1,720,994 research outputs found
MENGUPAS ISRAILLIAT DALAM TAFSIR AL-QUR’AN
Full text linkIsrailliat keberadaan dalam penafsiran al-Qur'an adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri baik sejak periode tadwin dan sampai sekarang. Sebagian sejarah Israiliyat yang diajukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen tidak dikenal untuk periwayatan tujuan tertentu, apakah Islam atau mendukung keberadaan. Oleh karena itu sejarah Israilliat ini tentu penting kehadiran dengan melakukan penelitian tentang Israilliat narasi
Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia
Full text linkPenelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk melakukan suatu hal dan merupakan sumber kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, maka wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku.
Asas legalitas yang dimaksud dalam pengurusan tanah adalah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan pengurusan tanah tidak lepas dari asas desentralisasi. Dalam UU No 23 Tahun 2014 pula terdapat (3) sub pengurusan tanah yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat dalam hal urusan tanah ulayat, tanah kosong dan penerbitan Izin yang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara, urusan perizinan dalam menguruskan tanah dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten (Gubernur atau Bupati) atau Badan Pertanahan Daerah dalam rangka meninjau kelancaran dan efesiensi waktu sedangkan dalam pelaksanaan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015 maka ruang lingkup urusan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 relatif lebih sempit dibandingkan dalam Peraturan Presiden 20 Tahun 2015
Konsep kejujuran (al-sidq) dalam perspektif hadis
No full textKajian maudhu’i terhadap hadits-hadits tentang al-shidq menunjukkan bahwa alshidq
adalah benar dalam segala hal, baik ucapan, perbuatan, dan hati, yang
secara terus-menerus dipraktekkan dalam setiap kondisi dan tempat. Mereka
yang memiliki sifat al-shidq digolongkan kepada orang-orang yang beriman dan
memperoleh gelar takwa. Al-Shidq berimplikasi langsung bagi ketengan jiwa
setiap individu yang mempraktekkannya secara benar. Al-Shidq juga akan
membuat seseorang dipercaya dan disegani dalam berbagai aspek kehidupan,
baik keluarga, masyarakat dan bangsa. Orang-orang yang selalu berada dalam
kebenaran, namanya terus harum dikenang banyak orang
Perempuan dalam wacana al-qur’an
Full text linkPandangan negatif terhadap Islam dan “Dunia Timur” terkadang menggiring
seseorang untuk berasumsi jelek tentang perempuan terutama dalam Islam.
Sehingga tidak heran apabila ada yang mengatakan bahwa hak-hak perempuan
dalam Islam tertindas. Anggapan ini konon diduga berasal dari ajaran Islam itu
sendiri yang bersumber dari al-Qur’an. Sedangkan, untuk memahami tentang
perempuan mesti diketahui posisi perempuan sebelum Islam. Dalam al-Qur’an
kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama karena dari segi asal kejadian
atau penciptaan perempuan tidak ada ayat yang dapat memberikan gambaran
dengan jelas bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang
bengkok. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang satu
(sama). Sementara itu, Islam juga memberikan hak dan kedudukan yang layak
untuk perempuan, seperti hak perempuan dalam beribadah, terhadap pribadinya,
dalam pendidikan dan pengajaran, atas harta, atas warisan, dalam perkawinan
dan dalam kisas
Eksistensi Pemerintah Lokal dalam Melindungi TKI di Perbatasan Negara Melalui Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 di Sambas (Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah)
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: Pertama, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; Kedua, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; Ketiga, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; Kedua, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; Ketiga, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.Penelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: Pertama, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; Kedua, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; Ketiga, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; Kedua, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; Ketiga, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang
Kewenangan pemerintahan daerah tentang perlindungan TKI di daerah perbatasan dalam tinjauan Siyāsah al Dustūriyyah: studi pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat
Full text linkTesis ini bertujuan untuk memaparkan eksistensi pemerintah daerah melindungi TKI bermasalah akibat lalu lintas perbatasan melalui pembentukan produk hukum. Teori yang dipakai adalah teori kewenangan menurut Philipus Hadjon dan teori hierarki perundang-undangan menurut Hans Kalsen dalam proses legislasi. Sedangkan dalam perspektif Siyāsah Al-Dustūriyyah menggunakan pendekatan fiqh siyāsah oleh Muhammad Iqbal. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (non doktrinal) atau sosio legal yaitu penelitian yang menyangkut efektvitas dan bekerjanya hukum terhadap lembaga. Pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: perundang-undangan; konseptual; historis dan politik hukum. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif deduktif sedangkan kesimpulan menggunakan induktif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan sampel, menggali undang-undang, dokumen, buku, karya ilmiah dan melakukan wawancara secara mendalam. Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, kewenangan pemerintah daerah terkait pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memuat latar belakang pemerintah daerah perlu membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu disebabkan berbagai faktor seperti geogrfis, keamanan, ekonomi, pendidikan, budaya, perlindungan hukum, dan politik. Kedua, melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 memuat kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari: melaksanakan urusan pemerintahan; mengimplementasikan otonomi daerah, melaksanakan delegasi pasal ; berperan sebagai legislatif daerah; koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Ketiga, dalam tinjauan Siyāsah Al-Dustūriyyah, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (DPRD dan Bupati) memiliki relevansi dengan Al-Sulṭah al-Tasyrī’iyyah yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Analisis yang diperoleh peneliti yaitu sama-sama memiliki sumber kewenangan berdasarkan aturan tertinggi seperti Al-Quran dan Hadist dan umat atas kesamaan aqidah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 berasal dari undang-undang dan legitimasi rakyat berdasarkan Pemilu. Perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam analisa Siyāsah Al-Dustūriyyah yaitu memiliki Illat (latar belakang/sebab hukum), berlandaskan aturan tertinggi dan memakai mekanisme syura (musyawarah). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan peneliti selanjutnya mempertajam kajian terkait pemerintah daerah khususnya lembaga legislatif daerah sebagai wadah aspirasi rakyat demi mewujudkan cita-cita negara berkedaulatan rakyat
Syukur dalam al-Qur’an
No full textAl-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam memiliki kandungan yang sangat
luas. Di dalamnya terdapat pesan-pesan Allah SWT yang harus diaplikasikan
manusia sebagai bukti pengabdian kepada-Nya. Pesan-pesan tersebut dituturkan
dalam bahasa Arab dengan uslub dan gaya bahasa yang tinggi, yang tidak dapat
dipahami dengan mudah kecuali dengan pemahaman dan penafsiran.
Dengan berkembangnya dinamika sosial dan semakin tingginya tingkat
kebutuhan manusia terhadap al-Qur’an, telah menjadikannya pegangan sakral
aktifitas manusia. Sehingga dibutuhkan penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan
zaman yang menghantarkan manusia beriman menuju kebahagiaan dunia dan
akhirat di era kompleksitas ini.
Dari segi lafal, al-Qur’an layak diteliti, misalnya lafal “syukur”, satu kata yang
digunakan al-Qur’an berulang kali dalam segala bentuk derivasinya. Kata tersebut
tersebar dalam berbagai surat dan ayat. Otomatis konteks masing-masing ayat juga
berbeda. Akan tetapi, dengan pendekatan maudhu’i (tematis), akan terlihat korelasi
satu ayat dengan ayat lain sehingga melahirkan pemahaman yang utuh
Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia
Full text linkPenelitian ini bertujuan sebagai rujukan bagi pemerintah desa guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung zakat di Indonesia, dengan fokus penelitian peran entrepreneurship untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan relevansi kerjasama pemerintah desa dan kampung zakat untuk mengoptimalkan entrepreneurship. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian dokumen/literatur kepustakaan. Bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah terwujudnya pembangunan ekonomi, terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat baik untuk individu itu sendiri maupun untuk khalayak ramai, tidak terlepas dari peran penting jiwa dan semangat entrepreneurship. Relevansi kerjasama pemerintah desa dan kampung zakat yang paling optimal yakni membentuk labolatorium kewirausahaan, dan memanfaatkan akses digitalisasi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat
Integration of patriarchal and matriarchal culture system in Indonesia: Study in north and west Sumatra
Full text linkBatak and Minangkabau are the two big tribes in Indonesia. It is not wrong to say that Bataks and Minangkabau are cultured. In theory, humans are cultured creatures. Culture is static, impermanent and flexible. This flexibility can be seen in the process of mixing between two or more cultures. When two cultures are at the same time and place, mixing culture becomes inevitable. Just like a melting pot or salad bowl in America. In the perspective of sociology anthropology is referred to by various terms such as acculturation, assimilation and integration. The phenomenon of cultural mixing occurs in two major tribes in Indonesia, namely Batak and Minangkabau cultures. These two cultural communities are printed on the island of Sumatra. Batak and Minangkabau people are known to be very strong in adhering to customs and culture. Both have very clear ethnic identities with very contrasting differences, including the Batak culture with a patriarchal kinship system and the Minangkabau culture which has a matriarchal kinship system. The meeting of these two major cultures through marital institutions resulted in the loss of some elements and cultural systems. The matriarchy system fades when it is in the midst of patriarchal culture and vice versa patriarchal culture experiences identity loss when it is in the midst of matriarchal culture. This is what the authors call cultural collapse. In fact, culture cannot survive when dealing with other cultures
PENGARUH PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL TERHADAP PERSEPSI AUDITEE PADA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Full text linkPENGARUH PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL TERHADAP PERSEPSIAUDITEE PADA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDAN
- …
