1,720,974 research outputs found
Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon
Full text linkLegal protection of employement opportunities and welfare is the responsibility of the state. In the concept of regional autonomy it becomes the joint responsibility between the central and local governments to create opportunities and employment opportunities to provide welfare for the community, especially regional or local people. The form of legal protection afforded to the public may be a persuasive and repressive legal protection. Based on the state constitution until legislation has been regulated and on employment opportunities to the local people. This means that the legal protection of employment opportunities has been persuasive done by central and local governments. However, repressive legal protection for local people is not yet fully implemented, resulting in high numbers of job seekers for regional or local people
Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia
Full text linkPengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan negara. Dalam konstitusi dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden dan dibantu oleh seorang wakil Presiden. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia telah diatur mengenai mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden. Prinsip konstitusi negara Indonesia atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia mengandung prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memungkinkan setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi hak konstitusional. Pasca amandemen UUD, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Presiden diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dimana ketentuan pencalonan Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik diharuskan memenuhi presidential threshold. Adanya ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dalam Pasal 6A UUD 1945 bertentangan dengan hak konstitusional setiap orang untuk menggunakan hak mencalonkan diri (the right to be candidate) sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Melalui Pasal 222 UU. No.7 Tahun 2017 mengkebiri hak konstitusional partai politik dalam hak mengajukan calon (the right to propose candidate)
ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS DALAM KERANGKA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN DEPOLITISASI ISLAM POLITIK
Full text linkKerangka demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia menjadi dasar terhadap pengakuan dan jaminan atas kebebasan dan/atau hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengakuan dan jaminan kebebasan diantaranya adalah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E. Dengan demikian, berangkat dari pengakuan dan jaminan tersebut lahirlah berbagai organisasi kemasyarakatan dengan latarbelakang dan tujuan-tujuan keorganisasiannya, yang salah satu diantaranya organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada praktiknya pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan didasarkan pada regulasi perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan pendekatan penilitian yuridis normatif dengan uraian deskriptif kualitatif dengan maksud menginterpretasi makna Undang-Undang yang disandingkan dengan fenomena dan fakta empiris dari implementasi Undang-Undang. Dari uraian-uraian yang dianalisis peneliti memperoleh berbagai argumentasi dari kerangka negara hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, pemerintah berhak untuk membentuk dan memberlakukan suatu regulasi atau perundang-undangan dengan maksud menciptakan suatu tatanan hukum yang dapat diikuti oleh setiap warga negara dan termasuk diantaranya organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dalam prinsip demokrasi secara konstitusional, pembatasan terhadap kebebasan dan jaminan atas hak-hak berorganisasi harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagai bentuk depolitisasi terhadap tujuan organisasi kemasyarakatan
Menelusuri Akar Perbedaan Tafsir Tentang Kepemimpinan Non Muslim(Studi Analisis Linguistik QS. Al-Mâidah: 51)
No full textThis study discusses the interpretation for QS. Al-Mâidah: 51. Research using qualitative and analytical literature finds that there are two models of interpretation for that verse. The first model mentions that the meaning of auliyâ is common which can include leadership, close friends and administrators. That is, it is not permissible to appoint non-Believer as leaders. The second model states that the meaning of auliyâ’ is a secret leak that causes non-Muslims to know the weaknesses of Muslims. The meaning in this verse according to the second opinion is specifically for hypocrites only
Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional
Full text linkAbstract: In managing a local government or municipality, regulation is a must. Forms of regulatory framework in this context is bylaw. In today’s democratic Indonesia, local government has authority to form and implement bylaw according to local needs and values. Including bylaw on sharia. Among the purpose of bylaw is maintaining order. From the perspective of constitutional democracy, sharia bylaws is the right of each local government and community as long as not contradictory to the Constitution. Liberty to enact certain bylaw shows a working democracy. Therefore, sharia bylaw is an indication of ideal democracy, not threat to democracy.
Key Words: bylaws, sharia, constitutional democracyAbstrak: Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Bentuk pengaturan dalam pemerintahan daerah ialah peraturan daerah. Konsepsi demokrasi memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk membentuk dan memberlakukan peraturan daerah sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Di antara nilai-nilai kearifan lokal dalam muatan peraturan daerah adalah syariat Islam. Tujuan dibentuknya peraturan daerah di antaranya adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rechtsorde) sesuai dengan cita atau kekhasan masyarakat daerah. Ditinjau dari prinsip demokrasi konstitusional, peraturan daerah bermuatan syariat Islam merupakan hak bagi setiap daerah dan masyarakat daerah sesuai dengan kesepakatan masyarakat (resultante) selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Muatan syariat Islam dalam peraturan daerah dibatasi oleh konstitusi dalam prinsip demokrasi konstitusional. Kebebasan dalam memberikan muatan dalam suatu peraturan daerah, menunjukkan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia terlaksana sesuai dengan ketetapan pada konstitusi, sehingga pemberlakuan peraturan daerah bermuatan syariat Islam merupakan cita demokrasi dan bukan merupakan ancaman bagi demokrasi.
Kata Kunci: Peraturan Daerah, syariat Islam, demokrasi konstitusiona
Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional
No full textPengsian jabatan negara merupakan salahsatu unsur penting dalam hukum tata negara. tanpa diisi oleh pejabat. maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat diselenggarakan. Pejabat merupakan orang yang menduduki jabatan publik dalam pemerintahan, yang terdiri dari jabatan birokrasi dan jabatan politik. setiap jabatan melekat kekuasaan dan wewenang yang dapat menentukan segala urusan sesuai jabatannya. dalam praktek penyelenggaraan negara, setiap terjadi rangkap jabatan publik sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar jabatan. Prinsip demokrasi memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam sistem tata negara Indonesia digunakan prinsip demokrasi konstitusioanal. Praktik rangkap jabatan tidak diatur dalam konstitusi, namun secara etika dan moral tidak dibenarkan adanya rangkap jabatan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, melalui ketetapan MPR dituangkan dalam rumusan etika kehidupan berbangsa. Nilai-nilai etika yang ada hanya dijadikan pedoman dalam berperilaku
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang
Full text linkAgro-tourism is one of the tourist attractions for regional and national tourists. Watu Lawang has potential tourism object to become an agro-tourism that has been determined by Local Tourism and Culture Departement of Cilegon City has not been implemented optimally. The tourism sector, which is designated as the leading sector in increasing the country's economic growth, is a challenge for local governments in optimizing tourism potential. The purpose of developing tourism and regional culture as a tourism destination is a form of increasing foreign exchange for the region in particular and the economy of the local community or region in general. The purpose of this study was to analyze policies, strategies and constraints in the development and development of tourism objects in Watu Lawang agro-tourism in the city of Cilegon. The research method used is descriptive qualitative research and normative juridical approach, data and document collection is done through interviews and observations. The results showed that the tourism policies have been formed from national policies to regional policies. Various strategies have been formulated by the ministry of tourism and the tourism office in the regions in order to develop the potential for tourism objects. The potential of the Watu Lawang agro-tourism object is not optimal due to several factors, including accessibility, facilities, human resources, geographic and sociological location
Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia
Full text linkEconomic constitution has become a new idea within the constitutional framework as the basic foundation for the development of the national and global economy. National economic policies in the context of realizing social welfare must be able to guard and control the national economic system. Apart from the legal politics policy and the government\u27s power in determining the direction of national policy, the conception of the economic constitution as the basic foundation must be realized. This study intends to describe the politics of national law and the concept of economic constitution in realizing social welfare. This research method uses normative juridical research using an exploratory descriptive analytical approach. The characteristics of national legal politics in practice still influence the realization of national economic policies, even though it has implied the concept of an economic constitution in the 1945 constitution. Social welfare, which is the goal of the state, becomes a political tool for national law through a national economic system that cannot be separated from political power
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA DEWAN PERS DI KOTA SERANG
Full text linkJournalism is an activity of gathering news and reporting events. Delivery of news or information in general often also called the press. To protect journalistic activities and freedom of the press, the press council established by law. Press Council as an independent agency to establish guidelines which must be done by any reporter or journalist in writing or delivered the news. Journalistic ethics is a guideline to behave in journalistic activity compiled by journalists, press organizations to be ethical or moral grounding in journalistic activities. The purpose of this study, to find a model settlement of violations of journalistic ethics in the press council. This research method using descriptive analytical research model with normative juridical approach. Collecting data using literature study by collecting data and legal regulations. Besides the interviews to the parties concerned to complete the data. Press Council in resolving violations of journalistic ethics, to maintain the freedom of the press with a mechanism that provides power to the press council to decide a case arising from journalistic activities completed by the press council. Settlement due to journalistic activities outside the press council will shut down and eliminate the freedom of the press as mandated by law. The right model is the removal of press offenses perspective that may affect national press by giving power and authority to the press council to resolve matters arising from journalistic activities
Pengenalan Hukum Pidana Tentang Tindak Kekerasan Kepada Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Sekolah Menegah Atas (SMA) Di Kota Cilegon
Full text linkThe introduction of law for community is held with aim to sharing knowledge and understanding of law. The target of the law introduction activities are junior high school (SMP) and senior high school (SMA) with based on data and fact about violence between students in schools. With sharing knowledge activities is hoped to through law introduction will be able to increase the sense of tudents responsibility and avoid the violent behaviour among the students. The method of implementing activities uses the participatory learning and action model by interactive discussions with students. From a series activities carried out gives the result with a very high about acts of violence by students. With a purposive sampling method give the result of questionnaire showed 55% of students had been victims of violence and 77% of students has seen violent behaviour in others. Therefore, the introduction of law will continue to be carried out to increase knowledge and understanding of law among the students
- …
