33 research outputs found
KAJIAN KRITIS HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PARADIGMA POSITIVISME HUKUM
Full text linkHukum dan Moral menjadi perdebatan akademisi sepanjang masa, khususnya dalam aliran hukum alam dan paradigma positivisme hukum. Kedua aliran ini dalam memandang hubungan hukum dan moral mempunyai perbedaan yang sangat tajam. Positivisme hukum yamg mulai berkembang pada abad ke-19 lebih mengutamakan kepastian hukum,yang menekankan pada bunyi peraturan perundang-undangan.Cara hukum yang positivistik tersebut,tidak biasa diharapkanuntuk mencapai sisi keadilan substantive.Sebaliknya Hukum Alam memandang erat hubungan antara hukum dan moral.Dalam perspektif hukum alam, hukum harus memuat prinsip-prinsip moral,sehingga hukum yang ada mempunyai kekuatan makanya sebagai hukum,yaitu keadailan
REKONSTRUKSI UPAH MINIMUM REGIONAL ( UMR ) DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM KETENAGA KERJAAN INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA
Full text linkEmployment issues in Indonesia is set in article 5 paragraph (1), Article 20 (2) of
Article 27 paragraph (2) of Article 28 and Article 33 paragraph (1) Constitution
1945. Government set wages through. Minister of Man power and Transmigration
No. 7 of 2013 concerning Minimum Wage. In the fact,workers increasingly
difficult to achieve the Living Needs (KHL). This research to uncover
Reconstruction Policy Concept (Minimum Wage) UMR In employment Legal
Reform Efforts Indonesia. Problems in this study as follows: (1) Is the
implementation of Minimum Wage (UMR) is now in accordance with the values
of Pancasila Justice? (2) How Downside Implementation of Minimum Wage
(UMR) at this time? (3). How Reconstruction of Regional Minimum Wage
(UMR) based on values of Pancasila Justice? Grand Theory Theory of Justice As
Plato stated, Theory of Law Enforcement For Middle Theory especially in support
of the principles of human rights, and Applied Theory, this research is the theory
of Progressive Law leads man to life fair, prosperous, and make people happy.
The results showed that the implementation of Minimum Wage (UMR) There
Value In accordance with Pancasila Justice. Implementation weakness weakness
UMR include: weakness Substance Law, include: weakness Suspension of
Implementation of Minimum Wage, weakness . Minister of Man power and
Transmigration No. 7 of 2013, weakness Proposed Revision Working Regulation
No. Per-03 / Men / 1997 on the minimum wage. Second, the weakness in the
structure of law, including the Wage Council, Mechanisms and Processes birth of
Minimum Wages on Wage Council, expediency Opportunities in the Wage
Council as Strategy Fighting for wage and Weaknesses In Law Culture include
weakness Culture nrimo, and Competence Low and less Improved Job
Performance.Reconstruction of Regional Minimum Wage (UMR)the value based
justice Pancasila. UMR Based on the values of the Qur'an and Al-Hadith, In
human life, not everyone can work for himself, because of the lack of working
capital, so it should work for other people. UMR based on the value of justice
Pancasila. Pancasila Values Since 2003, based on the MPR decree no. I / MPR /
2003, 36 grains of guidelines Pancasila has been changed to 45 Pancasila. The
basic principle of the Unitary Republic of Indonesia is Pancasila which
accommodates and (should) also be forced as the way of life of all those who
claim the Indonesian nation. And the nature of the foundation for all the people of
Indonesia in community and justice. Reconstruction of Regional Minimum Wage
(UMR)based values Pancasila.Rekonstruction Justice UMR will be based values
of Pancasila because Pancasila justice is the foundation of the Indonesian state.
Three levels that value, the base value, instrumental value, and the value of praxis.
Keywords: Justice, Wages and Rights
The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and The Constituent Assembly (In The Study of The Composition of Islamic Political Parties In The 1955 and 2024 Elections)
Full text linkThe Republic of Indonesia is a country founded on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as its constitutional foundation. Throughout its history, Indonesian Muslims have played a crucial role in shaping the nation's foundation, notably through the Constituent Assembly. According to Article 134 of the 1950 United States of Indonesia Law regarding the Amendments to the Provisional Constitution of the United States of Indonesia, the Constituent Assembly, together with the government, was tasked with promptly establishing a new Constitution to replace the Provisional Constitution. The Constituent Assembly was established during the Liberal Democracy period from 1950 to 1959, following the 1955 General Elections, which involved various political parties, groups, institutions, and individuals. The four major parties that garnered the most votes were the Indonesian National Party (PNI), the Indonesian Muslim League (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), and the Indonesian Communist Party (PKI), representing three major ideological streams: Nationalist, Islamic, and Socialist-Communist. In this context, the author will analyze the composition of Islamic political parties in the 2024 General Elections to understand how the dynamics of Islamic parties and their representation might influence policy formulation and the direction of governance in contemporary Indonesia
STUDI KASUS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI JAWA TENGAH DALAM KAJIAN HUKUM BISNIS
Full text linkPandemi Covid-19 mengakibatkan mandeknya berbagai sektor usaha di Indonesia. Sektor usaha yang terdampak langsung di antaranya perhotelan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan sektor usaha lainnya yang bergantung pada pergerakan bebas manusia. Karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengurangi angka tingginya kasus Covid-19 di daerah Jawa Tengah dengan melakukan lockdown. Lockdown ini rencananya akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021, di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji hukum bisnis terhadap kegiatan Jawa Tengah di Rumah Saja pada tanggal 6-7 Februari 2021 dan bagaimana dampaknya bagi kegiatan ekonomi perdagangan di pasar-pasar tradisional. Teori yang digunakan adalah teori ECA (Empaty, Credibility, Aunthenticity). Teori ini digunakan untuk dapat membuat masyarakat mau membeli produk dan mendukung program-program yang dibuat, sehingga brand yang kita miliki tetap eksis.Pentingnya kolaborasi antar pengusaha dan pemangku kepentingan untuk dapat menghadirkan suasana tenang dan aman di masa pandemic covid-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Fenomenologi Husserl sebagai usaha spekulatif digunakan untuk menentukan hakikat yang seluruhnya didasarkan atas pengujian dan penganalisaan terhadap hal-hal yang nampak di era pandemi
INFORMALISASI DAN MASALAH SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA DALAM KAJIAN HUKUM (Studi Kasus PHK sebagai Efek Digitalisasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2019)
Full text linkThe Industrial Revolution 4.0 has changed the landscape of all fields in the world, including Cirebon Regency which also feels its impact, therefore global change requires humans to be able to develop their abilities more broadly. One of the labor issues that need to be considered and resolved is the lack of competence and competitiveness of Indonesian workers. Facing the industrial revolution 4.0, the workforce in Cirebon Regency is deemed not to have sufficient readiness and skills. This paper uses Lourdes Beneria and Maria Floro studies which have examined the changes in the informalisation of the labor market in most countries such as Bolivia, Ecuador, Thailand and the Philippines, through the analysis unit of home women workers. and a qualitative method blended between case studies and phenomenology by examining Information and social issues of workers in Indonesia on legal studies (case study of Layoffs as a digitalization effect in Cirebon District 2019)
Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan
Full text linkDalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara atau asn sengaja ataupun tidak seringkali bersinggungan dengan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, pada saat inilah negara harus hadir dalam memberikan bantuan hukum dengan mempertimbangkan asas hukum presumtion of innocence atau lebih dikenal dengan istilah Asaspraduga tak bersalah.Didepan hukum semua orang setara,kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara semakin memperkokoh gagasan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan bantuan hukum diberikan kepada ASN. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini adalah apa jenis kasus yang mendapatkan bantuan hukum untuk aparatur sipil negara (asn) di sekretariat daerah kabupaten asahan, danapa saja hambatan dalam proses pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara (asn) di sekretariat daerah kabupaten asahan.Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dengan kata lain adalahdengan melakukan penelitian prodak hukum yang berlaku dan juga mengamati praktik lapangan yaitu di Setdakab. Asahan. sumber data yang melalaui wawancara langsung dan mendalam dengan petugas terkait.Jenis kasus yang mendapatkan bantuan hukum menurut peraturan daerah kabupaten asahan nomor 9 tahun 2014 yakni masalah persoalan hukum perdata, pidana dan tata usaha Negara, dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di sekretariat daerah kabupaten asahan masih banyak mengalami hambatanyang bersumber dari faktor internal dan eksternal itu sendiri terutama pemberi dan penerima bantuan hukum tersebut
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
Full text linkThe purpose of this paper is to analyze normatively regarding children resulting from marriages of different citizens, which in this case is regulated in law number 12 of 2006 concerning citizenship. Children from mixed marriages have the right to determine or choose citizenship. In the case of a child's citizenship, it can be obtained after the child is 18 (eighteen) years old. Children can determine their own citizens because they are considered adults in accordance with the provisions stipulated in the Civil Code. With the regulations governing citizenship, it is hoped that later there will be no unrest for children, and also children's rights will be maintained, especially in terms of administration in Indonesia
PERAN CIVIL SOCIETY DALAM DEMOKRASI INDONESIA
Full text linkCivil Society is considered as a central actor in the democratization process. For example, it can assess the weak role of state institutions, ideological indoctrination, and restrictions on human rights by the government. Over time, the role of civil society can be said to be not good because riots still occur in demonstrations. This writing aims to describe the role of Civil Society in democratic life in Indonesia. This research is qualitative descriptive. Data collection techniques use literature studies. The results of the study show that the role of civil society is: (a) as a complement to the role of the state, namely advancing welfare; (b) as a substitute, namely carrying out activities that have not/have not been carried out by the state in serving the interests of the community; (c) as a counter-power to the state in the form of supervision
KAJIAN ETNISITAS DAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TERHADAP MASUKNYA TENAGA KERJA CHINA DI INDONESIA
Full text linkSalah satu isu etnisitas dan ketenagakerjaan yang menjadi perdebatan adalah ketenagakerjaan dengan melibatkan orang asing yaitu etnis China. Pemerintah mempertimbangkan ini untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, sehingga dipandang perlu pengaturan kembali perijinan penggunaan tenaga kerja asing. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pada Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama. Penelitian ini menggunakan teori konflik Coser yang membedakan konflik menjadi 2 (dua), yakni konflik yang realistis dan yang tidak realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari adanya kekecewaan individu atau kelompok masyarakat terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang ada pada hubungan sosial dan konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang berlawanan, tapi merupakan kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan menganut model normatif-empiris sehingga pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya.
PEREMPUAN DALAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (KAJIAN IPM-IPG DAN IDG SUMBER KEMENPP TAHUN 2019)
Full text linkPerempuan, dalam kaitan dengan pembangunan dan hasil pembangunan selalu menarik jika dikaji dan dibanding- bandingkan antar tahun maupun antar Kabupaten /Kota.Dari tahun ke tahun perempuan selalu ada peningkatan dalam perannya di berbagai bidang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan selalu meliris hasil dari pembangunan, dan bagaiman peran dalam pembangunan. Dengan data yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, penulis membuat perbandingan dengan kabupaten yang ada di wilayah propinsi dan dengan capian di tingkat Propinsi, berdasarkan data yang didapat tersebut disandingkan dengan data dari Kabupaten /kota yang dijadikan bahan untuk lokasi kajian, maka terlihat posisi perempuan dalam berbagai bidang yang menghasilkan Indeks pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks pemberdayaan Gender. Untuk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019, bahwa perempuan di kabupaten tersebut sudah cukup maju, dibanding dengan kabupaten yang se wilayah dan lahirnya lebih dulu. inilah yang menarik dari kab. Kuantan Singingi. Dengan hasil Indek Pembangunan Manusia sabagai berikut : perempuan dalam Indeks Pembangunan Manusia UHH dan ALS ada di atas laki- laki, RTS dan pengeluaran perkapita ada dibawah laki- laki. Indeks Pembangunan Gender berada pada angka 90,06 berada diatas kab. Rokan Hulu dan diatas Propinsi Riau, Untuk Indeks Pembangunan Gender berada di angka 61,63 dibawah Kab. Meranti, dan Propinsi. Dengan kajian ini dapat mengambil point-point untuk bagaimana kedepan dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi
