89 research outputs found
Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Buku Tarbiyah Khuluqiyah Karya Dr. Ali Abdul Halim Mahmud.
No full textABSTRAK
Puji Soimah, (2021): Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Buku Tarbiyah Khuluqiyah Karya Dr. Ali Abdul Halim Mahmud.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai pendidikan akhlak dalam buku Tarbiyah Khuluqiyah karya Dr. Ali Abdul Halim Mahmud. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam buku Tarbiyah Khuluqiyah. Teknik analisis isi dilakukan dengan cara mengodekan kata atau istilah, mengklasifikasikan, menganalilsis, dan mendeskripsikan hasil analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Nilai Pendidikan Akhlak dalam buku Tarbiyah Khuluqiyah karya Dr. Ali Abdul Halim Mahmud yaitu Pendidikan Akhlak adalah pranata sosial yang memberikan pengaruh efektif bagi lingkungan dalam menghadapi hal baik dan hal buruk, kebenaran dan kebatilan, keadilan dan ke dzaliman, serta perdamaian sehingga mampu mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta mampu berinteraksi dengan orang-orang yang baik dan jahat. Tujuan yang lebih penting bagi pendidikan akhlak Islam dari pada membimbing umat manusia di atas prinsip kebenaran dan jalan lurus, jalan Allah yang dapat mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat bagi umat manusia. Adapun sumber nilai-nilai pendidikan akhlak dalam pandangan Mahmud ialah bersumber dari Allah, bukan hasil budi daya manusia. Allah telah menganugerahkan akal pikiran kepada manusia sebagai suatu penghormatan, membebaninya dengan kewajiban hukum. Terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam buku Tarbiyah Khuluqiyah karya Dr. Ali Abdul Halim Mahmud yaitu komitmen, loyalitas, kesungguhan, toleransi, dan moderasi.
Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak, Tarbiyah Khuluqiyah Ali Abdul Halim Mahmud
KONSEP UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA UNTUK TERWUJUDNYA CORPORATE SUSTAINABILITY
No full textThe presence of multinational corporations as one subjects of international economic law has had a significant influence in international economic relations. A corporation certainly can give a big contribution in social, economic, and cultural progress. But, on the other side, we are also faced by many processes which bring adverse impact to societies, loss the sources of the society life or at more serious level is the violations of human rights in the sector of corporate activity. This article aims to see how the international community’s effort in issues related to the company in the business filed when dealing with human rights. One of efforts undertaken by the international community was made an initiative name with United Nations Global Compact. Author use juridical-normative research method with literature studies. According to the result of studies, can be seen that the ultimate goal of initiative is to create a sustainable world economy. By the presence of this initiative, we hope that businesses which run a multinational company may enforce the values and principles that have been established in United Nations Global Compact, on of which is the respect of human rights
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK BANGUNAN DENGAN PT. INDOMARCO PRISMATAMA
No full textDevelopments in the globalization era of business world engaged in the growing trade in Indonesia. This is the occurrence of agreements between interested parties and in the field of trade. In this case in Lampung Province licensing from PT. Indomarco Prismatama to Indomaret. In life in society, especially in business world, we see there are some Building Owner who do cooperation with Indomaret as license holder of PT. Indomarco Prismatama. This basic issue encourages the author to examine the lease agreement between the owners of the building with PT. Indomarco Prismatama. The problem in this research is “How is the settlement if one of the parties makes a default in the lease agreement between the owner of the building and PT. Indomarco Prismatama?”. Based on the results of the study it can be concluded that if the Second Party neglects to not fulfill its obligation to the agreed lease period of the compensation arrangement, then the Second Party is now also on time, i.e. in the event that the Second Party neglects its obligation to vacate the Building at the time of the Agreement The Lease Rents expire, then the Second Party hereby authorizes Substitution on the First Party now and for later
HUKUM WAKAF DI INDONESIA (Tinjauan Terhadap Peraturan Wakaf Sebelum UU No. 41 Tahun 2004)
No full textSalah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin kepada seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin. Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk pada tiga corpus, yaitu: 1) wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah, dan Ijtihâd; 2) wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu; dan 3) wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Pada tulisan yang sederhana ini, penulis akan mencoba memaparkan wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia mulai zaman Kolonial Hindia Belanda, zaman kemerdekaan, mulai keluarnya UU No. 5 Tahun 1960 sampai keluarnya PP No. 28 Tahun 1977, dan Kompilasi Hukum Islam.Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin kepada seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin. Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk pada tiga corpus, yaitu: 1) wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah, dan Ijtihâd; 2) wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu; dan 3) wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Pada tulisan yang sederhana ini, penulis akan mencoba memaparkan wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia mulai zaman Kolonial Hindia Belanda, zaman kemerdekaan, mulai keluarnya UU No. 5 Tahun 1960 sampai keluarnya PP No. 28 Tahun 1977, dan Kompilasi Hukum Islam
ANALISIS HUBUNGAN MULTI CHANNEL LEARNING DENGAN INDEKS PRESTASI MAHASISWA MENGGUNAKAN VARIABEL UTAUT DAN ANALISIS LINTASAN (STUDI KASUS : BINA NUSANTARA)
No full textANALISIS HUBUNGAN MULTI CHANNEL LEARNING DENGAN INDEKS PRESTASI MAHASISWA MENGGUNAKAN VARIABEL UTAUT DAN ANALISIS LINTASAN (STUDI KASUS : BINA NUSANTARA
ANALISA HUJAN-DEBIT PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KALI LAMONG DENGAN METODE HSS ITB-I
No full textPerkiraan hidrograf banjir pada suatu sungai menjadi hal yang utama dilakukan dalam perencanaan suatu bangunan air. Pada suatu sungai yang tidak ada data pengukuran debit dalam waktu yang panjang, metode pengalihragaman dari hujan menjadi debit sungai menjadi hal yang lazim dilakukan untuk mendapatkan debit banjir rancangan. Sampai dengan saat ini, metode hidrograf satuan sintetik (HSS) masih menjadi alat yang digunakan dalam analisis debit banjir rancangan. Penelitian ini menerapkan Analisa Hujan Debit Pada Daerah Aliran Sungai Kali Lamong Dengan Metode HSS ITB-I. Dalam perhitungan debit banjir rencana juga diperlukan metode yang tepat untuk menggambarkan hidrograf banjir suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai Kali Lamong adalah anak sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode ITB-I. Hasil penelitian ini didapat Debit banjir yang didapat pada periode ulang 2 tahun sebesar Q 10705.56 m3/detik. Debit puncak terjadi pada jam ke 14.00 sebesar Qp 463.29 m3/ detik dan kembali ke aliran dasar pada jam ke 60.00. Debit banjir yang didapat pada periode ulang 5 tahun sebesar Q 12308.43 m3/detik. Debit puncak terjadi pada jam ke 14.00 sebesar Qp 532.66 m3/ detik dan kembali ke aliran dasar pada jam ke 60.00. Debit banjir yang didapat pada periode ulang 10 tahun sebesar Q 13154.62 m3/detik. Debit puncak terjadi pada jam ke 14.00 sebesar Qp 569.28 m3/ detik dan kembali ke aliran dasar pada jam ke 60.00. Debit banjir yang didapat pada periode ulang 25 tahun sebesar Q 14056.51 m3/detik. Debit puncak terjadi pada jam ke 14.00 sebesar Qp 608.31 m3/ detik dan kembali ke aliran dasar pada jam ke 60.00. Debit banjir yang didapat pada periode ulang 50 tahun sebesar Q 14634.82 m3/detik. Debit puncak terjadi pada jam ke 14.00 sebesar Qp 633.34 m3/ detik dan kembali ke aliran dasar pada jam ke 60.00 dan banjir yang didapat pada periode ulang 100 tahun sebesar Q 15148.26 m3/detik. Debit puncak terjadi pada jam ke 14.00 sebesar Qp 655.56 m3/ detik dan kembali ke aliran dasar pada jam ke 60.00.Estimation of flood hydrograph in a river is the main thing done in the planning of a water building. In a river that does not have discharge measurement data for a long time, the method of converting from rain to river discharge is a common thing to do to get design flood discharge. Until now, the synthetic unit hydrograph method (HSS) is still a tool used in design flood discharge analysis. This study applies the Debit Rain Analysis in the Kali Lamong River Basin with the HSS ITB-I Method. In calculating the flood discharge plan also requires an appropriate method to describe the flood hydrograph of a watershed. The Kali Lamong River Basin is a Bengawan Solo tributary, which is the longest river in Java. In this study the ITB-I method will be used. The results of this study were obtained flood discharge obtained in the 2-year return period of Q 10705.56 m3/ second. Peak discharge occurs at 14.00 hours at Qp 463.29 m3/ second and returns to base flow at 60.00 hours. Flood discharge obtained in the return period of 5 years is Q 12308.43 m3/ second. Peak discharge occurs at 14.00 hours at Qp 532.66 m3/ second and returns to base flow at 60.00 hours. Flood discharge obtained in the 10 year return period is Q 13154.62 m3/ second. Peak discharge occurs at 14.00 hours at Qp 569.28 m3/ second and returns to base flow at 60.00 hours. Flood discharge obtained in the 25 year return period is Q 14056.51 m3/ second. Peak discharge occurs at 14.00 hours at Qp 608.31 m3/ second and returns to base flow at 60.00 hours. Flood discharge obtained in the 50 year return period is Q 14634.82 m3/ second. The peak discharge occurs at 14.00 hours at Qp 633.34 m3/ second and returns to the base flow at 60.00 hours and the flooding obtained at the 100 year return period is Q 15148.26 m3/ second. Peak discharge occurs at 14.00 hours at Qp 655.56 m3/ second and returns to base flow at 60.00 hours
Prototype Pendeteksi Kebakaran Dini Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Notifikasi Telegram
No full textMusibah kebakaran merupakan musibah yang sering terjadi dibandingkan musibah-musibah lain seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi ataupun tsunami. Musibah tersebut bisa terjadi kapan saja dan tidak ada yang mengetahui pasti kapan musibah teersebut akan datang. Dampak dari musibah kebakaran tidak hanya berupa materi saja melainkan dapat merenggut hilangnya nyawa manusia. Faktor penyebab musibah kebakaran sering terjadi akibat kelalain manusia dan kebakaran sering terjadi pada rumah-rumah yang ditinggal oleh penghuninya. Penelitian yang dilakukan kali ini berfokus pada pembuatan sistem deteksi kebakaran berbasis internet of things. Sistem tersebut menggunakan tiga sensor yaitu sensor suhu, sensor gas, dan sensor api
Pengaruh Store Environment Terhadap Customer Evaluation Serta Dampaknya Pada Customer Response Di Toko Ritel
No full textIndustri retail di Indonesia akan berkembang secara signifikan pada tahun 2013 - 2018. Toko retail akan bersaing untuk menawarkan pengalaman belanja yang unik dan produk eksklusif dengan menggunakan strategi toko sebagai merek dalam rangka menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Store environment terhadap customer evaluation, serta dampaknya terhadap customer response di ritel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 338 pelanggan ritel berusia 18, berusia 35 tahun dan dianalisis dengan structural equation modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ocial, design, ambient, dan merchandise cues memiliki pengaruh yang signifikan terhadap evaluasi kognitif di toko dan produk, sementara evaluasi kognitif di toko dan produk, serta evaluasi kognitif di toko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap evaluasi afektif di toko dan produk, evaluasi afektif di toko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap approach – avoidance behavior. Adapun perbandingan, hubungan antara evaluasi afektif pada produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap evaluasi afektif.Kata Kunci : Retail, Store, Environment, Customer, Evaluation, Respons
LEGAL PROTECTION OF INDIGENOUS LAW COMMUNITIES OVER CUSTOMARY FORESTS IN KERINCI REGENCY
No full textThe rights of the Indigenous Communities to natural resources, land, and forests have not been explicitly regulated in a single legislative act, yet the control of the Indigenous Law Communities (abbreviated as ILC) over customary forests is established. The customary forests in Kerinci Regency have been officially designated as customary forests based on the Minister of Environment and Forestry Decree, which the local ILC manages based on the Decree of the Regent of Kerinci. The control of customary forests requires recognizing and confirming the ILC through Regional Regulations based on Law No. 41 of 1999 on Forestry. The sustainability of the ILC, as the rightful holders of customary forest rights, can be threatened if not recognized by the Regional Government. The research method employed is empirical juridical. The research findings indicate that the customary forests in Kerinci Regency have been designated as customary forest areas or proprietary forests as stipulated in the Minister of Environment and Forestry's Decree, with the recognition of each ILC right holder's existence based on the Decree of the Regent of Kerinci. Although the Regent's Decree does not adequately explain the status, structure, and customary institutions managing the customary forests, it implicitly acknowledges the existence of the ILC entitled to them. As a region with the most significant number of customary forests in Jambi Province, it is expected that the Kerinci Regency Government can draft regulations concerning the ILC.The rights of the Indigenous Communities to natural resources, land, and forests have not been explicitly regulated in a single legislative act, yet the control of the Indigenous Law Communities (abbreviated as ILC) over customary forests is established. The customary forests in Kerinci Regency have been officially designated as customary forests based on the Minister of Environment and Forestry Decree, which the local ILC manages based on the Decree of the Regent of Kerinci. The control of customary forests requires recognizing and confirming the ILC through Regional Regulations based on Law No. 41 of 1999 on Forestry. The sustainability of the ILC, as the rightful holders of customary forest rights, can be threatened if not recognized by the Regional Government. The research method employed is empirical juridical. The research findings indicate that the customary forests in Kerinci Regency have been designated as customary forest areas or proprietary forests as stipulated in the Minister of Environment and Forestry's Decree, with the recognition of each ILC right holder's existence based on the Decree of the Regent of Kerinci. Although the Regent's Decree does not adequately explain the status, structure, and customary institutions managing the customary forests, it implicitly acknowledges the existence of the ILC entitled to them. As a region with the most significant number of customary forests in Jambi Province, it is expected that the Kerinci Regency Government can draft regulations concerning the ILC
KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No full textKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 21 ayat (1) membentuk satu organ baru dalam struktur lembaga KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas yang meliputi wewenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan Pengawas Internal sebagai perwujudan dari fungsi check and balances internal kelembagaan KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK sendiri menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam sistem kelembagaan negara Indonesia: pertama, implikasi terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang KPK yang baru terdapat beberapa kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka diperlukan untuk membuat penyesuaian aturan-aturan yang berlaku, agar dapat menghindari berbagai ketidakpastian hukum
- …
