49 research outputs found
APLIKASI SMART CARD SEBAGAI KARTU PRA BAYAR INTERNET
No full textSemakin semaraknya perkembangan teknologi internet khususnya di Indonesia, membawa dampak positif
terhadap perkembangan bisnis jasa di bidang ini. Salah satunya adalah Warung Internet (Warnet) atau lebih dikenal
dengan Cyber Cafe.
Di sisi lain, salah satu tuntutan yang dihadapi dunia industri jasa saat ini adalah menciptakan sistem
pelayanan terhadap publik yang memberikan kemudahan dalam tukar-menukar informasi, transaksi, dengan tingkat
keamanan yang tinggi. Faktor-faktor tersebut memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup industri karena
berpengaruh langsung pada mutu produk atau layanan yang diberikan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah dengan smart card yang dapat diaplikasikan sebagai
kartu pra bayar internet. Kartu ini dilindungi oleh kode PIN untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang yang tidak
berhak dan nominal uang yang tersimpan dalam kartu dapat diisi ulang atau pun ditambah. Dengan adanya aplikasi
smart card sebagai kartu pra bayar internet, baik operator warnet maupun pengguna jasa internet tidak perlu lagi
menyediakan uang tunai untuk bertransaksi, sehingga transaksi menjadi lebih efisien, mudah, dan cepat
.
Kata kunci: Smart card, kartu internet pra bayar
EFL Students’ Interpretations of E-Learning during COVID-19 using GETAMEL: Indonesian Higher Education Context
No full textWhile the use of e-learning has been around for decades, the global pandemic increased the number of investigations on e-learning exponentially. Earlier studies have given useful insights into the benefits/ impacts of e-learning. However, students’ acceptance of technology within the context of emergency EFL remote teaching is still under-researched. A qualitative study framed within the General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) aims to shed light on the students’ acceptance of technology during pandemics based on their perceived experience. It reports the challenges, opportunities of e-learning, and projections on future use based on the current experience. To collect the data, a questionnaire consisting of open and closed questions was distributed to 89 participants. In-depth interviews were conducted with focal respondents after gaining their consent. The data were then analyzed using the interactive model of data analysis. This study reveals that regardless of the negative experiences and challenges in the use of technology in e-learning, the students held positive perspectives and saw opportunities to use technology during the COVID-19 pandemic. They projected their future practice using the technology. These indicate that the students well accept the use of technology in the e-learning context. The study concluded that using e-learning during a pandemic is the ideal way to continue learning. However, given the challenges that students face, some changes in the implementation of distance learning are still needed. Additional studies should address GETAMEL on EFL teachers in an Indonesian school, so we know about the acceptance of e-learning by in-service teachers.Keywords: COVID-19, EFL students, e-learning, GETAMEL, higher educatio
Alat Voting System Dengan Menggunakan Mikrokontroler AT89C51 Serta Bahasa Pemrograman Delphi 5.0 Untuk Tampilan Pada Display Komputer
No full textAlat Voting System merupakan alat yang secara
prinsip menggunakan AT89C51 berfungsi untuk
mengambil dan mengolah jawaban yang dikirimkan
pengguna pada saat menekan tombol stick playstation
serta mengatur pengiriman bit data jawaban ke
komputer setelah mendapatkan aba – aba atau perintah
dari komputer.
Dengan menggunakan bahasa pemrograman
Delphi 5 maka bit data jawaban yang dikirimkan Alat
Voting System akan diubah menjadi karakter A, B, C, D,
E, F dan kemudian Delphi 5 akan menampilkan hasil
jawaban tersebut ke dalam Data Statistik yang sudah
dibuat.
Kata Kunci : mikrokontroller AT89C51, Personal
Computer, Delphi 5, Interface dengan Komunikasi
Parallel, SN74LS541, SN74LS15
EVALUASI PENAMPILAN GALUR GALUR PADI RAWA PADA EKOSISTEM RAWA PASANG SURUT
No full textPenelitian ini bertujuan (1) membandingkan penampilan agronomis dari
galur-galur padi rawa generasi F6 dengan varietas pembanding pada ekosistem
rawa pasang surut, (2) membandingkan penampilan agronomis antar 10 galur-galur
padi rawa generasi F6 dengan varietas pembanding pada ekosistem rawa pasang
surut. Penelitian ini dilaksanakan dengan faktor tunggal yakni genotipe tanaman
generasi ke-6, yang terdiri dari 10 galur, dengan varietas pembanding Inpara 4 dan
Inpara 6. Menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan 3 ulangan. Secara umum hasil analisis keragaman menunjukan bahwa blok berpengaruh nyata
pada sebagian besar variabel yang diamati kecuali tinggi tanaman, panjang malai,
dan hasil per rumpun . Sebaliknya, keragaman yang nyata antar genotipe dijumpai
pada seluruh variabel yang diamati. Keragaman antar genotipe tersebut
menunjukan bahwa faktor genetik memiliki peran yang sangat besar terhadap daya
adaptasi tanaman pada kondisi cekaman kekurangan air dan salinitas yang terjadi
pada lahan pasang surut. Adanya keragaman antar gentotipe juga mengindikasikan
diantara 10 galur yang dievaluasi terdapat galur yang sesuai dibudidayakan pada
lahan rawa pasang surut yang rentan terhadap kekeringan dan salinitas.
Kata Kunci : Padi Rawa, Lahan Pasang Surut, Cekaman Salinita
HAK MATERNITIS TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan)
No full textPenelitian ini membahas tentang penerapan hak maternitas tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Hak maternitas adalah hak-hak kesehatan reproduksi yang terdapat pada perempuan. Hak maternitas merupakan salah satu hak yang diterima para tenaga kerja. Hak maternitas tenaga kerja perempuan telah diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi terdapat hak-hak maternitas tenaga kerja perempuan yang terabaikan oleh Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Studi ini mengkaji bagaimana hak maternitas tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bagaimana Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan memenuhi hak-hak maternitas tenaga kerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan seperti hak mendapatkan cuti menstruasi, dan hak mendapatkan fasilitias menyusui. Hak mendapatkan cuti menstruasi dikarenaka minimnya pengetahuan dari tenaga kerja perempuan, sehingga hak-hak ini sering terabaikan di Kampus Politeknik Industri Teknologi Medan. Sedangkan hak mendapatkan fasilitas menyusui dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan untuk menyediakan fasilitas perempuan menyusui atau ibu hamil. Di samping itu juga minimnya pengawasan dan sosialisasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi
A DRBEM for steady infiltration from periodic semi-circular channels with two different types of roots distribution
No full textRestoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012
No full textThe Constitutional Court, by Decision No. 110/Law-X/2012, repealed Articles 96, 100, and 101 of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, which establishes penalties for judges, prosecutors, and investigators who do not seek discrimination against children who face the law. These provisions have no more binding legal force for judges, police, and prosecutors who do not perform their duties. The study focuses on the implementation of diversity and the impact of child protection before and after the Constitutional Court rulings. The interview data is obtained from the Banda Aceh State Court, supported by library data, and analyzed using a juridico-empirical approach. Based on the analysis of the data, it was found that the execution of diversion in the Banda Aceh State Court before the birth of the decision of the Constitutional Court Number 110/PUU-X/2012 was in accordance with the regulations of the laws in force and was accompanied by the threat of criminal offenses. After the birth of the judgment of the Constitutional Court, the execution of differences is an obligation that must be carried out by the judge but is not accompanied by the threat of a criminal offense for a judge who does not perform it. The impact of the ruling of the Constitutional Court is that there is no criminal threat to the judge, JPU, and investigator because the Constitutional Court ruling has declared Articles 96, 100, and 101 to have no binding legal force. Nevertheless, the duty of diversification remains a duty that must be enforced by law enforcement
Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh
No full textThis article describes the implementation of religious moderation at the State Islamic Religious University (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/PTKIN) Aceh. Religious moderation has become a strong discourse and policy in the Ministry of Religion, including PTKIN as part of the Ministry of Religion. This article attempts to describe two aspects of religious moderation. The first, describes the formulation of the religious moderation policy at PTKIN Aceh. Second, discusses the implementation of the religious moderation policy. The research was conducted in four locations, namely: UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN Takengon, and STAIN Meulaboh with a descriptive qualitative approach. The results showed that the formulation of a religious moderation policy had the power of having been well prepared, but there was still a long time span between one policy and the next so that PTKIN experienced problems in its implementation. The implementation budget is charged to each institution. Second, the implementation of the policy of religious moderation has begun at PTKIN Aceh. In general, the Religious Moderation House has been established even though it is late and has not been active due to various obstacles. However, the socialization of the narrative has been running even though it is not carried out by the Religious Moderation House. Seminars, workshops, public lectures, and scheduled study forums are forms of socializing the narrative of religious moderation. The obstacles faced are more related to the financing of activities that are increasingly difficult due to the refocusing of the budget that has been in several stages
PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH : (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)
No full textTanah Pusako Tinggi di dalam Adat Minangkabau merupakan bagian dari harta pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari Niniak kepada Mamak dan dari Mamak kepada Kamanakan. Pembagian tanah pusako tinggi dikenal dengan istilah Ganggam Bauntuak yang berarti diturunkan berdasarkan pertalian darah seketurunan ibu dan dikuasai dengan hak kolektif bersama dalam suatu kaum. Penguasaan dan pengelolaan tanah pusako tinggi beresiko menimbulkan sengketa yang terjadi di dalam ataupun diluar kaum. Berkaitan dengan ini, Kerapatan Adat Nagari berperan sebagai lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang diajukan oleh masyarakat nagari melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan jenis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara pihak A Cs sebagai penggugat dengan pihak BH Cs sebagai tergugat adalah karena adanya pengajuan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH Cs kepada KAN Limau Purut diatas tanah yang sudah dihibahkan oleh leluhur dari pihak penggugat A Cs. Pihak A Cs merasa hibah tersebut tidak sah karena tidak adanya pembuktian yang kuat menurut kesaksian kaumnya, sementara itu pihat tergugat A Cs melampirkan bukti surat tebus gadai dan hibah sebagai pembelaan diri. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat bajanjang naiak batanggo turun dengan upaya putusan perdamaian berdasarkan adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah yang mengacu pada konsep Islam fiqh siyasah dusturiyah dalam pengambilan putusan berpedoman dengan kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah yakni merundingkan, mengaktualisasikan, dan memberlakukan putusan
PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK KEC. BAITUSSALAM KAB. ACEH BESAR MENURUT KONSEP SYURA
No full textAceh sebagai daerah istimewa melalui Qanun Nomor 8 tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, terkait dengan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Mukim sebagai penyelesai sengketa di dalam masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga pengambilan keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak terkecuali pemerintahan mukim yang ada kemukiman Silang Cadek. Imeum mukim juga harus mampu menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang muncul di wilayahnya dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana tinjauan konsep syura terhadap peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peran imeum mukim Silang Cadek dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah antara gampong Baet dan gampong Blangkrueng masih belum maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau penuntasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hukum islam syura adalah salah satu cara menyelesaikan masalah atau sengketa, di dalam penyelesaian sengketa ini mukim menyelesaikannya dengan konsep syura (musyawarah), namun penyelesaian sengketa tersebut belum berakhir damai sampai sekarang, dikarenakan adanya ego masing-masing gampong dan tidak adanya keputusan yang ditetapkan oleh imeum mukim. Ditinjau dari konsep syura seorang pemimpin berhak membuat keputusan dan menetapkan suatu penyelesaian yang sudah di musyawarahkan. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan, menyelesaikan tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan
