1,721,093 research outputs found
Aspek-Aspek Hukum Kredit Konstruksi dalam Pembangunan Perumahan di Kotamadia Bengkulu
No full textThis research
focuses
constructions loans for the
of
on the legal aspects of housing development of
Kotamadia Bengkulu. The study focuses on the weaknesses and legal obstacles which occur during the implementation construction Loans. The author examines why construction loans are rarely used by developers and consequently lack of use.
identifies the factors and causes of this
This report is both descriptive and analytical. For this, the researcher compares housing which was developed by a KPR developer with housing developed by the Perum-Perumnas. Additionally, data was collected through studying documents and interviewing developers, bank officials, and members of related institutions. Whereas the main body of research is a qualitative analysis, the quantitative analysis serves to complement this material.
From this research, it can be concluded that the KPR developers use of construction loans for housing developments is relatively minimal when compared to the housing developed by the Perum-Perumnas. This lack is due to the reluctance of the banks to distribute credit to the KPR developers; funds are quite limited, credits are relatively long, and legal security is unavailable in the form of a credit, or Commitment Letter, from BTN. Consequently, the KPR developers who are in a relatively weak economic housing sector category can not be competitive with developers that are categorized in the Real Estate Indonesia (REI). The housing develops, therefore, with the effort of strong capital supports. Alongside these factors, the construction loan has weaknesses and obstracles as a funding resource. These must be corrected because these loans are not used by the KPR developers.
There are two main factors which led up to this proposed suggestion. First of all, the mechanism and procedure of getting a Commitment Letter from the Bank Tabungan Negara (BTN) does not work effectively.139 HalamanTesis Magiste
Aspek-Aspek Hukum Kredit Konstruksi dalam Pembangunan Perumahan di Kotamadia Bengkulu
No full textThis research
focuses
constructions loans for the
of
on the legal aspects of housing development of
Kotamadia Bengkulu. The study focuses on the weaknesses and legal obstacles which occur during the implementation construction Loans. The author examines why construction loans are rarely used by developers and consequently lack of use.
identifies the factors and causes of this
This report is both descriptive and analytical. For this, the researcher compares housing which was developed by a KPR developer with housing developed by the Perum-Perumnas. Additionally, data was collected through studying documents and interviewing developers, bank officials, and members of related institutions. Whereas the main body of research is a qualitative analysis, the quantitative analysis serves to complement this material.
From this research, it can be concluded that the KPR developers use of construction loans for housing developments is relatively minimal when compared to the housing developed by the Perum-Perumnas. This lack is due to the reluctance of the banks to distribute credit to the KPR developers; funds are quite limited, credits are relatively long, and legal security is unavailable in the form of a credit, or Commitment Letter, from BTN. Consequently, the KPR developers who are in a relatively weak economic housing sector category can not be competitive with developers that are categorized in the Real Estate Indonesia (REI). The housing develops, therefore, with the effort of strong capital supports. Alongside these factors, the construction loan has weaknesses and obstracles as a funding resource. These must be corrected because these loans are not used by the KPR developers.
There are two main factors which led up to this proposed suggestion. First of all, the mechanism and procedure of getting a Commitment Letter from the Bank Tabungan Negara (BTN) does not work effectively.139 HalamanTesis Magiste
PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG/JASA SETELAH KELUARNYA KEPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 DI DINAS KIMPRASWIL PROPINSI BENGKULU
No full textANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH NOMOR 027/751/B.II ANTARA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DENGAN CV. DWI PUJA KESUMA
No full textNegara/Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Menguasai Negara tidak berwenang untuk menyewakan tanah. Akan tetapi kedudukan Negara/pemerintah daerah sebagai pemberi sewa dalam praktiknya justru terjadi, yaitu perjanjian sewa menyewa atas tanah negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma berdasarkan surat perjanjian Sewa menyewa Nomor 027/751/B.II yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan 1 Juli 2032. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma dan menjelaskan aspek hukum perjanjian sewa menyewa tanah antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menegaskan bahwa perjanjian sewa menyawa tanah yang dilakukan Pemerintah kota bengkulu dengan CV. Dwi Puja Kesuma tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun pemerintah Kota Bengkulu berdalih untuk memamfaatkan tanah negara secara optimal dan meningkatkan PAD. Selain itu, penyewaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu kepada CV. Dwi Puja Kesuma jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa negara/daerah bukanlah sebagai pemilik tanah, sehingga negara tidak dapat menyewakan tanah negara kepada orang perorangan atau badan hukum
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KABUPATEN KEPAHIANG
No full textThe research is aimed to the study aims to explain the inheritance of land dispute resolution process and to determine the factors inhibiting the settlement of land disputes inheritance according to customary law in the District Kepahiang. The data is collected through study of documentation for secondary data and interviews for primary data. Determination of sample is done by purposive sampling method, the sample is determined by deliberately based on a certain considerations and data analysis done using qualitative analysis. The results showed that the resolution of the dispute settlement under Customary Law Rejang event of a dispute in the division of inheritance is done by consensus, if not obtained the results of deliberation, it can be resolved by consensus with the involvement of indigenous peoples and chairman of the figures by taking into account customary forms of marriage done by parents heirs. If these efforts do not succeed, then it can be pursued through the courts by filling a lawsuit to the court of law in the region of the heirs concerned. That the limiting factor in the resolution of the dispute is when the division of inheritance is not uneven and would control the entire estate, one of the principle that the rights as heir male larger than female heirs. Male heirs is difficult to consulted, so that should be involved a respection of party to reconcile them or it could be through the village head/chairman of the local custom
PERANAN LEMBAGA ADAT SUKU ENAM DALAM PELESTARIAN PROSESI PERKAWINAN ADAT SERAWAI DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk bagaimana peranan Lembaga Adat Suku Enam dalam rangka pelestarian prosesi perkawinan Adat Serawai dan Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Suku Enam dalam rangka pelestarian hukum perkawinan adat Serawai serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi Lembaga Adat Suku Enam dalam rangka pelestarian hukum perkawinan adat Serawai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Penelitian adalah penelitian hukum empiris, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan tokoh-tokoh adat serta terlibat langsung pada saat prosesi perkawinan itu dilakukan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lembaga adat suku enam dalam prosesi perkawinan sangat penting guna mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat serawai khususnya masyarakat serawai di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam perkawinan, Lembaga Adat Suku Enam ini bekerjasama dengan kepala desa setempat, menyusun aturan mengenai tata cara perkawinan, persyaratan perkawinan adat dan sanksi perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat adat sekarang ini. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mempertahankan prosesi perkawinan adat serawai oleh lembaga adat suku enam adalah kurangnya perhatian dan minat generasi muda untuk mempertahankan dan mempelajari nilai-nilai budaya dan adat serawai di era kehidupan medern sekarang ini. Disamping itu untuk melaksanakan kegiatan prosesi upacara perkawinan adat dalam suatu perkawinan membutuhkan biaya dan waktu yang lama serta semakin berkurangnya tokoh-tokoh adat yang menguasai prosesi perkawinan adat yang ada di lingkungan lembaga ada suku enam tersebut
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A BENGKULU NOMOR : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL TENTANG SENGKETA SITA JAMINAN ANTARA PT.BOJONG WESTPLAS DAN PT.CIPTA GRAHA BENGKULU
No full textAtas dasar dugaan menggelapkan/melarikan barang sengketa, baik yang tetap ataupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu daripada penagih hutang, pada tanggal 11 Agustus 2009 PT. Bojong Westplas mendaftarkan gugatan terhadap sengketa tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL telah mengabulkan permohonan pemohon berkenaan dengan sita jaminan (conservatoir beslag). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1). Untuk mempelajari dan menjelaskan dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan PT. Bojong Westplas. 2). Untuk mempelajari dan menjelaskan faktor-faktor penghambat penerapan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap perkara perdata nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1). Dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan PT. Bojong Westplas dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL, yaitu : merupakan perkara wansprestasi dimana PT. Bojong Westplas (penggugat) menjalin hubungan dagang dengan PT. Cipta Graha Bengkulu (tergugat) yaitu adanya hubungan jual beli dimana penggugat selaku penjual sedangkan tergugat selaku pembeli barang. Pemesanan barang yang dibeli oleh tergugat melalui surat pesanan/PO. Berdasarkan surat pemesanan tersebut barang- barang pesanan telah dikirim menggunakan ekspedisi yang ditunjuk oleh tergugat serta barang pesanan telah diterima seluruhnya oleh tergugat serta barang pesanan telah diterima seluruhnya oleh tergugat dengan adanya bukti penerimaan. Namun setelah diterimanya barang tersebut pihak tergugat tidak membayar barang-barang yang telah diterimanya itu sesuai dengan kesepakatan sehingga penggugat merassa dirugikan dan ingin mengambil kembali barang-barang yang telah dipesan oleh pihak tergugat tersebut dengan cara mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam gugatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. 2). Sejak keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL, permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dapat diajukan bersamaan dengan gugatan. Dan apabila telah disetujui oleh Majelis Hakim dan dikeluarkan Berita Acara Penyitaan maka tidak ada lagi faktor-faktor yang menghambat suatu penyitaan karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG
No full textSkripsi ini berjudul Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang di Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Banyaknya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kepahiang khususnya di Kecamatan Merigi yang diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban, dengan perdamaian secara hukum adat menurut hukum adat rejang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). untuk mengetahui alasan atau faktor- faktor penyebab masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat, dan (2). untuk mengetahui proses atau tata cara penyelesaian secara hukum adat dalam penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan. Data yang dianalisis digolongkan dalam pola, tema atau kategori kemudian diinterpretasikan sehingga memberi makna, menjelaskan pola dan kategori yang telah diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1). alasan masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara adat adalah faktor waktu, faktor biaya, faktor kekerabatan, faktor keadilan, faktor kemanusiaan dan faktor religius, dan (2). mengenai proses atau tata cara penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yaitu dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, melakukan tepung setawar, iben damai, penandatanganan surat perdamaian adat, dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjadi satu keluarga agar tidak terjadi perasaan dendam maupun perasaan bersalah dari masing-masing pihak
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VII/2010)
No full textThis research aims to study and explain the legal basis, the Constitutional Court partially granted the claim Hj. Aisha Mochtar in judicial Act No. 1 of 1974 on Marriage and to study and explain the rights of illegitimate children after the release of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010. The method used in this research is a normative legal research methods. The data obtained from the literature material, regulations, opinions of experts and Internet media. The results of this study are: (1) The legal basis of the Constitutional Court partially granted the claim Hj. Aisha Mochtar, which is an improper and unfair when the law stipulates that children born of pregnancies because of sexual relations outside of marriage only had relationships with women as mothers and men who have sex free pregnancy and childbirth because of his responsibilities as a father and the law that negates the rights of the child to the man as his father. Regardless of the procedure or the administration of married mothers and men who impregnate his mother, a child born should be protected by law; (2) Since the enactment of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, the basic rights of children as contained in Article 4 to Article 18 of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection can be provided in full. In addition, children out of wedlock have the right to earn a living and family legacy of his father and his biological father
INVENTORY OF TRADITIONAL PROPERTY OF BESEMAH TRIBE IN JOKOH SUB-DISTRICT, DEMPO DISTRICT, PAGAR ALAM CITY
Full text linkThis research aims to know and understand the utilization of heritage in indigenous peoples in Besemah tribe, and to know and understand the efforts of indigenous peoples in the tribe of Besemah to preserve their inheritance. In this study the author used an empirical approach by conducting interviews on Jokoh and the head of Adat in the village of Jokoh. As for the material interviewing is about the existence of heirloom in the tribe of Besemah covering anything, then conducted analysis of the legal certainty given to the Adat law community when there is a violation committed of Adat heirloom and how the procedure is done in conducting the management of the estate so that later known the level of awareness of the law of indigenous peoples to its inheritance. The results of the research is the inheritance in indigenous peoples in the tribe of Besemah consisting of the House of Baghi, Tanah, and Keris Serunting Sakti. Then the efforts of indigenous peoples to the people of adat in preserving their inheritance is by doing traditional ceremonies that are attended by community leaders, people's people, and rural residents. As in the house Baghi there is a pillar-set ceremony (Sedekah Negah Ka Tiang), the ceremony of raising a cam (Sedekahnupload Mubungan), ceremony occupies the house (Sedekah Nunggu Ghumah), and the ceremony to test the house (Sedekah Nyimak Ghumah). In addition to the keris, the traditional ceremony is done as a ritual of bathing the Kris as an apology and forgiveness to the almighty for all the mistakes that have been done and ask for all the efforts made in order to Get ease in various things, cheap sustenance, healthy community prosperous, and safe villag
- …
