1,720,986 research outputs found
Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Penggunaan Kata “Anjay” dalam Pergaulan Remaja
Full text linkThis study focuses on the association of today's teenagers with increasingly complex and diverse relationships in their daily interactions. This complex interaction spawned a new culture in communication, namely using swear words in responding to certain things. One of the popular words is the word "anjay" which is a derivative of the word "dog". The word dog that has a negative connotation is changed to the word "anjay" which has a more subtle meaning than the word dog. The word "anjay" is usually used by teenagers to express awe, amazement, joy and surprise. Unlike the word dog which is more often used for swearing. The method used is a literature study that will discuss social etiquette and ethics in communicating in Islam. and politeness in society. It is not permissible to use the word even in a good and not negative sense. In addition to conflicting with social etiquette, the word "anjay" will also conflict with the ethics of communication in Islam which upholds nobility in every word that exists, such as the principles of Qaulan Layyina, Qaulan Karima and Qaulan Ma'ruf
Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Full text linkMudahnya media sosial terakses oleh masyarakat memberikan dampaik baik sekaligus danpak buruk bagi mereka. Salah satu dampak buruknya adalah bebasnya akses ke situs yang berbagu pornografi, sensual dan vulgar seperti konten – konten yang ada di situs OnlyFans. Ada dasarnya situs ini tidak dikhususkan untuk mengunggah hal yang berbau pornografi, akan tetapi karena pornografi lebih diminati, maka suburlah konten yang berbau pornografi di situs tersebut. Di dalam tulisan ini meneliti dua hal yang penting dan krusial, yaitu apakah konten dewasa di dalam situs OnlyFans itu merupakan sebuah pelacuran dalam tinjauan hukum Islam? Dan Bagaimanakah mengatasi maraknya peredaran konten dewasa di dalam OnlyFans sesuai dengan anjuran Alquran? Metode yang digunakan adalah metode normatif yang mengkombinasikan literatur ilmiah dan Al – Qur’an serta Hadis dalam mengkajinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kreator yang mengunggah konten pornografi, vulgar dan sensual di OnlyFans telah melakukan pelacuran terhadap dirinya sendiri karena merendahkan harkat, nilai dan martabatnya
ANALISA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (INFANTICIDE) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Full text linkThe infanticide crime is a special crime, in which one can do so is the biological mother of the infant. This specificity will be the core of this paper, reviewing the factors that cause the crime is done because it becomes the specificity of this criminal act. In addition to reviewing it, the writing of this paper will also be mebahasa about things that the judges consideration who hear cases of infanticide murder, whether in the form of a mitigating or incriminating reason. This research is conducted by empirical juridical who examine the crime according to reality in real life of society. The end of this study concluded that the main thing that causes a mother to kill her baby is the embarrassment factor, because it has given birth to a child outside a legal marriage
Juridical Study of the Meme Phenomenon in Social Media
Full text linkThis paper examines the role of forensic linguistics in identifying and analyzing memes that contain elements of defamation or insult on social media platforms. In the digital age, memes have become a prevalent form of communication, often blurring the lines between humor and harmful content. This study highlights how such memes can violate Indonesian law, specifically the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, by spreading false information and damaging the reputations of individuals or entities. This research uses the normative legal research method. The result of this research is memes can indeed contain elements of defamation or insult, violating both the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law in Indonesia. The ITE Law, notably Article 27, paragraph (3), provides a progressive framework for addressing defamation and insult through digital media, imposing criminal penalties on those who intentionally and without rights to distribute, transmit, or make accessible defamatory or insulting content. This law is more effective in the digital age than the Criminal Code, as it acknowledges the rapid spread and broad reach of defamatory content on social media. Forensic linguists play a crucial role in these cases, interpreting whether a meme is defamatory or merely a joke. This distinction is vital as it determines legal consequences. If a meme contains defamation or insult, the perpetrator can face criminal sanctions; no liability arises if it is a harmless joke. Forensic linguists assess memes' context, intent, and impact, helping legal authorities understand the nuances of digital communication and ensuring that justice is served. Their expertise is vital in distinguishing harmful content from benign expressions, contributing to a fair judicial process, and protecting individuals and entities from undue harm while maintaining freedom of expression
FENOMENA FRIEND WITH BENEFIT (FWB) Di KALANGAN REMAJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
Full text linkFenomena pergaulan yang ada pada dewasa ini adalah fenomena Friends With Benefit atau FWB yang berkembang di dalam kehidupan remaja pada saat ini. Dalam tulisan ini akan difokuskan terhadap bagaimana hukum dari FWB itu dalam hukum Islam dan juga bagaimana adab pergaulan antar lawan jenis dalam hukum Islam sehingga jelas apa hukumnya melakukan FWB itu dalam hukum Islam dan mengetahui apa saja adab yang ada ada dalam ajaran agama Islam dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang akan mengkaji ajaran agama Islam yang bersumber dari Al – Qur’an dan Hadis untuk meneliti fokus penelitian permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini ialah FWB ini termasuk zina sesuai dengan ajaran agama Islam, karena di dalamnya terdapat berbagai macam aktivitas seksual yang ada, baik itu bersifar ringan maupun berat. Selain itu ada beberapa macam adab yang harus dimengerti oleh para remaja dalam bergaul antar lawan jenis sehingga tidak terjadi apa yang dilaknat oleh Allah SWT karena perbuatan tersebut
Protection of the Dignity of the Corpse: A Study on the Criminalization of Necrophilia Reviewed from the Maqashid Syariah
Full text linkNecrophilia in Indonesia has not been specifically regulated in the law. This causes a legal vacuum to punish the perpetrators of necrophilia in Indonesia. this research focuses on examining maqashid sharia in the criminalization of necrophilia in Indonesia. The research method used is normative research method. the results show that in Islamic teachings, necrophilia is considered a serious violation of the honor of the corpse which is highly respected, equivalent to respect for the living. This act not only violates the honor of the corpse but also the principle of keeping private parts and sight, which is emphasized in Islam. Criminalizing necrophilia protects individuals from heinous crimes and preserves the moral and ethical values of society in accordance with maqasid al-shariah, which aims to protect human honor and posterity. In the Qur\u27an, Allah SWT strictly prohibits zina, including all forms of sexual relations outside the bonds of legal marriage, as in Surah Al-Isra\u27 verse 32. Necrophilia, as a sexual perversion, is a grave violation of Islamic teachings that emphasize respect for the human body. This prohibition emphasizes the importance of private parts and morality in the context of marriage and Islamic moral values. Necrophilia tarnishes human dignity, disrupts social order, and violates sharia law and Islamic ethics. Maqāṣid al-syarī\u27ah includes five main principles: the preservation of religion, soul, mind, offspring, and property, all of which emphasize the importance of prohibiting and punishing practices that insult human dignity such as necrophilia. Criminalizing necrophilia is an important effort to preserve religious integrity, morality, and social justice, as well as protect human dignity and the stability of society
Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana: (Studi tentang Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Laki – Laki Dan Perempuan Yang Belum Menikah)
Full text linkKehidupan senantiasa bergerak lebih cepat dari pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena hal inilah kadang terjadi benturan dan gesekan antara das sollen dan das sein di dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang telah tertinggal dari kenyataan haruslah di ubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada agar kehidupan di dalam masyarakat dapat kembali harmonis. Salah satu contohnya adalah perzinahan. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan pezinahan adalah jika salah satu sudah menikah. Hal ini memang wajar karena KUHP kita adalah warisan dari Belanda. Secara kultur, masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarkat Belanda, oleh karenalah maka pasal perzinahan di dalam KUHP itu harus dirubah sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, maka akan timbul pertanyaaan, bagaimanakah pengaturan tentang delik perzinahan dalam KUHP yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Di dalam penulisan ini penulis mengunakan metode penelitian secara yuridis normative dimana penulis menggunakan artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah pembaharuan pasal perzinahan di dalam KUHP. Dari tulisan ini dapat kita ketahui bahwa ada banyak factor mengapa pasal tersebut harus diperbaharui. Dasar dari pembaharuan itu antara lain: perzinahan itu sejatinya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia, perzinahan itu adalah perbuatan yang bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat, kebijakan kriminalisasi delik pezinahan harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana, pelanggaran terhadap lembaga perkawinan, pelanggaran terhadap ketentuan agama, dan masalah Perzinahan Menimbulkan masalah kesehatan
PELAKSANAAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Full text link This paper aims to examine the In Vitro Fertilization (IVF) program in the perspective of Islamic Law, and positive law in Indonesia, so that it is clear whether or not IVF practice is religiously or legally Indonesian. In conducting the analysis, the authors used a qualitative type of library research with a normative approach. The results of this paper are: (1) IVF artificial insemination program is allowed in Islamic Law, with the condition that the sperm must be from the husband himself. In vitro insemination with the uterine rental model Surrogate Mother, there are two opinions. The first opinion states that the Surrogate Mother is prohibited because it creates a mixture of lineage which is also related to mahram and inheritance. The second opinion states that Surrogate Mother was allowed on emergency grounds. (2) The implementation of IVF in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning health. The Law stipulates how the requirements and procedures must be fulfilled in order to participate in the program so that the babies made in the program do not violate the ethics in society and religio
Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pan-dangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam
Full text linkFenomena degradasi moral ini malah terjadi di era milenial. Sungguh ironis sekali, di era modern yang berkembang pesat justru banyak remaja yang moralnya merosot. Prank merupakan salah satu bentuk dark comedy yang dapat membuat penonton merasa terhibur dan tertawa lepas. Sekilas tayangan tersebut bersifat menghibur penonton, akan tetapi justru belakangan ini menimbulkan banyak kecaman dari penonton. Konten yang seharusnya berisi tayangan yang menghibur, justru dinilai keterlaluan dan menimbulkan kemarahan bagi para penonton. Salah satu kasus yang hangat terjadi adalah konten Ferdian Paleka yang membuat prank kepada para waria. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa tindakan seperti itu terjadi? Bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Dua pertanyaan inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisis konten prank tersebut. Hasil yang didapat adalah, konten tersebut dibuat oleh sang creator demi like dan subscribe akun media sosial mereka yang akan berpengaruh kepada pengakuan masyarakat kepadanya. Selain itu mereka mempunyai kecenderungan perilaku antisosial di dalam masyarakat sehingga melakukan tindakan seperti itu. Di dalam hukum Islam pun dilarang melakukan prank yang akan menimbulkan kemarahan, kekecewaan karena menyinggung perasaan orang lain sebagai korban. Sudah banyak aturan yang melarangnya, baik dalam Al-Quran maupun Hadits untuk melakukan prank yang membuat orang lain tersinggung
A Review of Criminal Law on The Phenomenon of Teenage Illegal Sprint Racing during Ramadan
Full text linkIllegal sprint racing is a prominent type of adolescent delinquency in Indonesia, especially during Ramadan. This occurrence not only undermines public order but also violates various applicable laws. This study employs a normative legal approach, with a focus on legal principles, to identify positive legal doctrines relevant to the phenomenon of illegal sprint racing. A case study approach is used to investigate various aspects of the phenomenon using primary legal texts such as the Law on Roads, the Law on Road Traffic and Transport, and the Law on Policing. The investigation found that illicit sprint racing without appropriate license is a severe violation of the law. The findings demonstrate the critical role that law enforcement plays in preserving community welfare, security, and order in locations that are frequently the scene of illicit sprint racing. Repressive law enforcement, more frequent patrols, and raising community understanding of the law are all effective ways to address this issue. The goal of socializing legal awareness is to increase community knowledge of relevant laws and regulations, and routine patrols are carried out to stop and identify illegal activity before it gets a chance to start. Repressive law enforcement makes it clear to offenders that their actions will not be accepted
- …
