33 research outputs found
Jurnal Sosioteknologi : Edisi 18 Tahun 8, 2009
No full text1. Politik dan Demokrasi Dalam Penyusunan Perencanaan Nasional / Dicky R. Munaf
2. Peran Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Peningkatan Kepedulian Masyarakat Nelayan Terhadap Keamanan Laut Pulau - Pulau Kecil Terdepan / Chairl N. Siregar
3. Penemuan Prime Mover Integrasi Potensi Pemangku Kepentingan Pada Implementasi Konservasi Sumber Daya Air / Suhardi Alimurdatoe
4. Membangun Ketahanan Ekonomi Melalui Silaturahmi / Yedi Purwanto
5. Bentuk Memperhatikan dan Memperkosa / Amas Suryadi
6. Praktik Identitas Kelas Dalam Stiker Kota / Jejen Jaelani
7. Challenges For Teacher Educators In Indonesia Among Change in Educational System / Muchsona
Geopolitik Dan Geostrategi Keamanan Dan KeDaulatan Laut
No full textMenjelaskan tentang dinamika mensinergikan 17 pemangku kepentingan yang mempunyai tugas di bidang keamanan dan keselamatan laut sesuai dengan amanat Perpres No.81 tahun 2005 tentang Pembentukan Bakorkamla. Bakorkamla beserta semua pemangku kepentingan akan bersinergi sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Dijelaskan mengenai implementasi kesadaran dan pemahaman geopolitik dan geostrategi di bidang kemaritiman agar mampu menghadapi atau pun mencegah ancaman dari aspek laut
Kepelautan Indonesia: Peluang dan Tantangan
No full textIndonesia memegang peran penting dalam industri maritim dunia. Negara ini telah melakukannya melalui penyediaan pelaut untuk pasar utama perekrutan kru pelaut di Eropa, Amerika Utara dan Timur Jauh. Dalam hal kualitas, pelaut Indonesia berada di level yang sama dengan pelaut-pelaut dari Filipina, India, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh dan negara lainnya yang memproduksi pelaut, dikarenakan pusat pelatihan sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang tertulis dalam Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995. Pasar kru pelaut di dunia meningkat bagi negara-negara pemasok selama dua puluh tahun terakhir karena generasi muda di negara-negara pasar kehilangan keinginan untuk menjadi pelaut pedagang. Mereka lebih suka bekerja di darat karena memiliki bahaya yang lebih kecil daripada bekerja dilaut. Namun, dalam Kenyataannya, para pelaut Indonesia mengalami kesulitan dalam meraih kesempatan mati dikarenakan faktor kekurangan yang terdapat pada individu dan institusi. Filipina berada di daftar teratas; mereka adalah pilihan terbaik bagi pemilik kapal. Kemudian, India, Bangladesh dan Sri Lanka adalah pilihan berikutnya. Masalah individu mengacu kepada kompetensi pelaut dalam menjalankan tugasnya diatas kapal, sementara aspek kelembagaan berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung sektor ini.Kata kunci: Pelaut, STCW 1995, Sentral pelaut, Dokumen identitas tunggal, Agen pengawak Indonesia plays pivotal role in the world's maritime industry. The country has been doing so through supplying seafarers to main crewing market in Europe, North America and Far East. In term of quality Indonesian seafarers are in level playing field with those of Philippines, India, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh and other seafarers producing countries since its training centers comply with standards or requirements set up by the International Maritime Organization (IMO) written down in the Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995. The world's crewing market is bullish for the supplying countries for the last twenty years because young generation in the market states loses eagerness to become merchant mariner. They prefer working onshore since it poses less danger than of the off shore. Nevertheless, in reality, the Indonesian seafarers encounter difficulties in grabbing the opportunity die to several individual and institutional lacks. Filipinos are on top of the list; they are the best choice for shipowners. Then, Indians, Bangladeshies and Sri Lankan are the next option. The individual problem is due to seafarer's competency in carrying out his duty onboard a vessel, while the institutional aspect deals with policy and regulations adopted by the government to support the sector
Jurnal Sosioteknologi Vol. 28, No. 12, April 2013
No full text1. Budaya Teknologi di Indonesia : Kendala dan Peluang Masa Depan / Yasraf Amir Piliang
2. A Comparative Study of Online News Site Service Based on Consumer Preference To The Student of Telkom Institute of Management in 2011 / Siska Dea Purnama, Rah Utami Nugrahani
3. Learning Management System (Moodle) and E-Learning Content Development / Gumawang Jati
4. Kinerja Perusahaan PT Baramulti Sukses Sarana dengan Menggunakan Teknologi Malcom Baldrige dalam Rangka Penyesuaian di Perusahaan Batubara yang Berkelas Dunia di Indonesia / Syarifudin Tippe
5. Studi Analisis Tipikal Infrastruktur Keamanan Laut di Pusat dan Daerah / Dicky R Munaf
6. Indo and Indon: An Epistemmological Perspektive / Maman A Djauhari
7. The Effect Of Web-Based Academic Informastion System To Academic Service Quality At Communication Departement Of Telkom Instutute Of Management / Yuliani Rachma Putri
8. Kajian Tata Cara Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 / Dicky R muna
Kepentingan Strategis ITB sebagai Aktor Nonteritorial Transnasional Bidang Iptek
Get PDFThe globalization ambivalence era requires a nation to be more anticipative than just reactive to a change taking place in the world so that the nation is able to sustain its existence in the world. Another character that complements this anticipative character i.e. non-territorial transnational actor (ANT) is also needed by a nation to prolong the nation's existence. Institut Teknologi Bandung (ITB), as one of Indonesia's ANTs, can play its role in introducing both Indonesia's traditional or indigenous and intellectual knowledge to the International community. This role may soon be realized if ITB's community is willing to change its by sector policy into a policy with which ITB (as an ANT) can make the best use of one of its main assets: grey Literature in its interaction with the International community. Grey Literature is defined as an entity representing the whole ITB's intellectual experience. To accomplish this role, a set of ITB's strategic programs is descibed. One of the programs is to make the best use of all Indonesia's embassies to be ITB's grey Literature agent and relate it with the 8 (eight) leading edge technologies that are predicted to be dominant worldwide in the future
Pendayagunaan Iptek dan Pengetahuan Tradisional untuk Pembangunan Kepemimpinan Kepemudaan dan Kemutakhiran Olah Raga
Get PDFNational character development is, among other, determined by Formal-Education process entitled to the citizenries. Beside to improve “leadership-morality”, which nowadays requires innovation & technology as a base of human civilization. The aforementioned morale elevation is an answer over quality & competitiveness of next generation's to be a nation, sportivity etc. Tp enable them becoming pioneer in every action & appreciation toward traditional knowledge. In this thesis, such context is detailed for juvanile and sport sectors, also to be explained on recommendation domains of youth & sports developments
Pembangunan Infrastruktur sebagai Penunjang Ketahanan Nasional sebuah Provinsi (Studi Kasus : Kabupaten Yahukimo)
Get PDFPemekaran wilayah Kabupaten Yahukimo pada dasarnya membawa dampak positif untuk keberlangsungan ketahanan nasional Provinsi Papua. Salah satu aspek penting dalam pemekaran wilayah untuk ditata dan disempurnakan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur lebih dititikberatkan pada kebutuhan dan permasalahan wilayah pemekaran tersebut sehingga infrastruktur yang dibangun dapat bermanfaat dan menunjang keberlanjutan hidup masyarakat. Dengan demikian ketahanan nasional dapat tercapai. Kata kunci : pemekaran wilayah, pembangunan, infrastruktur The expansion of Yahukimo district basically has a positive impact on the sustainability of the national defense of Papua Province. One important aspect in the expansion of the area that is to be reorganized and enhanced is to build infrastructure. Infrastructure development should better be focused on the needs and problems of the area expansion hence the infrastructure built useful and supports the sustainability of the community and, subsequently, the national security could be achieved
Iptek Nasional Untuk Percepatan Tanggung Jawab Sosial Swasta
Get PDFThe needs of citizens include education, health, transportation, and employment for their living. To meet the needs, the participation of privates is very important. The privates' care for the society is the implementation of social responsibility to improve sustainable production development, stabilization of related production structure, and the development of sustainable innovation conditions. Social responsibility of privates must be related to the main competency of the corporation, and at the same time will give an impact to the wealth of neighboring community
Kajian Tata Cara Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja Rpjmn 2010 - 2014
Get PDFSetiap instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja tidak lepas dari renstra instansi tersebut yang bermuara pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010 – 2014. Indikator kinerja sangat penting agar arah kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Indikator kinerja dari setiap instansi pemerintah berbeda satu sama lain bergantung pada kebutuhan dan peran instansi tersebut. Bakorkamla sebagai lembaga pemerintah menganalisis indikator kinerjanya yang diharapkan dapat mencapai sasaran sesuai dengan RPJMN 2010-2014 dan prinsip good governace. Kata Kunci : kinerja, indikator, renstra In carrying out the performance, every government agency can not be separated from that agency strategic plan that led to the RPJMN (National Medium Term Development Plan) from 2010 to 2014. Performance indicators is essential for performance in accordance with the directions that are expected. Indicators of the performance of any Government agency different from each other depending on the need and role of agencies, as Bakorkamla Maritime Security Coordinating Board to analyze the performance indicators that are expected to reach the target in accordance with RPJMN 2010-2014 and the principles of good governace
Kajian Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) 2010 – 2014, Sektor Keamanan Laut
Get PDFSebuah instansi pemerintah wajib memiliki rencana stategis (selanjutnya disingkat renstra). Renstra di setiap instansi berbeda satu sama lain bergantung pada peran instansi tersebut dalam pemerintahan. Walaupun renstra berbeda satu sama lain, semua bermuara pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Renstra direalisasikan melalui kinerja instansi tersebut. Capaian yang dihasilkan diimplementasikan dalam RPJMN 2010-2014. Implementasi tersebut mengukur sejauh mana kinerja yang dicapai oleh instansi tersebut dalam hal ini Bakorkamla. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah dapat mengevaluasi apa kekurangannya baik untuk rentra instansi, maupun terhadap RPJMN 2010-2014. Kata Kunci: Renstra, RPJMN, Bakorkamla A government agency must have a strategic plan (in this paper the term used is renstra). Strategic Plans in every agency is different from each other, depending on the role of the agency in the government. Although the strategic plan differs from each other, all of them lead to RPJMN (National Medium Term Development Plan). Strategic Plan is implemented through the agency's performance. The outcome achieved is implemented in 2010-2014 RPJMN. Such implementation measures the extent of the performance achieved by the agency, in this regard by Bakorkamla. Thus, any government agency can evaluate its shortcomings of the Strategic Plan of both the institution and the 2010-2014 RPJMN
