112 research outputs found
PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) ACEH BESAR
No full textABSTRAKMuhammad Kadafi, PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Aceh Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(vi,71),,pp, tablIDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.HBerdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidikan guna membuat terang tentang tindak pidana dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP pada tahun 2017-2019 di Wilayah Hukum Polres Aceh Besar.Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan pelaksanaaan rekonstruksi perkara pembunuhan di Kepolisian Resor Aceh Besar, pertimbangan pelaksanaan rekonstruksi perkara pembunuhan di Kepolisian Resor Aceh Besar dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan rekonstruksi di Kepolisian Resor Aceh Besar.Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dengan mengkaji peraturan perundang undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian mengetahui bahwa, pelaksanaan rekonstruksi perkara pembunuhan di Kepolisian Resort Aceh Besar adalah dengan melakukan Investigasi, seleksi dan pengkajian. Pertimbangan pelaksanaan rekonstruksi perkara pembunuhan di Kepolisian Resort Aceh Besar adalah untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan memberi keyakinan kepada penyidik tentang tindak pidana yang terjadi. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan rekonstruksi di Polres Aceh Besar adalah hambatan internal yaitu dari tersangka menolak untuk melakukan rekonstruksi dan saksi tidak mau datang dalam melakukan rekonstruksi, sedangkan hambatan eksternal yaitu ditemukan masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat mengganggu pelaksanaan rekonstruksi.Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk lebih banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan rekonstruksi, masyarakat Aceh Besar untuk adanya partisipasi dengan aparat Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum di Wilayah Hukum Aceh Besa
Perencanaan persediaan bahan baku kayu dengan metode silver meal
No full textPerencanaan Persediaan Bahan Baku Kayu Dengan Metode Silver Meal Pada PT Segara Timber Samarinda (dibawah bimbingan Bapak H. Zainal Ilmi dan Bapak M. Amin Kadafi). Penelitian ini bertujuan untuk memesan bahan baku yang optimal sehingga dapat meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan pada PT Segara Timber Samarinda. Alat analisis yang digunakan adalah metode peramalan, penentuan safety stock, ukuran pemesanan (ukuran lot) dengan metode silver meal, dan penentuan titik pemesanan kembali. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik lot size dengan metode silver meal dapat menghemat jumlah pengiriman dalam memesan bahan baku sebanyak 11 kali dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah pengiriman pertahun sebanyak 17 kali perusahaan dan menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 968.960.566,74 sedangkan dengan menggunakan teknik lot lizing silver meal sebesar Rp 795.169.473,60 ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi sebesar Rp 173.791.093,14 atau 17,93% dengan demikian dapat menghemat biaya apabila perusahaan menggunakan teknik Lot Lizing Silver Mea
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PENELITIAN DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI ACEH)
No full textPERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH(Studi Penelitian Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh)Muhammad Kadafi*, Dahlan**, Darmawan***ABSTRAKBedasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas, a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan. Selanjutnya menurut menurut Pasal 84 Perpres ini, dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan, a. evaluasi ulang, b. penyampaian ulang dokumen penawaran, c. pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang, d. penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung. Namun masih ditemukan modus-modus dalam proses e-procurement. Perkara yang terjadi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 2018, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat pada 2019 menunjukkan bahwa telah terjadi indikasi kecurangan yang diduga terkait dengan pelaksanaan e-tender atas pengadaan pekerjaan review design pembangunan terminal pelabuhan penyeberangan Balohan-Sabang 2016. Perkara kedua penyimpangan dalam Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kanwil Kemenag Provinsi Aceh Tahun 2015 terjadi pada tahap perencanaan anggaran kegiatan, tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, tahap pelaksanaan pekerjaan, serta tahap penerimaan dan pembayaran hasil pekerjaan, hal ini menyebabkan kerugian negara sehingga menjadi perkara tindak pidana korupsi.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum kelompok kerja pemilihan (Pokja) dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan (Pokja) atas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui jejak digital forensik.Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris yakni, penelitian terhadap peranan penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam instansi pemerintahan yaitu penegak hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta Undang-undang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, bentuk pertanggungjawaban hukum kelompok kerja (Pokja) pemilihan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah atas pekerjaan review design pembangunan terminal pelabuhan penyeberangan Balohan-Sabang 2016 yakni, Pokja telah mempertanggung jawabkan segala apa yang telah dikerjakan mulai dari awal pembukaan pelelangan sampai akhir sesuai dengan tahapan pelaksanaan evaluasinya secara administrasi, khususnya dalam pembuktian dokumen, kecurangan yang diidentifikasi telah dimintai keterangan sebagai saksi atas persekongkolan yg dibuktikan dengan pemakaian IP address yang sama setelah dilakukan LHP BPKP. Penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan (Pokja) atas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui jejak digital forensik dengan cara pembuktian harus ditempuh menggunakan alat bukti digital forensik, yang menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan bahwa hakimlah yang menentukan keabsahan alat bukti, maka dari itu alat bukti elektronik yang telah melalui proses kajian oleh digital forensik terkait tindak pidana korupsi akan sangat menentukan untuk meyakinkan hakim dalam memberantas tindak pidana korupsi. Diharapkan adanya peraturan perundang-undangan memuat aturan yang mewajibkan Kelompok Kerja (Pokja) untuk berdiri secara indenpendensi, artinya tidak ada intervensi dari dalam maupun luar atas pelaksanaan tanggung jawab Pokja sehingga dapat memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya, kepada pihak yang terlibat langsung yakni, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan peserta calon penyedia tidak ikut mencampuri urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Diharapkan hasil analisis bukti digital forensik Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penyelesaian tindak pidana korupsi harus memasukkan ke dalam alat bukti sebagaimana diatur dan KUHAP dan Undang-Undang lain terkait alat bukti, yaitu dengan memasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, BAP Ahli, Surat dan BAP Tersangka.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kelompok Kerja Pemilihan, Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.LEGAL ACCOUNTABILITY OF THE ELECTION WORKING GROUP (POKJA) IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS/SERVICES(Research Study of Aceh High Prosecutor's Law District)Muhammad Kadafi, Dahlan, DarmawanABSTRACTBased on Article 13 paragraph (1) of Presidential Regulation No. 16/2018 on Procurement of Government Goods/Services, Working Group (Pokja) selection in the procurement of goods/services as intended in having a duty, a. carrying out the preparation and implementation of the selection of providers, b. carrying out the preparation and implementation of the selection of Providers for electronic catalogs; and c. assign the winner of the selection/Provider to the selection method. Furthermore, according to Article 84 of this Press, in the event that the auction/selection/direct election is declared unsuccessful, ULP immediately performs, a. re-evaluation, b. submission of the bidding document, c. auction/selection/re-election, d. termination of the auction/selection/direct selection process. However, there are still modes in the e-procurement process. The case that occurred in the aceh prosecutor's office procurement of government goods/services in 2018, based on a letter from BPKP in 2019 shows that there has been an indication of fraud allegedly related to the implementation of e-tender for the procurement of work reviewing the design of the construction of balohan-sabang crossing port terminal 2016. The second case of irregularities in the Construction Planning Work of the Ministry of Aceh Provincial Development Building in 2015 occurred at the stage of planning the budget of activities, the stage of preparation and implementation of the selection of providers, the stage of implementation of the work, as well as the level of receipt and payment of the work, this caused the loss of the state so that it became a case of corruption.This research aims to find out and explain the legal accountability of the election working group (Pokja) in the criminal corruption of government procurement of goods/services, and the settlement of corruption crimes committed by the election working group (Pokja) for the procurement of government goods/services through a forensic digital footprint.This type of research uses empirical juridical, namely, research on the role of law enforcement in carrying out its functions, which discusses how the law operates in government agencies namely law enforcement. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques use interview techniques and study documents and laws related to this research. Furthermore, the data is processed and analyzed with qualitative descriptive analysis techniques.The results of this study show that, the form of legal accountability of the working group (Pokja) elections in the criminal act of corruption procurement of government goods /services in the case of procurement of goods / services of the Aceh Government on the construction of balohan-sabang port namely, Pokja is responsible for everything that has been done from the beginning of the opening of the auction to the end in accordance with the stages of its evaluation, and specifically in terms of the proof of documents, and if there is fraud about it can be held legally liable, and if there is a conspiracy evidenced by the use of the same IP address. Thus, Pokja may be held accountable according to the law if there is a conformity between the IP address between Pokja and the Prospective Provider. The settlement of corruption crimes committed by the election working group (Pokja) on the procurement of government goods/services through a digital trail of forensics by means of proof must be carried out using a digital forensic evidence tool, which determines the validity of an electronic evidence tool at the trial that the judge determines the validity of the evidence tool, therefore the electronic evidence tool that has gone through the process of review by digital forensics related to the crime of corruption will be very decisive to convince the judge in eradicating the crime of corruption. It is expected that the legislation contains rules that require the Working Group (Pokja) to stand independently, meaning that there is no intervention from inside and outside the implementation of Pokja's responsibilities so as to have high integrity. Furthermore, to the parties directly involved namely, KPA, PA ULP, PPK, and Participants do not interfere in the affairs that are their responsibility. It is expected that the results of forensic digital evidence analysis of Law Enforcement Officers (APH) for the resolution of corruption crimes should be included in the evidence tools as regulated and KUHAP and other Laws related to evidence tools, namely by including in the News of The Examination Event (BAP) of Witnesses, BAP Experts, Letters and BAP Suspects.Keywords: Legal Accountability, Election Working Group, Corruption Crimes, and Procurement of Government Goods/Services
Pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan tunjangan serta pengembangan karir terhadap kinerja perawat
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan tunjangan serta pengembangan karir terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 69 perawat. Alat statistik yang digunakan adalah Multiple Regretion (Regresi Berganda) dengan menggunakan metode sampel yaitu probability sampling. Data dianalisis dengan menggunakan software statistik SPSS 23
PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI ULANG PRODUK POND’S (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Mulawarman Samarinda)
No full textOktavia Yolanda Lumenta, 2019.Influence Brand Image, Product Quality, and Price for Pond’s Products Repurchase Interest (Study on Students of Faculty of Social and Political Sciences at Mulawarman University of Samarinda), under the guidance of Mr. Suharno, as a first advisor and Mr. M. Amin Kadafi, as a second advisor.The purpose of this study is to investigate the impact Brand Image, Product Quality and Price on Repurchase Interest of Pond’s products. The independent variables in this study is Brand Image, Product Quality and Price, and the dependent variable is Repurchase Interest. This study was conducted on students of Faculty of Social and Political Sciences at Mulawarman University Samarinda which consists of 100 respondents.The type of research used is quantitative research. Methods of data collection using questionnaires. Data analysis used multiple linear regression. The results showed that brand image, product quality and price have a significant and positive effect on repurchase interest. The results of this study also shows that the variable of product quality perception is the dominant variable to the repurchase interest compared to other variables, namely brand image and price. Keyword : Brand Image, Product Quality, Price and Repurchase InterestÂ
TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-VI/2008)
No full textAbstract: As the Dead Shoot Dead in Perspective of Criminal Execution Positive Law and Islamic Law (Assessing the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-VI / 2008). Holistic science of law can not work alone to focus on regulations but also on behavior. If connected to the Petitioner’s argument and basic consideration in the Constitutional Court No. 21 / PUU-VI / 2008 related to the constitutionality of the firing squad as executions at least fulfilled. In this case the applicant submits an expert witness along with a wide range of experience and expertise of each. The priest there, Expert anesthetics, Orthopaedic Surgeon, Expert Islamic Law, and Criminal Law Expert. The government parties also testified in the trial. Descriptions are mostly used as a basis for a decision by the Court. In the context of Islamic law, was shot dead as part of ta’zîr that can be done by the government. Ta’zîr policy is certainly lead to the benefit of the people and in accordance maqâshid al-Sharia.
Abstrak: Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008). Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri memfokuskan pada peraturan melainkan juga pada perilaku. Jika dihubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah. Dalam konteks hukum Islam, tembak mati merupakan bagian dari ta’zîr yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ta’zîr tersebut tentunya mengarah kepada kemaslahatan umat dan sesuai maqâshid al-syarîah
Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Uji Konstitusionalitas Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati (Telaah Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/puu-vi/2008)
No full textIlmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (rule) melainkan juga pada perilaku. Ilmu hukum yang mengisolasikan diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang. Jika di hubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Tidak ketinggalan pula dari pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Dimana keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah
Gaya Kepemimpinan Ustadz H.Amir Hasan, Lc Dalam Mengembangkan Aktivitas Dakwah Santri Dan Santriwati Di Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang
No full textBerdasarkan analisis data dan informasi di kumpulkan, data yang
diperoleh akan di analisa dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif
yaitu menggunakan metode yang di gunakan untuk pengumpulan data adalah
wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui dengan cara pengamatan,
penglihatan, dan pendengaran, kemudian data tersebut dijelaskan mulai dari yang
khusus sampai pada yang umum, sesuai dengan masalah yang diteliti tentang
karena itu penulis meneliti untuk bertujuan mengetahui gaya kepemimpinan
ustadz H. Amir Hasan, Lc dalam mengembangkan aktivitas dakwah Santri dan
Santriwati di pesantren modern Darul Ihsan desa selemak agar dapat mengatasi
masalah tersebut dengan baik dan benar.
Gaya kepemimpinan Ustadz H.Amir Hasan, Lc selalu memeberi dukungan
kepada seluruh santri agar dapat bekerjasama mengembangkan dan memajukan
pesantren modern khususnya di bidang aktivitas dakwah .Beliau memiliki krakter
yang kuat, kepribadian yang teguh toleransi yang tinggi, dan memiliki
kewibawaan dalam mengembangkan aktivitas dakwah santri dan santriwati, yang
dimana aktivitas sebagai alat atau metode dalam berdakwah itu sendiri tidak
terlepas dari syariat Islam. Pementasan atau pertunjukan aktivitas dakwah di
Pesantren Modern Darul Ihsan adalah merupakan pementasan yang bersifat ajakan
kepada seluruh santri dan santriwati menuju kebaikan yang penuh dengan spirit
aktivitas Islami, Media yang digunakan adalah media pementasan panggung
seperti Nasyid, Pidato, Silat dan Kalighrafi dan beberapa kreatifitas lainnya yang
di jadikannya untuk berdakwah.
Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Ustadz H.Amir Hasan, Lc
menggunakan gaya kepemimpinan kharismatik dan gaya kepemimpinan
demokratis. 2. Semua santri/wati menikmati dan bergembira dalam melakukan
segala aktivitas dakwah yang di laksanakan di pesantren modern Darul Ihsan desa
Selemak 3. Aktivitas dakwah yang di lakukan di pesantren modern Darul Ihsan
desa Selemak berhasil dan berdampak positif bagi seluruh santri/ wati di
pesantren modern Darul Ihsan Desa Selemak
MODEL KEWIRAUSAHAAN DALAM KEOLAHRAGAAN PADA ATLET DI KOTA JAMBI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan dalam bidang olahraga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlit yang tercatat oleh KONI Kota Jambi di Tahun 2022. Sampel penelitian adalah atlet yang pernah memperoleh medali emas, atau perak atau perunggu pada Porprov Provinsi Jambi tahun 2018. Analisis yang digunakan yaitu analisis Statistik inferensial menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepribadian visioner tidak berpengaruh terhadap kepemimpinan atlet, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan atlet, kepribadian proaktif tidak berpengaruh terhadap kepemimpinan atlet, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewirausahaan atlet, kepribadian visioner berpengaruh positif dan signifikan terhadap jiwa kewirausahaan atlet, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jiwa kewirausahaan atlet, kepribadian proaktif tidak berpengaruh signifikan terhadap jiwa kewirausahaan atlet, kepribadian visioner tidak berpengaruh signifikan terhadap jiwa kewirausahaan atlet melalui kepemimpinan, inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jiwa kewirausahaan atlet melalui kepemimpinan dan kepribadian proaktif tidak berpengaruh signifikan terhadap jiwa kewirausahaan atlet melalui kepemimpinan
PENDEKATAN FILSAFAT ILMU DALAM UJI KONSTITUSIONALITAS TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NO. 21/PUU-VI/2008)
No full textIlmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (rule) melainkan juga pada perilaku. Ilmu hukum yang mengisolasikan diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang. Jika di hubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Tidak ketinggalan pula dari pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Dimana keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah.</jats:p
- …
