51 research outputs found
RANCANG BANGUN SEPEDA PENARIK GEROBAK BEBAN KAPASITAS 200 KG (PERAWATAN DAN PERBAIKAN)
No full textBicycle Design of Load Carriage Towing Capacity 200 kg
(2014: 64 Pages + XXX + + List of Tables List of Figures Abstract)
DADANG SAPUTRA
0610 3020 0819
MAJORING IN MECHANICAL ENGINEERING
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA
The main goal of the design bicycle towing a cart load capacity of 200 kg
is to assist the process of removal tools and spare parts maintenance and repair
garage with workshop tools carts containing average human strength. Currently
bike towing carts are still not widely used because of its use in the workshop
environment is still using conventional principles. The author would like to know
is it possible to create a vehicle that is effective, efficient, low cost and used.
The design of this wagon towing bike done by designing a three-wheeled
vehicle and two wheels in the rear as the anchoring point of the total weight.
Equipment-equipment that is planned to design a bicycle towing a wagon load
capacity is 200 kg tread on the crank driving force for 1529.1575 N. In planning a
bicycle towing a wagon, there are two parts that do care, which is care planned
(Planned Maintenance) and treatment unplanned (unplanned Maintenance),
elements that should be taken into account is the frame (chassis), chain and
sprockets, shafts, bearings, steering system (steering) and the welding strength
Implementasi kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi kasus Badan Permusyawaratan Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara
No full textBadan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan kemasyarakatan. Namun dalam realitanya, pelaksanaan kedudukan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dari masyarakat kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian anggota badan permusyawaratan desa Remban anggota badan permusyawaratan desa Remban tidak berkompeten dalam melaksanakan Kedudukan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Tujuan dalam dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kedudukan badan permusyawaratan desa Remban Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 Tentang badan permusyawaratan desa, Kebijakan yang dikeluarkan badan permusyawaratan desa terkait dengan peningkatan kompetensi anggota. Serta untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah dari implementasi kedudukan dan wewenang badan permusyawaratan desa berdasarkan aturan tersebut.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori impelementasi yang dipopulerkan oleh Van Metter dan Van Horn dan teori siyasah dusturiyah tentang jalb al-mashalih wa dar al mafasid.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tehnik deskriptif analisis. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dilakukan dengan wawancara dan mencari sumber sumber tertulis yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti.
Hasil dari penelitian ini di simpulkan. Pertama, pelaksanaan kedudukan dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Remban belum dilaksanakan secara maksimal. Kedua, Hambatan dan kendala dalam implementasi sumber daya, komunikasi dan kompetensi Ketiga, pelaksanaan kedudukan dan wewenang badan permusyawaratan desa Remban yang dilaksanakan melalui program kerja yang ada belum sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah
SUBJECT AND AUTHOR INDEXS
No full textSUBJECT INDEX IJBE VOLUME 2access credit, 93acquisition, 177AHP, 61, 82, 165arena simulation,43BMC, 69Bojonegoro, 69brand choice, 208brand image, 208brand positioning, 208bullwhip effect, 43burger buns, 1business synergy and financial reports, 177capital structure, 130cluster, 151coal reserves, 130coffee plantation, 93competitiveness, 82consumer behaviour, 33consumer complaint behavior, 101cooking spices, 1crackers, 1cross sectional analytical, 139crosstab, 101CSI, 12direct selling, 122discriminant analysis, 33economic value added, 130, 187employee motivation, 112employee performance, 112employees, 139EOQ, 23farmer decisions, 93farmer group, 52financial performance evaluation, 187financial performance, 52, 177financial ratio, 187financial report, 187fiva food, 23food crops, 151horticulture, 151imports, 151improved capital structure, 177IPA, 12leading sector, 151life insurance, 165LotteMart, 43main product, 61marketing mix, 33, 165matrix SWOT, 69MPE, 61multiple linear regression, 122muslim clothing, 197Ogun, 139Pangasius fillet, 82Pati, 93pearson correlation, 101perceived value, 208performance suppy chain, 23PLS, 208POQ, 23portfolio analyzing, 1product, 101PT SKP, 122pulp and papers, 187purchase decision, 165purchase intention, 33remuneration, 112re-purchasing decisions, 197sales performance, 122sawmill, 52SCOR, 23sekolah peternakan rakyat, 69SEM, 112SERVQUAL, 12Sido Makmur farmer groups, 93SI-PUHH Online, 12small and medium industries (IKM), 61socio-demographic, 139sport drink, 208stress, 139supply chain, 43SWOT, 82the mix marketing, 197Tobin’s Q, 130trade partnership, 52uleg chili sauce, 1 AUTHOR INDEX IJBE VOLUME 2Achsani, Noer Azam, 177Andati, Trias, 52, 177Andihka, Galih, 208Arkeman, Yandra, 43Baga, Lukman M, 69Cahyanugroho, Aldi, 112Daryanto, Arief, 12David, Ajibade, 139Djoni, 122Fahmi, Idqan, 1Fattah, Muhammad Unggul Abdul, 61Hakim, Dedi Budiman, 187Harianto, 93Hartoyo, 101Homisah, 1Hubeis, Musa, 112Hutagaol, M. Parulian, 93Jaya, Stevana Astra, 93Juanda, Bambang, 52Kirbrandoko, 122, 208Manurung, E. Batara, 130Mukhlis Yusuf, Ahmad, 1Najib, Mukhamad, 165, 197Noor Yuliati, Lilik, 208Nugraha, Artadi, 23Nuryartono, Nunung, 151Oktaviani, Rina, 122Prasetyo, Andrie, 101Primadona, Fitry, 165Qaulan Tsaqiela, Bimahri, 43Ramadhan, Arfin, 82Ridho Nurrochmat, Dodik, 33Rifin, Amzul, 23, 151Rusolono, Teddy, 12Sanim, Bunasor, 43Saptono, Imam Teguh, 130Satria, Arief, 61Setiawan, Indarto, 197Simanjuntak, Mangatas, 12Siregar, Hermanto, 130Suharjo, Budi, 197Sukandar, Dadang, 187Sukardi, 23Sumarwan, Ujang, 33, 165Suprayitno, Gendut, 61Suwandi, Ruddy, 82Syahran, Rinaldi, 187Syarief, Rizal, 69Tinaprila, Netti, 101Trilaksani, Wini, 82Ulfah, Iffatul, 33Wahyudi, Imam, 151Widyatami, Sarah, 52Wijayanto, Hari, 112Wiska, Friesgina, 69Zen, Novian, 177</p
PELUANG PENDIDIKAN DAN HUBUNGAN ANTARETNIK: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KRITIS
No full textThis article was written to provide an overview of the opportunities of education and inter-ethnic relations in the perspective of critical education. The author conducted in-depth study of literature, especia lly in relation to critical education perspective on inter-ethnic relations and educational opportunities. Thoughts on the critical education of modernism to the postmodernism marks optimism into the role of education as cultural tr ansformation and production area, not as reproduction of culture. Meanwhile, inter-ethnic relations deepens national integration, among other things: (1) promote community life in harmony, (2) realizing cultural relatio nship model, (3) appreciating the differences, (4) repairing the emergence of social prejudices, (5) valuing diversity and foster democracy. In this context, the school holds a very important role as a venue for the empowerment and liberation of individuals and groups in a just society by promoting individual and collective autonomy in participatory democratic system that respects the diversity and plurality of social and cultural groups. Democracy as a celebration of difference and diversity, not to serve the agenda of the elite minority and the majority of the ruling ideology
KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA REGULASI BLOCKCHAIN TERHADAP BISNIS DAN KEAMANAN TRANSAKSI
No full textSaat ini teknologi berkembang dengan begitu pesat. Salah satu bukti nyata dalam perkembagan teknologi ialah perkembangan teknologi keuangan digital, salah satunya blockhian. Blockchain dapat dikatakan sebagai open source system karena kebanyakan implementasi blockchain menggunakan perangkat lunak sumber terbuka. Teknologi berbasis blockchain memberikan transparansi kepada semua orang di jaringan, dengan transaksi yang terlihat oleh semua komputer yang terhubung. Blockchain menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga alam transaksi dengan menggunakan teknologi desentralisasi dan kecerdasan kolektif jaringan. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi blockchain yang semakin populer di Indonesia. Blockchain sendiri menawarkan teknologi baru dalam penyimpanan data digital. Ketidakpastian dalam regulasi blockchain dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk ketidakpastian hukum, manajerial, dan teknis. Sehingga dari ketidakpastian hukum ini berdampak pada bisnis dan keamanan transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidakpastian hukum pada regulasi blockchain terhadap keamanan bisnis dan kemanan transaksi. Untuk mencpai tujuan penelitian tersebut dilkukan penelitian dengan metode normatif penelitian hukum yang dilaukan dengan cara memeliti pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin – doktrin huku guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum pada terjadi karena blockchain merupakan produk baru dan masih perlu dikaji ulang serta pemerintah beserta pihak terkait diharapakn dapat memformulasi peraturan yang memayungi mekanisme blockchain agar tidak terjadi kesimpangsiuran kedepannya.Currenly technology is developing so rapidly. One clear proof of techonological development is the development digital of financial technology, one of which is blokchain. Blockchain can be said to be an open source system because most blockchain implementations use open source software. Blokchain -based technology provides transoarancy to everyone on the network, with transactions visible to all conected computers. Blockchain eliminates the need for third-party transactions by using decentralized technology and the colective itelligence of the network. Regulations are needed to provide consumer protection in the use of blokchain technology which is increasingly popular in Indonesia. Blockchain it self offers new technology in digital data storage. Uncertainly in blockchain regulation can appear in various forms, including legal managerial, and technical uncertainly. So this legal uncertainly has an impact on bussines and transaction security. The aim of this research is to analyze legal uncernainly in blokchain regulations regarding bussines security and transaction security. To achive tge research objectives, research was carried out using normative legal research methods which were carried out by researching the literature to find legal rules, principles and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. The resecarch results show thatlegal uncertainly occurs because blokchin is a new product and still to be able to formulate regulations that cover the blokchain mechanism so that there is no confusion in the future
MENEROPONG PERGANTIAN KEPALA DAERAH YANG MASA JABATANNYA TELAH DAN AKAN BERAKHIR DAN DIISI OLEH PENJABAT (PJ) KEPALA DAERAH YANG BERAKHIR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024
No full textIn 2022 the government through the ministry of home affairs has appointed officials (PJ), namely governors, regents and mayors. The appointed officials are to replace governors, regents and mayors whose term of office has ended for 5 (five) years. For 2023 the government through the ministry of home affairs will appoint acting governors, regents and mayors. The term of office of the acting regional head will end after the appointment and inauguration of the governors, regents and mayors resulting from the simultaneous national regional head elections on November 27 2024. The officials who have been appointed by the Minister of Home Affairs in 2022 are 7 (seven) governors, 76 ( seventy six) regents and 18 (eighteen) mayors. Whereas in 2023 the government will appoint officials namely 18 (eighteen) governors, 115 (one hundred and fifteen) regents and 38 (thirty eight) mayors. In appointing and appointing the acting regional heads, the government is guided by Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. Furthermore, this problem arose when the provisions of Article 201 Paragraph (10) and Paragraph (11) of Law Number 10 of 2016 were requested for a material review to the Constitutional Court in Case Number 15/PUU-XX/2022. In one of its rulings, the Constitutional Court stipulated that, "The government should make technical regulations in appointing acting regional heads" (in the form of government regulations, author). But it seems that the government, in this case the Ministry of Home Affairs, has not yet implemented the Constitutional Court's decision, even though in 2023 the government will appoint another acting regional head. For this reason, the author is interested in conducting research with the title "Specifying the Change of Regional Heads whose Term of Office Has Ended And Will Be Filled By Acting (PJ) Regional Heads Which End in the 2024 National Concurrent Regional Head Elections (Pilkada)
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG GO PUBLIC
No full textThis research aims to know the significance of the influence of LDR, BOPO, FACR, NPL, IRR, and PDN simultaneous and partial to the ROA on the public national private banks that went public as well as free variables that
contribute know most to changes in the General Bank ROA well-capitalized go public. According to the characteristics of pupolation, the number of samples in
the studi as determined by the author is of 8 commercials banks were wellcapitalized
go public during the research period 2009 – 2013, has total assets during the period 31 December 2013 above Rp 50 trillion, has no negative equity
and dealing with foreign currency.
This research uses a cuantitative approach using data obtained from the website of Indonesian Exchange Market and Bank Indonesia. The Data used for analysis in this study is the annual financial statements of the Banks during the period 8th 2009 – 2013. The value of each variable in this study were analyzed by the method of multiple linear regression analysis with IBM SPSS statistics 20.
From the results of hipothesis testing research note that variables LDR, BOPO, FACR, NPL, IRR, and PDN simultaneosly had a significant influence on the ROA. Partially variable BOPO and IRR have negative significantly to ROA, variable LDR, NPL, and PDN insignificant have positive effect against ROA, while variable FACR has negative effect insignificant against
ROA. There is variable that contribute the greatest to changes ROA is a BOPO.
Keywords : LDR, NPL, FACR, BOPO, IRR, PDN, and RO
POTENSI BAHARI PULAU DERAWAN MENUJU DESTINASI WISATA KOMPETITIF
No full textAs a nation Indonesia famous throughout the world as archipelago state, and those islands provide plenty of tourist destinations. Nowadays, the power of nations unlike in cold war era, where traditional security is measured as the main source of power, however in today’s society non-traditional security become the main power, and one of them is tourism. As a country located in the coral triangle, Indonesia is surrounded by the shallow tropical marine ecosystem, where corals, fishes and other marine creatures are abundant. Indonesia in addition is the biggest contributor for the coral triangle area and Raja Ampat hosting the highest diversity of Marine world followed Derawan Island in East Kalimantan as the second place. This scientific paper will explain the potency of Derawan Island toward the competitive destination.
In order to analyse the topic, the concept of hospitality will implement and the type of data research is primary, since the author conducting field research in Derawan Island and visiting number of official government agencies which related with the topic of research. The type of the research is descriptive explanative where the author will describe the data and explain about the potency of Derawan Island.
The research shows that Derawan Island is located in the epicentre of marine biodiversity of the coral triangle. In addition Derawan Island also hosting two of six marine turtles in the world such as hawksbill and green turtle, in terms of dive spot, there are plenty of locations as the dive spot followed with extraordinary view and diversity of underwater world. Moreover related with accommodation, there are plenty of guesthouses, hotels and cottages and tourist can choose based on their budget
PENGERTIAN, HUBUNGAN, DAN IMPLEMENTASI SOFT SKILLS, PEMBELAJARAN AFEKTIF, DAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
No full textThis paper is the result of the author who has participated in various trainings organized by the Director General of Higher Education, Ministry of National Education. Based on that, it can be stated that both soft skills, effective learning, and character education, the three are not in the realm related to technical skills, professional scientific fields, or things that are motoric in nature. All three are in the area ofpersonality competence. All three are more closely related to EQ., SQ., Heart, to live together and to be than with IQ, hand, head, to do, or to know. Thus the meaning of sofs skills, character education is not much diferent from affective abilities. However, of course there are diferences, such as the sofs skill gives a broader picture ofpersonality, while character education provides a more specific and specific personality picture than affective competence. This can be seen clearly from the many and broad scope of the attributes of soft skills, as well as the specific and specific character education goals that emphasize the basic values of character, namely honesty, smart, tough, and caring. Efforts to carry out character education in the ISBI Bandung environment will be confronted with the main problem, namely the ability to make changes in the level of thought patterns and patterns of action. The mindset of entering into the realm, namely the implementation of activities carried out in the ISBI Bandung environment must be able to incorporate elements of the basic values of character into each activity carried out. The pattern of action can be in the form of building synergy between lecturers and students. The synergy between lecturers and students is an intellectual capital to realize success.
- …
