1,720,980 research outputs found
Forward Estimates for Intergovernmental Transfers in Indonesia: Is It Possible?
Full text linkThis paper discussed the possibility of implementing medium term expenditure frameworks (forward estimates) for Intergovernmental Transfers in Indonesia. It is argued that forward estimates for intergovernmental transfers is a very important tool for Indonesia to reducing uncertainties in relation to future grants and shared revenues and to facilitate the introduction of medium-term expenditure framework (MTEF) approaches at sub-national government (SNG) levels. The study combines a review of international experiences, assessments of Indonesia’s intergovernmental transfers and of regulations. The paper concludes that, generally, forward estimate for the aggregate figures of intergovernmental transfers in Indonesia is possible, especially for three types of transfers (shared revenues, general purpose grants and special autonomy fund) since they are clearly regulated. However, there are difficulties to estimate the specific grants since the amount of these grants is not clearly regulated (not guaranteed by any Law). The paper suggests that the Government of Indonesia should have a clear medium term intergovernmental policy direction which will not only facilitate forward estimates for transfers but also help the provision of medium term projections of available fund for all Central Ministries
Kebijakan Perpajakan Untuk Antisipasi "Ageing Population"
Full text linkBanyak negara maju di dunia telah mengalami penuaan penduduk (ageing population) akibat penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan angka harapan hidup. Negara-negara tersebut menghadapi tantangan penurunan penerimaan negara dan sekaligus peningkatan pembiayaan layanan dengan berkurangnya usia produktif dan bertambahnya proporsi penduduk usia tua. Untuk mengantisipasi penuaan penduduk tersebut, sebagian negara sudah mereformasi sistem perpajakan dan atau sistem jaminan sosial dan pensiun.
Indonesiapun secara perlahan juga akan mengalami ageing population. Proyeksi penduduk oleh BPS hingga 2045 memang memperlihatkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (berumur di atas 60 tahun) akan bertambah signifikan. Prosentase penduduk usia lanjut yang hanya sebesar 9% pada tahun 2015 diestimasi akan menjadi sekitar 19,8 persen pada tahun 2045. Paling tidak hingga tahun 2030, penduduk usia produktif masih relatif besar proporsinya dan Indonesia memiliki cukup waktu untuk mengantisipasi dampak dari ageing population terhadap pendapatan dan belanja negara.
Berbeda dengan di negara maju yang sudah memasuki penuaan penduduk, tantangan penerimaan perpajakan di Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak di tengah volatilitas perekonomian global. Pembelajaran dari negara maju memperlihatkan bahwa terdapat prinsip sistem perpajakan yang efektif untuk menghadapi berbagai kondisi demografi termasuk kondisi penuaan penduduk, yaitu meujudkan sistem pajak yang berkeadilan (termasuk keadilan antar generasi), memiliki basis yang luas, tidak distortif, dan dengan tarif yang mendorong peningkatan produktifitas. Menganalisis kondisi sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dua pajak besar (PPh dan PPN), perlu langkah-langkah ke depan untuk mengurangi distorsi dan memperluas basis secara bertahap
Shared Revenue and Regional Expansion: The Case of Bengkalis Regency
Full text linkThe decentralization process which began in 2000 shortly after the enactment of Law 22/1999 has induced regional expansion. There are many incentives identified for regional expansion. This paper reveals that Indonesia’s shared revenue system is one of them among other financial incentives
The argument is mainly based on a case study in Bengkalis Regency. It is one of the richest-oil region in Indonesia. Since the central government revenue from oil exploitation began to be shared to regions in 2001, Bengkalis received substantial amount of revenue. It was expanded into four autonomous regions in 2000. Currently there is an initiative to expand the region into three regencies.
Although the interest of local elites is suggested as the main factor for the expansion proposal, the current shared revenue formula was proved to be an important incentive. Using the data in 2007, a simulation shows that the total amount of shared revenue received by those three candidates of new regencies is much higher than the total amount received by one Bengkalis
Membagi Beban Fiskal Ke Daerah dan Desa Sejalan Dengan Peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Desa
Full text linkDana transfer ke Pemerintah Daerah dan Desa dalam APBN Perubahan 2015 meningkat tajam. Peningkatan juga akan terjadi untuk tahun 2016, khususnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Namun peningkatan Dana transfer ke Daerah dan Desa menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan fiskal Pemerintah Daerah terkait dengan tugasnya. Di sisi lain, kebutuhan belanja Pemerintah Pusat juga terus meningkat, antara lain untuk membangun infrastruktur skala nasional, peningkatan belanja bidang dan untuk program jaring pengaman sosial. Keterbatasan sumber daya untuk membiayai penyelenggaran Negara mengharuskan pembagian beban fiskal yang adil (fair) dan efisien. Peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanpa diikuti oleh tambahan penugasan, berpotensi mengakibatkan alokasi yang tidak efisien (inefficient allocation).
Dari analisis disimpulkan bahwa pilihan kebijakan meningkatkan dana transfer ke Daerah dan Desa dalam kondisi pendapatan negara mengalami tekanan dan tidak meningkat secara proporsional sejalan dengan pertumbuhan PDB, telah menempatkan Pemerintah Pusat pada prosisi fiskal yang sulit dan berakibat kepada penurunan belanja dalam rasio terhadap PDB. Untuk itu tingkat transfer ke Daerah dan Desa perlu dipertahankan pada level tertentu tanpa harus mengorbankan pelayanan publik lokal dan pembangunan daerah. Namun hal tersebut sebaiknya diikuti dengan membagi beban fiskal (tanggungjawab belanja) ke Daerah dan Desa. Tulisan ini merekomendasikan bebera alternatif kebijakan yang mungkin diimplementasikan dalam rangka membagi beban fiskal ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Des
Horizontal Fiscal Disparities and Local Services Inequalities: A Survey of Eight Years Fiscal Decentralisation in Indonesia
Full text linkNON-GOVERNMENTAL INVOLVEMENT IN EDUCATIONAL SERVICES IN INDONESIA: THE CASE OF SIX LOCALITIES
Full text linkThe involvement of non-governmental sector (NGS), either private (commercial) or social (non-profit) sector, in the provision educational services is quite significant in Indonesia. The establishment of non-public schools in Indonesia is facilitated by the possibility to levy charges for services and subsidies from the Government. Yet, since there is no clear policy about the way in which the Government subsidises non-public schools they are likely to be located in urban and rich localities where reasonable charges or higher subsidies from local governments are possible. Since the level of educational services in cities have been generally higher than in regencies, the NGS involvement in the provision of educational services is potential to increase inequality in the level of services between cities and regencies as well as between rich and poor localities
Analysis of village fund management in poverty alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra
Full text linkThis research examines the effect of village fund management toward poverty alleviation in Pasaman Regency, West Sumatra. The data of the research were obtained from the Social Service and Regional Government of Pasaman Regency in 2016-2018. The sample of this research is 37 villages at Pasaman regency in 12 sub-districts. The research was conducted using the panel data regression method. The results showed that each policy area of village fund use in Pasaman Regency was able to reduce poverty simultaneously. Partially from the four research variables, it was found that community development and infrastructure development policies were able to influence the reduction of poverty in Pasaman Regenc
Analisis Konsumsi Energi Rumah Tangga Perkotaan di Indonesia: Periode Tahun 2008 dan 2011
Full text linkThe goal of the study is to analyze the pattern and the change of urban household energy consumption and their determinant factors in Indonesia period of 2008 and 2011 using SUSENAS data of household budget survey. The concept of energy ladder and fuel stacking (multi fuel) are used to make a model of household energy consumption. The result of study shows that total energy consumption was increase in the period of 2008 and 2011. Coefficient of income elasticity toward both of modern and traditional energy consumption are positive, it means that there is rising consumption of energy along with the rising income. Household income is the main determinant factor of energy used by household besides other non-economic factors
Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Full text linkPaper ini bertujuan menganalisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Alat analis yang digunakan berupa rasio kinerja keuangan, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan metode kuadran. Hasil dari rasio kemadirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru termasuk kategori cukup mandiri, Kota Dumai termasuk kategori kurang mampu, dan untuk keseluruhan kabupaten masuk dalam kategori tidak mampu. Hasil metode kuadran menyatakan Siak, Pekanbaru dan Dumai pada kuadran I (kondisi ideal), Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti berada pada kuadran III, dan yang berada pada kuadran IV adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu. Hasil dari metode IKK menyatakan bahwa tidak ada daerah yang berada pada status kemampuan keuangan rendah, terdapat tujuh daerah berstatus tinggi
- …
