4 research outputs found
“PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG”
No full textPenelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa tanah milik adat melalui mediasi dan tindak lanjut dari proses mediasi yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode peneltian yuridis dan empiris dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis yang akan dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah. Tanah sebagai sumber daya alam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jumlah penduduk di Indonesia dari waktu ke waktu terus bertambah dan berkembang namun jumlah tanah yang ada bersifat tetap. karena jumlah tanah yang dibutuhkan meningkat hal ini mempengarui faktor harga dan nilai tanah. hal inilah yang menjadi banyaknya timbul konflik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perlu diperlukan penyelesaian secara tuntas salah satunya melalui sistem mediasi yang putusanya tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang atau disebut juga dengan win-win solution sehingga tercipta lah keadilan antara kedua belah pihak. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur atau tata cara mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang untuk penyelesaian sengketa tanah dimulai dengan pemanggilan para pihak, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh kebenaran data, selanjutnya para pihak dipertemukan untuk mencari jalan keluar dari sengketa tanah tersebut. Prosedur mediasi dan tindak lankjut dari proses mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Padang tidak bertentang dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan pendekatan persuasif yang berdasarkan prinsip keadilan.
Kata Kunci : Sengketa Tanah, Win-Win Solution, Medias
Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Usaha Pertambangan Batubara Di Nagari LunangKabupaten Pesisir Selatan
No full texti.; 108 hal.; ill.; 19 c
Literacy voluntary teaching for low socio-economic early graders in Sumbawa Regency of Indonesia
No full textThe research reported on a literacy intervention program for 150 early grade learners from low socio-economic background by involving 50 volunteers in 50 different village spots in Sumbawa Regency of Indonesia. The research was emancipatory because it seeks to empower the community to address the local problems of literacy learning loss experienced by the needy early graders. The data were collected through literacy assessment, observation, interviews, and documentation. The findings showed that 90% of the early graders improved their literacy mostly with two and one level progress. Factors contributing to the success were good preparation of volunteers, engaging teaching approaches, relevant materials that suited student levels, and continuous assessment. The last key finding was that the volunteers strongly embodied teaching voluntarism as a soul with six features (affection towards others, action of giving, availability, positive inner feelings, heroism, and divinity). The recommendation from these findings is that multi-stakeholders, including the government, provide support to enhance the program sustainability. This research contributes a model of voluntary teaching for low socio-economic early graders that can be adapted in other locations in Indonesia and overseas
Issues with the Speaking Section of the International English Language Testing System (IELTS): An Assessment Critique
No full textThe International English Language Testing System (IELTS) is one of the most widely used tests of English internationally. It is a testing system designed or owned by three partners: University of Cambridge ESOL Examination, British Council, and IDP Australia. This research is to critique the speaking section of the IELTS based on the experience of some test-takers involved as the subjects of this research. The method used was descriptive qualitative. Data collection techniques applied were content analysis, interview, and self -reflection. Two IELTS test-takers were interviewed to get their views on the three phases of the speaking section. The authors’ own experiences when taking the IELTS were also reported. It was found that there are issues with the speaking section of the IELTS. Those issues are its: fairness, authenticity, validity, and the appropriateness of interview as a sole tool to assess speaking ability. This paper also suggests a number of actions to be taken in order to make the speaking section fair, authentic, and valid. Additionally, other ways of assessing speaking ability are proposed. This paper then reveals what these issues mean to test-takers, examiners, and organizations running IELTS
