94 research outputs found
Neoadjuvant Chemotherapy with Anthracyclines and Taxanes in Locally Advanced Breast Cancer: Clinical Response Analysis from Sumatra, Indonesia
No full textIntroduction: This study evaluates the clinical response to NAC in LABC patients treated at RSUP H. Adam Malik Medan between 2020 and 2022.
Methods: This cross-sectional observational study at RSUP Haji Adam Malik Medan retrospectively analyzed breast cancer patients (2020–2022) undergoing neoadjuvant chemotherapy. Data on demographics, clinical variables, and treatment responses were extracted from medical records. Ethical approval was obtained, sample size calculated for adequate power, and statistical analyses performed using SPSS to evaluate chemotherapy efficacy.
Results: This study included 50 breast cancer patients, predominantly females over 40 years (90%), with an average age of 49.8 years. The main histopathological type was Invasive Ductal Carcinoma (70%), and Luminal A was the most common molecular subtype (40%). Most patients were diagnosed at stage IIIB (84%) and had Grade 2 tumors (60%). Among 19 patients receiving chemotherapy, the Doxorubicin-Paclitaxel regimen was most common, with all showing partial response, indicating effective treatment outcomes. There is a significant difference in response distributions across the regimens (P<0.05).
Conclusion:The findings suggests a significant partial clinical response following neoadjuvant chemotherapy with anthracyclines and taxane.
Keywords: Neoadjuvant Chemotherapy (NAC), Locally Advanced Breast Cancer (LABC), Clinical Response84 PagesTesis Magiste
Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Militer Dalam Perkara Desersi Secara In Absentia
No full textBanyak ditemukan di kesatuan militer, yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Keunikan seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dilakukan proses hukumnya (tetap disidangkan) meskipun terdakwanya tidak hadir di persidangan (in absensia). Tenggang waktu penyelesaian persidangan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri, harus ditaati dan dipedomani yang secara limitatif dan imperatif diatur Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, dan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam persidangan, dapat disimpangi (discretion) demi percepatan penyelesaian perkara. Pelaksanaan (execute) pemidanaan terhadap Terpidana yang diputus dalam perkara desersi secara in absensia dilakukan Oditur Militer, ketika Terpidana diketemukan atau datang menyerahkan diri. Tujuan penelitian untuk mengetahui dapatkah Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Penanganan Desersi secara inabsentia dapat disimpangi dan mengetahui secara mendalam upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan eksekusi putusan desersi secara in absensia. Hasil penelitian menunjukan bahwa diskresi ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Mahkamah Agung R.I. menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan persidangan perkara desersi in absensia ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan resmi. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan hukuman terpidana putusan desersi secara in absensia diantaranya : Peningkatan sarana dan Prasarana melalui renovasi bangunan dan melengkapi fasilitas gedung; Peningkatan personil melalui pendidikan sekolah formal di luar jam dinas serta kursus keterampilan kepelatihan/pembinaan; Peningkatan pengawasan melalui Hakim Pengawas dan Pengamat; Berusaha meningkatkan koordinasi tersinergi dan komunikasi aktif dengan kesatuan lain dengan memanfaatkan teknologi informasi (Information and Technology) serta mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang memudahkan pencarian identitas terpidana
Pengaruh Keaktifan Siswa Dalam Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMP Muhammadiyah 15 Ambulu
No full textPenelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi pengaruh siswa yang aktif dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah terhadap prestasi belajar yang diraih siswa di SMP Muhammadiyah 15 Ambulu. Penggunaan metode survei dengan pendekatan kuantitatif adalah metode yang pakai peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa SMP Muhammadiyah 15 Ambulu yang berperan aktif dalam Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Perolehan data melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada seluruh responden kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar yang diraih siswa di SMP Muhammadiyah 15 Ambulu dengan nilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin aktif siswa dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maka prestasi belajar yang dapat dicapai siswa akan semakin tinggi. Faktor-faktor seperti partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, serta pengembangan kepemimpinan dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah diyakini berkontribusi terhadap meningkatnya prestasi belajar siswa di sekolah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya keaktifan siswa dalam organisasi kemasyarakatan seperti organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah terhadap prestasi belajar mereka. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan peran siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk peningkatan prestasi belajar siswa di sekolah. Selain itu, sekolah dapat lebih memperhatikan pengembangan kepribadian dan keterampilan siswa melalui kegiatan organisasi siswa untuk mendukung pencapaian prestasi belajar yang optimal
JAPAN DIPLOMACY STRATEGY TOWARDS MUSLIM COUNTRIES IN ORDER TO IMPROVE THE IMAGE OF JAPAN AS A MUSLIM-FRIENDLY COUNTRY: CASE STUDIES OF HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN 2010-2016
No full textThis research reports the Japanese diplomacy strategy as an effort to establish as a Muslim-friendly country through the development of Japan’s halal industry in 2000 to 2017. The strategy that has been done by Japan is increasing the needs of Muslim tourists visiting Japan for example halal food and facilities for Muslim tourists. There were two concepts used to analyze the new phenomenon: Cultural diplomacy and halal tourism. This study used descriptive analysis to explain the issues being discussed. Data analysis employed wasainductive approachasthis reseach emphasized on words rather than quantification. This research also collected information based on facts to the object of research, then it was analyzed in order to support the result of writing. There werefive sectors that had been developed by Japan:(1) improvingrestaurants and minimarkets that had provided halal food, (2) providing several halal labeling agencies in Japan tha was Japan Islamic Trust (JIT; (3)granting visa exemptions to some countries with Muslim majority such as Indonesia and Malaysia.From this study, it was found that there wasan increasing number of visitors to Japan after the enactment of several strategies to attract Muslim tourists. Moreover Japan had been the top five list of top destination countries for Muslim tourists to the non-Organization of IslamicCooperationregion.itmade clear that Japan’s strategy to establish itself as a Muslim friendly country had been successful. this research is expected to be a reference for the Indonesian government as the Indonesiahas greaterpotential to be a Muslim-friendly country
PERANAN MOTIVASI DAN KOMPETENSI: ANALISIS KINERJA PEGAWAI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASER
No full textThis study aims to determine the effect of motivation variables (X1) and competence (X2) on employee performance (Y) simultaneously and partially in the Public Relations and Protocol Section of the Paser Regency Regional Secretariat. The analysis method uses multiple linear regression. The population in this study were all employees in the Public Relations and Protocol Section at the Paser Regency Regional Secretariat. The sample of this study was 32 people. Simultaneous testing shows that there is at least one independent variable (X), which affects the dependent variable. Furthermore, partial testing is carried out, which shows the effect of motivation (X1) has a significant effect on employee performance (Y) of 5.440. While the competency variable (X2) does not affect employee performance (Y). The adjusted R square is 0.472; which means that the variation of motivation (X1) and competence (X2) can explain the performance (Y) of 47.2% while the rest is explained by other unknown factors of 52.8%. Based on the results of the analysis, motivation (X1) is a very dominant variable affecting the performance of employees in the Public Relations and Protocol Section at the Paser Regency Regional Secretariat. This causes competence not to have a significant effect on employee performance.
Keywords: motivation, competency and employee performance
Cruel Treatment Of The Japanese Colonizer To China In Ip Man Movie
No full textJepang adalah salah satu negara di Asia yang menjajah Cina. Penjajahan
ini membawa dampak yang negatif. Penjajah Jepang memperlakukan warga Cina
dengan tidak berperikemanusiaan seperti memeras harta benda, sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan tentu saja melakukan tindakan-tindakan
kekerasan. Dalam kasus ini, penjajah Jepang mempunyai peran sebagai penguasa
di Cina. Penelitian ini menggunakan teori poskolonialisme dan masalah penelitian
dari skripsi ini yaitu bagaimana penjajah Jepang memperlakukan orang Cina.
Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Jepang memperlakukan orang Cina.
Hasil analisis dari meneliti film yang berjudul Ip Man ini menunjukkan
bahwa penjajah Jepang memperlakukan orang Cina dengan sangat kejam.
Perlakuan kejam penjajah Jepang terhadap warga Cina dapat dilihat seperti,
Jepang sebagai pengambil alih kekuasaan pemerintahan di Cina dan menjadi
pencetus sistem kerja paksa bagi orang-orang Cina. Kemudian, penjajah Jepang
membunuh, menembak, menangkap dan memenjarakan warga Cina yang
membangkang. Penjajah Jepang juga menyiksa warga Cina dengan cara memaksa
mereka untuk menjadi buruh di tambang batu bara. Penjajah Jepang
memperlakukan orang Cina sebagai budak dan membuat kehidupan orang-orang
China tersebut menjadi sengsara.
Kesimpulannya, dari penelitian tentang film ini dapat disimpulkan
bahwa Jepang melakukan perlakuan yang kejam terhadap orang Cina. Bagi
peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti dan menganalisis sistem aturan
pemerintahan Inggris dalam menjajah negara India dalam film yang berjudul A
Passage To India dengan menggunakan teori yang sama yaitu teori
poskolonialisme
PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PENERBIT MAUPUN PEMEGANG KARTU KREDIT DAN PENYELESAIANNYA
No full textABSTRAK Penyimpangan dalam penggunaan credit card itu dapat dibedakan berdasarkan perilakunya, yaitu : Penyimpangan yang dilakukan oleh card holder; Penyimpangan yang dilakukan oleh merchant. Upaya bank untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan baik yang dilakukan oleh card holder maupun merchant, antara lain adalah : Untuk mengatasi penggunaan credit card yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi di bawah floor limit, maka Issuer (bank) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada card holder agar tidak menggunakan credit card yang melampaui credit limit, meskipun card holder mempunyai dana yang cukup. Apabila pelanggaran atas credit limit tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali, maka issuer (bank) dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam dan card holder berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas; Untuk mengatasi seringnya card holder terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, Issuer (bank) akan memberikan peringatan kepada card holder.dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening; Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan merchant melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada card holder adalah : Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada merchant agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh merchant, maka issuer (bank) selanjutnya akan memberikan sanksi. Upaya terakhir yang dilakukan oleh issuer (bank) adalah pembatalan/pemutusan perjanjian; Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan merchant melakukan penggandaan sales draft atau transaksi fiktif adalah : Bank akan memberikan peringatan kepada merchant dan disertai dengan pemberian sanksi yaitu akan menolak pembayaran transaksi fiktif jika tagihan transaksi fiktif tersebut belum dibayar oleh issuer. Jika tagihan transaksi fiktif tersebut sudah terlanjur dilunasi oleh issuer dan masuk dalam rekening tagihan card holder yang nama dan nomor credit cardnya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut, maka issuer (bank) akan memotong/menagih kembali tagihan yang telah dilunasi oleh issuer. Apabila penggandaan faktur atau transaksi fiktif dilakukan berkali-kali, maka akan dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh issuer (bank). Selain cara pertama, issuer (bank) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
Analisis Electronic Procurement Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Utara
No full textTesis ini mengkaji tentang Analisis Electronic Procurement Pada Biro
Pengadaan Barang/jasa Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk
Menganalisis pelaksanaan E-Procurement di Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi Sumatera Utara, menganalisis dampak yang dialami dan hambatan yang
ditimbulkan dari pelaksanaan E-Procurement di Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi Sumatera Utara, menganalisis peranan E-Procurement di Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam meminimalisir kecurangan pada
proses pengadaan barang dan jasa. Lokasi penelitian adalah pada Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara yaitu pada Unit Pengadaan Barang dan
Jasa dan LPSE. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif deskriptif dengan Teknik wawancara mendalam serta observasi dengan
informan yang merupakan tim pelaksana E-Procurement serta penyedia jasa yang
pernah mendapat tender dan melakukan observasi terutama pada website serta ECatalogue.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa
telah melaksanakan E-Procurement sesuai dengan arahan dari pemerintah,
hambatan yang paling dirasakan adalah pengetahuan pelaksana tentang sistem EProcurement
serta server yang sering down. Dampak yang paling dirasakan adalah
efektifitas dalam prosesnya serta transparansi serta kemudahan yang dirasakan oleh
semua pihak132 halamanTesis Magiste
- …
