1,720,971 research outputs found
STRENGTHENING PANCASILA AS NATIONAL IDEOLOGY TO IMPLEMENTATE THE BALANCING VALUES TO IMPROVE LAW’S APPLICATION IN INDONESIA
Full text linkPeople’s perception of Pancasila seems to be on the way back. It reminds us that the acceptance of Pancasila as the national ideology is actually not something taken for granted. For that reason, it is necessary to refresh the Pancasila from aspects of knowledge, understanding and practice of the philosophical values contained in it. Law development must be started from the values of Pancasila, because essentially Pancasila is a milestone of convergence of ideas and thoughts on the basic philosophy of state discussed deeply by the founders of the state. Pancasila becomes a sublime agreement (modus vivendi) which is then established as the foundation of state ideology. In this case, Pancasila becomes the rational basis of assumptions about the law to be established as well as the orientation that shows where the nation and state should be established. Thus, Pancasila is an agreement and consensus to build a nation of one country, without considering the different backgrounds that include religion, race, ethnicity, culture, language and others. As the foundation of the state, Pancasila becomes the rechtsidee that should be written in every law-making and enforcement
PEMIKIRAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMPERJUANGKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Analisis Naskah Khittah NU 1926 tentang Penerimaan Asas Tunggal Pancasila dalam Perspektif Siyasatul Mulk dan Hukum Tata Negara)
Full text linkSebuah bangsa akan berdiri kokoh jika memiliki ideologi yang kuat, yang merupakan pemersatu, perekat, dan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia, para pendiri Republik Indonesia telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat dan kokoh, yaitu Pancasila.NU sebagai organisasi keagamaan dengan cepat menerima Pancasila sebagai asas tunggal.Penerimaan NU atas asas tunggal pancasila merupakan konsekuensi dari cita-cita untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI dari disintegrasi bangsa.
Permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini meliputi: Bagaimanakah Peran NU dalam memperjuangkan NKRI dan Pancasila? Bagaimanakah Pemikiran Hukum NU tentang NKRI dan Pancasila?Bagaimanakah pemikiran Hukum khittah NU 1926 dalam perspektif siyasatul mulk dan Hukum Tata Negara Indonesia?
Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran NU dalam memperjuangkan NKRI dan Pancasila, Pemikiran Hukum NU tentang NKRI dan Pancasila, dan pemikiran Hukum Khittah NU 1926 dalam perspektif siyasatul mulk dan Hukum Tata Negara Indonesia.
Metode atau Jenis Peneliltian : Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparison approach).
Peran NU dalam memperjuangkan NKRI antara lain pengukuhan Indonesia sebagai negara-bangsa pada Muktamar NU tahun 1936, deklarasi Revolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menetapkan piagam waliyul amri adh-dhoruri bi asy-syaukah untuk melegitimasi kekuasan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah pada tahun 1954 dalam Munas Alim Ulama se-Indonesia, deklarasi demokrasi Pancasila dalam Muktamar tahun 1967, membuat piagam hubungan agama dan Pancasila dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1983, Khittah NU 1926 yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 pada Muktamar ke 27 tahun 1984 NU, maklumat peneguhan komitmen kebangsaan untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI pada Munas dan Konbes NU tahun 2006, dan tahun 2011 dalam Harlah NU ke 85 NU mengeluarkan maklumat untuk menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari ancaman gerakan fundamentalis agama (radikalisme) dan fundamentalisme pasar (liberalisme). Pemikiran Hukum NU mengenai Pancasila yaitu sebagai Falsafah dan ideologi dalam hukum tata Negara di Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara, menemukan titik temu dengan ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam.Semua agama pada dasarnya mengajarkan tentang ke-Esa-an Tuhan (Tauhid). Prinsip umum yang harus dilaksanakan dalam sebuah negara yaitu: As-Shuro (permusyawaratan), Al-‘Adl (Keadilan), Al-Hurriyah (Kemerdekaan, kebebesan), dan Al-Musowah (egaliter). Secara esensial, tidak ada perbedaan antara spirit republik dengan spirit Siyasah Islamiyah, yaitu negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi.
.
Kata kunci : Pemikiran Hukum, Nahdlatul Ulama, NKRI, Pancasil
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM: DARI PRA KENABIAN HINGGA KENABIAN
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika perkembangan hukum keluarga Islam sejak pra kenabian hingga masa kenabian Muhammad SAW. Metode penelitian ini library research dengan berbagai sumber bacaan dari Tarikh tasyri’, fikih, dan sirah nabawiyah. Hasil temuan menyebutkan bahwa hukum keluarga Arab pra Islam berbasis pada kekuasaan mutlak laki-laki dewasa, dan menafikan keberadaan perempuan dan anak-anak. Bentuk hukum keluarga meliputi pernikahan, talak rujuk serta waris yang kesemuanya berbasis pada kuasa laki-laki dewasa saja. Hukum keluarga Islam berbasis pada Al Qur’an dan hadis Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hukum keluarga Islam tentang nikah, talak rujuk, dan waris disesuaikan dengan ajaran-ajaran kenabian untuk mengangkat harkat martabat manusia, dan pengakuan keberadaan perempuan dan anak-anak. Analisis pertumbuhan hukum keluarga Islam terhadap hukum keluarga masyarakat Arab pra Islam bersifat; (a) akomodatif; (b) rekonstruktif; dan (c) menghapus hukum masa Arab pra Islam
Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah
Full text linkDalam pengertian hukum Indonesia taklik talak adalah sebuah perjanjian akad terkait suami menggantungkan perceraian ketika suami melanggar isi taklik talak yang sudah dibacakan setelah akad nikah. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini menggunakan pendekatan Maqasid al-Syari’ah dengan menjelaskan hakikat dan hikmah dari objek formalnya. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa taklik talak keberadaanya sangat penting dalam aturan perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Taklik talak sejalan dengan Maqasid al-Syari’ah, sebab isi taklik talak tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam sendiri yaitu melindungi hak-hak isteri sama halnya tujuan maqasid syari’ah yaitu hifd ad-din, hifd akl, hifd nafs, hifd nasb dan hifd maal
Contribution of Islamic law in the discretionary scheme that has implications for corruption
No full textThis paper explores the studies of the thin line between discretion (freis ermessen) with a criminal act of corruption, using Islamic law’s perspective as one of the law material in Indonesia. Aim of this paper is to make boundaries between discretion which made based on State Administration Product and regulation and help an officer who does discretion will not be trap in a criminal act of corruption through Islamic law’s perspective. This paper purpose four boundaries. First, the boundaries can be seen through understanding the qawāidul fiqhiyyah especially related to governance. Second, act of detournement de povouir (abuse of authority) and abus de droit (arbitrariness) are contradictive with prophetic’s characteristic such as ṣiddiq (honesty), amanah (accountability), tablig (effective communication), faṭonah (smart and heedful). Third, detournement de povouir or abus de droit can categorized as jarimah takzir which can be punish by the authority above them. Fourth, effort to prevent the criminal act of corruption are with uswah leadership, muraqobah, qanaah, and commitment to take care themselves and their family with halal income. For that, public administration can consider using universal values in Islamic Law to help doing discretion without trapped in criminal act of corruption
TRADISI SUROAN SEBAGAI TAPAK TILAS WALISONGO (STUDI DI DESA JATIREJO KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG)
No full textTradition is a pattern of behavior that has deep roots in a society or can be interpreted as a habit that has long been carried out by a certain community in an area, which means carrying out the tradition means also carrying out the process of socialization between generations. Eachs region has a different culture. One of the traditions that is still carried out by the people in Jatirejo Village is the Suroan tradition or commonly called 1 Muharram. The Suroan tradition is a traditional Javanese ceremony in welcoming the Javanese new year which is a cultural assimilation of Javanese culture and Islamic culture carried out by Sultan Agung. People in the village of Jatirejo themselves celebrate it with various forms of activities carried out each year.Suroan tradition which aims to express gratitude to Allah SWT, asking for fortune to be given blessings and gratitude for the harvest and most importantly, so that villagers avoid all kinds of dangers and diseases that afflict or reject. The implementation of the Suroan tradition in the village of Jatirejo, begins with a deliberation between residents and local village officials, then the main event of the Suroan and closing traditions.As for the problem formulation in this study is "how are the economic and religious motives implications in the implementation of the Suroan tradition in the community of Jatirejo Village, Suruh District, Kab. Semarang "
Pengupahan Jasa Host Live Streaming Tiktok Shop Perspektif Teori Relasi Kuasa dan Akad Ijarah
Full text linkThe purpose of this study is to find out how the Tiktok shop live streaming hosting service remuneration system is based on the perspective of Michel Foucault's power relations theory and the ijarah contract. The type of research used is field research with qualitative methods and uses a descriptive analysis approach. Data collection techniques by way of observation and interviews. Data findings in the form of research facts that are logically and systematically outlined and then analyzed are used as conclusions from the research. The results of this study are the power relations that occur between the employees of the live streaming Tiktok shop host and the owner of the Gemaz Salatiga Shop in line with the power relations theory coined by Michel Foucault regarding power and knowledge. This is evidenced by the behavior and decisions that are applied by the owner of the Gemaz Salatiga Store to employees such as determining the work system, working time and determining the wage system. Then the analysis uses the ijarah contract, the Tiktok shop live streaming host fee system is included in the ijarah al-amal contract. Judging from the terms and pillars of the ijarah contract, the Tiktok shop live streaming host fee system has been fulfilled. However, the principle of fairness should be a reference for the rulers of live host streaming services
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
