80 research outputs found
The Positive Fictional Principle After the Implementation of The Job Creation Law: A Prophetic Legal Paradigm
Get PDFThe positive fictitious principle in the Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (CK Law) exists to facilitate investment and simplify licensing. However, the provisions in the CK Law, which exclude the role of the Administrative Court in fictitious applications have the potential to cause injustice and legal uncertainty in society. That research focuses on examining the positive fictitious principle's existence after the CK Law's enactment in the paradigm of prophetic law. The paradigm of prophetic regulation was chosen in this study as an effort to explore the theological (divine) and human dimensions in positive fictitious formulations as in CK Law. This research is a normative legal type of research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that in terms of the three aspects of prophetic law, namely transcendence, liberation, and humanization, the provisions of the CK Law, which no longer involve the role of the Administrative Court and have not issued Presidential Regulations regarding positive fiction can cause uncertainty and injustice in society. That makes the substance of the prophetic law in the positive fictitious provisions in the CK Law not be realized optimally. Orientation based on the prophetic legal paradigm in regulating the positive fictitious principle after regulation in the CK Law, according to the author, can be done by revising the positive fictitious provisions in the CK Law by returning the competence of the State Administrative Court
The Phenomenon of Winning Against an Empty Box in the Simultaneous Regional Head Elections of 2024
No full textThe phenomenon of the empty box winning in the 2024 Simultaneous Regional Head Election (Pilkada) reflects public dissatisfaction with the existing political process, particularly concerning the dominance of single candidates. The presence of the empty box as an alternative option highlights structural problems within Indonesia's democratic system, which limits political participation and reduces public representation. Although regulated in the Regional Election Law, this phenomenon reveals a lack of trust in the nomination mechanism, which is neither inclusive nor transparent. This study analyzes how the empty box phenomenon serves as a protest symbol against the lack of diversity in election choices and its impact on political participation. The author argues that to improve the quality of Indonesia's democracy, reform in the nomination system and political participation is necessary to create a more representative and accountable government. This reform must also be accompanied by better political education for the public
PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI
Get PDFGlobalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional. Pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan bertumpu pada nilainilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi yang menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembentukan peraturan per-uu yang terarah melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan per-UU, serta menghindari adanya disharmonis peraturan per-UU, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL), BLENDED LEARNING (BL), SERTA INTEGRASINYA TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI KEMAMPUAN MENGEVALUASI DAN KREATIVITAS SISWA
Get PDFKAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Get PDFFungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare estate yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait : Definisi Ormas, RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap ; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat ; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi; RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir ; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditola
Transparancy Urgency of Non-Govermental Organization as a Public Body to Provide Information Accessible To Public
No full textLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) is a local term that appeared in Indonesia to replace the term Ornop as a translation of Non-Governmental Organization (NGO). NGO together with the government and the private sector have a role to play in realizing good governance. Because of the strategic role of the NGO, it also requires good governance for NGO so that in the process of manifesting their roles can be accounted for to the community.The approach used to solve problems in scientific articles in the form of conceptual thinking uses normative approach methods, with skunder data sources, which are primary, skunder and tertiary legal materials. Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure, classifies that non-governmental organizations whose sources of financing come from all or as from the State Budget/APBD, community donations, and/or foreign aid are public bodies. As a public body, NGO have an obligation to provide public information that is periodic, immediately and at any time that is easily accessible to the public. The urgency of transparency in the management of NGO can be seen from philosophical, juridical and sociological aspects. With the transparency of NGO management, there will be no more suspicions about NGO in Indonesia
PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN
Get PDFPasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran
- …
