1,720,965 research outputs found
PENDIDIKAN AKHLAK: DASAR PEMBINAAN MORAL GENERASI BANGSA
Moral education is seen as part of national education goals. Moral education is considered as the first step indirecting students to a better path. This assessment is very realistic, considering the condition of students todayis increasingly alarming. Even though they are in an educational institution, students prefer to be uneducated.Some of them are trapped in various social crimes. Starting from criminal, criminal and other crimes. Thisappalling condition is a reflection for all parties, especially education practitioners. Education practitionersconsider it important to find alternative ways to improve this educational condition. There are educationaldirections and missions that are uprooted due to the temptations of the times. Thus, moral or moral educationwhen a situation like this is considered to be the answer to this problem.Key Word: Pendidikan, Akhlak, Moral Bangsa
AbstrakPendidikan akhlak dipandang sebagai bagian tujuan pendidikan nasional. Pendidikan akhlak dinilai sebagailangkah awal dalam mengarahkan anak didik ke jalan yang lebih baik. Penilaian ini sangat realistis, mengingatkondisi pelajar dewasa ini semakin memprihatinkan. Meskipun berada di dalam lingkungan lembaga pendidikan,namun anak didik lebih suka menjadi oknum yang tidak terdidik. Sebagian dari mereka terjebak dalam berbagaikejahatan sosial. Mulai dari tindak pidana, kriminal dan kejahatan lainnya. Kondisi yang memprihatinkan inimenjadi bahan renungan bagi semua pihak lebih-lebih para praktisi pendidikan. Para pemerhati praktisi pendidikanmenganggap penting dalam mencari jalan alternatif untuk membenahi kondisi pendidikan ini. Ada arah dan misipendidikan yang tercerabut akibat godaan zaman. Maka, pendidikan moral atau akhlak di saat situasi seperti inidianggap akan menjadi jawan persoalan ini.Kata Kunci: Pendidikan, Akhlak, Moral Bangs
ANALISIS PROSES MUTASI PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GOWA
Aktivitas mutasi kepegawaian yang paling menonjol di Kabupaten Gowa adalah dalam rangka promosi jabatan dan pemindahan dalam rangka distribusi pegawai secara merata di jajaran Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang dipilih dan dianggap tepat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada observasi, interview, dan dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan - bahan tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah pegawai yang sementara dalam proses mutasi promosi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis taksonomis (taxonomis analysis), yaitu membentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Analisis taksonomi ini digunakan untuk menjabarkan secara rinci proses mutasi promosi jabatan pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa.Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal mutasi pegawai negeri sipil, maka kewenangan yang ada pada pemerintah sangat luas. masih ada pegawai yang dipromosikan dalam suatu jabatan tidak relevan dengan disiplin pendidikan yang dimiliki,Â
Pengaruh Pemberian Ekstrak Jamu Serbuk Terong Telunjuk terhadap Efek Antifertilitas pada Mencit (Mus Musculus) Jantan sebagai Obat Kontrasepsi Alternatif
An investigation of the index eggplant crude jamu anti-fertility effects by giving
orally to male mice was done. Given jamu was checked its natural resources composition
by using Phytochemical Screening. Its result positive reaction with alkaloid tester reagent.
The jamu was given orally to at least 3-months old male mice in 3 (tiga) groups varies on
the concentration in distillated water. On control plot, uses 0% jamu (100% distillated
water) to male mice for 14 days, results 100% on mice pregnancy rate. On plot 1, uses 10%
b/v jamu to male mice for 14 days, results 33,33% on mice pregnancy rate. On plot 2,
uses 20% b/v jamu to male mice for 14 days, results 0% on mice pregnancy rate. On plot
3, uses 30% b/v jamu to male mice for 14 days, results 0% on mice pregnancy rate. After
the jamu were stopped giving to male mice, results the female mice got pregnant and had
mice baby.60 HalamanSkripsi Sarjan
Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) Dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
ANALISIS PROSES MUTASI PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GOWA
Abstract The most prominent employee transfer activity in Gowa Regency is in the context of promotion and transfer to distribute employees evenly in the ranks of Offices, Agencies and Offices in Gowa Regency. The type of research that is considered appropriate in this research is descriptive method with a qualitative approach. The research data collection was carried out based on observations, interviews and documents. The data analysis technique used in this study is a taxonomic analysis technique, which is to form a detailed and in-depth analysis in discussing a theme or subject matter. This taxonomic analysis is used to describe in detail the process of transferring a promotion to a civil servant position at the Regional Civil Service Agency Office of Gowa Regency. Based on the research results, in terms of the transfer of civil servants, the government has very broad authority. Only echelon II appointments need to get approval from the top-level government, and Sekwilda appointments that get approval from the local DPRD. The procedures for transferring employees differ according to the position of the transfer. For transfer due to promotion, it has been determined based on the applicable laws.Keywords: Movements; Promotion of Position; Civil ServantsAbstrakAktivitas mutasi kepegawaian yang paling menonjol di Kabupaten Gowa adalah dalam rangka promosi jabatan dan pemindahan dalam rangka distribusi pegawai secara merata di jajaran Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada observasi, interview dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis taksonomis (taxonomis analysis), yaitu membentuk analisis secara rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Analisis taksonomi ini digunakan untuk menjabarkan secara rinci proses mutasi promosi jabatan pegawai negeri sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal mutasi pegawai negeri sipil, maka kewenangan yang ada pada pemerintah sangat luas. Hanya pengangkatan eselon II yang perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah tingkat atasnya, dan pengangkatan Sekwilda yang mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat. Prosedur untuk mutasi pegawai, berbeda sesuai dengan kedudukan dari mutasi tersebut. Untuk mutasi karena promosi, maka telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Mutasi; Promosi Jabatan; Pegawai Negeri Sipi
Contested local power in influencing regional development planning in Nabire Papua, Indonesia
This study analyzes the relationship dynamics between local government bureaucratic elites and political elites in Nabire Regency, Papua Province, using a quantitative approach with observation and questionnaires. The research reveals that the Regional Development Planning Agency (Bappeda) contributes significantly (83.1%) to the development planning process, indicating a strong technocratic influence. However, Bappeda faces challenges including unprofessional human resource management, limited budget and infrastructure, poor administrative organization, and inadequate planning and implementation of community-focused development programs. Local elites also exert a significant positive influence (78.7%) on the development planning process. Their role is characterized by the politicization of special autonomy, representation politics concerning poverty and resource management, Papuanization politics focusing on local empowerment, and the coastal-highlands dichotomy affecting development distribution. The study highlights the complex interplay between bureaucratic efficiency and local political dynamics in shaping regional development. It underscores the need for improved resource management, better administrative practices, and more inclusive planning processes. The findings also emphasize the importance of addressing political issues such as special autonomy, representation, and regional divisions to ensure equitable and effective development in Nabire Regency
Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia
This research investigates the challenges and opportunities associated with institutionalizing local government accountability, with a focus on the case of Nabire. The central research problem addressed is the intricate interplay between legislative-institutional relations and executive accountability, focusing on a specific case study that delves into the performance and transparency of the Regent of Nabire. The methodology involves a comprehensive examination of the Regent's actions and decisions, scrutinizing their adherence to legal frameworks, responsiveness to public concerns, and collaboration with the legislative body. Results indicate that while Nabire has made significant strides in certain areas of local government accountability, challenges persist, including issues related to resource allocation, capacity building, and community engagement. The study recommends tailored strategies for enhancing local government capacity, promoting community participation, and fostering collaboration between different levels of governance to ensure effective institutionalizing in Nabire. The findings contribute valuable insights to the broader discourse on improving local governance models, particularly in regions facing similar socio-economic and environmental challenges
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Parangloe di Kabupaten Gowa
Pemerintah daerah harus terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, ataukah negara hanya melibatkan diri sebatas pada ruang bidang diluar kemampuan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Parangloe di Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas tentang peran pemerintah yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Parangloe. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata air terjun Parangloe di Kabupaten Gowa (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) dalam pengelolaan objek wisata belum berjalan dengan baik karena ada beberapa indikator yang belum mampu dipenuhi seperti : 1) Pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata air terjun Parangloe, 2) Perlindungan terhadap alam/Parangloe,3) Penyediaan infrastruktur, 4) Jaminan keamanan dan kenyamanan pengunjung/wisatawan.Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata air terjun Parangloe di Kabupaten Gowa ini adalah : Akses jalan menuju objek wisata air terjun Parangloe ini mudah dijangkau, objek wisata air terjun Parangloe ini dekat dari jalan raya, pengembangan sarana dan prasarana yang masih mau ditambah, Sedangkan faktor penghambatnya : Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Objek wisata air terjun Parangloe di Kabupaten Gowa
- …
