6 research outputs found
STUDI AKSESIBILITAS RUMAH TANGGA TERHADAP BERAS DI PROPINSI RIAU
STUDI AKSESIBILITAS RUMAH TANGGA TERHADAP
BERAS DI PROPINSI RIAU
Gevisioner1, Rudi Febriamansyah2*, Ifdal2, Suardi Tarumun3
1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau, Jl. Diponegoro No.24 A Pekanbaru, Riau 28611
2)Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat 25163
3) Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru, Riau 28293
email : [email protected]
Abstrak
Aksesibilitas pangan menunjukkan kemampuan setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan norma gizi, secara berkelanjutan. Apabila kemampuan ini tidak dimiliki, menyebabkan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi terbatas, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga mengalami kerawanan pangan. Aksesibilitas pangan antar rumah tangga hingga antar wilayah dapat berbeda tergantung sumberdaya baik ekonomi, fisik, sosial dan budaya wilayah setempat. Untuk dapat menemukan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap beras di Propinsi Riau, maka perlu dikaji lebih dalam bagaimana realitas aksesibilitas rumah tangga terhadap untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalis tingkat aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras, (2) Menganalis pengaruh ekonomi, fisik, sosial dan budaya pangan terhadap aksesibilitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras.
Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory) yakni menelaah hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan, dengan pendekatan survei. Penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Riau yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Penentuan lokasi penelitian secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan yakni Kabupaten Siak mempunyai rata-rata pendapatan per kapita tertinggi, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah produksi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah dengan rata-rata pendapatan rendah. Masing-masing kabupaten di pilih 2 kecamatan, dan masing-masing kecamatan di pilih 2 desa. Pemilihan lokasi kecamatan dan desa berdasarkan pertimbangan jarak (jauh dan dekat) dari ibu kota kabupaten dan kecamatan. Penentuan banyak sampel di masing-masing kabupaten ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah rumah tangga (RT) yang tersedia. Jumlah sampel terpilih yakni sebanyak 220 rumah tangga. Analisa kuantitatif dilaksanakan dengan menggunakan Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yakni variabel laten dan variabel manifes. Jumlah variabel laten 5 (lima) variabel dan variabel manifes 25 varibel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi atau baik terhadap beras di Provinsi hanya mencapai 20,45 persen, tingkat aksesibilitas sedang 34,55 persen, tingkat aksesibilitas rendah 28,64 persen dan sangat rendah 16,36 persen. Sebaran rumah tangga yang mempunyai tingkat aksesibilitas rendah dan sangat rendah terdapat di semua lokasi penelitian. Rumah tangga di kabupaten Siak memiliki tingkat aksesibilitas tinggi paling banyak, tingkat aksesibilitas sedang dan rendah terbanyak di kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan rumah tangga di kabupaten Kuantan Singingi mengalami aksesibilitas sangat rendah terbanyak. Hasil temuan ini memberi bukti bahwa rumah tangga pada wilayah yang mempunyai kemampuan ekonomi dan ketersediaan fisik lebih baik, tidak menjamin bahwa semua rumah tangga mempunyai aksessibilitas yang lebih baik terhadap beras yang tersedia.
Ternyata, tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras lebih dominan dipengaruhi oleh tingkat kemampuan sosial dan tingkat budaya pangan, dibanding dengan pengaruh faktor kemampuan ekonomi dan ketersediaan sarana fisik rumah tangga. Keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan, sebesar 65,2 persen. Faktor tingkat kemampuan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan ketersediaan fisik rumah tangga berpengaruh positif tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras, sedangkan faktor budaya pangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras. Temuan ini menunjukkan, bahwa faktor kemampuan sosial dan budaya pangan rumah tangga perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap beras di provinsi Riau. Semakin baik tingkat kemampuan sosial rumah tangga (peranan kelembagaan pangan, pendidikan formal ibu dan pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga) maka semakin baik tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap beras. Semakin baik pola budaya pangan (pola pangan dan akseptibilitas pangan non beras) akan menurunkan kemampuan dan kemauan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga atau ketergantungan rumah tangga terhadap beras akan menurun. Kondisi ini akan menyebabkan tingkat kualitas aksesibilitas beras rumah tangga akan semakin baik.
Peningkatan aksesibilitas rumah tangga terhadap beras di Provinsi Riau ke depan dapat diupayakan melalui penguatan kapasitas sosial dan budaya pangan rumah tangga. Penguatan kapasitas sosial dan budaya pangan rumah tangga dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain : 1) Kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia khusus ibu rumah tangga, melalui upaya peningkatan pengetahuan pangan dan gizi. Upaya peningkatan pengetahuan pangan dan gizi difokuskan pada penumbuhan kesadaran terhadap pangan non beras melalui penyuluhan yang terus menerus baik cetak maupun elektronik dan penggenalan teknologi yang mudah diperoleh dalam mengolah pangan sumber karbohidrat non beras. Pengenalan terhadap pangan sumber karbohidrat seperti sagu, singkong, ubi dan jagung secara terus menerus bisa mendorong menurunkan kekuatiran kekurangan beras dirumah tangga; 2) Penguatan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan yang berkaitan dengan modal sosial masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Penggunaan konsep modal sosial dalam pengembangan kelembagaan ketahanan pangan, lebih ditujukan pada memfungsikan kelembagaan sosial tradisional karena dapat dianggap sebagai sarana yang sangat efektif untuk mendorong keberhasilan pembentukan sebuah kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat.
Kata kunci : aksesibilitas pangan, beras, budaya pangan, kelembagaan, kerawananan pangan.
STUDY OF HOUSEHOLD ACCESSIBILITY TO RICE IN RIAU PROVINCE
Gevisioner1, Rudi Febriamansyah2, Ifdal2*, Suardi Tarumun3
1) Research and Development Agency Riau Province,
Jalan Diponegoro No.24 A Pekanbaru, 28216
2) Agricultural Faculty, Andalas University, Unand Limau Manis Campus, Padang 25163
3) Agricultural Faculty, Riau University, Bina Widya Campus, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau 28293
email : [email protected]
Abstract
Food accessibility shows the ability of each household to have sufficient resources continuously to fulfill food needs in accordance with nutritional norms. If this ability is not possessed, it will cause the amount of food available for consumption to be limited, which ultimately causes households to experience food insecurity / food insecurity. So that, this study disscus whether the factors that affect the accessibility of households to fulfill rice needs in Riau Province.
In general, this study aimed to find factors that affect the accessibility of households in Riau Province to fulfill their rice needs. Specifically, this research aimed to: (1) Analyze the level of household accessibility to fulfill rice needs, (2) To analyze the influence of economic, physical, social and cultural factors on household accessibility to fulfill rice needs.
This research was a study that examined the correlation of the research variables and tests the explanatory hypothesis which was carried out by survey. This research was conducted in three districts in Riau Province, namely Siak Regency, Kuantan Singingi Regency and Meranti Islands Regency. The determination of the research location was purposive based on the consideration that Siak Regency had the highest average per capita income, Kuantan Singingi Regency as a food center area, and Meranti Islands Regency had a low average income. Two districts were selected from each district, and 2 villages were selected in each district. The selection of district and village locations was based on considerations of distance (far and near) from the district and sub-district capital. The number of samples in each district was determined proportionally based on the available number of households. The number of selected samples was 220 households.
The variables used in this study consisted of latent variables and manifest variables. Latent variables were variables that were not measured directly (unobserved variables). Meanwhile, the manifest variable was a directly measured variable or an observed variable, which was often referred to as an indicator. In this study, there were 5 (five) latent variables and 25 (twenty five) manifest variables. The data analysis technique used in this research was quantitative and descriptive data analysis techniques. Quantitative analysis was carried out using a statistical approach using Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS).
The results showed that households that had a high or good level of accessibility to rice in the province only reached 20.45 percent, medium accessibility levels were 34,55 percent, low accessibility levels were 28,64 percent and very low 16.36 percent . The distribution of households that have a low and very low level of accessibility is found in all research locations. Households in Siak district have the highest level of high accessibility, the highest level of very low accessibility is in Kuantan Singingi district, while households in Meranti Islands district experience the most low and medium accessibility. These findings provide evidence that households in areas with better economic and physical access do not guarantee that households have better access to the available rice.
The level of household accessibility to rice is more dominantly influenced by the level of social ability, followed by the level of food culture, economic capacity and physical availability of the household. The factors of the level of social ability, level of economic capacity and physical availability of the household have a positive and significant effect on the level of household accessibility to rice. Meanwhile, food culture factors have a negative and significant effect on the level of food accessibility. These factors together have an effect of 65,2 percent on the level of household accessibility to rice, the rest is explained by other variables not examined.
Strengthening the level of household social capacity through policies for strengthening local institutions related to the function of increasing household accessibility to food, especially rice (food bank institution), are considered to be able to increase household accessibility to food, because the function of existing food institutions is still not optimal. It is hoped that with the optimal role and function of existing regional food institutions, household accessibility to food will be better so that sustainable household food security can be realized. Increasing awareness of food and nutrition, especially non-rice, still needs to be encouraged. The policy of increasing awareness of non-rice food can be achieved by increasing the quality of human resources, especially housewives, through continuous counseling, both printed and electronic, and the introduction of technology that is easily accessible in processing non-rice carbohydrate sources. The introduction of food sources of carbohydrates such as sago, cassava, sweet potatoes and corn on a continuous basis can lead to reducing concerns about rice shortages in households.
Key words: food accessibility, rice, food culture, institutions, food insecurit
Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau
Abstrak
Wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi dan model pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah pada Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Analisis data yang digunakan deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pembangunan pada kecamatan perbatasan yang memiliki wilayah pesisir seharusnya dilakukan dengan melalui suatu pendekatan pembangunan yang menjamin terpeliharanya keseimbangan ekologi dan pertumbuhan ekonomi, yang dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, dengan meletakkan masyarakat sebagai basis pembangunan.
Abstract
The boarder area need a integrity and continually management mechanism. The purposes of this research to formulate the strategy and the model of development fringe which suitable with the area condition in the district of fringe country in Riau province. This research is done in the district of Rangsang Barat, Meranti regency of Riau province. The method of data analyzing that is used descriptive and quantitative. The result of research has shown the development of beach and ocean area should be done toward a development approach that keep the ecology balance and economic growing oprimally and sustainable with put the society as based development and doing it integraty
KUALITAS KONSUMSI PANGAN DI DAERAH DEFISIT PANGAN PROVINSI RIAU
ABSTRACTThis study was aimed to asses the quality of food consumption and analyze the associated factors to improve the quality of food consumption of Riau Province, the food deficit region. A descriptive analytical study method was applied; and the data used in this research was secondary data. Descriptive and multiple regression analysis were applied for this study. The results showed that the food consumption quality was low which was dominated by food derived from grains, oils and fats and sugar. Food availability quality, income percapita, and food prices were not significantly associated with the food consumption quality. The strategies to improve the quality of food consumption are through developing a better institutions for food processing and marketing in rural in order to improve the efficiency and effectiveness of food distribution, and the value-added; increasing people knowledge on food and nutrition.Keywords: deficit region, food quality, food security, nutrition educationABSTRAKPenelitian ini bertujuan menilai kualitas konsumsi pangan penduduk daerah defisit pangan Provinsi Riau dan menganalisis faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan uji yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil kajian menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk belum baik, karena masih didominasi oleh konsumsi pangan yang berasal dari kelompok padi-padian, minyak dan lemak serta gula. Ketersediaan pangan, pendapatan per kapita penduduk, harga pangan secara bersama-sama tidak memengaruhi secara signifikan terhadap kualitas konsumsi pangan penduduk. Peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk di daerah defisit pangan dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di perdesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan dan peningkatan pengetahuan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan.Kata kunci: daerah defisit, ketahanan pangan, kualitas pangan, pendidikan giz
Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
The need to improve the competence of human resources needs to get serious attention from the local government. The human resources is a resources or operates other resources available within the organization. Alternative programs commonly used by an organization to improve the capability or competence or human resources is education and training (Diklat). The high demands of increasing the competence of apparatus in every SKPD in the Province Government of Riau bring the consequences to the many need education and training. Where, all the needs of the competences of development that match with the specifications and needs of the job in the field is certainly difficult to fulfill everything.
This is due to various limitations, including a) Limited funds for education and training, b) Limited facilities and infrastructure of training institutions, and c) Limited manpower / human resources. Paying attention to Mid-Term Plan Develompent (RPJM) of Riau Province 2014-2019 (Bappeda of Riau Province, 2014), it can be put forward the priority agenda in fulfilling the needs of competence development for the apparaturs in the environment of the provincial government
Image processing of alos palsar satellite data, small unmanned aerial vehicle (UAV), and field measurement of land deformation
Pekanbaru, Indonesia is connected by four big bridges, Siak Bridge; I, II, III and IV. The quality of the Siak bridges deteriorated seriously at this time. Geological mapping for the land subsidence potency was conducted using small Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in the Siak Bridge areas. The study of the Siak bridges are supported by the Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) analysis using ALOS PALSAR satellite data, and the deflection observation that occurs in Siak III Bridge was observed by field measurement. The results of 3D model analysis showed that there is no negative land deformation. DInSAR analysis shows the amount of positive deformation of Siak I is 81 cm, Siak II is 48 cm, Siak III is 89 cm, and Siak IV is 92. Deflection on Siak III Bridge was detected at around 25-26 cm. These models could be used as a new way of measuring the bridge deformation on a big scale
Cross-Sectoral Coordination in Peatland Management Policy
This paper analyzes the many problems caused by errors in peatland management in Riau Province. In the province which is the largest peat area on the island of Sumatra, there is a decline in the quality of peat swamp land caused by various interests, especially the exploitation of natural resources that considers the level of sustainability and sustainability. This study uses a policy analysis approach. The results of the study show that there is a lack of attention to the importance of peatlands in supporting sustainable development and that there is no institution that is given the responsibility for managing and protecting the existence of peatlands. Peatlands are heavily affected by various conflicts and overlapping policies. As a result, various forms of peatland management activities in Riau Province are still carried out by certain agencies with an inadequate level of understanding of conservation issues. In the case of clearing agricultural land or settlements on deep peatlands that do not pay attention to water and land conservation aspects, even though such areas must be protecte
