18 research outputs found
Analysis of Fertilizer Subsidy Policy in Supporting Food Security in Karawang District, West Java Province Policy 2013-1017
No full text
INTERAKSI NEGARA DENGAN DUNIA PENDIDIKAN ISLAM DARI MASA KE MASA
No full textFor about 15 centuries ago, Islamic history has portrayed the face of the true condition of Islamic education, not only describes the reality of past events, but also serves as a guide for the next generation, in order to make a better footing. Basically, with the coming of Islam in this archipelago, because one of them through education, beside through trade and marriage. The role and gait of Islamic education in seizing and uniting the archipelago into a country that is currently called Indonesia of course very much. Thus, in this paper, the author reveals a bit about the history of Islamic education in the old order, the new order and even during the current order of reform. The state has enormous power in governing and running the wheels of government, including in the world of Islamic education, so, the condition of Islamic education from the time of kemasanya have position and even a very different portion of the government which then has implications for the implementation of Islamic education
Comparative Education antara MTS As-Shiddiqi dengan SMP Katolik di Kabupaten Pamekasan
No full text
Building harmonious and peaceful interaction between communities of different religions, is necessary to change the theological paradigm; that is passive, textual, and exclusive, leading towards the theology of inclusive, mutual respect, mutual recognition of existence, thinking and being positive among others. The paradigm of plural education in the future is democratic education, this can only be realized in a democratic society, nation and country. By providing the opportunities for the implementation of harmony and peace. The author describes about the Comparison of Islamic Education with Non-Islam (comparative study in Madrasah Tsanawiyah As-Shiddiqi and Catholic Junior High Schools (SMP) in Pamekasan Regency). The different point of these two educational institutions is the allocation of lesson hour (JTM). In Islamic Education is 2 hours a week in each religious material including Fiqh, Al-Quran, Aqidah and SKI subjects. Whereas in Catholic education is only given about 2 lessons, and the other is the same as other general education. For educational institutions that are speciï¬ed into Uskupan or Romo, the applied curriculum is a matter of theology, such as seminaries starting from senior high school until universityMembangun interaksi umat beragama dan antarumat beragama secara harmonis dan damai, perlu mengubah paradigma teologis yang pasif, tekstualis, dan eklusif, menuju teologi yang inklusif, saling menghormati, saling mengakui eksistensi, berfikir dan bersikap positif antar sesama. Paradigma pendidikan plural di masa depan adalah pendidikan yang demokratis, hal ini hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis pula. Dengan memberikan peluang bagi terlaksananya harmoni dan kedamaian. Penulis mendeskripsikan seputar Perbandingan Pendidikan Islam Dengan Non Islam (studi komparasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) As-Shiddiqi dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) katolik di Kabupaten Pamekasan). Titik tolak dari kedua lembaga pendidikan ini, adalah, bahwaalokasi Jam Tatap Muka (JTM) 2 jam dalam seminggu dalam setiap materi agama yang terbagi dalam mata pelajaran fiqih, al-qur’an, aqidah dan SKI. Sedangkan pada pendidikan katolik, hanya diberikan waktu sekitar 2 jam mata pelajaran, dan selebihnya sama dengan pendidikan umum lainnya.Untuk lembaga pendidikan yang spesifikasi kepada ke Uskupan atau Romo, maka kurikulum yang diterapakan adalah masalah teologi, seperti seminari yang dimulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi
The Dynamic Relationship of Defense Expenditure, Energy Consumption, and Economic Growth in Indonesia
No full textANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017
No full textSubsidi pupuk menjadi beban anggaran belanja negara (APBN) yang semakin meningkat, namun terjadi berbagai ekses negatif dalam pelaksanaannya. Terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk, seperti memberikan insentif kepada petani untuk menerapkan teknologi pemupukan serta peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan hingga ketahanan pangan. Pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Karawang menjadi permasalahan yang juga dialami oleh daerah-daerah lain. Penelitian menggunakan metode kualitatif, melalui wawancara dan observasi pada jajaran Kementerian dan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai daerah sasaran penerima subsidi pupuk. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi pupuk pada Kabupaten Karawang masih sangat dibutuhkan oleh petani guna meningkatkan produksi hasil pertanian guna mendukung ketahanan pangan serta mekanisme subsidi pupuk melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan esensi subsidi pupuk yang efektif dan efisien sehingga opsi yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga output maupun subsidi langsung pupuk hingga penghapusan subsidi secara bertahap.Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Subsidi Pupuk, Analisis Kebijaka
POTENSI KOMODITI PERDAGANGAN PISANG DALAM RANGKA MEMENUHI PERMINTAAN DAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI DI KABUPATEN BOGOR)
No full textSalah satu fokus pertahanan nirmiliter di Indonesia adalah pertahanan sektor ekonomi diantaranya penguatan neraca perdagangan melalui mendorong ekspor komoditas perdagangan. Komoditas perdagangan hortikultura Indonesia yang berpotensi besar yaitu pisang. Keunggulan pisang dari Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain ialah keragaman varietas dan memiliki rasa yang khas. Sedangkan kelemahan ekspor pisang dari Indonesia meliputi kemasan kurang kompetitif, masih ada kualitas yang belum memenuhi standar ekspor serta pasokan belum sustainable. Penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana potensi pisang yang besar bisa dimanfaatkan secara optimal. Diharapkan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pemasukan dari ekspor serta mendukung ketahanan pangan. Dengan menerapkan metode kualitatif dan melalui wawancara dan participant observation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pisang berpotensi besar dikembangkan di Kabupaten Bogor akan tetapi pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Faktor penghambat pengembangan meliputi penerapan teknik budidaya belum sesuai SOP, keterbatasan lahan skala besar/kebun, alih fungsi lahan, kurang pelatihan dan pendampingan, tidak ada kemitraan perusahaan besar, jaminan stok ekspor belum stabil, belum lolos uji SPS serta keberpihakan negara tujuan ekspor kepada negara tertentu. Faktor pendukung yaitu kesesuaian agroklimat, peluang pasar besar, kesediaan petani tinggi. Upaya yang sudah dilakukan yaitu alokasi anggaran dan inventarisasi lahan. Oleh karena itu perlu membangun kemitraan dengan swasta/ perusahaan besar, pendampingan berkelanjutan, sinergi dan kooordinasi Pemda, swasta, masyarakat dan lembaga penelitian. Hal ini penting guna meningkatkan potensi pisang sebagai komoditi perdagangan baik produksi serta produktivitasnya meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. Pada akhirnya akan meningkatkan keamanan ekonomi sebagai salahsatu fokus utama ekonomi pertahanan.Kata kunci : potensi, komoditi perdagangan pisang, permintaan pasar domestik dan ekspor, ketahanan pangan, ekonomi pertahana
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA SURABAYA UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAERAH (Studi pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat)
No full textKetimpangan ekonomi menjadi permasalahan hampir di seluruh negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia dan Surabaya pada Khususnya. Ketimpangan ekonomi menunjukkan sebaran kesejahteraan yang tidak merata sebagai hasil pembangunan yang dilakukan. Jika dibiarkan ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti terganggunya stabilitas keamanan. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya mempunyai peran penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat. Program ini bertujuan memfasilitasi penduduk miskin untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dari para informan yang dipilih dan data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat belum dilakukan dengan baik berdasarkan empat kriteria yang dikemukakan oleh Edward III. Pelaksanaannya program ini tidak didukung dengan data yang memadai dan kurang mendapatkan apresiasi dan kerja sama yang baik dari kelompok sasaran. Program ini tidak mempunyai dampak kepada stabilitas keamanan daerah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketimpangan Sosial Ekonomi, Keamanan Daerah
IMPLEMENTASI KODIFIKASI NATIONAL STOCK NUMBER (NSN) DALAM MENDUKUNG PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI PADA PANSER ANOA PT. PINDAD)
No full textUpaya penerapan kodifikasi National Stock Number (NSN) pada produk industri pertahanan dapat menunjang dan meningkatkan sistem pertahanan negara karena hasil dari kodifikasi tersebut bermanfaat dalam pengelolaan logistik materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kodifikasi NSN pada produk Panser Anoa PT. Pindad dengan pendekatan NSN menggunakan Nato Codification System (NCS) serta menganalisis implementasi kodifikasi NSN dan mencari fakta-fakta pendorong keberhasilan implementasi kodifikasi NSN di industri pertahanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi pada PT. Pindad divisi kendaraan khusus (ransus). Pengumpulan data primer melalui wawancara secara mendalam serta observasi non partisipan untuk mencocokkan hasil wawancara. Data sekunder berupa dokumen dan foto dari pembuatan Panser Anoa 6x6 APC. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Pindad dan Pusat Kodifikasi sebagai National Codification Beaureu (NCB) dapat disimpulkan penyelenggaraan kodifikasi sistem NSN sudah dapat berjalan, tetapi belum merujuk pada pembina kodifikasi nasional yaitu Pusat kodifikasi Baranahan Kemhan. Kodifikasi pada PT. Pindad sudah dapat berjalan, tetapi perlu dorongan pemerintah agar penggunaan kodifikasi NSN dapat dijadikan rujukan bagi industri pertahanan dan industri komponen nasional. Namun demikian dalam pelaksanaan pengadaan alustsista Kemhan TNI ke depan agar industri pertahanan dan Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan diikutsertakan dalam perencanaan awal proses pengadaan alutsista produksi dalam negeri dan luar negeri. Perlu dibuatkan peraturan bersama pada kementerian BUMN, industri dan perdagangan agar koordinasi terhadap industri berjalan sehingga penerapan kodifikasi NSN dapat dilaksanakan dengan optimal dan terjalinnya sinergitas antar instansi, baik Kementerian Pertahanan sebagai pembina, industri pertahanan sebagai produsen dan TNI sebagai pengguna kodifikasi.Kata kunci: Kodifikasi NSN, Industri Pertahanan, Produk Pertahanan, Ekonomi Pertahana
THE POTENTIAL OF BANANA TRADING COMMODITY TO FULFILL MARKET DEMAND AND SUPPORT FOOD SECURITY IN DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE (STUDY IN BOGOR DISTRICT)
No full textIn order to maintain food security, it is wiser if the food priority is not limited to rice, but also encourages product diversity of local food-based such as maize, cassava, sweet potato, breadfruit, taro, and banana. The problems of utilizing banana potential in Bogor District are low production due to land use change, plant function change, some farmers have perception of bananas as a second class plant, Fusarium wilt disease, limited use of bananas as fresh fruit and small industrial processed products (such as chips, sale, molen), and production has not been able to fulfill market demand and consequently, export market opportunities have not been utilized. This study describes the extent to which large potential of banana can be used optimally by using defense economics, demand-supply, and food security theory. Primary data sources were obtained from interviews with informant from Local Government, farmers and banana traders in Bogor District, Ministry of Agriculture, Ministry of Trade. Secondary data sources include both from Ministry, Distanhorti, Disdagin, BPS, journals, and electronic media. Validation data by triangulation and data analysis of Miles-Huberman. The results show that bananas have great potential to be developed in Bogor District but its utilization is not optimal. This is due to several factors including application of inappropriate cultivation techniques with SOP, limited large-scale land, land conversion, without large company partnerships. Therefore, it is necessary to build partnerships with large private companies, synergies and coordination between stakeholders in order to increase bananas potential as trade commodity, hence can fulfill market demand. In the end it will improve economic security as one of the main focuses of the defense economy.Keywords: Banana, Defense Economy, Demand, Food Security, Potentia
