25 research outputs found
Sustainability Development Index Taman Agrowisata Berbasis Dukasi bagi Masyarakat dan UMKM Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru
Tenayan Raya Agrotourism Park is the only education-based agrotourism in Pekanbaru City with a high level of MSMEs and visits. This study aims to determine the sustainability status of Tenayan Raya Agrotourism Park for Micro, Small and Medium Enterprises with Visitors and to determine the development of the social, economic and environmental dimensions of Tenayan Raya Agrotourism Park in Pekanbaru City. The population in this study were all micro, small and medium enterprises in Kulim District, Pekanbaru City with a sample of 90 and visitors to Tenayan Raya Agrotourism Park with a sample of 99. Data collection techniques used were questionnaires, interviews and documentation. Data analysis used quantitative descriptive methods with calculations of sustainable development index. The results of the study showed that the development of Tenayan Raya Agrotourism Park and the sustainability of the social, economic and environmental dimensions for Micro, Small and Medium Enterprises were stated to be quite sustainable, while for visitors it was stated to be very sustainable. The sustainability and development of Tenayan Raya Agrotourism Park in the social and environmental dimensions have succeeded in changing behavior, knowledge and implementation of environmental cleanliness around and in the economic dimension has succeeded in increasing the income of Micro, Small and Medium Enterprises around
Implementasi Persetujuan Trips (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) dalam Sistem Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Nasional
Permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan yang menjadi perhatian dunia adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing- masing negara. Praktek yang berbeda diberbagai negara dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), tidak samanya standar, jangkauan pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan kurangnya prinsip-prinsip multilateral serta tidak samanya kualitas penegakan hukum di satu negara dengan negara lain menimbulkan kekhawatiran mengenai berlangsungnya kelancaran perdagangan internasional pada umumnya. Terhadap permasalahan ini kemudian lahirlah persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Persetujuan ini dibentuk karena adanya keinginan untuk mengurangi distorsi dan rintangan-rintangan dalam perdagangan internasional serta untuk memajukan perlindungan secara efektif terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan menjamin langkah-langkah, prosedur melaksanakan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang ikut serta menandatangani persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) tersebut mempunyai efek langsung yang disebut Direct Applicability yaitu harus diterapkan artinya ketentuan persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) harus ada dalam praktek dan prosedur Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Penerapan persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) dalam prosedurnya dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) nasional yang telah diatur dan disesuaikan dengan persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Properly Rights). Sedangkan penerapan persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) dalam prakteknya dapat dilihat khususnya pada aspek penegakan hukumnya yang dilaksanakan di lembaga-lembaga peradilan, Masing-masing bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menentukan sendiri lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkaranya, dalam hal ini bidang Hak atas Kekayaan lntelektual (HaKI) menunjuk Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang mengadili. Akan tetapi dalam prosedur dan praktek pengimplementasian persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) ke dalam peraturan perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Nasional ini menghadapi banyak persoalan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk diketahui bagaimana implementasi persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) dalam sistem hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) nasional, bagaimana pengaruh persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) terhadap penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya di Pengadilan Niaga dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tersebut.
Untuk membahas permasalahan di atas maka penelitian ini bersifat Deskriptif Anaiitis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Untuk itu diperlukan suatu data baik itu data primer maupun data sekunder. Dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga didapatkan kesimpulan yang bcrsifat deduktif- induktif.
Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian-perjanjian intemasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), salah satunya adalah TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Selanjutnya Indonesia telah pula mengubah, menyempurnakan dan mengakomodasi peraturan perundang- undangan bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Ini berarti Indonesia telah memasuki tahap pelaksanaan dan pengembangan sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Namun meskipun Indonesia telah memasuki tahap pelaksanaan dan pengembangan sistem hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) kenyataannya masih terdapat beberapa ketentuan persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) yang tidak diadopsi kedalam Undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Nasional seperti;
menyangkut beban pembuktian dan tidak adanya peraturan pelaksana dari undang- undang tersebut. Sedangkan pengaruh persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) dalam penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) ternyata dalam prakteknya seringkali menerapkan ketentuan-ketentuan penegakan hukum yang diatur dalam persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) tersebut seperti menyangkut beban pembuktian. Meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Nasional namun dalam prakteknya tetap dilaksanakan. Namun ada juga yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak dilaksanakan karena tidak terdapat peraturan pelaksananya seperti menyangkut penetapan sementara. Jadi dapat diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tersebut adalah karena minimnya bekal pengetahuan aparat penegak hukum dan pembuat Undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tersebut serta didukung pula dengan budaya masyarakat yang belum bisa menghargai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai hak pribadi atau private rights.
Saran yang diberikan untuk penulisan ini adalah agar Indonesia dapat lebih konsisten dan konsekwen mengikuti dan menindaklanjuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan/Undang-undang Hak atas Kekayaan. Intelektual (HaKI) yang telah ada. Juga guna usaha penegakan hukum di Pengadilan Niaga selayaknya diberikan kewenangan mengadili yang lebih fleksibel melalui perangkat peraturan pelaksana dan hendaknya ada tindakan proaktif pemerintah dalam mensosialisasikan ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) baik itu ke penegak hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) itu sendiri dan ke masyarakatnya.2 HalamanTesis Magiste
Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Di SMA Negeri Mukomuko
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri Mukomuko. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana k:epala sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri Mukomuko yang telah terakriditasi A Penelitian ini menggunakan
pendekatan diskualitatif yang mengacu kepada teoritis maupun empiris. Maksud dari teoriti s adalah mengacu kepada berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan empiris mengacu pada hasil penelitian lapangan di SMA Negeri Mukomuko yang telah diteliti dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu, responden penelitian Sedangkan sumber data yang diperoleh terdiri dari sumber
data primer yaitu Kepala Sekolah dan guru sebagai informan. Dan yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang berfungsi untuk melengkapi data yang telah diperoleh dan sumber primer. Berdasarkan penelitian yang lelah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala SMA Negeri Mukomuko termasuk dalam kategori gaya Kepemimpinan Situasional dengan ciri-ciri sebagai berikut: ( 1) hubungan tinggi dan tugas rendah (2) tugas rendah dan hubungan
tinggi . (3) tugas tinggi dan hubungan tinggi ( 4) tugas tinggi dan hubungan rendah.
Kepala sekolah dalam menerapkan MBS sudah memenuhi standar, dimana manajemen berbasis sekolah meliputi : ( 1) Perencanaan program sekolah disepakati dan dimusyawarahkan bersama-sama oleh guru, karyawan, dan staf. (2)
Penyusunan RAPBS evaluasi laporan akhir tahun dan perencanaan awal tahun sudah dipersiapkan terencana dengan matang serta musyawarah bersama. (3)Supervisi dan evaluasi sudah menjadi agenda rutin sekolah, baik guru, serta
karyawan sekolah. (4) Hubungan sekolah dengan masyarakat luar sangat terjaga jalinan komunikasi serta saling memberikan informasi dan sarana kritik terhadap pihak sekolah
Perencanaan dan pembuatan alat kontrol suhu pada inkubator bayi dengan menggunakan AT89S8252 yang termonitor dengan PC
Dengan Mikrokontroller AT89S8252 dirancang suatu sistem yang dapat mengontrol suhu dan memonitoring kelembaban pada inkubator bayi yang hasil pengukurannya di tampilkan pada LCD, sedangkan dengan Software Delphi dibuat tampilan hasil pengukuran suhu, kelembaban (hasil pengukuran sama dengan tampilan LCD dan webcam secara real time pada PC.
kata kunci: AT89S825
Analisis Produk Unggulan Tanaman Pangan di Provinsi Riau
This research is done/conducted by in Province Riau. The selecting of this area because to know superior product of food crop in Province Riau and To see the level of contribution of subsektor food crop to agricultural sector and agricultural sector contribution in economics of Province RiaU. Type and data source which is used in this research is data of sekunder Time Series, that is obtained from information and also report published by Statistical Body Center of Province Riau, and statistical publication data of Indonesia. Result of this research is expected can be of benefit to government of Province Riau expected can be made as input in making policy and execution of development of Province Riau a period of/to to come and upon which information to researchers hereinafter. From result of research obtained by paddy crop represent superior product of food crop in Riau province because seen from result of analysis of LQ got that paddy crop of year 2008 - 2012 having value of LQ > 1 , that is in the year 2008 with value of LQ 1,36512, year 2009 with value of LQ 1,32451, year 2010 value of LQ 1,37013, year 2011 with value of LQ 1,35989, and year 2012 with value of LQ 1,33677. This its meaning of paddy crop represent superior product of food crop of Province Riau.Keywords: Superior Product, Location Quotient, Food Cro
Analisis Komparatif Tingkat Pendapatan Petani Sayuran di Kabupaten Tanah Datar Kec. X Koto Prov. Sumatera Barat (Studi Kasus di Nagari Koto Laweh dan Nagari Paninjauan)
This research was conducted on vegetables farm area in Tanah Datar district, Kec. X Koto, Nagari Koto Laweh and Nagari Paninjauan, West Sumatera. The aim of this research is to find out the different rate income between Nagari Koto Laweh and Nagari Paninjauan by looking at influece of Tumpang Sari plantation system, workers, and farmer's work hour in both Nagari. The amount of samples in this research are 40 families as respondent, and technique took the samples was by using purposive sampling. Analysis methode that used in this research is descriptive methode. Based on the research was found that different rate income between vegetable farmers in Nagari Koto Laweh and Nagari Paninjauan. Final income from total of all vegetable commodities that get by each farmer families is 223.270.221,1, per hectare per plantation season ( 11 months) or about 20.297.292,8 in a month. Where an total final income from all vegetable commodities that get by each farmer families in Nagari Paninjauan is Rp 341.040.910,9,- a month in a plantation season or about Rp 31.003.719,1,- in a month. That means there is found different final income per hectare in a year Rp 117.770.689,8 or Rp 10.706.426,3,-in a month. The factors that causing this different rate income are Tumpang Sari system and farmer's work hour
Nilai Kerugian Masyarakat Akibat Banjir di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
This study aims to identify the social and economic characteristics of the respondents in Pujud Rokan Hilir and calculate the value of the loss given/to society due to floods. This study used a random cluster sampling technique then selected 44 samples. The data used in this study is primary data and secondary data. method of analysis used in this study is descriptive and qualitative methods. The result showed that the socioeconomic characteristics of the respondents were dominated by the male gender with low levels of education, namely graduate elementary school (SD), while the majority of this type of work is the income of farmers by respondents at the level Rp.431.250,00 - Rp.3.026.040 , 00 and the number of dependents 4-6 people with 42-51 years old stay and residence status is dominated by natives. Communities received a total loss when a flood is Rp.21.905.140.464,-
