1,720,964 research outputs found
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
Full text linkTindak pidana penganiayaan terhadap hewan semakin meningkat di Indonesia. Penelitian ini membahas kasus penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat permasalahan yaitu, bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga melakukan penelitian terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sesuai dengan undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman masa percobaan. Dalam kasus ini, jaksa melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
STUDI ASPEK YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
Full text linkDasar pemikiran dari pada penelitian ini adalah maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai istri pada dasarnya harus sejalan dengan tujuan utama dari pada sebuah perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Namun dalam kenyataan bahwa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat secara umum, belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini diperkuat dengan aturan adat istiadat dan legitimasi agama yang memposisikan perempuan sebagai sub bagian dari laki-laki dan berada dibawah laki-laki. Hal ini yang menyebabkan masalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi momok yang mendera sebagian besar perempuan dalam kedudukan sebagai istri dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga bagaimana mekanisme penyelesaian kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian dengan sarana penal dan non penal menjadi beberapa formula yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagi istri dalam rumah tangga. Faktor budaya, adat istiadat dan legitimasi agama terhadap posisi perempuan dalam masyarakat khuusnya sebagai istri dalam rumah tangga menjadi faktor pemicu maraknya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga
PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PRODUK LEGAL OPINION YANG BERISI KESESATAN HUKUM SEBAGAI BENTUK PENEGAKKAN KODE ETIK ADVOKAT
No full textAn advocate has the right to immunity in carrying out his profession by the professional code of ethics. However, there are problems regarding how lawyers are held accountable for mistakes when providing legal services such as making legal opinions that contain legal errors. Research was conducted to answer the legal problems that arise. This research utilizes normative legal research from statutory regulations, journals, and relevant news in the mass media. The research results show that giving a misleading legal opinion violates the ethics of honesty held by advocates, and the party harmed by a legal opinion can seek accountability through a lawsuit or complaint. Thus, even though advocates have immunity, they can still be held responsible for mistakes in making legal opinions they make.
Keywords: Advocate; Legal opinion; Code of Ethic
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MARGINAL DI INDONESIA
Full text linkMasyarakat marginal merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminasi. Dilihat dari kenyataan yang ada, seringkali masyarakat marginal menjadi korban ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan restorative justice, maka upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat marginal yang melakukan suatu tindak pidana ringan dapat direalisasikan. Namun hingga saat ini, sistem peradilan pidana masih belum sepenuhnya mengatur terkait penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan konsep restorative justice sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang melibatkan kaum marginal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, dapat dilakukan dengan menggunakan musyawarah mufakat maupun mediasi, dimana para pihak yang berkepentingan dapat berkompromi agar tercapainya suatu kesepakatan bersama. Selain itu, proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dilakukan dengan mencari solusi bersama-sama antara semua pihak yang terkait, tanpa adanya salah satu pihak yang dominan, dan semua pihak tersebut diberikan perhatian serta kesempatan yang sama
Legal Protection for Mothers as Victims of Child-to-Parent Violence: A Study on Consumer Lifestyle as a Trigger
No full textThis study examines the causal factors of child-to-parent violence against mothers arising from consumerist lifestyles, as well as the effectiveness of criminal law protection for mother-victims in Indonesia. Employing a normative juridical approach, the analysis focuses on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The findings indicate that impulsive consumerism—driven by low financial literacy and social pressure—often escalates into frustration that manifests as physical and psychological violence against mothers. The PKDRT Law has yet to explicitly regulate active economic violence perpetrated by children, while the diversion mechanism under the SPPA Law creates a dilemma between safeguarding victims’ rights and rehabilitating juvenile offenders. Recommendations include revising Article 9 of the PKDRT Law, strengthening BAPAS social reports (Litmas) to incorporate financial literacy interventions, and implementing preventive programs through the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) in collaboration with the Financial Services Authority (OJK). This study contributes to filling the analytical gap on consumerism-driven child-to-parent violence (CPV) in Indonesia and enriches the discourse on restorative justice in Southeast Asia
Legalization of Medical Cannabis: Indonesia’s Regulatory Framework and Lessons from Thailand
No full textThis study aims to analyze the prospects of legalizing cannabis for medical use in Indonesia through a comparative study with the policies implemented in Thailand. The method used is normative-empirical legal research, combining literature review (legislation and literature) with in-depth interviews with the National Narcotics Agency and Lingkar Ganja Nusantara to enrich and validate normative findings. The results of the study show that the potential for medical cannabis legalization in Indonesia is highly dependent on the implementation of strict and structured regulations, an effective monitoring system, and a phased approach. The comparative study with Thailand provides crucial lessons on the need for a mature legal framework and strong control mechanisms to avoid the risks of uncontrolled liberalization. The novel contribution of this research lies in the integration of empirical perspectives from key actors in analyzing lessons learned from Thailand to formulate an adaptive policy model in Indonesia. Thus, this study concludes that the legalization of medical cannabis in Indonesia has great prospects for realization, provided it is supported by comprehensive policies that prioritize public health interests and legal certainty
Plea Bargaining and Indonesia’s Special Track Under The New KUHAP: A Comparative Study with United State
No full textThe increase in criminal cases, the length of the judicial process, and the overcrowding of correctional institutions have prompted the need for reform of criminal procedure law in Indonesia. One of the breakthroughs adopted in the New Criminal Procedure Code (KUHAP) is the mechanism of guilty pleas through the Special Track, which is conceptually similar to plea bargaining as applied in the United States criminal justice system. This study aims to analyze the comparison between the plea bargaining mechanism in the United States and the Special Track in Indonesia's New KUHAP, as well as to examine the implications of adopting elements of plea bargaining on the protection of the principle of due process of law and the application of the principles of swift, simple, and inexpensive justice. The research method used is normative juridical with a legislative, comparative, and conceptual approach, supported by a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that although both mechanisms have the same objective, namely the efficient resolution of criminal cases, there are fundamental differences in their structure, scope of negotiation, and the role of judges. The Special Track in the New Criminal Procedure Code places judges as the main controllers of the guilty plea process, thereby potentially strengthening the protection of due process of law. However, without clear technical regulations and strict judicial oversight, this mechanism risks putting pressure on defendants and reducing their right to a fair trial
Deconstructing Judicial Narratives: Constructivist Analysis of Social and Psychological Framing in a Supreme Court Cassation Decision
No full textThe Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023, which commuted Ferdy Sambo's death sentence to life imprisonment, sparked controversy and debate regarding the judges' reasoning. This research addresses the analytical gap in previous studies by systematically deconstructing the non-normative foundation of the ruling. Employing normative-juridical research, this study focuses on the qualitative deconstruction of the Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023 as the primary data, utilizing the constructivist paradigm as the main analytical framework. The novelty of this study lies in its systematic analysis of how the judicial panel actively engaged in judicial narrative construction of the Defendant’s Social and Psychological Experiences. The analysis reveals a dual construction: the defendant was portrayed as a meritorious public servant with long service (social experience), and as an individual whose 'soul was shaken' by emotional provocation (psychological experience). This dualistic construction became the foundation for applying a rehabilitative penal paradigm. The study evaluates that while constructivism effectively unpacks the process of judicial meaning-making, the resulting construction was found to have low normative validity and was imbalanced in considering the victim's interests. This research contributes theoretically to the study of judicial narrative construction and practically to fostering more comprehensive criminal justice practices
PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya penelitian mengenai penerapan diversi pada anak penyandang disabilitas. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan diversi bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapakan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, konsep diversi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri
Law Enforcement Against Parents Perpetrating Physical Violence Against Children Which Causes Death
Full text linkThis research aims to determine the factors that cause physical violence by parents against children, which causes death, and how law enforcement applies to parents as perpetrators of physical violence against children, which causes death. This research is based on the phenomenon of vulnerability and the increasing cases of physical violence by parents against children, which causes death. Based on Data received throughout 2023 shows 985 instances of physical violence, with 35% of them occurring in the family environment. This research is a normative juridical method with a statutory approach. The results of the study show that the factors causing physical violence against children by parents, which causes death, are children as targets of domestic violence, economic factors, parental personality factors or stress, experiences of violence, and culture in society. The implementation of the Child Protection Law No. 35 of 2014 and the Law on the Elimination of Domestic Violence No. 23 of 2004 is used as a law enforcement effort to prevent criminal acts of physical violence against children which causes death
- …
