1,720,961 research outputs found
Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial
Full text linkThe number of street crimes involving teenagers and children by the perpetrators requires effective preventive measures. This research aims to analyze the urgency of using criminal law theory and social control to prevent street crime crimes. Data sources are reviewed and analyzed through literature study, and the research method used is normative forensics. This research identifies relevant data sources such as criminal law theory and social control theory that are relevant to the prevention of street crime klitih committed by teenagers. This research identifies data sources related to criminal law theory and social control theory related to criminal behavior in overcoming street crime. The collected data were analyzed to understand the existing legal basis for street crime prevention and to understand the impact of criminal law and social control theory on the prevention of such crimes. The results of this study show that criminal law plays an important role in preventing street crime. Criminal law provisions relating to street crime, including criminal offenses, sanctions and related legal processes, can act as a deterrent and provide protection to the community. Furthermore, social control theory also plays an important role in the prevention of these crimes by involving social institutions, families, schools, and communities in controlling the behavior of adolescents and children
Criminal Liability of Frotteurism Offenders and Protection For Victims
No full textSexual violence is a serious problem in Indonesia with a high rate of cases. Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (TPKS) and Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection have important urgency in protecting victims of sexual violence, including Frotteurism. Data shows a surge in cases of sexual violence, which includes various forms of harassment in public places, including public transportation. Criminal law protection for victims of Frotteurism is essential to provide fair access to legal services, psychological recovery, and rehabilitation. This research uses normative legal research method with case approach and statutory approach. . The research results of this article Frotteurism is a physical act of sexual harassment that degrades a person's dignity based on their sexuality and/or morality. This act is regulated in Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence and is subject to a maximum prison sentence of 4 years and/or a fine of IDR 50,000,000. The TPKS Law provides legal protection for victims of sexual violence, including Frotteurism. Victims' rights include the right to handling, protection, and recovery, tailored to the victim's specific situation and needs. Special rights for victims with disabilities are also accommodated. Law No. 13/2006 on Witness and Victim Protection also provides protection for victims of criminal acts, including Frotteurism. The rights of victims are regulated in Article 5 of the Law, including the right to protection of personal security, family, and property, as well as the right to medical assistance, psychosocial rehabilitation, and psychological
Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial
Full text linkBanyaknya kejahatan jalanan yang melibatkan remaja dan anak-anak oleh pelakunya memerlukan tindakan pencegahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan teori hukum pidana dan kontrol sosial untuk mencegah kejahatan kejahatan jalanan. Sumber data dikaji dan dianalisis melalui studi kepustakaan, dan metode penelitian yang digunakan adalah forensik normatif. Peneli ini mengidentifikasi sumber data yang relevan seperti teori hukum pidana dan teori kontrol sosial yang relevan dengan pencegahan tindak pidana jalanan klitih yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini mengidentifikasi sumber data terkait teori hukum pidana dan teori kontrol sosial terkait perilaku kriminal dalam penanggulangan kejahatan jalanan. Data yang terkumpul dianalisis untuk memahami dasar hukum yang ada untuk pencegahan kejahatan jalanan dan untuk memahami dampak hukum pidana dan teori kontrol sosial terhadap pencegahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan jalanan. Ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana jalanan, termasuk tindak pidana, sanksi dan proses hukum terkait, dapat berperan sebagai pencegah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, teori kontrol sosial juga berperan penting dalam pencegahan kejahatan ini dengan melibatkan lembaga sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengontrol perilaku remaja dan anak-anak
Criminal Law Enforcement to Combat Social Media-Based Prostitution
Full text linkIn Indonesia, social media\u27s pervasive influence has led to the emergence of online prostitution, presenting complex challenges for law enforcement and criminal justice. Unlike traditional forms, online prostitution operates discreetly on digital platforms, complicating regulation and enforcement efforts. The research in this article uses normative legal research methods. This research examines the socio-cultural, legal, and technological dimensions of this phenomenon, assessing the adequacy of existing legal frameworks and the efficacy of cyberpatrol units in addressing it. Insights aim to inform policy and law enforcement strategies to combat social media-based online prostitution effectively. The result of this research is the intersection of online prostitution and social media platforms presents a complex interplay between technology, commerce, and societal norms within digital environments. Leveraging the communicative potential of social media, individuals discreetly engage in commercial sex work, navigating a dynamic ecosystem that transcends geographical boundaries to create a global marketplace for commercial sexual services. Multimedia elements and specialized terminology tailored to the online sex industry augment the visibility of commercial sexual offerings and facilitate transactional negotiations. However, regulatory frameworks have not effectively addressed the challenges posed by online prostitution, creating a legal vacuum that hinders comprehensive law enforcement. This underscores the critical role of law enforcement agencies, such as the Cyber Police, in combating illicit activities in the digital sphere. By adopting a proactive and data-driven approach informed by social media analytics, law enforcement agencies can optimize their surveillance and intervention strategies to effectively combat online prostitution, safeguard vulnerable individuals, and uphold the integrity of digital platforms. Through continuous collaboration, capacity building, and innovative strategies, law enforcement agencies can mitigate the proliferation of cyber threats and ensure the safety and security of digital communities
Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam
Full text linkFenomena Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) menjadi sebuah hal yang banyak diperbincangkan akhir–akhir ini. Banyak yang mengatakan hal tersebut menyimpang dari ajaran agama. Disamping itu juga tidak sedikit yang menyuarakan keadilan untuk LGBT dan mereka mempunyai alasan yang begitu kuat dalam membenarkan hal tersebut. Pembenaran yang kuat didasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu fenomena LGBT yang akhir ini santer adalah pesta gay yang ada di Kuningan Jakarta Selatan. Hal ini tentunya membuat masyarakat resah dan bertanya mengapa mereka mengingkari kodratnya sebagai seorang manusia yang seharusnya mencitai lawan jenis. Lalu, pertanyaan muncul dalam pikiran masyarakat, apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan seperti itu? Bukankah hal tersebut dilaknat oleh Allah SWT? Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pesta gay tersebut hukumnya haram karena sumbernya adalah homoseksual. Ulama telah setuju dalam mengharamkan hal tersebut. Akan tetapi, berbeda dalam penjatuhan hukumnya. Peran pemerintah selaku pembuat kebijakan juga penting mengingat pencegahan dan penanggulangan fenomena tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang dibuatnya. 
Fenomena Swinger dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia
Full text linkPenelitian ini mengkaji tentang fenomena swinger atau tukar menukar istri yang didasari oleh kesepakatan antar pihak, tanpa adanya pemaksaan ditinjau dari KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena swinger dalam KUHP di Indonesia dengan menelaah dua pasal yang relevan, yaitu pasal prostitusi dan perzinahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swinger tidak dapat dengan tepat digolongkan sebagai bentuk prostitusi karena karakteristiknya yang berbeda secara substansial. Dalam praktik swinger, tidak ada pertukaran uang atau transaksi komersial terlibat dalam hubungan seksual antar pasangan. Oleh karena itu, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak dapat diterapkan dengan tepat untuk menghukum pelaku swinger, karena pasal-pasal tersebut ditujukan untuk menangani pelaku prostitusi dan pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Swinger bisa dikategorikan sebagai perzinahan sesuai dengan Pasal 284 KUHP jika dilaporkan secara aduan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pertukaran pasangan tersebut. Namun, mencoba mengaitkan praktik swinger dengan perzinahan secara langsung tidaklah tepat. Hal ini karena swinger umumnya didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang dirugikan dalam konteks hukum. Sementara Pasal 284 KUHP membutuhkan elemen perzinahan yang jelas, yang sulit ditemukan dalam situasi swinger yang didasarkan pada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Perkosaan Sebagai Pelaku Aborsi
Full text linkThis study discusses the form of responsibility and legal protection of children as perpetrators of criminal acts of abortion as well as the victim of rape. The author uses normative methods with legislation approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study showed the form of criminal liability for child rape victims as perpetrators of abortion based on Muara Bulian District Court decision Number 5/Pid.Sus.Children/2018 / PN Mbn explained Article 77 a paragraph (1) Jo article 45A of Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children Jo. Article 55 paragraph (1) to-1 of the Criminal Code. Legal protection that can be provided for children include rehabilitation for psychological trauma victims and the release of victims from all criminal charges in the Jambi High Court decision with Case Number 6/Pid.Sus-Anak/2018 / PT JMB, listed in Article 59 Paragraphs (1) and (2), 59A and Article 64 letter G of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. However, on this matter there is no legislation that definitively gives permission for children who are victims of rape or sexual violence to have abortions, because there are still children who must carry out accountability for actions outside of their will as victims
Perlindungan Hukum Pidana oleh Sekolah dalam Mengatasi Perundungan yang Dilakukan Siswa (Studi Kasus di SMP Yogyakarta)
Full text linkBullying is not a new phenomenon; even today, it frequently occurs in both societal and school environments. Bullying encompasses not only physical violence but also verbal and psychological abuse. The aim of this research is to explore the objective conditions of legal protection for bullying victims in junior high schools in the Yogyakarta region. The research questions are: How does the school provide legal protection for bullying victims? What are the obstacles faced by schools in offering legal protection to children who are victims of verbal and physical bullying? This research is classified as empirical legal research, employing both sociological and normative approaches. This data was collected through literature review and field studies, including interviews with relevant sources. The results of this study produce data that forms of bullying can be categorized into three types: physical, verbal, and psychological. The legal protection that schools can offer to bullying victims includes preventive measures such as prevention, and responsive measures involving consequences, punishments, or sanctions
- …
