1,720,966 research outputs found
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS NILAI KEADILAN
Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan Hakim niaga, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membuat kreditur konkuren tidak memiliki kepastian hukum terhadap proses pembayaran hutang debitur. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan sekedar Debitor bisa bangkit, kemudian membayar utangnya, tetapi memberikan waktu kepada Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor, sehingga penting untuk menjaga kepentingan Kreditor.
Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan; untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang; untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan. Paradigma penelitian ini adalah menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode pendekatan yang digunakan adalah social legal research. Grand theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan Pancasila dan teori keadilan dalam perspektif Islam, selanjutnya middle theory nya adalah teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum sebagai applied theory. Hasil penelitian menemukan bahwa:
1) Regulasi perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1), Pasal 170
(3) dan Pasal 222 (1) UU No.37 Tahun 2004 masih belum berbasis nilai keadilan terhadap kreditor konkuren, karena kelonggaran waktu yang diberikan oleh Pengadilan kepada Debitor tidak ditindaklanjuti dengan adanya sanksi yang tegas kepada Debitor apabila tidak memenuhi kewajibannya pada masa kelonggaran diberikan. 2) kelemahan regulasi perlindungan hukum dalam PKPU, terdiri dari
(a) kelemahan di bidang substansi hukum yaitu belum memperhatikan asas keseimbangan antara debitor dan kreditor; (b) kelemahan dalam struktur hukum, yakni kewenangan kurator yang besar dan hakim niaga yang bersifat pasif dan kurang melindungi hak kreditor konkuren; dan (c) kelemahan dalam kultur hukum, yakni adanya itikad tidak baik dari para pihak dan pihak-pihak yang terkait; (3) Rekonstruksi perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian kewajiban debitor pada penundaan kewajiban pembayaran utang pada penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai keadilan pada Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 (3) dan Pasal 222 (1) UU No.37 Tahun 2004, yaitu dengan memberikan keseimbangan kedudukan antara Debitor dan Kreditor, sehingga kelonggaran waktu yang diberikan kepada Debitor, diimbangi dengan pemberian sanksi bila debitor tidak memenuhi kewajibannya.
Kata kunci : Kebijakan, Perlindungan Hukum, PKPU dan Keadilan
ASSESSMENT CAPABILITY LEVEL PADA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5
The purpose of this activity is to assess the capability level in the field of ICT Politeknik Pos Indonesia, which is basically a foundation for the realization of a sound IT governance in Politeknik Pos Indonesia. Standards in order to produce good IT governance, the Assessment IT activity is performed using the standard 5 COBIT (Control Objectives for Information and Relations Technology - 5), which is oriented to the Governance of Enterprise IT (GEIT). Output generated based on appraisals achievement of Capability Level using the COBIT 5 of the processes APO03 (Manage Enterprise architecture), DSS03 (Manage Problem), MEA01 (Monitoring, Evaluate, and Assess Performance and Conformance), and MEA02 (Monitoring, Evaluate, and Assess the System of Internal Control), all located on the status not achieved with a value of 0%, whereas the processes APO07 (Manage Human Resources) with a value of 38.83%, BAI09 (Manage Assets) with a value of 46.6%, and DSS01 (Manage Operations) with a value of 16.6%, respectively located on partially achieved status. The conclusion from this study that from the 7th COBIT processes that assessment shows that the IT governance in the field of ICT Politeknik Pos Indonesia still have to make improvements overall and sustainable for the attainment of a higher level again.Tujuan dari kegiatan Assessment ini adalah menilai capability level di lingkungan bidang TIK Politeknik Pos Indonesia, yang pada dasarnya merupakan landasan bagi terwujudnya suatu tata kelola TI yang baik di lingkungan Politeknik Pos Indonesia. Untuk itu agar dihasilkan standar tata kelola TI yang baik, maka kegiatan Assessment TI ini dilakukan dengan menggunakan model standar COBIT 5 (Control Objective for Information and Relation Technology - 5), yang berorientasi pada Governance of Enterprise IT (GEIT). Output yang dihasilkan berdasarkan hasil penilaian pencapaian Capability Level menggunakan proses COBIT 5 terhadap proses-proses APO03 (Manage Enterprise Architecure), DSS03 (Manage Problem), MEA01 (Monitoring, Evaluate, and Assess Performance and Conformance), dan MEA02 (Monitoring, Evaluate, and Assess the System of Internal Control), semua berada pada status not achieved dengan nilai 0%, sedangkan proses-proses APO07 (Manage Human Resources) dengan nilai 38,83%, BAI09 (Manage Assets) dengan nilai 46,6%, dan DSS01 (Manage Operation) dengan nilai 16,6%, masing-masing berada pada status partially achieved. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dari ke7 proses COBIT yang di assessment terlihat bahwa tata kelola IT pada Bidang TIK Politeknik Pos Indonesia masih harus melakukan perbaikan-perbaikan secara keseluruhan dan berkelanjutan untuk pencapaian level yang lebih tinggi lagi
LEGAL CONCEPTION OF SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS THROUGH HOMOLOGATION
In deferring the obligation to pay debts through homologation, the reconciliation has been ratified and has permanent legal force through a ratification decision by the Commercial Court. The protection of the interests of the parties in deferring the obligation to pay debts through homologation is one way to prevent the debtor from going bankrupt, but the opportunity for proposals for a peace plan is disproportionate and has a favorable attitude or prioritizes unilateral interests, so that it is difficult to reach an agreement. , Auditor, Legal Consultant, Financial and Business Management Expert. It is necessary to explicitly include the essence and benchmarks of good faith in the peace agreement in the framework of postponing the obligation to pay debts. Then the holding of an insolvency test (test of the respondent's financial ability) before the trial of canceling the peace agreement within the framework of delaying debt payment obligations to find out whether the Debtor or Creditor has good faith or not, as well as to know the financial prospects of the Debtor and whether or not the Debtor is still able to carry out his obligation
Optimizing Migration of Applications Through Effective Risk Measurement
Cloud Computing is a service that provides network storage space and computer resources using an internet connection as an access medium. The process of migrating to cloud computing goes through several stages sequentially and continuously, but sometimes the process of migrating to cloud computing faces obstacles or even failure, this is of course a risk for cloud service users. For this reason, before migrating to the cloud, it is necessary to prepare well, because if not, it will cause losses which will have a risk impact on the company. An effort to minimize risks for cloud service users is to carry out a risk assessment. The aim of this research is to create a model for risk assessment of logistics business applications in cloud migration. The risk value measurement model developed adopts the risk management model from the ISACA Risk IT Framework, the risk management process part of the ISO 31000 standard and adopts the phases of the OCTAVE method. Based on the method of measuring risk values from the results of this research, companies will know how much risk is likely to arise due to the use of cloud data centers, so that risk mitigation can be carried out immediately. This will have an impact on increasing the security of cloud services, and this is the main thing in increasing public confidence in using cloud services
IMPLEMENTASI SISTEM KOLABORASI SEBAGAI PENDUKUNG DISTRIBUSI PRODUK PADA CITY COURIER
[Id]Penyediaan sistem kolaborasi untuk mendukung kelancaran operasional bisnis merupakan kebutuhan yang esensial, terutama bagi organisasi yang tersebar pada rentang geografis yang luas dan melibatkan banyak orang dalam aktivitas bisnisnya. Sebuah sistem kolaborasi berperan memfasilitasi terjadinya workflow proses bisnis yang sudah disusun dengan cara menyediakan sarana berbagi informasi dan komunikasi di semua partisipan proses.Penelitian ini akan membahas tahapan implementasi rancangan sistem kolaborasi untuk mendukung distribusi barang pada perusahaan City Courier, yaitu sebuah perusahaan jasa pengiriman barang dengan agen dan lokasi yang tersebar di beberapa kota.? Pendekatan yang digunakan pada perancangan ini adalah pendekatan berorientasi obyek, dan hasil rancangan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam implementasi sistem berupa pengembangan software sesuai dengan konsep rancangan yang sudah disusun.Kata kunci :Workflow, kolaborasi, rancangan, obyek.[En]Providing collaboration system to support the smooth operation of the business is an essential requirement, especially for organizations that operates over wide geographical range and involves many people in their business activities. Collaboration system can be an enabler that facilitate organization in implementing of business process workflow that has been defined, by providing information sharing and communication across all process participants.This paper will discuss the design phase of collaboration system to support the distribution process on City Courier, a freight company that has agents and locations in several cities. The approach used in this design is the object-oriented approach, and the results of the draft is expected to be used as guidelines in the software development in accordance with the design concept that has been defined
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
