1,720,969 research outputs found
Voice from the field: Decolonizing subject for more just epistemology
Full text linkThis autobiographical reflection explores the author’s transnational journey of decolonizing social work education, shaped by teaching experiences in Canada and Indonesia. The paper begins with the author’s transformative encounter teaching Anti-Oppressive Social Work Practice at McGill University, where engagement with diverse student identities and critical pedagogy catalyzed a deeper interrogation of positionality, power, and privilege. Upon returning to Indonesia, the author applies decolonial insights to reshape curriculum across three undergraduate courses—Introduction to Social Welfare, Social Work Theories, and Multicultural Social Work—within an Islamic university context. Drawing on literature and classroom practices, the paper critiques the dominance of Eurocentric epistemologies and calls for the integration of Indigenous, Islamic, and local cultural knowledges. Through student-centered learning, critical reflection, field-based assignments, and engagement with concepts like gotong royong and Ubuntu, the author demonstrates how decolonial pedagogy can localize theory, disrupt colonial legacies, and foster culturally grounded social work practices. This work contributes to global dialogues on justice-centered epistemologies in social work education by highlighting the challenges and opportunities of advancing curricular decolonization in postcolonial, religiously rooted contexts
Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran terhadap obat, kosmetik dan makanan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 telah mengamanatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berfungsi dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Namun dengan aturan tersebut, BPOM belum memiliki kewenangan yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) kemudian diusulkan melalui DPR RI untuk memberikan wewenang dan hak serta memperkuat dasar hukum BPOM dalam bertindak. Namun sampai saat ini, RUU POM belum disahkan oleh DPR RI. Peran para pemangku kepentingan yang berbeda diduga menjadi penyebab lamanya pembahasan RUU POM sampai saat ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan RUU Pengawasan Obat dan Makanan”.
Kebijakan publik yang baik adalah yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut dalam perumusan kebijakan dapat diidentifikasi dengan peranannya ke dalam regulator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Selain peranannya, pemangku kepentingan juga dilihat posisinya berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya ke dalam key players, context setters, subjects, dan crowds.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan divalidasi dengan triangulasi sumber.
Hasil penelitian telah mengidentifikasi peran pemangku kepentingan yakni DPR RI berperan sebagai regulator. Kemenkes RI, PB IDI, PP IAI, dan YLKI berperan sebagai koordinator. BPOM RI dan MAKPI berperan sebagai fasilitator. BPOM RI dan GAPMMI berperan sebagai implementor. Hasil penelitian juga telah memetakan posisi pemangku kepentingan yang menempatkan DPR RI, Kemenkes RI, dan BPOM RI sebagai key players. PB IDI, PP IAI, dan YLKI sebagai context setter. GAPMMI sebagai subjects. MAKPI sebagai crowds. Hasil penelitian juga menemukan adanya konflik kepentingan antara Kemenkes RI dengan BPOM RI dalam perumusan RUU POM. Hasil penelitian lainnya juga mendapatkan pandangan terkait adanya proses lobi yang terjadi dalam perumusan kebijakan publik di parlemen
Belongingness to Canada: Synthesizing Canadianness and Muslimness among Newly Emergent Canadian Muslims
No full textThe recent statistic reveals the number of Canadian Muslims increases multifold in decades. It is predicted that the Canadian Muslim population will grow significantly. The demographic postures of varied Canadian Muslims offer several features requiring scholarly attention and action from all interested stakeholders to look into the situation. That is to evoke Canadianness among those newly emergent Canadian Muslims who came to Canada as immigrants or born here and grown-up as Muslim. When each boundary is negotiated, the spectrum of Muslimness and Canadian-ness is synthesized in the making. This ongoing situation demands particular action to nurture a sense of belongingness for newly emergent Canadian Muslims to protect and promote Canadian multicultural society amidst external and internal challenges such as Islamophobia and radicalism. Based on scoping reviews on selected pieces of literature, the idea of finding a new model or denomination of Islam in Canada is a convincing step to synthesize Canadianness and Muslimness, which reflect the empirical situation of newly emergent Muslims in Canada. The history of the first mosque built in Canada taught us how the synthesis can be practically applied, how flexible Islam can be genuinely promoted, and the lines of doctrine and cultural difference can be deliberately blurred. This ethos demonstrates compatibility with Canadian values of openness and respect for diversity
Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman
Full text linkPada tahun 2011, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level kabupaten atau kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Penelitian dengan mengambil setting keterlibatan masyarakat dalam implementasi mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Slemanini dimaksudkan sebagai upaya merekam proses peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak yang secara kelembagaan diintegrasikan dalam sebuah sistem pembangunan dengan tajuk KLA. Artikel ini melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka melihat sejauh mana keberlanjutan kebijakan KLA dengan bertumpu pada aktor masyarakat
Konsep Ummatan Wasathan dalam Perspektif Tafsir Nusantara (Tafsir An-Nur, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Misbah)
No full textAbstractThis study aims to explain the notion of ummatan wasathan from an Indonesian perspective. This principle is critical to comprehend and apply in the face of the ongoing challenge of radicalism and liberalism. Individuals and groups are at odds as a result of radicalism and liberalism. There must be a resolution so that the disagreement does not last for a long time; one option is to adopt the concept of ummatan wasathan, or people in the middle. This study is a library research article using a descriptive analysis approach. The essential data is in the form of wasthan terms in interpreting An-Nur, al-Azhar, and Al-Misbah. The following are the study's findings: According to An-Nur's interpretation, ummatan wasathan are the best-chosen people because they are fair, balanced, not overly religious, and do not lack in worship. Then, according to Al-Azhar's interpretation, ummatan wasathan are those who are in the middle, who do not lean towards the world or the hereafter, who always take the straight path, and who are not mainly concerned with the spiritual and forget the physical. Furthermore, Al-Misbah's interpretation explains that ummatan wasathan (middle) is just, chosen, moderate, and excellent people. They pursue the middle path and are constantly thankful for life.Keywords: Concept; Indonesian Interpretation; Ummatan Wasathan. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengungkap konsep ummatan wasathan dalam perspektif tafsir Indonesia. Konsep tersebut penting untuk dipahami dan diimplementasikan di tengah gempuran radikalisme dan liberalisme yang terus mengancam. Radikalisme dan liberalisme menyebabkan munculnya konflik antar individu maupun kelompok. Perlu adanya penyelesaian agar konflik tidak berlangsung secara berkepanjangan, salah satu caranya dengan mengimplementasikan konsep ummatan wasathan yaitu umat yang berada di tengah-tengah. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan diskriptif analisis. Data utamanya berupa term ummatan wasthan dalam tafsir An-Nur, tafsir al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Temuan dalam tulisan ini yaitu: Pada Tafsir An-Nur dijelaskan bahwa ummatan wasathan merupakan kaum pilihan yang paling baik, bersikap adil, seimbang, tidak berlebihan dalam beragama dan juga tidak kurang dalam beribadah. Kemudian dalam Tafsir Al-Azhar disebutkan, ummatan wasathan adalah umat yang berada ditengah-tengah, tidak condong ke dunia maupun akhirat, selalu menempuh jalan yang lurus, serta bukan semata-mata mementingkan rohani sehingga melupakan jasmani. Sedangkan Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ummatan wasathan (pertengahan) merupakan umat yang adil dan pilihan, umat yang moderat dan teladan. Mereka menempuh jalan tengah dan selalu bersyukur menerima hidup. Kata Kunci: Konsep; Tafsir Indonesia; Ummatan Wasathan.Faktor yang menyebabkan munculnya konflik antar individu maupun kelompok adalah adanya sikap radikal dan liberal. Perlu adanya penyelesaian agar konflik tidak berlangsung secara berkepanjangan, salah satu caranya menjadi Ummatan Wasathan yaitu umat yang adil, yang berada ditengah-tengah. Pada Tafsir An-Nur dijelaskan bahwa Ummatan Wasathan merupakan kaum pilihan yang paling baik dan adil, umat yang seimbang, tidak berlebihan dalam beragama dan juga tidak kurang dalam beribadah. Kemudian dalam Tafsir Al-Azhar disebutkan, Ummatan Wasathan adalah umat yang berada ditengah-tengah, tidak condong ke dunia maupun akhirat, selalu menempuh jalan yang lurus, serta bukan semata-mata mementingkan rohani sehingga melupakan jasmani. Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa Ummatan Wasathan (pertengahan) merupakan umat yang adil dan pilihan, umat yang moderat dan teladan. Mereka menempuh jalan tengah dan selalu bersyukur menerima hidup
STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PENGELOLA TAMAN WISATA JLENGUT KEBONARUM DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PENGUNJUNG
Full text linkFACTORS AFFECTING CAPITAL EXPENDITURE IN CITY/REGENCY GOVERNMENTS IN CENTRAL JAVA PROVINCE 2017-2021 WITH ECONOMIC GROWTH AS A MODERATION VARIABLE
Full text linkABSTRACTIn decentralization, local governments are required to be able to manage their respective fiscal resources, including capital expenditures. high economic growth in a region will ideally increase regional revenues and at the same time increase capital expenditure on the regional government. The purpose of this study is to examine the role of economic growth in moderating the influence of Local Own Revenue (Pendapatan Asli Daerah-PAD), General Allocation Funds (Dana Alokasi Umum-DAU), Special Allocation Funds (Dana Alokasi Khusus-DAK), and Remaining Budget Financing (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran-SILPA) on capital expenditure in Regencies/Cities. in Central Java Province. This research is quantitative using moderated regression analysis (MRA) which was processed with Eviews software version 10. Empirically, in 175 samples consisting of 35 Regency/City Regional Governments in Central Java Province in 2017-2021 it was found that without being moderated economic growth DAU has a positive effect on capital expenditure. Meanwhile PAD, DAK, and SILPA had no positive effect. The existence of economic growth is able to strengthen the influence of PAD and SILPA on Capital Expenditures. However, it was unable to strengthen the influence of the DAU and DAK on capital expenditure.Keywords: Capital Expenditure; Economic Growth; Regional Income
ABSTRAKDesentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengurus sumberdaya fiskalnya masing-masing, termasuk di dalamnya pembelanjaan modal. tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah idealnya akan meningkatkan penerimaan daerah dan sekaligus meningkatkan pembelanjaan modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan moderated regression analysis (MRA) yang diolah dengan software Eviews versi 10. Secara Empiris, pada 175 sampel yang terdiri dari 35 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 ditemukan hasil bahwa tanpa dimoderasi pertumbuhan ekonomi DAU berpengaruh positif pada belanja modal. Sementara itu PAD, DAK , dan SILPA tidak berpengaruh positif. Adanya pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD dan SILPA pada belanja modal. Namun tidak mampu memperkuat pengaruh DAU dan DAK pada belanja modal.Kata Kunci: Belanja Modal; Pendapatan Daerah; Pertumbuhan Ekonom
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
