1,720,986 research outputs found
Implementation of Financial Services Authority Regulation №35/POJK.05/2015 Article 35 by Indonesian Venture Capital Companies in 2015
Full text linkPOJK or the Financial Services Authority Regulation is one of the official documents of the Indonesian government related to the state finance sector. Venture capital itself is one of the contributors to the economy of Indonesia, especially in terms of financing or equity participation. Therefore, regulations are needed to control the operation of venture capital businesses to avoid damages caused by problems/disruptions. Generally, the economic sector in Indonesia is highly regulated, and venture capital is not an exception. However, this paper only focuses on the analysis of the actual implementation of one of the venture capital regulations in Indonesia, namely POJK No. 35/POJK.05/2015 concerning equity participation in Venture Capital Companies (VCC), particularly, Article 35 which states that VCC must have a ratio of Equity to Paid-in Capital not less than 30%. For this research, the method of qualitative normative approach has been applied based on the secondary data concerning Business Operations of Venture Capital Companies. The results of this research show fulfillment of these implemented regulations in practice by the existing VCC and its potential.
Cite this paper:
Al Amin, Eka Mulia Nurul; Hanifuddin, Iza (2021). "Implementation of Financial Services Authority Regulation №35/POJK.05/2015 Article 35 by Indonesian Venture Capital Companies in 2015" Journal of World Economy: Transformations & Transitions (JOWETT) 1(02):08. DOI: https://doi.org/10.52459/jowett1281121
Mitos Dalam Teks Fikih Klasik: Analisis Pengkajian Fikih Terhadap Tema Akidah
Full text linkGenerally, people see fiqh as a science of law that examines the concrete term, the real thing, and the visible issues. Therefore, it requires proof. Considerably, fiqh is irrelevant if it has to discuss issues that are not real, unseen, and difficult to prove. At this point, the theme of aqidah is usually referenced. The fiqh is not to address the more disguised axiomatic issues (sarair), and it is more suited to discuss the more fundamental issues (dhawahir). However, this thought becomes a problem when the social phenomenon that arises among us like “santet”, “gendam”, “susuk pengasihan” and others so forth in society that are close to the mystery. Fiqh has been used as a tool to punish such cases. Therefore, it is worthy and vital to present on this paper a variety of fiqh texts that are relevant to the study of mythical magic that can be used as a reference when faced with a problematic situation like it.Secara umum, umat melihat fikih sebagai ilmu yang membahas persoalan hukum yang mengkaji persoalan nyata, riil, bisa diamati secara kasat mata. Oleh karena itu, ia memerlukan pembuktian. Fikih dianggap tidak relevan jika harus membahas persoalan yang tidak nyata, ghaib, dan sulit dibuktikan. Pada poin ini, tema akidah biasanya bisa dijadikan referensinya. Artinya, fikih tidak untuk membahas isu-isu akidah yang lebih bersifat tersamar (sarâir) karena ia lebih cocok untuk membahas isu yang lebih nyata (dhawâhir). Bagaimanapun, hal ini menjadi problem ketika muncul fenomena santet, gendam, susuk pengasihan dan sebagainya di dalam masyarakat yang semuanya merupakan kasus yang dekat sekali dengan kegaiban. Namun, fikih ternyata dijadikan alat juga untuk menghukumi kasus sedemikian ini. Oleh karena itu, patut melalui tulisan ini dipaparkan berbagai teks fikih yang sesungguhnya relevan dengan kajian mitos kegaiban yang bisa dijadikan rujukan ketika menghadapi situasi problematik tersebut.
MUHAMMADIYAH DAN ADAT TANAH ULAYAT MINANGKABAU
No full textMinangkaubaunese has believed the importance of  land for centuries. Rules concerning with  land within the life of Minangkabaunese traditionally can be said to be genuine community. Lands, as they believe, is basically a symbol of their own identity which is called ulayat. Furthermore, land is one of the institutional elements of matrilineal system which determines individual and communal integrity, and original and migrant residents to base any decision dealing with succeeding the right of particular region. According to rules, land are not to be sold or used for as a warranty the purpose of making loans. The influence of Muhammdiyah toward Minangkabau has colored the pattern and offered new model of the management of ulayat from succeeding communal to organizational communal by keeping the tradition concerning with the status of waqf  and prohibition to be sold and diminished. All land assets, therefore, are in the control of business division of Muhammadiyah.Keywords
Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi
Full text linkDalam usaha ekonomi, antisipasi terhadap resiko selalu dilakukan oleh lembaga dan pengelolanya demi memastikan keuntungan selalu ada dalam kontrol. Salah satu antisipasi resiko adalah diterapkannya sanksi denda dalam wujud ganti rugi pada setiap ketidakpastian. Dalam perspektif hukum ekonomi, kajian tentang ganti rugi relatif cukup banyak yang menopanginya, tetapi tidak demikian dalam perspektif fiqh ekonomi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep ganti rugi yang digali dari berbagai referensi berbasis kitab klasik dan kontemporer untuk bisa dijadikan alternatif penerapan, khususnya ganti rugi pada praktik kelembagan ekonomi dan keuangan syariah. Metode pengkajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan library, yaitu menggali berbagai sumber, khususnya kitab klasik (kuning) untuk dirasionalisasi ide dan gagasan yang ada di dalamnya tentang berbagai tema yang disusun dalam suatu konsep utuh tentang ganti rugi. Berdasarkan temuannya, didapati bahwa ganti rugi bisa dalam narasi ta”˜wîd, gharâmah, dan dimân
WAQF AL-IRSÂD: Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah “Béngkok” sebagai Suatu Fenomena Wakaf Negara dalam Kajian Fiqh
No full textAbstractThe village land / béngkok serves as compensation for the salary of the government board through the use of rice field processing. However, not all objects are in the form of rice fields, it can be manifested as a mosque, cemetery, field, and even village punden. In the case of rise fields, they can be distributed in turn among the village apparatus from time to time, while the other objects not distributed in turn, since they have been functioning for a long time based on the customary. Such condition is required to be concern to various groups due to the ambiguous status of bengkok whether they are belong to village or public property. Meanwhile, the utilization of that function has also been valid for quite a long time without any conversion. This paper tries to offer the concept of State Waqf as an alternative solution to solve the ambiguity of this position. The writer utilize the Waqf al-Irsad theory as the State Endowments Fiqh considering the functions and benefits of bengkokas religious matters, namely mosques and village graves in which the state has role as policy maker and technical controllerof land law. Tanah béngkok desa berfungsi sebagai kompensasi gaji aparatur desa melalui jalan pemanfaatan pengolahan sawah. Namun, tidak semua objek béngkok berwujud sawah. Béngkok ada yang diwujudkan sebagai masjid, kuburan, lapangan, bahkan punden desa. Pada sawah, status pemanfaatannya bisa dipergilirkan di antara aparatur desa dari masa ke masa, sedangkan pada objek selain sawah keberlakuannya tidak dipergilirkan, tetapi sudah berfungsi untuk itu sejak lama, sejak desa adat itu sendiri ada dari zaman nenek moyang. Kedudukan seperti itu perlu menjadi perhatian berbagai pihak karena statusnya yang “ngambang” antara milik desa karena statusnya atau milik masyarakat karena adatnya. Kedua-duanya pasti saling memiliki dan memerlukan. Sementara, pemanfaatan untuk fungsi itu pun sudah berlaku dalam kurun yang cukup lama tanpa ada alih fungsi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep Wakaf Negara sebagai solusi alternatif mengurai “kengambangan” kedudukan béngkok ini. Penulis menggunakan teori Waqf al-Irsâd sebagai Fiqh Wakaf Negara mengingat fungsi dan manfaat béngkok selama ini lebih banyak untuk urusan keagamaan, yaitu masjid dan kuburan desa di mana negara selama ini sebagai pembuat kebijakan dan pengendali teknis keagrariannya
Res Nullius Waqf: Dinamika Relasi Penguasaan Wilayah oleh Negara dan Pemilikan Aset Tanah Wakaf oleh Umat serta Ide Prospektif Penguatan Fungsi dan Daya Guna Wakaf
Full text linkKonsep wakaf yang semestinya kekal, ternyata telah mengalami intervensi penguasa yang dikhawatirkan akan membawa terjadinya ketidak kekalan wakaf dengan cara res nullius, yaitu wakaf yang tak bertuan. Dalam konteks wakaf (waqf), semestinya tidak ada istilah wakaf tak bertuan (res nullius waqf) karena hakikat wakaf merupakan milik bersama seluruh umat Islam karena ia dihasilkan dari milik individu yang dikekalkan objeknya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan agar diambil manfaat sebesar-besarnya untuk umat sesuai tujuan wakaf.Fenomena penggusuran masjid oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta terhadap masjid tua Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki untuk pembangunan demi kepentingan umum dan pengambilan tanah wakaf oleh pengembang di Riau untuk kawasan hunian telah menjadi fenomena yang mengusik sisi akademik, apakah negara berposisi sebagai pemilik atau penguasa terhadap aset umat ini, adakah milik umat pada objek yang sudah menjadi hak umum. Celah potensial proses res nullius pun perlu dilihat dari sisi kelemahan umat dari sisi administrasi dan manajemen pengelolaan aset wakaf pun dikritis
Hukum penguasaan dan pengelolaan air dalam Harim : Studi gagasan fiqh di bidang pelestarian lingkungan hidup
No full textAKAD SUFTAJAH: PRAKTIK DAN PANDANGAN MAZHAB
No full textThe happening of ÔÇ£SyariahÔÇØ Funding Committee had to be pushed by transactional agreement to the variety of products. It was done to avoid imitating products that had been created by conventional funding committee. Inovation of product by this commitee was also hoped that it could throw away negative opinion among society that could say that this committee just gaveÔÇØSyariahÔÇØ label to a specific product which was already in public market. Therefore, this study was done to push or to interest people to reexplore some other agreements that mostly could be found in classic fiqh hollybook
POSISI PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM SISTEM ULAYAT MENURUT ADAT MATRILINEAL DAN SYARAK
No full textIn matrilineal system of Minangkabau, women gain strategic position. Beside the central line of generation, females also act as ÔÇÿbundo kanduangÔÇÖ who have the right to inherit the tribal heritage from the ancestors and have the authority for the tribal land (tanah ulayat). This position needs to be reconsidered in terms of implementation whether it is still relevant to the principles suggested by the genuine tradition since the concept of inheriting the heritage last forever. The Islamic law (syarak) referred by the tradition points out that the womenÔÇÖs position in the doctrine of fiqh (Islamic jurisprudence) should be respected and has equal rights to men in respect to land ownership and authority
Kejelasan Sil'ah sebagai Konsep Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu
No full textAbstract
The pace of technological development has an impact on the economic world, inevitably triggering the emergence of new breakthroughs in the world of fintech. Crypto, which in several countries began to be recognized as a currency, is now gaining popularity in Indonesia. various polemics emerged, such as the expectation of crypto as a currency by the MUI due to its sil'ah defects. This study aims to interpret the clarity of cryptocurrency sil'ah by relating it to the terms of the contract object. The author tries to dig deeper into how the concept of sil'ah should actually be supported by the theory of the object of the Imam Shafi'i contract. It was found that there were several aspects highlighted, namely the existence, and uncertainty of the number and value of cryptocurrencies so that the gharar aspect arose and the alleged speculation practices behind the defects of this cryptocurrency.
Laju perkembangan teknologi berimbas pada dunia ekonomi, tak elak memicu munculnya terobosan baru dalam dunia Fintech. Crypto yang di beberapa negara mulai diakui sebagai mata uang, kini mulai populer di Indonesia. berbagai polemic muncul, seperti pengharaman crypto sebagai mata uang oleh MUI yang disebabkan kecacatan sil‘ahnya. Pengkajian ini bertujuan untuk memaknai kejelasan sil‘ah cryptocurrency dengan mengkaitkannya melalui syarat-syarat objek akad. Penulis berusaha menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya konsep sil’ah itu seharusnya didukung dengan teori objek akad Imam Syafi‘i. Didapati hasil bahwa ada beberapa aspek yang disorot, yaitu keberadaan, ketidakpastian jumlah dan nilai cryptocurrency sehingga timbul aspek gharar serta dugaan praktik spekulasi yang melatarbelakangi kecacatan sil’ah cryptocurrency ini
- …
