1,721,027 research outputs found
Tragedi di Pulau ‘Seribu Mesjid’: Konflik Agama atau Perlawanan Budaya?
There are a set of questions that needs to be answered in relation to the Mataram tragedy which has been known as the 'Tragedy One Seven One' (Tragedy Satu Tujuh Satu). One of the question is: if the tragedy has the basis of religious conflict, why did the conflict occur only between the Moslems and the Christians, and not between the Moslems and the Hindus which has a greater number of followers than the Christians? By looking at the main target of the tragedy, the churches, not the individuals, as well as its short duration, a cultural analysis is the most probable way to find relevant answers. The author argues that the Mataram tragedy was not staying apart from the development of an increasing number of churches. The building of Christian churches, their quantity, quality, and geographical distribution was seen as the emergence of the new opposed culture. The latter was perceived as threatening the culture of 'Thousand Mosques', the native ethnic identity, and the majority of the people of Pulau Lombok. In this article, the author examines the culture of 'Thousand Mosques', its relation to the Mataram tragedy
PENGARUH KEMUDAHAN TRANSAKSI, WORD OF MOUTH DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI ANGGOTA KSPPS BMT SURYA ASA ARTHA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan transaksi,
word of mouth dan kepercayaan terhadap keputusan menjadi anggota KSPPS
BMT Surya Asa Artha. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi
dari penelitian ini adalah semua anggota KSPPS BMT Surya Asa Artha sebanyak
1134 sedangkan sampel yang diambil sebanyak 95 anggota dihitung dengan
menggunakan metode slovin. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda.
Hasil analisis ini secara parsial menunjukkan kemudahan transaksi dan
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi
anggota KSPPS BMT Surya Asa Artha dengan tingkat signifikan masing-masing
0,049 dan 0,00 sedangkan word of mouth tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap keputusan menjadi anggota KSPPS BMT Surya Asa Artha dengan
tingkat signifikan 0,260.
Secara Simultan kemudahan transaksi, word of mouth dan kepercayaan
memiliki nilai signifikansi 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
simultan atau bersama-sama variabel kemudahan transaksi, word of mouth dan
kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan menjadi anggota KSPPS BMT
Surya Asa Artha.
Kata Kunci: kemudahan transaksi, word of mouth, kepercayaan, dan keputusa
Pengelola, pengintegrasian, dan pemanfaatan data bahasa dan sastra dalam perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeIndonesiaan
Indonesia merupakan negara yang nasionalisme dibangun di atas fondasi bahasa, bukan di atas fondasi kesamaan ras/suku bangsa atau agama. Oleh karena itu, keragaman data kebahasaan harus dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan dan implementasi kebijakan kebahasaan yang berkeindonesiaan. Makalah ini membahas hal yang berhubungan dengan wujud, pengelolaan, dan pengitegrasian serta pemanfaatan data kebahasaan sebagai bahan perumusan kebijakan kebahasaan serta implementasinya dalam rangka membangun kemadirian bangsa melalui: (a) penguatan peran bahasa negara, (b) penguatan peran bahasa lokal/daerah, dan (c) pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan
SEJARAH SOSIAL PEMIKIRAN FIQIH INDONESIA (HASBI ASH-SHIDDIEQY) DAN FIQIH MAZHAB NASIONAL (HAZAIRIN)
AbstrakSecara umum, pemikiran Fiqih Indonesia dan Fiqih Mazhab Nasional (MazhabIndonesia) menggambarkan keseluruhan gerak usaha dan keinginan untukmenghadirkan hukum Islam yang responsip terhadap perubahan sosial. Perbedaan kedua pemikiran ini terletak pada penekanan sumber perumusannya. Hazairin menginginkan pembentukan Fiqih Mazhab Nasional didasarkan pada fiqih mazhab Syafi’i, sedangkan Hasbi menginginkan pembentukan Fiqih Indonesia dengan mempertimbangkan semua mazhab hukum yang ada.Dengan mencermati ide-ide Hazairin, bahkan bisa dikatakan gagasan FiqihMazhab Nasional itu sebagai prolifelari (pengembangan) dari gagasan Hasbitentang Fiqih Indonesia. Titik temu keduanya, terutama pada entri bahwa hokum adat masyarakat harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses pembangunan hukum Islam di Indonesia. Dari sini kedua gagasan ini seperti matan (naskah awal) dan syarah (ilustrasi naskah awal).Kata kunci: fiqih, mazhab, dan ada
Konstruksi epistemologi fiqh sosial
Konstruksi epistemologi fiqh sosial diawali dari kegelisahan atas ketidakberdayaan fiqh menjawab problem sosial yang diakibatkan pemahaman fiqh yang tekstual tanpa memperhatikan konteks sosiologis munculnya pemikiran yang telah tertekskan. Selanjutnya muncul sebuah kebutuhan agar fiqh dapat berguna dan berdaya guna sebagai sumber solusi atas problem sosial tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan metode memahami teks fiqh yang tepat dan komprehensif sesuai kebutuhan masa sekarang. Caranya dengan melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi fiqh dengan pendekatan ganda yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Secara operasional pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat atau menganalisa konteks sosiologis fiqh masa tlalu untuk direfleksikan pada konteks masa kini Pisau analisis yang digunakan adalah teori maqashid al-syari'ah yang intinya adalah al-mashlahah. Dari rangkaian tersebut lahirlah sebuah bangunan pemikiran fiqh social. Konstruksi tersebut sangat berguna untuk memecahkan problem-problem sosial sekaligus dapat menjembatani antara keangkuhan wahyu sebagai sumber utama fiqh dan keliaran akal. Akhirnya fiqh dapat tampil sebagai norma yang flexible dan aplicable' adaptif terhadap perubahan
Hukum Islam dan perubahan sosial: sebuah pembacaan kritis pemahaman kaum santri
Pesan dasar dan fundamental (maqashid assyari’ah) dari bangunan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan kemanusiaan universal atau dalam terminologi yang lebih operasional disebut keadilan sosial. Pada tataran inilah hukum Islam ditantang untuk menampilkan performenya sebagai norma yang hidup dan berkembang secara dinamis shalih likulli zaman wa makan. Untuk menjawab tantangan tersebut kiranyua ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, adanya kesadaran bersama bahwa keputusan hukum yang telah diambil ulama terdahulu dan di catat dalam kitab-kitab klasik adalah bukan harga mati yang senantiasa relevan bahkan harus disakralkan (tidak boleh berubah). Kedua, adanya kemauan membaca kitab-kitab tersebut secara kritis tidak dogmatis, sehingga dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang kritis tanpa harus meninggalkan khazanah pemikiran ulama terdahulu. Ketiga, konsisten dalam mengimplementasikan komitmen mengambil hal baru yang lebih baik. Keempat, memahami masalah secara komprehensip. Kelima, perubahan dan pengembangan pemikiran harus dimulai dari kaum santri yang nota bene menguasai kitab-kitab klasik
Upaya Meningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun Administrasi Pembelajaran melalui Supervisi Akademik pada Masa Pandemi Covid-19 di SMPN 3 Masbagik Tahun Pelajaran 2021/2022
The purpose of this school action research (SAR) is to determine the extent to which the supervision carried out by the principal followed by the provision of guidance/treatment to the target teachers can increase the competence of these teachers in preparing learning administration. In this school action research (SAR) carried out in 2 cycles, from the results of the actions taken it is proven to be able to increase teacher competence by achieving ideal standards. In the first cycle the increase in teacher competence in compiling learning administration reached around 33.33%, in the second cycle it could increase to 100%. The average score obtained after class supervision was carried out in the first cycle was 71.33 and increased in the second cycle to 83.33, meaning that there was an increase of 12 and the level of completeness as a group/classical in the first cycle reached 33.33% and in the first cycle it was 33.33%. II increased to 100%. The results of this school action research show that coaching principals can improve teacher competence in preparing learning administration
POTRET PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN (Membedah Tiga Paradigma Pemikiran Politik Islam: Tradisionalis, Modernis, Dan Fundamentalis)
Peta pergerakan politik Islam dunia secara umum terpola kepada tiga paradigma, yaitu, tradisionalis, modernis, dan fundamentalis. Secara. diametral paradigma tradisionalis bertentangan dengan paradigma politik kaum modemis. Begitu juga dengan paradigma fundamentalis Islam yang memahami Islam secara deduktif-teologis: tekstual dan literal sehingga berusaha mengembangkan konsep-konsep sendiri dari perspektif Islam sebagai alternatif atas konsep Barat. Gerakan politik Islam modern di Indonesia sekarang ini nampaknya belum jauh bergerak dalam pusaran tiga paradigma di atas. Aksi bela Islam yang terkenal dengan sebutan aksi 212 (karena digelar pada 2 Desember 2016), sebagai reaksi atas kasus penodaan agama (kitab suci) yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama (Ahok) menggambarkan polarisasi Islam politik yang berbasis pada tiga paradigma di atas.  Â
Islamic Law and Its Implications for Modern World
Judul Buku                 :          Islamic Law and Its Implications for Modern WorldKarangan                    :         Sayed Hassan AminPenerbit                      :          Scotland U.K., Royston Ltd, 10 Crown Road North,                                               GlasgowTahun Penerbitan       :         1989 M.Tebal                          :         399 halaman, termasuk indek
POTRET SISTEM PERWAKAFAN KOMUNITAS DRUZE DI LEBANON DAN ISRAEL
Wakaf komunitas Druze merupakan institusi yang unik dilihat dari kelahiran, sifat dan pelaksanaannya. Wakaf pada awalnyya berfungsi dalam lingkup kesejahteraan sosial dan kontek peribadatan. Fungsi ini, pada perkembangannya, ditempatkan dalam institusi negara dan konsekuensinya kepentingan wakaf Druze menjadi berkurang.Harta wakaf Druze sangat sederhana. Wakaf Druze tidak memberikan basis ekonomi yang signifikan terhadap sistem yang bercabang-cabang dari institusi komunal seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Wakaf Druze juga tidak dikelola oleh agen sentral yang dapat mengarahkan pendapatan dan hasil penjualan harta wakaf ke dalam saluran-saluran yang diinginkan.Wakaf Druze dalam beberapa hal eksis karena inklud dalam undang-undang dan dalam sistem jurisdiksi keagamaan dan undang-undang yang didukung oleh sanksi yang dijatuhkan oleh agama ataupun negara. Artinya putusan yang dibuat oleh para Qadi Druze maupun peraturan- peraturan wakaf Druze berkembang dan terumuskan. Untuk melaksanakan semua itu, referensi hukum agama, adat lokal, Syari’at Muslim, dan undang-undang sekuler dijadikan norma. Jurisdiksi religius memberikan sumbangan yang meyakinkan untuk pelestarian status quo dalam administrasi wakaf.Â
- …
