research is expected to contribute to shaping the character of students who care about the environment which then simultaneously supports the achievement of sustainable development goals through the character of caring for the environment.
Fenomena bencan alam yang datang silih berganti belakangan ini menyentak pikiran dan membuat kita berpikir kebelakang untuk menghubungkan kejadian-kejadian tersebut dengan proses pendidikan yang telah diterapkan. Eco-school merupakan program besar yang mewadahi keinginan sekolah untuk berperan dalam melestarikan lingkungan. Program eco-school menggabungkan pembelajaran dan tindakan, sehingga menjadi metode yang efektif untuk mengubah perilaku dan membentuk karakter. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan pentingnya melakukan revolusi karakter bangsa. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini sejalan dengan agenda Nawacita penguatan karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, secara implisit ditegaskan Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Untuk dapat mencapai target maksimal dari penerapan eco-school maka dibutuhkan strategi yang sesuai dan mumpuni dalam mengeksekusi seluruh program tersebut. Mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, maka model strategi yang akan diformulasikan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna membentuk karakter siswa peduli lingkungan yang kemudian secara beriringan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelajutan (sustainable development) melalui karakter peduli lingkungan.
 
Pengantar Redaksi
Full text linkPuji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan energi yang berlimpah kepada kita semua. Kami berharap, walaupun saat ini di tengah Pandemi Covid-19, semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sehat dan tetap produktif dalam menjalankan aktivitas keseharian. Akhirnya, Administrtatio kembali menjumpai sidang pembaca yang budiman di Volume 11 Nomor 1 tahun 2020 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para akademiksi dan peneliti lintas institusi.
Artikel pertama ditulis oleh Ahmad Rozali, Aan Suryana, dan Safendri Komara Ragamustari yang melakukan riset mendalam tentang praktik penyensoran internet oleh Pemerintah Indonesia pada Mei 2019 setelah terjadi kerusuhan di Ibu Kota sebagai tanggapan terhadap hasil pemilihan umum. Pemerintah membatasi beberapa platform media sosial terbesar yang berdampak pada hampir semua pengguna media sosial di seluruh negeri. Pemerintah percaya bahwa kebijakan itu diperlukan untuk memblokir sirkulasi konten provokatif yang mungkin meningkatkan kerusuhan. Di sisi lain, tanpa pembenaran yang sah, sensor internet dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari riset ini yakni untuk membahas perdebatan tentang apakah kebijakan sensor internet pada Mei 2019 diperlukan dan dibenarkan untuk diberlakukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan perwakilan pemerintah, pakar media sosial, dan analis, serta memanfaatkan data yang masuk akal dari Drone Emprit Academy (DEA), hasil riset ini menyajikan analisis proses pembuatan kebijakan di balik penerapan kebijakan sensor internet pada Mei 2019 dan evaluasi singkat tentang efektivitas dan konsekuensinya. Temuan ini mengungkapkan bahwa kebijakan sensor internet pada Mei 2019 cacat secara hukum dan dirumuskan secara tidak benar. Meskipun efektif untuk memblokir sirkulasi tipuan dan mencegah peningkatan kerusuhan, kebijakan tersebut tidak seharusnya diberlakukan sejak awal karena kurangnya pembenaran untuk merampas kebebasan internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Masih dalam konteks Pemilu 2019, selanjutnya di artikel kedua, Huri Sanjaya, Rachmi Yulianti, dan Fikri Habibi melakukan peneltian tentang aspek netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten. Para peneliti menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari praktik netralitas ASN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Umum 2019.
Artikel ketiga ditulis oleh Lutfi Rumkel,, Belinda Sam, dan M Chairul Basrun Umanailo yang melakukan riset lapangan tentang pembangunan desa dengan fokus hubungan kepala desa, badan permusyawaratan desa serta lembaga adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemitraan antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga tradisional dalam pengembangan Desa. Adapun penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru. Sumber utama data penelitian diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kemitraan antara kepala desa, lembaga konsultatif desa dan lembaga tradisional di desa Kayeli menunjukkan efektivitas dalam komunikasi.
Selanjutnya dalam artikel keempat ada Ummi Zakiyah dan Dina Fadiyah yang menulis tentang Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. Penelitian ini menganalisa penyediaan pelayanan transportasi publik yang ramah untuk penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Diketahui bersama Kota Jakarta adalah ibu kota negara yang maju setra modern sehingga sudah selayaknya menyediakan transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah PT TransJakarta telah menyediakan model transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas berupa minibus. Model Transportasi tersebut dapat diakses oleh seluruh penduduk DKI Jakarta yang mengalami disabilitas. Selain mudah diakses transpotasi ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Transportasi tersebut bisa dipesan melalui telepon seluler biasa atau aplikasi melalui smartphone. Adanya inovasi pelayanan transportasi publik ramah penyandang disabilitasdi DKI Jakarta ini diharapkan menjadi role model untuk daerah-daerah lainya dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas publik untuk para penyandang disabilitas.
Kelima, artikel ditulis oleh Nurlaela Adiwinarni, Dyah Retna Puspita, Slamet Rosyadi berdasakan hasil riset dengan tajuk, “Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap” . Artikel ini kembali mengulas tentang tahapan penting proses kebijakan publik, yakni proses implementasi. Beberapa faktor yang penting bagi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi baik secara mandiri maupun bersama sama terhadap keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mandiri hanya variable Komunikasi (X1) dan Struktur Birokrasi (X4) yang mampu berpengaruh signifikan terhadap implementasi program P2K2. Namun secara bersama-sama Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar 76,5%, sedangkan 23,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum kami teliti
Penelitian lainnya dilakukan oleh Rulinawaty Kasmad, Lukman Samboteng, dan Hasanuddin berjudul “Talent Management Aparatur Sipil Negara (ASN) Era Digitalisasi Birokrasi di Indonesia”. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah arah Talent Management dalam menciptakan ASN dimasa depan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis digitalisasi yang serba kompleks. Adapun tujuan Penelitian ini berfokus membahas subtansi talent management dan masalah yang terkait dengan mengidentifikasi bakat dengan menggunakan konsep yang berkaitan dengan Industri 4.0. Talent management memiliki dampak dalam keberhasilan suatu organisasi, karena memberi kesempatan untuk merekrut, mempertahankan dan mengembangkan bakat yang diperlukan secara efektif yang kemudian dikembangkan sebagai pemimpin masa depan yang mewakili kombinasi sistem cyber-fisik. Teknologi baru ini akan memengaruhi semua lintas disiplin dan bahkan menantang fungsi sumber daya manusia, bagaimana Industry 4.0 akan mengubah land-scape untuk pengembangan bakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ability yang dibutuhkan dalam talent management dalam era 4.0 yaitu kemampuan koqnitif, kemampuanketrampilan teknis dan ketrampilan pemecahan masalah yang rumit; (2) Ketrampilan dasar TIK diperlukan untuk memasuki era digitalisasi.
Artikel terakhir ditulis oleh Jerry Indrawan, Hermina S, dan M. Prakoso Aji tentang politik dinasti. Banten menjadi daerah yang dipilih sebagai subjek kajian dalam tulisan ini. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, memiliki keluarga di dalam tujuh kabupaten dan kota di seluruh Banten, termasuk juga di tingkat nasional, sehingga menciptakan dinasti politiknya sendiri. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan yaitu apakah sistem keturunan dalam politik mampu bekerja dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat? Kedua, apakah dinasti politik menutup kesempatan masyarakat biasa untuk mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan publik? Apabila iya, dinasti politik akan menjadi ancaman bagi praktik-praktik demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, khususnya usaha-usaha reformasi birokrasi. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dinasti politik lebih banyak menghasilkan kerugian dibandingkan keuntungan, serta pastinya mengancam kelangsungan hidup dari demokrasi lokal. Dalam konteks pelayanan publik, keuntungan yang didapatkan sangat kecil dari praktek-praktek seperti ini.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan