1,720,961 research outputs found
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSTRUKSI SISTEM PERADILAN IMPEACHMENT
Full text linkMahkamah Konstitusi merupakan institusi peradilan yang dipercaya oleh konstitusi (UUD 1945) untuk mengimplementasikan sistem peradilan impeachment. Peradilan impeachment dimulai dengan permintaan fatwa oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi atau dalam sistem peradilan impeachment adalah sebagai pihak pemohon. Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945. Sedangkan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bukti, bahwa Indonesia benar-benar sebagai negara yang berbentuk negara hukum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan impeachment baru bisa dijalankan, bilamana Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permohonan padanya. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengajukannya, maka sistem peradilan impeachment tidak akan terwujud.The Constitutional Court is a judicial institution that is trusted by the constitution (UUD 1945) to implement the impeachment court sistem. Justice impeachment begins with a request fatwa by the House of Representatives to the Constitutional Court. Position of the House of Representatives at the hearing of the Constitutional Court or the judicial sistem of impeachment is the applicant. Application is submitted to the Constitutional Court after the House of Representatives argued that the President and/or Vice-President has committed an offense referred to in Article 7A of the 1945 Constitution. While the verdict given by the Constitutional Court is proof that Indonesia is really a form of state law countries. Authority of the Constitutional Court in the impeachment court sistem can only be executed, if the House of Representatives to apply to him. If Parliament does not propose, then the justice sistem impeachment will not be realized
KEDUDUKAN HUKUM KARYAWAN BANK PASCA DILAKUKAN MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Full text linkOne of the terms of economic crisis in Indonesia is monetary crisis. Monetary crisis or economic up to now still occur in Indonesia, which is noted by banks which undergo liquidity that causes the banks “willing or not, wanting or not” have to throw away its stirring and shake hands with the other banks to build cooperation or to look for strategic partner in order to survive by doing merger consolidation, and bank acquisition. However, the member of merger banks should notice the effects of law appeared due to merger consolidating, and that acquisition, in addition to its bank employees, because the employees have the full control as the bank operational. Bank is impossible having its activity well without full supports of its employees
ANALISIS KEDUDUKAN AKTA KONSEN ROYA SEBAGAI PENGGANTI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG
Full text linkUndang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur secara eksplisit kewenangan Notaris untuk membuat Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, namun berdasarkan penafsiran gramatikal pasal 15 ayat (1) UUJN notaris berwenang membuat akta apapun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang kewenangan itu tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh undang-undang. Kedudukan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertipikat Hak Tanggungan yang hilang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu dengan cara dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. Namun dalam praktik, kantor pertanahan tidak menerima permohonan pencoretan Hak Tanggungan yang tidak dilampiri dengan sertipikat Hak Tanggungan, sebagai gantinya maka dibuatlah akta konsen roya.Kata Kunci: akta, sertipikat, hak, tanah, notarisLaw No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN) does not explicitly regulate the authority of the Notary to make the Roya Concentration Deed as a substitute for the Lost Mortgage Certificate, but based on grammatical interpretation of article 15 paragraph (1) UUJN, notary authorizes to make any deed if desired by the parties concerned as long as the authority is not assigned or excluded by law. The position of the Roya Concentration Deed as a substitute for the lost Mortgage certificate has actually been regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT), that is being recorded in the relevant Mortgage Rights land book. However, in practice, the land office does not accept applications for deletion of Mortgage Rights which are not accompanied by a certificate of Mortgage. Instead, a roya concentration certificate is made.Keywords: deed, certificate, rights, land, notar
KESELAMATAN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Perspektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif)
Full text linkSalah satu hak yang dimiliki oleh tenaga kerja adalah hak atas keselamatan. Hak atas keselamatan ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai kewajiban yang bersifat asasi untuk menegakkan kepentingan yang bersifat asasi pula. Sayangnya, kepentingan yang bersifar asasi ini kurang menjadi perhatian serius di kalangan pengusahaa atau perusahaan. Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak tenaga kerja ini. Banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlindungan keselamatannya saat menjalankan kerjanya. Perusahaan yang demikian ini dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.Kata Kunci: tenaga kerja, perusahaan, hak atas keselamatanÂ
KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
Full text linkAkta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.  Kedudukan akta otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan. Dalam hal alat bukti, akta otentik yang dikeluarkan notaris ini berkedudukan sebagai alat bukti surat. Jika akta otentiknya dipalsukan, maka ia dapat menjadi salah satu alat bukti yang bisa digunakan menjerat (mempertanggun- jawabkan) pelakunya. Jika notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, maka notaris ini juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum.Kata kunci :akta autentik, pembuktian, pemalsuan.An authentic deed is a deed made by an authorized general official that contains or describes in an authentic manner an action or a situation that is seen or witnessed by the general official of the deed. The position of an authentic deed issued or made by a notary has legal force that contains legal certainty against proof of fraud. In the case of evidence, an authentic deed issued by a notary is located as proof of letter. If the authentic deed is falsified, then it is one proof that can be used to ensnare the responsible person. If the notary is involved in the case of a criminal act of falsification of the deed, then this notary may also be charged with liability as the party who committed a violation of the law.Keywords: authentic deed, proof, falsificati
PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OLEH PERADILAN UMUM (PU) SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN
No full textThe conflict management of State Administration (TUN) does not include the decision of State Administration (KTUN) by General Court afer the implementation of the regulation number 9 by the year of 2004 could be understood through three points: first, the conflict of State Administration (TUN) which does not include the decision of State Administration (KTUN) becomes General Court’s competence; second, the conflict of State Administration (TUN) which is out of question becomes General Court’s competence; third, the conflict of the decision of State Administration which becomes State Administration Court’s competence. With those three points in mind, the problem solution should be searched from the aspects of doctrine and the aspects of decision. The aspects of doctrine would be analyzed to broaden the vision in decision making, while the aspects of decision would be the jurisprudence of the judges in decision making. Not every decision of State Administration becomes the State Administration Court’s competence. There would be some decisions of State Administration become the General Courts competence. To deal with it, the State Administration Court’s competence need to be broaden so the institution would become independent. Besides, there would be some unsuitable understanding form the law so the confirmation of the understanding would be necessary
Legal Analysis of Land Certification Policy from the Perspective of Legal Certainty of Land Rights
Full text linkThis study aims to analyze land certification policies in order to realize legal certainty of land rights, with a focus on the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Raas District, Sumenep Regency. The method used in this study is a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. Data sources were obtained from primary legal materials such as the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 24 of 1997, and Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 6 of 2018, supported by secondary legal materials in the form of scientific journals, books, and reports from related agencies. The results of the study indicate that the PTSL program has been normatively designed to provide legal protection for community land rights, however, its implementation in Raas District is still faced with various obstacles. These include low community participation, limited ownership documents, land boundary issues, and a lack of community legal understanding. Although the policy is aligned with the principle of legal certainty, its effectiveness is hampered by the lack of resources, infrastructure, and accessibility in the island region. This indicates a gap between legal norms and social reality. This study recommends the need to strengthen inter-institutional coordination, increase land service capacity, and provide ongoing legal outreach to ensure equitable and just legal certainty for communities in remote areas
IMPLIKASI HUKUM BAGI PPAT YANG TIDAK MENDAFTARKAN AKTA PPAT LEBIH DARI 7 (TUJUH) HARI KERJA KE KANTOR PERTANAHAN
Full text linkPenelitian ini membahas mengenaiadanya pendaftaran akta PPAT ke kantor Pertanahan (BPN) yang melebihi dari 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan di kantor PPAT yang di daftarkan ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ponorogo oleh PPAT tersebut. Sedangkan jelas pada Pasal 40 ayat (1)PP 24/1997 tentang PendaftaranTanah menegaskan bahwa: “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggalditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajibmenyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumenyang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten/Kota setempat sessuai wilayah kerja PPAT yang bersangkutan untuk didaftar’. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat beberapafaktor penghambat dalam penyampaian pendaftaran hak atas tanah oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yaitu: 1. Kurangnya penyampaian berkas-berkas yang disampaikan klien kepada PPAT. Seperti: Sertipikat asli; Foto kopi KTP dan KK pihak penjual, apabila tanah tersebut merupakan harta bersama dengan istrinya maka dilampirkan pula foto kopi KTP istri dan foto kopi surat nikah; Foto kopi KTP dan KK pihak pembeli; Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 5 (lima) tahun terakhir dan tahun berjalan/tahun terakhir, belum e-KTP; 2. Adanya suatu situasi yang mengharuskan PPAT terlambat mendaftarkan akta jual belinya dikarenakan ada hal yang harus dilakukan guna untuk menyelamatkan suatu transaksi jual beli. Pembuatan akta jual beli seperti ini terlihat dalam konstruksi transaksi jual beli dimana pajak-pajak terutang yang telah dibayar belum tervalidasi baik pajak pembeli (BPHTB) maupun pajak penjual (SSP PPh Final) pada saat penandatanganan akta dilakukan. 3. Terdapat rasa saling percaya yang sangat tinggi di antara sesama PPAT dan antara para pihak dengan PPATdan tidak akan terdapat masalah di kemudian hari yang dapat menyulitkan mereka. 4.Faktor waktu dan kesibukan dari PPAT, sehingga menyebabkan PPAT tidak bisa mendaftarkan kewajibannya untuk mendaftarkan aktanya sebelum 7 hari kerja setelah penandatanganan akta PPAT tersebut.Implikasi hukum terkait dengan tindakan PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan berkas pendaftaran tanah sebelum 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo adalah dengan cara mengukur sejauh mana ketentuan itu ditaati atau tidak ditaati oleh subyek hukumnya, dalam hal ini adalah PPAT. Terkait dengan hal tersebut, belum adanya hukum yang mengatur dengan tegas tentang sanksi bagi PPAT tersebut dari konsep struktur hukum. Tindakan hukum terhadap pendaftaran tanah yang didaftarkan oleh PPAT ke kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ponorogo yang melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, yaitu hanya dikenai teguran lisan dan teguran tertulis yang disampaikan kepada PPAT bersangkutan dan kepada organisasi IPPAT, sedangkan untuk pendaftaran hak atas tanah tetap diproses oleh Kantor Pertanahan.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PPAT, Sanksi This research discusses the existence of Land Deed Maker Officer (PPAT) deed registration to the Land Office (BPN) which is more than 7 (seven) working days after the signing at the Land Deed Maker Officer (PPAT) office which is registered with the Ponorogo Regency Land Office (BPN) by the Land Deed Maker Officer (PPAT). Meanwhile, it is clear in Article 40 paragraph (1) PP 24/1997 concerning Land Registration that: "no later than 7 (seven) working days from the signing date of the deed concerned, Land Deed Maker Officer (PPAT) is obliged to submit the deed made along with the relevant documents to the Office. Local Regency / City Land(BPN) in accordance with the Land Deed Maker Officer (PPAT) working area concerned to be registered '. Based on the results of the research conducted, there are several inhibiting factors in submitting registration of land rights by Land Deed Maker Officer (PPAT)to the Ponorogo Regency Land Office, namely: 1. Lack of submission of files submitted by clients to Land Deed Maker Officer (PPAT). Such as: original certificate; A photocopy of the seller's identy card population (KTP) and family card (KK), if the land is joint property with his wife, then a copy of the wife's identy card population (KTP) and a copy of the marriage certificate shall also be attached; Photocopy of the buyer's identy card population (KTP) and family card (KK); Photocopy of Land and Building Tax Payable Tax Return (SPPT PBB) for the last 5 (five) years and current / last year, not yet electronic identy card population (e-KTP); 2. There is a situation that requires Land Deed Maker Officer (PPAT) to be late in registering its sale and purchase deed because there are things that must be done in order to save a sale and purchase transaction. The making of a sale and purchase deed like this can be seen in the construction of a sale and purchase transaction where the payable taxes that have been paid have not been validated, either the buyer tax (BPHTB) or the seller tax (SSP PPh Final) at the time the deed is signed. 3. There is a very high sense of mutual trust between Land Deed Maker Officer (PPAT) and between the parties and Land Deed Maker Officer (PPAT) and there will be no problems in the future that could make it difficult for them. 4. The time factor and the busyness of the Land Deed Maker Officer (PPAT), thus causing Land Deed Maker Officer (PPAT) to be unable to register its obligation to register its deed before 7 working days after signing the Land Deed Maker Officer (PPAT) deed. The legal implication related to Land Deed Maker Officer (PPAT) friends action that does not carry out the obligation to submit land registration documents before 7 (seven) working days after signing to the Ponorogo Regency Land Office is by measuring the extent to which the provisions are adhered to or not obeyed by its legal subjects, in this case Land Deed Maker Officer (PPAT). In this regard, there is no law that clearly regulates the sanctions for Land Deed Maker Officer (PPAT) from the concept of a legal structure. Legal action against land registration registered by Land Deed Maker Officer (PPAT) at the Ponorogo Regency Land Office (BPN) which exceeds a period of 7 (seven) days is only subject to verbal and written warnings submitted to the relevant Land Deed Maker Officer (PPAT) and to the Land Deed Maker Officer Unity (IPPAT) organization, while registration of rights to land is still being processed by the Land Office.Keywords: Land Registration, Land Deed Maker Officer (PPAT), Sanction
Digital Law Enforcement and Public Trust in Pasuruan’s E-Ticketing System
No full textGeneral Background: The modernization of traffic law enforcement in Indonesia marks a transition from conventional to digital systems through electronic ticketing (e-tilang), reflecting the state’s adaptation to technological and social transformations. Specific Background: Police Regulation Number 2 of 2025 introduces electronic evidence-based enforcement to enhance transparency, efficiency, and accountability in traffic management within the jurisdiction of the Pasuruan Regency Police. Knowledge Gap: Despite its normative strength, the practical effectiveness of this regulation remains unclear, especially regarding its harmony with social dynamics, legal culture, and local infrastructure readiness. Aims: This study examines the legal effectiveness of e-ticketing implementation in Pasuruan Regency by analyzing the interrelation between legal norms, enforcement structures, and public awareness. Results: Findings reveal that while e-ticketing aligns with the legality principle and reduces extortion, its effectiveness is constrained by limited infrastructure, low digital literacy, and weak cross-agency coordination. Novelty: This research highlights e-ticketing as not merely an administrative reform but a moral-legal transformation emphasizing justice, empathy, and public trust in digital law. Implications: Strengthening legal literacy, enhancing interagency integration, and promoting participatory education are essential for realizing a humane, transparent, and just digital legal system.
Highlights:
Examines how technology transforms traditional law enforcement into digital systems.
Identifies key barriers such as limited infrastructure and low digital literacy.
Emphasizes the need for human-centered, just, and transparent digital law practices.
Keywords: Legal Effectiveness, E-Ticketing, Digital Law Enforcement, Traffic Justic
- …
