105 research outputs found
Eradikasi dan Babak Akhir Polio: Peran Tenaga Kesehatan Indonesia
No full textPoliomielitis adalah penyakit menular yangditandai dengan kelumpuhan akibat kerusakanmotor neuron di kornu anterior sumsum tulangbelakang; disebabkan oleh tiga serotipe virus polioyaitu serotipe 1 (brunhilde), serotipe 2 (lansig) danserotipe 3 (leon).1 Poliomielitis ditularkan secarafekal-oral atau oral-oral.Sebelum vaksin polio ditemukan, semua anakyang terinfeksi virus polio dan sekitar 1 dari 200anak yang terinfeksi akan menderita kelumpuhan.Setelah ditemukan vaksin polio inaktivasi (IPV,salk) pada tahun 1955, vaksin polio oral monovalen(mOPV, sabin) tahun 1961 dan vaksin polio oraltrivalen (tOPV) pada tahun 1963, program imunisasipolio berlangsung di seluruh dunia. Vaksin IPVdiganti dengan tOPV karena pemberiannyamudah, lebih unggul dalam merangsang kekebalanmukosa usus, dan lebih murah. Vaksin tOPV masukdalam Program Pengembangan Imunisasi/PPI diIndonesia sejak tahun 1978
Hepatitis B antibody titers in Indonesian adolescents who received the primary hepatitis B vaccine during infancy
Get PDFEradikasi dan Babak Akhir Polio: Peran Tenaga Kesehatan Indonesia
Get PDFPoliomielitis adalah penyakit menular yangditandai dengan kelumpuhan akibat kerusakanmotor neuron di kornu anterior sumsum tulangbelakang; disebabkan oleh tiga serotipe virus polioyaitu serotipe 1 (brunhilde), serotipe 2 (lansig) danserotipe 3 (leon).1 Poliomielitis ditularkan secarafekal-oral atau oral-oral.Sebelum vaksin polio ditemukan, semua anakyang terinfeksi virus polio dan sekitar 1 dari 200anak yang terinfeksi akan menderita kelumpuhan.Setelah ditemukan vaksin polio inaktivasi (IPV,salk) pada tahun 1955, vaksin polio oral monovalen(mOPV, sabin) tahun 1961 dan vaksin polio oraltrivalen (tOPV) pada tahun 1963, program imunisasipolio berlangsung di seluruh dunia. Vaksin IPVdiganti dengan tOPV karena pemberiannyamudah, lebih unggul dalam merangsang kekebalanmukosa usus, dan lebih murah. Vaksin tOPV masukdalam Program Pengembangan Imunisasi/PPI diIndonesia sejak tahun 1978
Perbandingan Efektivitas dan Keamanan Vaksin Pertusis Aselular dan Whole-cell
No full textLatar belakang. Imunisasi merupakan upaya pencegahan terbaik terhadap berbagai penyakit infeksi. Vaksin difteri, tetanus, pertusis whole-cell (DTwP) dapat menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang mengkhawatirkan orangtua. Vaksin difteri, tetanus, pertusis aselular (DTaP) memiliki KIPI lebih ringan, tetapi diduga kurang efektif.
Tujuan. Mengetahui efektivitas vaksin DTaP dibandingkan dengan vaksin DTwP.
Metode. Penelusuran literatur elektronik PubMed dan Cochrane dengan kata kunci “DTaP/acellular pertussis”, “DTwP/whole-cell pertussis”, “children”, “pertussis”, “vaccine” and “safety/efficacy/effectiveness” dalam 10 tahun terakhir (2006 – 2016).
Hasil. Terdapat dua studi meta-analisis yang membandingkan efektivitas pemberian imunisasi DTwP dan DTaP serta satu studi kasus terkontrol yang membandingkan efek perlindungan jangka panjang pemberian imunisasi DTaP dengan DTwP. Efektivitas vaksin pertusis aselular berkisar 74% (IK95%, 51–86%) – 97% (IK95%, 91–99%). Efektivitas vaksin pertusis whole-cell sebesar 94% (IK95%, 88–97%; p<0,0001). Estimasi effect size vaksin pertusis aseluer untuk melindungi terhadap penyakit pertusis sesuai kriteria WHO adalah sebesar 84% (IK95%, 81–87%); sedangkan untuk vaksin pertusis whole cell adalah 94% (IK95%, 88–97%). KIPI vaksin DTaP lebih ringan dan jarang dibandingkan vaksin DTwP
Kesimpulan. Vaksin DTaP dan DTwP mempunyai efektivitas yang sebanding. Vaksin DTwP mempunyai effect size yang lebih besar untuk melindungi terhadap penyakit pertusis dan perlindungan jangka panjang yang lebih baik dibandingkan vaksin DTaP. Vaksin DTaP mempunyai KIPI yang lebih ringan dan jarang dibandingkan vaksin DTwP
Perbandingan Efektivitas dan Keamanan Vaksin Pertusis Aselular dan Whole-cell
Get PDFLatar belakang. Imunisasi merupakan upaya pencegahan terbaik terhadap berbagai penyakit infeksi. Vaksin difteri, tetanus, pertusis whole-cell (DTwP) dapat menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang mengkhawatirkan orangtua. Vaksin difteri, tetanus, pertusis aselular (DTaP) memiliki KIPI lebih ringan, tetapi diduga kurang efektif. Tujuan. Mengetahui efektivitas vaksin DTaP dibandingkan dengan vaksin DTwP.Metode. Penelusuran literatur elektronik PubMed dan Cochrane dengan kata kunci “DTaP/acellular pertussis”, “DTwP/whole-cell pertussis”, “children”, “pertussis”, “vaccine” and “safety/efficacy/effectiveness” dalam 10 tahun terakhir (2006 – 2016). Hasil. Terdapat dua studi meta-analisis yang membandingkan efektivitas pemberian imunisasi DTwP dan DTaP serta satu studi kasus terkontrol yang membandingkan efek perlindungan jangka panjang pemberian imunisasi DTaP dengan DTwP. Efektivitas vaksin pertusis aselular berkisar 74% (IK95%, 51–86%) – 97% (IK95%, 91–99%). Efektivitas vaksin pertusis whole-cell sebesar 94% (IK95%, 88–97%; p<0,0001). Estimasi effect size vaksin pertusis aseluer untuk melindungi terhadap penyakit pertusis sesuai kriteria WHO adalah sebesar 84% (IK95%, 81–87%); sedangkan untuk vaksin pertusis whole cell adalah 94% (IK95%, 88–97%). KIPI vaksin DTaP lebih ringan dan jarang dibandingkan vaksin DTwPKesimpulan. Vaksin DTaP dan DTwP mempunyai efektivitas yang sebanding. Vaksin DTwP mempunyai effect size yang lebih besar untuk melindungi terhadap penyakit pertusis dan perlindungan jangka panjang yang lebih baik dibandingkan vaksin DTaP. Vaksin DTaP mempunyai KIPI yang lebih ringan dan jarang dibandingkan vaksin DTwP.</jats:p
Default Due to Force Majeure and Paying Compensation for the Rest of the Employment Contract to PKWT Employees (Case Study of Industrial Relations Court Decision Number 9pdt.SusPhi/2020/Pnbna)
No full textJustice and social welfare are manifestations of efforts to achieve state goals as mandated in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of justice and social welfare, the role of the
community is required. To achieve this goal, the employment sector is needed to make it happen. The problem
in the research raised by the author is a default due to Force majeure as a result of the Government's efforts to
overcome the Covid-19 Pandemic based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number
11 of 2020 concerning Job Creation
Harmonization of Standard Insurance Clauses: A Consumer Protection and Fairness Perspective: Harmonisasi Klausula Baku Asuransi: Perspektif Perlindungan Konsumen dan Keadilan
No full textGeneral Background: Standardized insurance contracts containing boilerplate clauses dominate the industry due to efficiency demands. Specific Background: However, these clauses create structural inequalities in bargaining power and limit consumers’ ability to understand or negotiate policy terms. Knowledge Gap: Existing regulations, including the Consumer Protection Law, prohibit unfair terms yet remain insufficient to address ambiguities, exoneration clauses, and inconsistencies between legal norms and market practice. Aims: This study analyzes the legal implications of standard insurance clauses, their impact on contractual fairness, and the necessity of harmonized regulation to protect consumers. Results: Findings reveal that unilateral clause drafting perpetuates information asymmetry and facilitates claim denials, while oversight by regulators and dispute-resolution bodies remains fragmented. Novelty: The study proposes a responsive regulatory model that integrates preventive supervision by the Financial Services Authority, normative statutory safeguards, and corrective judicial interpretation—particularly through doctrines such as contra proferentem and reasonable expectations. Implications: Harmonizing essential clauses can balance contractual freedom with substantive fairness, strengthen consumer protection, and enhance transparency and trust in Indonesia’s insurance ecosystem.
Highlights:
Highlights how boilerplate insurance clauses create structural bargaining power imbalances and legal uncertainty for consumers.
Identifies the gap between consumer protection norms and their implementation in regulating standard insurance policy terms.
Proposes a responsive regulatory model combining OJK supervision, statutory safeguards, and judicial doctrines such as contra proferentem.
Keywords: Boilerplate Clauses, Insurance Contracts, Consumer Protection, Contractual Fairness, Harmonization
- …
